Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ACEH TENGGARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara (terlampir)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Ditetapkan melalui rapat staf yang diikuti oleh seluruh pegawai (notulen terlampir)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Sudah memiliki pada Tahun 2020 namun akan segera dilaksanakan perubahan/ update seperlunya
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Terdapat rencana kerja yang berbasis pelayanan prima yaitu Meningkatkan Unit Pelayanan Satu Pintu, Loket Pembayaran Tilang dan Sistem Pengembalian Barang Bukti (Si ABANG) serta Pelayanan Hukum Gratis dan Pengaduan Masyarakat.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Website, Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
- Deklarasi wilayah wbk menuju wbbm dan penanda tanganan fakta integritas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Loket Pembayaran Tilang dan Sistem Pengembalian Barang Bukti (Si ABANG) serta Pelayanan Hukum Gratis dan Pengaduan Masyarakat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulannya
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Khusus untuk penggunaan e-office evaluasi selalu dilakukan tiap hari sedangkan SI ABANG dilakukan evaluasi perbulan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan melakukan kegiatan menghadiri kegiatan Vidcon Evaluasi
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Jumlah pengawai kejaksaan negeri aceh tenggara 30 pegawai, agen perubahan di tetapkan setiap awal bulan berdasarka capaian kinerja
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Evaluasi kinerja dengan melakukan ekspose setiap perkara baik pidum maupun pidsus serta setiap bulan diadakan rapat staf
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
- Setiap pegawai kejaksaan negeri aceh tenggara telah menandatangani fakta integritas untuk mensukseskan zi wbk menuju wbbm
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Dengan membuat prosedur pelayanan di Unit Pelayanan Satu Pintu, Loket Pembayaran Tilang dan Sistem Pengembalian Barang Bukti (Si ABANG) serta Pelayanan Hukum Gratis dan Pengaduan Masyarakat.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP PTSP, SOP Petunjuk pembayaran uang elektronik tilang dan SOP SI ABANG
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- SOP yang di evaluasi SOP PTSP, Sop program pembayaran uang elektronik tilang, sop pelayanan hukum gratis di kondisi Pandemi Covid-19
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Penggunaan Aplikasi SIMKARI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Penggunaan Aplikasi SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Kejari aceh tenggara sudah memiliki akun instagram yaitu kejari_aceh_tenggara, website yaitu kejari-acehtenggara.go.id, youtube kejari aceh tenggara, facebook dan twitter kejaksaan negeri aceh tenggara
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Laporan dilakukan setiap bulannya (EIS)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Kejari aceh tenggara sudah memiliki akun instagram yaitu kejari_aceh_tenggara, web yaitu kejari-acehtenggara.go.id, youtube kejari aceh tenggara, facebook dan twitter kejaksaan negeri aceh tenggara
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Kejari aceh tenggara selalu mengevaluasi melalui rapat staf AA
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Membagi jumlah pegawai sesuai dengan jumlah formasi meskipun sdm kejari aceh tenggara terbatas
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Membagi jumlah pegawai sesuai dengan jumlah formasi meskipun sdm kejari aceh tenggara terbatas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Kejari aceh tenggara setiap bulan telah melakukan evaluasi berupa staf rapat AA
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Kejari aceh tenggara telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Kejari aceh tenggara telah melakukan pengusulan jabatan sesuai dengan kompetensinya
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Kejari aceh tenggara melakukan rapat evaluasi staf AA apakah pengusulan jabatan sudah terlaksana
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
- Dengan sdm yang sangat terbatas kejaksaan negeri aceh tenggara belum dapat melakukan training need analysis, namun sesegera mungkin akan menggunakan metode tersebut
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
C
- Dengan sdm yang sangat terbatas kejaksaan negeri aceh tenggara belum dapat melakukan training need analysis, namun sesegera mungkin akan menggunakan metode tersebut
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Kejaksaan negeri aceh tenggara mengusulkan setiap pegawai sesuai dengan kompetensinya
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Kejaksaan negeri aceh tenggara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pegawai untuk mengembangkan kemampuan melalui diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Kejaksaan negeri aceh tenggara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pegawai untuk mengembangkan kemampuan melalui ikut dalam diklat sesuai dengan kompetensinya
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Kejaksaan negeri aceh tenggara melakukan evaluasi pengembangan kompetensi dengan mengadakan rapat staf AA
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Kejaksaan negeri aceh tenggara membuat kontrak kerja antara pimpinan dan para pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
- Kurangnya sdm dan belum memenuhi kriteria persyaratan yang di butuhkan di kejaksaan negeri aceh tenggara sehingga terjadi kekosongan jabatan dan tupoksinya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- Kejaksaan negeri aceh tenggara melakukan evaluasi kinerja individu setiap pegawai per tahun
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Kejaksaan negeri aceh tenggara memberikan reward dengan diadakannya acara – acara berbagi bersama dll yang bersifat membangun peduli sesama
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Kejari aceh tenggara telah melakukan absensi secara manual karena kondisi pandemi bagi setiap pegawai dengan ketentuan apabila terlambat akan dikenakan potongan pembayaran tunjangan kinerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
- Kurangnya sdm di kejaksaan negeri aceh tenggara sehingga data informasi kepegawaian kurang update namun selalu dilakukan pemantauan setiap triwulan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Penentuan rencana kerja dilakukan dengan adanya rapat staf AA yang dipimpin langsung oleh kajari
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Penentuan rencana kerja dilakukan dengan adanya rapat staf AA yang dipimpin langsung oleh kajari
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Penentuan rencana kerja dilakukan dengan adanya rapat staf AA yang dipimpin langsung oleh kajari
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen perencanaan terlampir
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Evaluasi kinerja dengan membandingan hasil dengan perencanaan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Perbandingan kinerja setiap tahunnya dengan forkopimda aceh tenggara pada Acara membangun Zona Integritas
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- Perbandingan kinerja setiap tahunnya dengan forkopimda aceh tenggara pada Acara membangun Zona Integritas
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Laporan kinerja disusun per tahun meliputi seluruh bidang pada kejaksaan negeri aceh tenggara
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- nernberikan pelaporan kepada forkopimda aceh tenggara dan persatuan wartawan indonesia (pwi)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Mengikut sertakan tenaga CASN pada diklat peningkatan SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Kejaksaan negeri aceh tenggara telah menempatkan setiap pegawai sesuai dengan kompetensinya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
- Kejaksaan negeri telah membuat layanan di media sosial kejaksaan negeri aceh tenggara (Website kejari-acehtenggara.go.id)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Membuat ex banner pemberitahuan di dalam kantor dan media sosial kejaksaan negeri aceh tenggara (Website Kejari-acehtenggara.go.id)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Setiap Apel Senin Pagi Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara memberikan amanat perintah harian Jaksa Agung RI
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Penilaian resiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Dengan membuat Laporan Capaian Kinerja Per semester dan disampaikan kepada Forkopimda Aceh Tenggara
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Kepala kejaksaan negeri aceh tenggara memberikan arahan di dalam rapat staf akan penilaian yang dilakukan setiap kepala seksi terhadap pegawai yang berada di bawah supervisinya
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Setiap masyarakat dapat mebuat laporan pengaduan melalui web site dan juga dapat datang ke kantor kejaksaan negeri aceh tenggara (khusus untuk tindak pidana khusus) yang dapat diterima pada bidang intelijen maupun bidang tindak pidana khusus
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Penanganan pengaduan masyarajat di pantau langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Penanganan pengaduan masyarajat di pantau langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Kejaksaan negeri aceh tenggara telah memiliki whistle blowing system di dalam website kejaksaan negeri aceh tenggara kejari-acehtenggara.go.id dan telah dibuat stand banner
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Kejaksaan negeri aceh tenggara telah memiliki whistle blowing system di dalam website kejaksaan negeri aceh tenggara kejari-acehtenggara.go.id dan telah dibuat stand banner
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
- Evaluasi dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri aceh tenggara dilakukan setiap triwulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- Kejaksaan negeriaceh tengarra telah melakukan rapat staff AA untuk evaluasi penerapan whistle blowing system yang dipimpin langsung oleh kajari
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Terkait Penanganan perkara Tipikor
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Disampaikan dalam ekspose
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Telah dilakukan koordinasi antar bidang dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan seksi intelijen, seksi perdata dan tata usaha negara, seksi tindak pidana khusus, seksi tindak pidana umum dan seksi barang bukti terkait barang bukti dalam persidangan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- Kepala kejaksaan negeri aceh tenggara melakukan evaluasi melalui rapat evaluasi dan ekspose kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Kepala kejaksaan negeri aceh tenggara melakukan evaluasi melalui rapat evaluasi dan ekspose kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Telah terdapat SOP pelayanan tamu, SOP pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), SOP si abang (sistem layanan antar barang bukti), SOP pelayanan hukum gratis masa pandemi melalui radio
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Dibuat dalam stand banner yang dipajang di kantor kejaksaan negeri aceh tenggara dan melalui media radioa dan social media
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Pelayanan terhadap tamu dilakukan berdasarkan SOP dengan memperhatikan protokol kesehatan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Dilakukan evaluasi dan review oleh kepala kejaksaan negeri aceh tenggara
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Seluruh sop dan standar pelayanan telah di sosialisasikan pada pegawai melalui rapat seluruh pegawai
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- ditampilkan melalui banner dan akun sosial media
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Pelayanan tilang yang lebih dari 2 menit, akan diberikan secangkir teh/ kopi sebagai kompensasi keterlambatan pelayanan tilang
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Setiap masyarakat yang membutuhkan infromasi bisa mendatangi meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Kejaksaan negeri aceh tenggara memiliki program SI ABANG (sistem layanan antar barang bukti) dan program Pembayaran Tilang Elektronik serta pelayanan terpadu satupintu (PTSP).
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
- melalui aplikasi survey yang tersedia di web reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id yang di letakan di halaman website ( Kejari-acehtenggara.go.id )
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- melalui website Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara ( Kejari-acehtenggara.go.id )
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Telah dilakukan rapat evaluasi untuk menindaklanjuti survey kepuasan masyarakat dan di sosialisasikan kepada seluruh pegawai
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan