Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ACEH BARAT DAYA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan SK Nomor : KEP-09/L.1.28/Cr.5/03/2021 tanggal 19 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Dengan mekanisme yang jelas dan sudah mewakili seluruh unsur dalam unit kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen rencana kerja / rencana aksi telah disusun
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Sudah terdapat dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 pada Satker Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Telah di lakukan pengelolaan media dan aktivitas interaktif yang relevan untuk menginformasikan pembanguanan ZI kepada Internal dan Stakeholder secara Berkala
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Semua Kegiatan Pembangunan telah berjalan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Semua kegiatan dilakukan pencatatan monev persapan dan pelaksanaan Pembangunan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Semua catatan monev persiapan dan pelaksanaan Pembangunan ZI telah di lakukan tindak lanjut
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- ya, Pimpinan menjadi contoh dalam pelaksaan nilai-nilai organisasi dalam pembentukan WBK dan WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- ya, sudah ditetapkan agen perubahan di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Ya, sudah dibangun budaya kerja dan pola pikir untuk mengurangi resistensi dan perubahan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- semua anggota terlibat dalam pembangunan ZI baik berupa slogan,yel-yel, banner, dan poster
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Ya, semua SOP tamu
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Ya, berupa SOP Pelayanan PTSP telah berjalan dengan baik
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Ya, SOP tamu dan SOP ke bidang-bidang
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Ya, sudah digunakan berupa , media sosial facebook, call center, instragram, website dan youtube
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Ya, telah mengikut pelatihan berupa DIklat Sistem Peradilan Anak dan PPPJ
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- ya, berupa website dan media sosial , call center
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- ya, berupa persidangan online , berita online yang ditampilkan ke website dan ke media sosial lainnya
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- telah dilakukan seperti website, call center dan spanduk
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- telah dilakukan seperti website, call center dan spanduk
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- ya, telah dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Karopeg dan SK Kejaksaan Tinggi Aceh
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Ya. telah dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Karopeg
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Ya, telah dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Karopeg
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- ya, sudah dikeluarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- ya. sudah dikeluarkan surat keputusan Kelapa Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Ya. sudah dikeluarkan surat keputusan Kelapa Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- ya, mengikut in house traning KPK
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- berdasarkan SKP dan DP3
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Ya, penempatan Pegawai berdasarkan Surat Keputusan Karopeg
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- ya, Mengikut In house training KPK, Latsar, TAK dan PPJ
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Ya, Mengikut In house training KPK, Latsar, TAK dan PPJ
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Ya, sudah mengikuti emonitoring
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Ya, sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Ya, berdasarkan SKP dan DP3
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Ya, berdasarkan SKP dan DP3
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Ya, telah diberikan reward dengan cara diusulkan menjadi Kasubsi pada bidang masing-masing
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Ya, telah ditempel pada dinding kantor berupa peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Ya, Sesuai dengan data Simkar dan CMS
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Ya, daftar hadir pada saat dilakukan pembentukan rapat zona integritas
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Ya, daftar hadir pada saat dilakukan pembentukan rapat penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Ya, telah melaksanakan rapat staff setiap bulan dan pemantauan dibidang unit kerja masing-masing
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- ya, berupa dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Ya, beruapa SKP dan DP3
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Ya, sesuai dengan DIPA dan Perjanjian Kinerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Ya, sudah melaksanakan kinerja secara smart berupa pelaporan kinerja secara online
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Ya, sudh dibuat laporan bulanan dan telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Aceh Tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Ya, sudah dibuat laporan bulanan dan telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Aceh dan telah di informasikan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Ya, berupa usul Jabatan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Ya, sudah dilakukan secara kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Ya, sudah dilakukan sosialisasi public campaign pada webbsitee secara berkala
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Ya, telah dibentuk time saber pungli tingkat kabupaten
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- ya, Informasi pengaduan Masyarakat
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Ya, telah dibuatnya tempat pengaduan masyarakat pada PTSP online Aceh Barat Daya
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Ya, telah dilaksanakan sosialisasi untuk meminimalisir risiko yang telah diindefikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Ya, dengan diterbitnya pemberitahuan kepada rekan kerja
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Ya, sudah adanya call center dan pelayanan publik dll
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Ya, sudah dilakukan Ekspose ditingkatkan penyelidikan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Ya, sudah dilakukan ekspose ditingkat kan penyidikan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Ya, sudah dilakukan berupa PTSP
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Ya, sudah diterapkan beruapa PTSP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
- Ya, telah dilaksanakan Ekspose
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Ya, berupa Dinamikan Kelompok
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Ya, berupa Dinamikan Kelompok
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Ya, berupa Dinamikan Kelompok
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Ya, berupa Dinamikan Kelompok
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Ya, berupa Dinamikan Kelompok
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Ya, berupa Dinamikan Kelompok
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Ya, sudah dimaklumatkan berupa SOP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Ya, sudah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Ya, sudah dilaksanakan standar pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Ya, sudah dilaksanakan standar pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Ya, sudah dilaksanakan standar pelayanan serta adanya Duta Pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Ya, melalui media sosial kejari Aceh Barat Daya
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Ya, melalui pemberian reward dengan disematkan pin petugas PTSP terbaik , serta pemberian kompensasi kepad penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar beruapa permen serta coklat
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Ya, berupa PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Ya, Pengantar BB, Penjemputan Saksi dll
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Ya, melalui survey kepuasan pada PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Ya, melalui PTSP
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Ya, dengan cara dilakukannya rapat setiap bulannya
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan