Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI ACEH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- SK Nomor KEP-057/L.1/Cr.5/03/2021 Tanggal 3 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Dengan mekanisme yang jelas dan sudah mewakili seluruh unsur dalam unit kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Sudah terdapat dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 pada Satker Kejaksaan Tinggi Aceh
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Semua Target prioritas relevan dengan tujuan Pembangunan ZI WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Telah di lakukan pengelolaan media dan aktivitas interaktif yang relevan untuk menginformasikan pembanguanan ZI kepada Internal dan Stakeholder secara Berkala
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Semua Kegiatan Pembangunan telah berjalan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Semua kegiatan dilakukan pencatatan monev persapan dan pelaksanaan Pembangunan ZI, sudah dibentuk TPID (Tim Penilai Internal Daerah) SK Nomor KEP-058/L.1/Cr.5/03/2021 Pada Tanggal 8 Maret 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Semua catatan monev persapan dan pelaksanaan Pembangunan ZI telah di lakukan tindak lanjut
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Ya, pimpinan turut serta dalam dalam WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-sudah ditetapkan agen perubahan dengan SK nomor KEP-059/L.1/Cr.5/03/2021 pada Tanggal 9 Maret 2021, ditetapkan 7 orang pegawai sebagai Agen Perubahan Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-sudah dibangun budaya kerja dan pola pikir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Sudah Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas pada Hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021, semua anggota terlibat dalam pembangunan ZI baik berupa slogan,yel-yel, banner, dan poster
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- semua SOP sudah mengacu pada peta proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Seluruh SOP telah di terapkan dan terus di evaluasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- SOP di evaluasi dan di lakukan beberapa perbaikan kearah yang lebih baik
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Sistem sudah berbasis tekhnologi Informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Operasionalisasi SDM sudah menggunakan Tekhnologi Informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Pelayanan ke Publik sudah menuju Tekhnologi Informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Monev kepada Pemanfaatan TI dan Pelayanan Publik terus di tingkatkan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Keterbukaan Informasi Publik terus menuju kearah yang lebih baik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Monev pimpinan terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik dan di terus perbaharui
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan Pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Penempatan semua pegawai mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Monitoring dan Evaluasi terhadap rekruitmen pegawai telah memberi perbaikan ke arah yang lebih baik terhadap kejaksaaan Tinggi Aceh
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Mutasi pegawai antar jabatan sudah sesuai untuk pengembangan karier pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah di tetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Sudah dilakukan Training Need Analysis dalam pengembangan kompetensi, dengan menguji kelayakan dan evaluasi menyeluruh
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Semua rencana pengembangan kompentensi pegawai telah mempertimbangkan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dibawah 25 % , nilai ini didasarkan pada jumlah pegawai dan jumlah jabatan dan kerjaan yang di emban sesuai dengan keilmuan pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Seluruh pegawai telah memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi, informasi dapat lebih mudah di share dan di umumkan melalui whatsapp, telegram, twitter, facebook dan instagram resmi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-seluruh pegawai telah mendapatkan kesempatan dalam pengambangan kompetensi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja telah di lakukan secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Seluruh penetapan kinerja individu terkait kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Seluruh kinerja individu memiliki kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu serta menggambarkan logic model
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Pengembangan karier induvidu dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil penilaian kinerja individu
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin /kode etik/kode prilaku yang ditetapkan dan juga telah membuat inovasi terkait
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- data informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- seluruh pimpinan tiap-tiap bidang dan pimpinan satker terlibat dalam penyusunan perencanaan untuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kantor
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- seluruh pimpinan tiap-tiap bidang dan pimpinan satker terlibat dalam penyusunan Perjanjian Kinerja untuk seluruh untuk seluruh pegawai kantor
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- seluruh pimpinan tiap-tiap bidang dan pimpinan satker terlibat dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja serta menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Sudah ada Dokumen Perencanaan untuk Tahun Berjalan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Perencanaan sudah berorientasi sesuai hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- IKU sudah di buat sesuai petunjuk Pimpinan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- IKU dapat diukur secara Obyektif dalam mengukur sasaran kinerja serta sudah relevan
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Laporan Kinerja Sudah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- pelaporan kinerja telah memuat informasi yang lengkap dan ada rencana aksi kedepannya
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Kejaksaan Tinggi Aceh rutin melaksanakan sosialisasi mengenai pekerjaan dan yang lainnya yang membutuhkan tindak lanjut serta banyak pelatihan yang telah di laksanakan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Seluruh pengelolaan Akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM - SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Kejaksaan Tinggi Aceh rutin melakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi baik kepada pegawai maupun pihak selain pegawai baik melalui metting room maupun media sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- UPG telah di bentuk dan menjadi prosedur yang wajib di taati oleh pegawai dalam pengendalian gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Telah dibentuk SPIP dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dengan Nomor : SPRINT-479/L.1/Hkt.1/06/2020 tentang Pembentukan SPIP, dan terus berinovasi untuk meningkatkan pengendalian di lingkungan kantor
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Sesuai dengan peta resiko yang telah ada, dapat di nilai dan di evaluasi pengendalian di lingkungan Kejati Aceh
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Kegiatan SPIP terbukti mengurangi resiko gratifikasi dengan seringnya sosialisasi dan pemantauan secara rutin
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- SPIP Kejati Aceh telah berkoordinasi dengan pihak pihak terkait seperti BPKP
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Kebijakan dalam mengelola Pengaduan masyarakat dapat di lihat di website , pengaduan masyarakat bisa di laporan di website resmi Kejati Aceh
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Setiap pengaduan yang masuk di monitoring dan evaluasi dan diberikan jawaban yang sesuai SOP.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Setiap pengaduan yang masuk di monitoring dan evaluasi dan diberikan jawaban yang sesuai SOP.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- WBS Telah di internalisasi di lingkungan Kejati Aceh
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- WBS Telah di terapkan di lingkungan Kejati Aceh
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Laporan WBS menjadi bahan pemantauan dan evaluasi untuk menciptakan suasana kerja yang transparan dan berkualitas
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Sudah ditindaklanjuti Hasil evaluasi WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Pemetaan benturan kepentingan sesuai SOP yang dibuat oleh pimpinan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- sudah disosialisasikan tentang penanganan benturan kepentingan keseluruh pelayanan di lingkungan kantor
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Sudah diimplementasikan ke seluruh layanan di lingkungan kantor
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Penanganan benturan kepentingan di evaluasi dan ditindaklanjuti secara serius oleh Kejati Aceh
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Penanganan benturan kepentingan di evaluasi dan ditindaklanjuti secara serius oleh Kejati Aceh
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Standar pelayanan sesuai dengan SOP dan terus dievaluasi apabila terdapat keluhan dan permasalahan dalam pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Sudah di buat Banner, Pengumuman secara Video di TV Informasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Seluruh SOP pelayanan diterapkan secara terus menerus, dan dievaluasi untuk mendapatkan inovasi dalam pelayanan prima
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Evaluasi Pelayanan diterapkan dan di perbaiki, sebagai bentuk inovasi dan pelayanan Prima Kejati Aceh
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Sosialisasi pelayanan prima telah dilaksanakan oleh Seluruh Pegawai Kejati Aceh
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi Pelayanan Sangat mudah diakses, lewat Twitter, TV informasi, Banner dan Brosur
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Terdapat sistem Sanksi dan pemberian Kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar, seperti menyediakan minuman teh kotak gratis untuk pelayanan yang tidak sesuai SOP
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Semua Pelayanan dapat di Akses di PTSP Kejati Aceh
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- PTSP Kejati Aceh menerapkan sistem digitalisasi dalam menerima tamu. Petugas PTSP telah dibekali tatacara menerima tamu yang baik.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survei Kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil Survei dapat di akses di TV Informasi dan Papan Pengumuman Kejati Aceh
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh hasil survei, dan ditindaklanjuti
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan