Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANDA ACEH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : KEP-022/ L.1.10/ Cr.5/ 03/ 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WIlayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan panitia dengan undangan rapat (pengumuman) dan notulen rapat tanggal 22 Maret 2021 dan ditindaklanjuti dengan SK Pembentukan Tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Kejari Banda Aceh Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat target-target yang akan dicapai dalam Pembangunan Zona Integritas Kejari Banda Aceh
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Informasi terbuka untuk publik dapat diakses melalui media sosial : Facebook (Kejaksaan Negeri Banda Aceh), Instagram (kejari_bandaaceh), Youtube (Kejari Banda Aceh), dan twitter (@Knbandaaceh)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua kegiatan pembangunan telah sesuai dengan rencana, deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas kejari banda aceh, penandatanganan pakta integritas, penandatanganan komitmen bersama, pemutakhiran informasi pembangunan zona integritas kejari banda aceh di media sosial.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Semua kegiatan dilakukan pencatatan monev persiapan dan pelaksanaan Pembangunan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Akhir Maret baru dilakukan monev, dan ditindaklanjuti dengan evaluasi perbaikan tapi belum dilaksanakan review.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK Kejari Banda Aceh seperti dalam disiplin kerja, tertib administrasi dan perkantoran.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : KEP-030/ L.1.10/ Cr.5/ 04/ 2021 tanggal 22 April 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
pengarahan diberikan pada saat apel pencanangan WBK serta disampaikan pada setiap apel senin pagi dan sore jumat tentang budaya kerja dan pola pikir pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua pegawai menandatangi Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
setiap seksi memiliki SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
seluruh pegawai dari masing-masing bidang telah menerapkan SOP yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Berita Acara Monitoring Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Finger Print untuk absensi pegawai, Simkari, Sicana, CMS, Silabin, E-Office dan Sipede.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Telah menggunakan sistem teknologi informasi untuk bidata pegawai melalui e-dosir, dalam hal Daftar Riwayat Pekerjaan pada aplikasi simkari, Register Surat Masuk dan Keluar serta pendistribusian surat ke bidang-bidang melalui aplikasi sipede.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
telah diberikan pelayanan kepada publik melalui TI seperti Sistem Persuratan Disposisi Elektronik, Buku Tamu Digital, beberapa layanan online seperti informasi pelayanan tilang dan lain-lain pada PTSP Banda Aceh Online yang dapat diakses melalui ptspbandaaceh.com, informasi sidang perkara pidum/pidsus pada Kios-K dan pada media sosial Kejari Banda Aceh seperti instagram, website, facebook, twitter dan youtube.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Pegawai mengisi simkari laporan kegiatan, dan laporan kerja setiap bulannya pada aplikasi simkari, sicana, monev.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Keputusan Kajari Banda Aceh Nomor : Kep- 031/L.1.10/Cr.5/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional .
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
C
monitoring evaluasi akan dilakukan per semester.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Terdapat Peta Jabatan Kejari Banda Aceh.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Kajari Banda Aceh tentang Penempatan para pegawai CPNS pada bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sesuai dengan kebutuhan Bidang.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
Tidak
belum dilakukan monitoring evaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Usulan Kajari Banda Aceh Nomor : B-279/ L.1.10/ Cp.3/ 01/ 2021 tanggal 26 Januari 2021.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Perintah Kajari Banda Aceh untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru (Kejati Aceh) Nomor : Sprin- 701/ L.1.10/ Cp.3/ 03/ 2021 tanggal 22 Maret 2021.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Berita Acara Evaluasi Mutasi Lokal.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Training Need Analisys (TNA)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat usulan Kajari Banda Aceh Nomor : B-583/L.1.10/Cp.2/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Bimtek Aplikasi Sirup dan SPSE Tahun 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Hasil assesment pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
dengan menerbitkan Surat Perintah Kajari Banda Aceh untuk mengikuti Diklat/ Sosialisasi/ Seminar/ IHT.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
pegawai mengikuti pelatihan, IHT mentoring atau coaching.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Berita Acara Monev Pengembangan Pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan Kinerja pada SKP , Perjanjian Kinerja sesuai dengan IKU.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
perjanjian kinerja dilakukan berdasarkan dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
pengukuran kinerja dilakukan setiap bulannya dengan menginput data laporan kinerja bulanan masing-masing bidang pada aplikasi EIS Simkari, CMS untuk perkara Pidum dan Pidsus serta Silabin khusus untuk Bidang Pembinaan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
telah dibentuk Tim Penegakan Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Kajari Banda Aceh Nomor : KEP- 028/L.1.10/Cp.2/04/2021 tanggal 03 April 2021
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Telah dilaksanakan penegakan aturan disiplin dengan membentuk Tim Penegak Disiplin Surat Keputusan Kajari Banda Aceh Nomor : KEP- 028/L.1.10/Cp.2/04/2021 tanggal 03 April 2021, Pengisian buku jurnal harian, buku waskat, absensi kehadiran, absensi apel senin pagi dan jumat sore.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
ya operator simkari melakukan update data dan upload berkas kepegawaian pada e-dosir (tangkapan layar).
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
ya pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan rencana kerja dan rencana aksi pembangunan zona integritas.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
ya pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
ya pimpinan melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dalam laporan bulanan baik manual maupun secara digital aplikasi.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Renja 2020
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Renja 2020
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
masing-masing seksi telah memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
dokumen IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
telah disajikan laporan kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Surat Kajari Nomor : B-163/L.1.10/Cu.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 Hal Pengiriman Laporan Kinerja (LKj) Kejari Banda Aceh Tahun 2020.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen Lakip 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah Kajari Nomor : Prin- 493 & 494/ L.1.10/ Cp.3/ 02/ 2021 tanggal 25 Feberuari 2021 hal mengikuti bimtek Keuangan Aplikasi SIRUP dan LPSE.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
ya pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten mempunyai sertifikat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
terdapat banner tentang himbauan stop gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
pemasangan banner himbauan di Kantor Kejari Banda Aceh, pemasangan CCTV pada area pelayanan, ruang kerja dan beberapa titik ruangan dan lingkungan Kantor Kejari Banda Aceh, Surat Perintah Kajari Nomor : Prin- /L.1.10/Cp.3/05/2021 tanggal Mei 2021 tentang Petugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
penandatangan komitmen bersama pembangunan zona integritas, penandatanganan pakta integritas,
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
peta resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
dengan membuat strategi kepemimpinan, komitmen bersama dan pakta integritas
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
telah diinformasikan saat setiap apel kerja dan pencanangan zona integritas serta dengan menandatangani komitmen bersama dan pakta integritas
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
buku agenda pengaduan masyarakat R.IN.21, tangkapan layar e-lapdu online pada website dan e-ptsp
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
laporan pengaduan masyarakat (L-WAS.5)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
belum ada laporan pengaduan masyarakat yang akan ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
ya, melalui website dan e-ptsp terdapat form laporan pengaduan untuk antar pegawai
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
tangkapan layar WBS yang dapat diakses melalui website dan e-ptsp
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
monev WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
belum ada laporan WBS yang akan ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
terdapat standart pelayanan, SOP Pelayanan, Sk Pengelola SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
pemasangan maklumat pelayanan, tersedia alur pelayanan di area pelayanan, mengumumkan jam pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
terdapat SOP penerimaan tamu, SOP Penerimaan Surat Masuk di PTSP, SOP Pendistibusian Surat Masuk, SOP Seksi Pidum, SOP Pengelolaan BB dan Barang Rampasan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
BA Monev standar layanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
notulen pelatihan senyum sapa salam petugas PTSP, dokumentasi kegiatan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
dapat diakses melalui media sosial : Facebook (Kejaksaan Negeri Banda Aceh), Instagram (kejari_bandaaceh), Youtube (Kejari Banda Aceh), dan twitter (@Knbandaaceh) dan e-ptsp (ptspbandaaceh.com)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
penandatanganan notulen pelatihan bahwa pelayanan terdapat sistem sanksi / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
tersedianya lemari penitipan barang tamu dan tanda pengenal tamu, pelayanan PTSP dipusatkan sehingga akses publik ke area kerja pegawai dibatasi, tersedianya media informasi (Ki0s-K), tersedia toilet bersih, ruang merokok, air minum dispenser, fasilitas sarana untuk disabilitas, parkir khusus tamu dan disabilitas, alat cek suhu tubuh, spanduk/banner petunjuk eajb prokes, fasilitas cuci tangan memadai (sabun) handsanitizer, desinfektan rutin tiap ruangan, tempat ibadah
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Buku Tamu Online, Pelayanan elektronik pada e-PTSP (www.ptspbandaaceh.com) atau dapat didownload pada playstore, Mal Pelayanan Publik (MPP), Pengantaran Barang Bukti.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
hasil dan isi survey kepuasan masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
tangkapan layar pengisian dan hasil survey dapat diakses melalui berbagai media (e-ptsp dan website)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
tindak lanjut hasil survey dilaksanakan pada akhir tahun
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan