Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ACEH TIMUR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-1. undangan rapat No :B-139/L.1.22/Cp/01/2021 tentang Undangan rapat dalam rangka pencanangan zona integritas tahun 2021, notulen rapat pada hari Kamis tanggal 28 januari 2021 agenda persiapan pencanangan dan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, 2. Undangan rapat No: B-174/L.1.22/Cp/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang undangan rapat dalam rangka pencanangan ZI tahun 2021 senin 01 Februari 2021, Notulen Rapat Hari Senin 01 Februari 2021 Persiapan dan rencana pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Penbentukan Tim Kerja ZI dengan SK No: KEP-10/L.1.22/Cp.2/02/2021 tanggal 01 Februari 2021, Pembentukan SK Tim Pengarah ZI Nomor:KEP-12/L.1.22/Cp.2/2021 tanggal 01 Februari 2021. 3.Undangan Rapat No: B-700/L.1.22/Cp/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Undagan rapat dalam rangka pencanangan ZI, Notulen rapat hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Agenda Dukungan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, Revisi SK Tim Kerja Pembangunan ZI Nomor: KEP-26/L.1.22/Cp.2/03/2021 tanggal 26 maret 2021, dan Revisi Pembentukan SK Tim Pengarah ZI Nomor: KEP-25/L.1.22/Cp.2/03/2021 tanggal 26 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Prosedur dan Mekanisme sudah Jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja melalui rapat terbuka penentuan anggota undangan rapat No: B-139/L.1.22/Cp/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang undangan rapat dalam rangka pencanangan ZI tahun 2021 kamis 28 januari 2021 dan Notulen rapat 28 januari 2021 agenda rapat persiapan pencanangan dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Dokumentasi Jalannya Rapat. undangan rapat No: B-174/L.1.22/Cp/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang undangan rapat dalam rangka pencanangan ZI tahun 2021 senin 01 februari 2021 dan notulen rapat senin 01 februari 2021 agenda rapat persiapan dan rencana pembangunan ZI menuju WBM/WBBM dan dokumentasi jalannya rapat, undangan rapat No: B-700/L.1.22/Cp/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang undangan rapat dalam rangka pencanangan ZI tahun 2021 kamis 25 maret 2021 dan Notulen rapat kamis 25 Maret 2021 agenda rapat dukungan komitmen bersama pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dokumentasi jalannya rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Memiliki Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas tahun 2021 di tahun ke-3, dan membuat buku profil zona integritas kejaksaan negeri aceh timur tahun 2021 dan buku saku zona integritas kejaksaan negeri aceh timur tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Membuat Dokumen Rencana Kerja, dan Membentuk Tim Kerja Sesuai Area yang di Targetkan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- 1. Pengarahan pada saat apel 2. pemasangan banner Zona Integritas 3.WEBSITE KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR (WWW.KEJARI-IDI.GO.ID), ISTAGRAM (@KEJARI.ACEH.TIMUR), TWITER (@KEJARIACEHTIMUR), FACEBOOK (@KEJAKSAANNEGERIACEHTIMUR), DAN YOUTUBE (KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR) foto layar media sosial foto spanduk/banner.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Undangan rapat absensi kehadiran notulen rapat semua sudah sesuai dengan rencana dengan pembentukan PTSP, benner zona integritas, pelayanan tilang, dan membuat SK zona integritas dan dokumen rencana kerja zona integritas dokumentasi dan dokumen rencana aksi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Laporan B 3, B 6, DAN B 9, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Aceh Timur undangan rapat undangan rapat No: B-139/L.1.22/Cp/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang undangan rapat dalam rangka pencanangan ZI tahun 2021 kamis 28 januari 2021 dan Notulen rapat 28 januari 2021 agenda rapat persiapan pencanangan dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Dokumentasi Jalannya Rapat. undangan rapat No: B-174/L.1.22/Cp/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang undangan rapat dalam rangka pencanangan ZI tahun 2021 senin 01 februari 2021 dan notulen rapat senin 01 februari 2021 agenda rapat persiapan dan rencana pembangunan ZI menuju WBM/WBBM dan dokumentasi jalannya rapat, undangan rapat No: B-700/L.1.22/Cp/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang undangan rapat dalam rangka pencanangan ZI tahun 2021 kamis 25 maret 2021 dan Notulen rapat kamis 25 Maret 2021 agenda rapat dukungan komitmen bersama pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dokumentasi jalannya rapat. absensi kehadiran
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- undangan rapat No:B-174/L.1.22/Cp/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang undangan rapat dalam rangka pencanangan ZI hari senin 01 februari 2021, Notulen rapat senin 01 Februari 2021 agenda rapat persiapan dan rencana pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. laporan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Aceh Timur.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-melaksanaan apel dan absensi (pringer print) dan manual, olah raga (senam pagi), pembinaan mental rohani foto dokumentasi apel komitmen bersama
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- ketusan kepala kejaksaan negeri aceh timur nomor: KEP-09/L.1.22/Cp.2/02/2021 tanggal 01 februari 2021 tentang pembentukan agen perubahan dan di revisi dengan keputusan nomor: KEP-24/L.1.22/Cp.2/03/2021 tanggal 26 Maret 2021, dokumen rencana agen perubahan, dan dokumen rencana tindak agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-sudah membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan kejaksaan dengan membuat perjanjian kinerja dan SKP (sasaran kerja pegawai) yang berorientasi hasil foto suasana suana kantor, foto PTSP, jalan santai , bersepeda, ceramah agama
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-sudah melakukan penandatanganan pakta integritas dan Komitmen Bersama oleh seluruh pegawai kejaksaan negeri aceh timur sk tim kerja mewakili seluruh seksi sesuai dengan sk tim kerja nomor: KEP-10/L.1.22/Cp.2/02/2021 tanggal 01 februari 2021 dan direvisi dengan nomor: KEP-26/L.1.22/Cp.2/03/2021 tanggal 26 maret 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-ya sudah membuat SOP diantaranya: 1. SOP Penerimaan Tamu No.B-1041/L.1.22/Cp.1/06/2019 tanggal 10-06-2019, 2. SOP Administrasi Surat Masuk No.1042/L.1.22/Cp.1/06/2019 tanggal 10-06-2019
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-ya sudah diterapkan antara lain: 1. SOP Administrasi Surat Keluar No. B-1043/L.1.22/Cp.1/06/2019 tanggal 10-06-2019, SOP Penerimaan Tamu Pimpinan No. B-1044/L.1.22/Cp.1/06/2019 tanggal 10-06-2019, SOP Barang Investaris Kantor No. B-1519/L.1.22/Cp.1/07/2019 tanggal 10-07-2019, SOP Pengadaan Barang ATK No. B-2370/L.1.22/Cp.1/10/2019 tanggal 29-10-2019
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- SOP Utama Telah Dievaluasi dan Direvisi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Melalui SKP Pegawai dan Penilaian Harian Pegawai
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Ya Melalui Aplikasi Simkari Pegawai, Pengaduan Masyarakat Secara Online / Call Center (0646)21069 dan Melalui Wa Group Pegawai
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Ya. Melaui Media Informasi Website dan Media Sosial Kejaksaan Negeri Aceh Timur (Website, Youtube, Instagram, FaceBook, Tweeter)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Ya. Melaui Aplikasi Simkari (Informasi Pegawai) Aplikasi CMS (Informasi Perkara), Aplikasi SIMPEDE
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Ya Sudah dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor:PRINT-266/L.1.22/Cp/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan Melalui Media Informasi Kejaksaan Negeri Aceh Timur (Website, YouTube, Face Book, Instagram, Tweeter) dan Melalui TV Informasi.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-iya Melaui Aplikasi Simkari Pegawai, Pengaduan Masyarakat secara Online / Call Center (0646)21069 dan Melui WA Group Pegawai
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- iya telah mengacu kepada peta jabatan dan analisis pengembangan pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-ya semua penempatan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- ya pengisisan jabatan struktural eselon V sesuai pangkat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- melakukan rotasi pegawai antar bidang
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- mutasi dengan promosi pegawai : SK Eselon V a.n. Sudirman, SH, Andi Saputra, Anggie Maulila. S, SH Nomor : KEP-IV-465/C.4/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019, SK Jaksa Fungsionala.n M. Ikbal Zakwan, SH Nomor: KEP-I-904/C.4/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, dan SK Kasubsi Prapenuntutan Pidum a.n. M. Iknal Zalwan, SH Nomor : KEP-IV-83/C.4/01/2021 tanggal 27 Januari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- ya sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- ya melalui diklat dan pelatihan dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinngi Aceh dan dari Instansi Lainnya
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- tersusunnya rencana pengembangan kopetensi pegawai melalui diklat dan pelatihan antara lain diklat TAK dan LATSAR
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- disusunya rencana pengembangan kopetensi pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- diklat bendahara an yudiansya.B, SH, diklat CMS an. sudirman, SH, anggie maulila. S, SH, indra azieva alazz
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- diklat TAK gelombang III, diklat LATSAR, diklat bendahara dan CMS dan diklat pemulihan aset sesuai dengan permintaan dari badan diklat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-membuat laporan bulanan pengembangan kompetensi pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- perjanjian kinerja pegawai, sasaran kerja pegawai (SKP) dan indikator kinerja utama (IKU)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-perjanjian kinerja dengan kinerja level diatasnya (atasannya), sasaran kerja pegawai (SKP) dibuat dengan memperhatikan sasaran kerja pegawai (SKP) diatasnnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- melalui sasaran kerja pegawai (SKP), buku catatan penilaian pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- ya membeikan reward dengan menjadi medel agen perubahan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-pelaksanaan apel setiap senin pagi, absen kehadiran, penerapan whislte blowing system (WBS) online dan rapat internal RB, penilaian perilaku kerja (buku biru / waskat), buku jurnal harian, dan suever online kepuasan masyarakat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- update data simkari aplikasi dasborg kepegawaian dan aplikasi e-dosir, aplikasi sicana
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- penyusunan rencana kerja, dokumen rencana kerja, penyusunan peta proses bisnis, penyusunan indikator kinerja utama, penyusunan analisis pengembangan pegawai
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- ya menyusun perjanjian kinerja, lakip, renja, dan dokumen iku
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- SKP pegawai, buku catatan penilaian pegawai
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- perencanaan kinerja kejaksaan negeri aceh timur rencana kerja tahunan, dan dokumen iku, serta perjanjian kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- tersusunnya lakip, renja tahunan, dan dokumen iku, serta perjanjian kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- tersusunnya indikator kinerja utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- aplikasi e-monev, tepra, bappenas, aplikasi SPPT-I, CMS pidum dan pidsus aplikasi e-dosir
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- ya, disusun setiap bulanan, semester, dan laporan tahunan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-tersusunya LAKIP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-mengikutsertakan pegawai setiap ada kesempatan Diklat / pelatihan (pelatihan bendahara, diklat CMS dan SPPT-I) pelatihan TAK dan LATSAR
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- ya dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Menginformasikan Pembangunan Zona Integritas Melaui penepatan Banner dimuka umum, Spanduk dan memperluas pada Wensite dan Media Sosial Lainnya Seperti (You Tube, Instagram, Face Book, Tweeter) Kejaksaan Negeri Aceh Timur foto layar media sosial, Surat perintah Kepala Kejaksaan Ngeeri Aceh Timur Nomor : SPRINT-440/L.1.22/Cp.1/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Penempatan Banner, spanduk dan sosialisasi kepada masyarakat umum, melalui Jaksa Menyapa, Pelayanan hukum gratis, dan disetiap kesempatan yang ada, Surat perintah Kepala Kejaksaan Ngeeri Aceh Timur Nomor : SPRINT-440/L.1.22/Cp.1/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- sk tim spip sesuai dengan keputusan kepala kejaksaan negeri aceh timur nomor:KEP-13/L.1.22/Cp.2/02/2020 dan telah di revisi dengan nonor: KEP-23/L.1.22/03/2021 tanggal 26 maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- ya semua pegawai ikut serta dalam pengendalian resiko dalam pembuatan inovasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- ya selalu bekerja sama, dibuatkannya rapat terbuka, dan dibuat dinamika kelompok
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- melakukan sosialisasi dan quesioner
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- whietle blowing system (wbs) pengaduan online, penyusunan standar pelayanan publik
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- jika ada pengaduan dari masyarakat akan segera ditindak lanjuti
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- jika ada pengaduan dari masyarakat akan segera ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- sudah diinternalisasi WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- menyusun alur whistle blowing system (wbs) dan pengaduan wbs secara online
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-ya selalui dievaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- menyusun standar pelayanan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- disusunnya laporan monitoring dan evaluasi penerapan benturan kepentingan, identifikasi potensi benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- SOP : B-743/L.1.22/Cp.1/04/2021 tanggal 22 april 2021 dan efektif pada tanggal 23 april 2021 tentang SOP benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-disusunnya laporan monitoring dan evaluasi penerapan benturan kepentingan, identifikasi potensi benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- disusunnya laporan monitoring dan evaluasi penerapan benturan kepentingan, identifikasi potensi benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- disusunnya laporan monitoring dan evaluasi penerapan benturan kepentingan, identifikasi potensi benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- standar pelayanan publik, standar pelayanan data dan informasi, menetapkan motto pelayanan publik, kata-kata bijak, untuk memnerikan semangat berubahan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- ya sudah membuat maklumat sesuat standar RB
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-SOP NO. B-1041/L.1.22/Cp.1/06/2019 TGL 10-06-2019 TENTANG PENERIMAAN TAMU, SOP NO. B-1042/L.1.22/Cp.1/06/2019 TGL 10-06-2019 TENTANG ADMINISTRASI SURAT MASUK, SOP NO. B-1043/L.1.22/Cp.1/06/2019 TGL 10-06-2019 TENTANG ADMINISTASI SURAT KELUAR, SOP NO. B-1044/L.1.22/Cp.1/06/2019 TGL 10-06-2019 TENTANG PENERIMAAN TAMU PIMPINAN, SOP NO B-1519/L.1.22/Cp.1/07/2019 TGL 10-07-2019 TENTANG BARANG INVENTARIS KANTOR, SOP NO B-2370/L.1.22/Cp.1/10/2019 TGL, 29-10-2019 TENTANG PENGADAAN BARANG ATK
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- SOP di revisi sesuai dengan inovasi terbaru
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- RAPAT INTERNAL, SOSIALISASI PADA PEGAWAI, PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN, PEMBENTUKAN PTSP, PELAYANAN SI ABU ACEH TIMUR, MEMBUAT MEDIA FORMASI, WEBSITE KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- SELALU PADA BEWSITE DAN MEDIA LAINNYA WEBSITE KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR (http://kejari.acehtimur.kejaksaan.go.id), ISTAGRAM (@KEJARI.ACEH.TIMUR), TWITER (@KEJARIACEHTIMUR), FACEBOOK (@KEJAKSAANNEGERIACEHTIMUR), DAN YOUTUBE (KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- selama ini pelayanan telah sesui dengan standar terbukti melalui survei kepuasan masyarakat, akan tetapi bila ada pelayanan yang tidak sesui standar akan segera di tindak lanjuti. dan akan memberikan pushment (sanksi) bagi pemberi layanan serta meberikan reward bagi penerima layanan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- layanan PTSP, tersedianya lemari penitipan barang para tamu, tanda pengenal tamu, tersedianya sarana / fasilitas untuk kamu disabillitas, tersedinya pasrkir khusus tamu, tersedianya pasrkir khusus disabilitas, tersedianya alat cek suhu tubuh, tersedinya spanduk / banner petunjuk wajib protokol kesehatan dan menerapkan 3 M, tersedinya fasilitas cuci tangan memadai (sabun), handsanitiser, disentifektan rutin tiap ruangan.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
- ya memiliki layanan yang telah terintegrasi. tersedianya inovasi pengisian buku tamu secara elektronik tidak secara manualm dam buku tamu terintegrasi dari Reformasi Birokrasi (Aplikasi Sinori).
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- melakukan survey dengan memberikan kuesioner RB kepada setiap tamu yang berkunjung yang langsung terhubung ke kementeri reformasi birokrasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- ya dapat diakses secara terbuka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- yang dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan