Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ACEH SINGKIL
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Nomor : KEP-41/L.1.25/Cr.5/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 (B.3)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Notulen Rapat (B.1), Absensi Rapat (B.2), Dokumentasi Rapat (B.3)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Aceh Singkil (B.4)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Aceh Singkil (B.4)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Tangkapan Layar Media Sosial Instagram (B.5) - Tangkapan Layar Media Sosial Facebook (B.5a)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Notulen Rapat Evaluasi Pembangunan ZI WBK menuju WBBM (B.6) - Dokumentasi Rapat Evaluasi ZI (B.6a)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Notulen Rapat hasil evaluasi Pembangunan ZI WBK menuju WBBM (B.7) - Dokumentasi Rapat hasil Evaluasi ZI (B.7a)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Notulen Rapat Evaluasi Pembangunan ZI WBK menuju WBBM (B.6) - Dokumentasi Rapat Evaluasi ZI (B.6.a)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Notulen Rapat Evaluasi Pembangunan ZI WBK menuju WBBM (B.6) - Dokumentasi Kegiatan Pos Pelayanan Hukum (B.7. c) - Absensi Kehadiran Elektronik (B.6.b)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Ya. Sudah di tetapkan agen perubahan dengan Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Nomor :Sprint-46/L.1.25/Cp.2/03/2021 Tanggal 08 Maret 2021 (B.7) -Notulen Penetapan Agen Perubahan (B.7.a) - Dokumentasi Rapat Agen Perubahan (B.7.b)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Adanya SOP tentang Penerimaan surat masuk di hari libur, Surat Masuk PTSP, Penerimaan Tamu,Pengambilan Tilang, Pengambilan Barang Bukti, Izin Besuk Tahanan, Pelayanan Hukum (B.14) - Dokumentasi Kegiatan Ceramah (B.14.a) - Foto Quute Kata kata bijak di lingkungan kantor (B.14.b) - Dokumentasi Suasana Kantor (B.14.c)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Notulen Rapat Evaluasi Pembangunan ZI WBK menuju WBBM (B.6) - Dokumentasi Rapat Evaluasi ZI (B.6a)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Adanya SOP tentang Penerimaan surat masuk di hari libur, Surat Masuk PTSP, Penerimaan Tamu,Pengambilan Tilang, Pengambilan Barang Bukti, Izin Besuk Tahanan, Pelayanan Hukum (B.14)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- - Adanya SOP tentang Penerimaan surat masuk di hari libur, Surat Masuk PTSP, Penerimaan Tamu,Pengambilan Tilang, Pengambilan Barang Bukti, Izin Besuk Tahanan, Pelayanan Hukum (B.14)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Notulen Rapat SOP (B.15) - Absen Rapat (B.15.a) - Doukumentasi Rapat (B.15.b)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Tangkapan Layar CMS (B.16)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Tangkapan Layar Sistem Kepegawaian Simkari (B.39.b) - Tangkapan Layar E-office (B.17)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Tangkapan layar E-PTSP (B.18) - Foto Tv yang memuat kegiatan (B.18.a) - Tangkapan Layar SMS Center (B.18.b)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Notulen Evaluasi Pemanfaatan E-Office dan CMS (B.19) - Absen Rapat (B.19.a) -Dokumentasi Rapat (B.19.b)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Nomor : Sprint-187/L.1.25/Dti.3/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang pelayanan keterbukaan Informasi Publik (B.20)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Notulen Pelaksanaan Informasi Publik (B.21) - Absen Rapat (B.21.a) - Dokumentasi Rapat (B. 21.b)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Foto Struktur Organisasi (B.25)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Surat Perintah melaksanakan tugas (B.27)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Nota Dinas Laporan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai (B.28)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Usul menempati Jabatan Sruktural (B.29)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Usul menempati Jabatan Sruktural (B.29)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Nota Dinas Laporan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai (B.28) -Sprint Mutasi Bidang Pegawai (B.28.a)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
-
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Sprint Diklat (B.29.a)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Sprint Diklat (B.29.a)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Dokumentasi Dinamika Kelompok (B.35) - Dokumentasi Ekspose Bersama (B.36)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- SKP Pegawai (B.38) - Perjanjian Kinerja (B.39)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP Pegawai (B.38)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- SKP Pegawai (B.38)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- SKP Pegawai (B.38) - Piagam Penghargaan (B.38.a)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Absensi Kehadiran Elektronik (B.6.b)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Tangkapan Layar Sistem Kepegawaian Simkari (B.39.b)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumen Perjanjian Kinerja (B.39) - Dokumentasi Perjanjian Kinerja (B.40)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumen Perjanjian Kinerja (B.39) - Dokumentasi Perjanjian Kinerja (B.41)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Tangkapan layar Aplikasi E-Monev secara periodik (B. 42)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Rencana Strategis Renstra Tahun 2021-2025 (B.43) - Indikator Kinerja Utama (B.44) - Dokumen Perjanjian Kinerja (B.39) - Dokumentasi Perjanjian Kinerja (B.40)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Rencana Strategis Renstra Tahun 2021-2025 (B.43) - Indikator Kinerja Utama (B.44)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Indikator Kinerja Utama (B.44)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Rencana Strategis Renstra Tahun 2021-2025 (B.43) - Indikator Kinerja Utama (B.44)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Laporan Kinerja Tahun Tahun 2020 (B.47)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Laporan Kinerja Tahun Tahun 2020 (B.47)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Melaksanakan Diklat (B.29.a)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Sertifikat criminal Asset Management Seminar (B.29.b)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Bener Anti Grafitasi (B.50)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Nomor :Sprint- 68/L.1.25/Cp.3/03/2021 Tanggal `15 Maret 2021 Perihal Pengendalian Gratifikasi dan Penerimaan Laporan Grafitasi (B.51)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Tanda Terima LHKPN dan LHKSN ( B.58) - Bukti Penyampaian SPT dan Piagam Penghargaan SPT (B.58.a)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
E
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Bener Anti Grafitasi (B.50)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Bener Anti Grafitasi (B.50)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   Tidak ada Laporan Masyarakat
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   Tidak ada Laporan Masyarakat
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   Tidak ada Laporan Masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
Tidak ada Laporan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
- Tidak ada Laporan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Foto Ruangan Penerimaan Laporan (B. 52)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Foto Ruangan Penerimaan Laporan (B. 52)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Notulen Rapat Pelaksanaan Laporan Tindak lanjut Evaluasi Penerapan WBS (B. 53)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Laporan Tindak lanjut Evaluasi Penerapan WBS (B. 54)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Bentuk dan Jenis, Sumber berbenturan yang mungkin terjadi (B.55)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Dokumntasi Sosialisasi Penanganan yang berbenturan kepentingan (B. 56)
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Laporan penanganan yang berbenturan kepentingan (B. 57)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Notulen Rapat Pelaksanaan Laporan Tindak lanjut Evaluasi Penerapan WBS (B. 58)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Nota Dinas Kegiatan Penanganan benturan kepentingan (B.59) - Notulen Pelaksanaan Tindak lanjut evaluasi penanganan benturan kepentingan (B.59.a)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Adanya SOP tentang Penerimaan surat masuk di hari libur, Surat Masuk PTSP, Penerimaan Tamu,Pengambilan Tilang, Pengambilan Barang Bukti, Izin Besuk Tahanan, Pelayanan Hukum (B.14)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Banner pengambilan Barang Bukti Tilang (B.72) - Banner pengambilan Barang Bukti (B.73)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Adanya SOP tentang Penerimaan surat masuk di hari libur, Surat Masuk PTSP, Penerimaan Tamu,Pengambilan Tilang, Pengambilan Barang Bukti, Izin Besuk Tahanan, Pelayanan Hukum (B.14)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Notulen Rapat SOP (B.15) - Absen Rapat (B.15.a)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Banner pengambilan Barang Bukti Tilang (B.72) - Banner pengambilan Barang Bukti (B.73)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Banner pengambilan Barang Bukti Tilang (B.72) - Banner pengambilan Barang Bukti (B.73)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Banner pengambilan Barang Bukti Tilang (B.72) - Banner pengambilan Barang Bukti (B.73)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Foto Ruang PTSP (B.74)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Dokumentasi Pos Pelayanan Hukum (B.75.a) - Sprint Petugas Pos Pelayanan Hukum (B.75) - Dokumetasi kendaraan layanan antar BB (B.75.b) - Sprint Petugas antar BB (B.75.c) - Dokumentasi kendaraan layanan hukum keliling (B. 75.d) - Sprint Petugas layanan hukum keliling (B. 75.e) - Dokumentasi teras tilang (B.75.f) - Sprint petugas teras tilang (B. 75.g)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan