Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ACEH BESAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : KEP-014/L.1.27/Cs.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Aceh Besar
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- anggota tim ditentukan dengan musyawarah bersama
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Rencana Penyusunan Kerja Pembangunaan Zona Integritas Telah Dilakukan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Seluruh target sedang dalam proses pelaksanaan sesuai dengan dokumen
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- media yang digunakan adalah menggunakan sosial media, televisi informasi dan tatap muka secara langsung
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
- kegiatan pembangunan sedang proses pelaksanaan sesuai dengan rencana pembangunaan Zona Integritas
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- monitoring dan evaluasi selalu dilakukan setiap kegiatan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- seluruh hasil rapat evaluasi ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : KEP-014.a/L.1.27/Cs.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- budaya kerja dan pola pikir telah dibangun dilingkungan organisasi dengan cara sosialisasi pembangunaan ZI
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tanpa terkecuali guna perkembangan lebih baik
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
- sudah membuat beberapa SOP yang mengacu pada peta bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP yang dibuat sudah diterapkan seperti SOP pengambilan BB tilang dan BB lainnya
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- SOP yang dibuat telah dilakukan evaluasi guna dilakukan pengembangan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- sudah melakukan beberapa pengembangan mengenai sistem pengukuran kinerja tang menggunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- telah menggunakan teknologi informasi secara terpusat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi seperti menggunakan aplikasi E-Tilang dalam pembayaran denda tilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap pemanfaatam teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan dengan menggunakan media sosial atau pada redaksi lainnya
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- monitoring dan evaluasi selalu dilakukan untuk informasi publik guna menghasilkan informasi yang lengkap dan mutakhir
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- kebutuhan pegawai disusun mengacu pada peta jabatan yang masih kosong dengan begitu beban kerja dapat terlaksana dengan baik
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- sebagian besar penempatan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- selalu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- dilakukan mutasi pegawai guna pengembangan karier pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- mutasi antar jabatan dilakukan juga memperhatikan kompetensi pegawai dan mengikuti pola mutasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- selalu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi dan pernbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- guna pengembangan kompetensi pegawai selalu diikutkan bimtek dan sosialisasi yang dilakuakan oleh kejagung atau kejati
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- kesenjangan kompetensi pegawia dengan standar kompetensi ditetapkan sebesar <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- seluruh pegawai selalu memperoleh kesempatan dan hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- kejari aceh besar selalu melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai yang memiliki kesempatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- kegiatan monitoring dan evaluasi selalu dilakukan secara berkala guna meningkatkan kompetensi pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- penetapan kinerja terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian pegawai yang selaran dengan sasaran kinerja pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- pengukuran kinerja pegawai disesuaikan dengan indikator kinerja individu level
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- setiap pegawai yang mencapai hasil kinerja terbaik diberikan reward atau penghargaan guna meningkatkan kinerja pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- aturan disiplin / kode etik/ dan kode perilaku yang telah ditetapkan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- data informasi pegawai di mutakhirkan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- pimpinan ikut terlibat dalam penyusunan perencanaan guna memonitoring berjalannya penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- pemimpin selalu menyaksikan dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- dokumen perencanaan telah dibuat pada kejaksaan negeri aceh besar
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- unit kerja memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- sebagian besar indikator kinerja unir telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- penyusunan pelaporan selalu di usahakan tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- seluruh laporan menginformasikan progres tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- peningkatan kapasitas SDM selalu diupayakakn
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh SDM yang Kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- public campaign dilakukan secara berkala pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-pengendalian gratifikasi sudah di implementasikan yang menjadi bagian dari prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- lingkungan pengendalian sudah dibangun sesuai yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- penilaian resiko selalu dilakukan atas pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- pengandalian telah dilakukan guna meminimalisir resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
- SPI sudah diinformasikan dengan pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- pengaduan masyarakat telah dimplementasikkan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   10
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   7
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- setiap mengaduan masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- evaluasi sedang proses tindak lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- telah di internalisasi dilingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Besar
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- Whistle Blowing System sedang proses penerapan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- WBS dilakuakn monitoring secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- hasil evaluasi sedang di tindak lanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- sudah dilakuakn pemetaaan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-penanganan Benturan kepentungan telah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- penganganan Benturan Kepentingan telah dilakukan evaluasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindak lanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan dan membuat inovasi standar pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- standar pelayanan telah dimaklumatkan di Kejaksaan Negeri Aceh Besar
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- telah dilakukan reviu dan perbaikan terhadap standar pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan penerapan budaya prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- informasi pelayanan bisa diakses berbagai media
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- diberikan punishment (sanksi)/reward
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- pelayanan dilakukan secara terpadu dan integrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- terdapat inovasi pelayanan yang baru
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
- survey telah dilakukan melalui media sosial
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- kepuasan masyarakat dapat diakses
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- hasil survey ditindak lanjuti
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan