Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI NAGAN RAYA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor : KEP- 06 /L.1.29/Cp.1/03/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan NegerI Nagan Raya
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
B
- Seluruh pegawai dipilih untuk menjadi kelompok kerja WBK dan WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen Rencana Aksi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Twitter, Instagram, Youtube, Website, Spanduk
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
- Absensi kehadiran, Notulen Rapat dan Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Absensi Kehadiran, Notulen Rapat, Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Absensi Kehadiran, Notulen Rapat, Dokumentasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Dokumentasi Role Model, Notulensi rapat yang menunjukkan peran pimpinan sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor: KEP- 05/ L.1.29/Cp.1/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Nagan Raya
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Dokumentasi Kegiatan dan Dokumentasi Suasana Kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Dokumentasi Kegiatan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP Keamanan Dalam/ Protokol, SOP Surat Masuk, SOP Petugas PTSP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
- SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
C
- Melalui rapat staf/ notulen rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Tangkapan Layar Aplikasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Tangkapan Layar Aplikasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Tangkapan Layar Aplikasi, Dokumentasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Laporan Hasil Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Dokumentasi tentang sarana Informasi Publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Notulensi Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Dokumen Usulan kebutuhan pegawai,
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan negeri Nagan Raya
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Laporan hasil monev
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Sprint Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
- Permintaan Nama Bendahara Pengeluaran yang belum mengikuti diklat bendahara Nomor surat B-909/L.1.29/Cp.2/0/2019
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Laporan hasil evaluasi/ SKP
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
- Usulan pegawai mengikuti diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
C
- Laporan Kegiatan, Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Usulan Diklat, Publikasi Informasi Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
- Dokumentasi Kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
- Laporan Monev
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Perjanjian Kerja, SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Sasaran Kinerja Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- Sasaran Kinerja Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Dokumentasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- SKP, daftar Absensi Harian
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Tangkapan Layar Simkari, DRP seluruh pegawai telah mutakhir, Dokumentasi
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
B
- Dokumentasi Kegiatan, Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumentasi Kegatan Rapat, Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
C
- Tangkapan Layar E- Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Renstra, Renja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Renstra, Renja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
-
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Surat Perintah mengikuti latsar,
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
- Dokumentasi seminatr/ diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Dokumentasi/ Tangkapan layar dari website, medsos, banner tentang anti gratifikasi, anti suap menyuap, anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
-
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Dipasang CCTV pada setiap sudut kantor dan telah terdapat untuk pelaporan pegawai
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
D
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Melalui Media Sosial
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- Laporan Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
C
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
C
- SOP penanganan dan penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Buku Standar layanan dan SOP Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Dokumentasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP Standar Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- Laporan Rapat Evaluasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
- Dokumentasi Kegiatan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Tangkapan Layar Instagram, Twitter, Facebook, dan website
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
- Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
- Dokumentasi Ruangan- Ruangan dan fasilitas umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Tangkapan Layar Inovasi Pelayanan Hukum
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
- Laporan Hasil Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Tangkapan Layar
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- Dokumentasi Kegiatan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan