Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PIDIE
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya telah dilakukan pembentukan SK Tim kerja Nomor KEP-013/L.1.11/Cr.5/04/2021pada tanggal 05 April 2021 di kantor Kejaksaan negeri pidie
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Y setiap anggota Tim kerja dipilih melalui mekanisme yang jelas
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya seluruh Koordinator masing masing Area telah memiliki rencana kerja yang jelas dan nyata
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya karena rencana kerja telah mempunyai tujuan untuk pembanguanan menuju Wbk/Wbbm
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Ya Kami memiliki Media sosial seperti Facebook,Instagram,Twitter dan Youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan telah sesuai dengan SK Masing masing koordinator tiap Area
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Ya,setiap Area dalam 6 manajemen perubahan telah memiliki rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Tim Internal
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Setiap hasil Evaluasi selalu di tindalanjuti oleh masing masing Koodinator pada Tiap biadang
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya,Pimpinan selaku role model dalam pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk pelaksaan pembangunan menuju Wbk/Wbbm
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Ya,telah ditetapkan Agen perubahan Bedasarkan Kep-009/L.1.11/Cr.5/04/2021 Tanggal 04 April 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
sudah dilakukan berdasarkan SOP yang dikeliuarkan oleh masing masing Koordinator Program
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota Tim berdasarkan SK KEP-013/L.1.11/Cr.5/04/2021 Tanggal 05 April 2021 terlibat dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju Wbk/Wbbm
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Ya semua SOP Telah mengacu pada peta proses bisnis dan juga telah melakukan inovasi yang selaras
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
telah diterapkan sesuai SOP masing masing Area
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pimpinan satker
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Tiap unit kerja pada satker telah memiliki pengukuran menggunakan tehnologi Informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
sudah menggunakan operasionalisasi menajemen SDM BERDASARKAN Tehnologi Informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Sudah menggunakan tehnologi informasi dan masyarakat bisa mengakses melalui media elektronik,
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
satker telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan tehnologi Informasi dalam pengukuran unit kerja
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
satker telah menerapkan media sosial yang bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
satker telah menerapkan media sosial yang bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
iya,unit kerja mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis untuk masing masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Ya,seluruh pegawai hasil rekrutmen telah mengacu pada susuna per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Ya,seluruh pegawai hasil rekrutmen telah mengacu pada susuna per jabatan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk menunjang pengembangan karir pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
tetap mengacu pada pola mutasi yang telah ditetapkan saat melakukan mutasi pegawai antar jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
setiap mutasi yang dilakukan selalu berkaitan dengan perbaikan pola kinerja pegawai.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
iya telah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi berbasis kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
setiap akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan mutasi selaku mempertimbangkan hasil pengelolaan hasil kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
ada beberapa kesenjangan dengan standar kompetensi.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
setiap pegawai selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
setiap pegawai selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
setiap akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan mutasi selaku mempertimbangkan hasil pengelolaan hasil kinerja pegawai.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
sudah dilakukan dengan sasaran kinerja pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu .
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
dilakukan pengukuran kinerja individu secara Tahunan dengan sasaran kinerja pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
ya dengan hasil tersebut telah dihadikan acuan dasar untuk pemberian reward karir individu pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
telah diimplementasikan sebagai sebuah Aturan yang ditetapkan organisasi.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai dan dimukhtakhiran setiap ada perubahan data pegawai.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dalam penyusunan Perencanaan Pimpinan Unit kerja selalu terlibat secara langsung.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pimpinan Unit kerja selalu terlibat secara langsung.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
pimpinan selalu memantau pencapainan kinreja individu pegawai secara berkala.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan secara lengkap.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
ya seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
ya unit kerja telah memiliki indikator kinerja pegawai.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
seluruh indikator kinerja unit telah SMART.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Unit kerja telah menyusun laporan kinetja tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaporan kinerja telah memberian informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
unit kerja selalu mengupayakan peningkatan kapasitas SDM Yang menangani akuntabilitas kinerja.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
iya setiap pengelolan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign secara periodik.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah diterapkan pada unit kerja sejak menjadi bagian dari prosedur dalam pengendalian gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian sesuai karakteristi unit kerja.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
telah dibangun lingkungan pengendalian sesuai karakteristi unit kerja.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian sesuai karakteristi unit kerja.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah diinformasikan dan dikomuniasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
pangaduan masyarakat telah diimplementasikan sesuai yang dittapkan organisasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1 laporan.
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1 laporan.
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1 laporan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Sudah
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
sudah
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
sudah
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
sudah
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
sudah
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
sudah
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
sudah
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
sudah
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
sudah
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
sudah
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
sudah
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
unit kerja memiliki standar pelayanan yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
telah memiliki SOP sesuai yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
seluruh Area unit kerja memiliki SOP Sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
seluruh Area unit kerja memiliki SOP Sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Unit kerja telah melakukan sosialisasi dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
dapat diakses melalui berbagai sarana media sosial dan website
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
telahj adanya kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
unit kerja juga telah memiliki sarana layanan terpadu/Terintegritas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
unit kerja telah memiliki inovasi layanan yang berbeda dengan unit kerja lain,kami mengedepankan pelayanan secara HEBAT humanis,elegant,branded,akuntabel,dan transparan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
unit kerja kami juga telah melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat melalui aplikasi media online
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
unit kerja tetap melakukan tindak lanjut terhapad hasil survey kepuasan dari masyarakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan