Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BENER MERIAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
KEP-023/L.1.30/Cp.3/04/2021, 01 April 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bener Meriah
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Anggota Tim sudah dipilih melalui prosedur/mekanisme yang ada dan sesuai dengan kompetensi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela, tidak pernah di pidana, tidak pernah melanggar kode etik atau pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja serta memahami tugas dan fungsinya.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja disusun oleh Tim Kerja bersama-sama dengan seluruh perwakilan bidang/seksi yang ada di Kejari Bener Meriah.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Kegiatan yang menjadi target-target prioritas dibuat sesuai dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM pada Kejari Bener Meriah berupa : Optimalisasi penggunaan aplikasi Case Management System (CMS) untuk penanganan perkara Tindak Pidana Umum (Pidum) dan perkara Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Pelayanan E-Tilang yang memudahkan pelanggar membayar denda tilang, Pelayanan hukum gratis baik secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan maupun secara online, Digitalisasi arsip seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datum) menjadi aplikasi E-Datun guna mendukung Tupoksi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), Pelayanan pengaduan masyarakat, Pengelolaan barang bukti pelayanan pengembalian barang bukti kepada yang berhak sesuai dengan SOP, dan Optimalisasi SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia).
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi pembangunan WBK/WBBM Kejari Bener Meriah dilakukan melalui media cetak, media online dan media sosial, melalui media cetak dengan cara memasang spanduk dan baliho ditempat-tempat strategis yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat luas sedangkan media online melalui website Kejari Bener Meriah (http//:kejaribenermeriah.id) dan media sosial melalui instagram : @kejaribenermeriah dan Facebook : kejari bener meriah yang dapat diakses oleh masyarakat secara berkesinambungan.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Membuat target pertriwulan/ bulanan dan mengavaluasi pencapaiannya; Diadakan rapat evaluasi secara berkala oleh Tim Kerja setiap bulan; Mengidentifikasi permasalahan/ kendala yang dihadapi; Membuat dokumentasi kegiatan. Dan Telah melakukan peningkatan PTSP, Adanya Kios Informasi di PTSP, Adanya buku tamu Digital di PTSP, Terdapat pelayanan hukum on-line, optimalisasi pegawai, pelayayan e-tilang, e-lapdu, pemasangan cctv untuk pengawasan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Rapat evaluasi dan monitoring secara berkala dan rutin setiap satu minggu satu kali; Menyusun rekomendasi perbaikan; Membuat laporan monitoring dan evaluasi, dan Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi Secara Triwulan RB-3 dan Berita Acara Rapat Evaluasi Pembangunan ZI.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Telah melaksanakan Evaluasi dari catatan evaluator Desk Evaluasi ZI dengan melakukan perbaikan evaluasi ZI.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, selalu terlibat dalam pelaksanaan dan memberikan evaluasi terhadap setiap kegiatan.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penentuan pegawai sebagai agen perubahan dengan cara rapat dilingkungan Satker untuk memilih pegawai sebagai agen perubahan, dengan persyaratan : Tidak pernah terlibat pelanggaran disiplin berat, kode etik dan tindak pidana; Memiliki kemampuan menumbuhkan keinginan seluruh pegawai di lingkungan Satker untuk melakukan perubahan; Memiliki kemampuan membina hubungan baik di lingkungan satker; Memiliki kemampuan mendorong terciptanya keinginan berubah yang dilakukan dengan tindakan nyata; Memiliki kemampuan membangun terus menerus perubahan di lingkungan Satker; Memiliki kemampuan mendiagnosa permasalahan untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat; Mampu memberikan keyakinan memadai kepada penerima layanan, bahwa personil di lingkungan Satker telah berubah dalam pemberian pelayanan sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Agen perubahan ditunjuk berdasarkan Penetapan Kepala Satker; Membuat rencana tindak agen perubahan; Membuat Monev rencana tindak agen perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Bener Meriah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan menandatangani Pakta Integritas Komitmen.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
C
- Benar, Salah satu proses pelayanan terhadap setiap tamu ditempatkan pada satu ruangan tamu
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
- Sudah, Salah satu nya pelayanan publik sudah mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
- Sudah, Salah satu nya informasi pelayanan tamu dihubungkan langsung kepada yang bersangkutan melalui petugas PTSP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
- Belum dikarenakan jaringan komunikasi di daerah Kabupaten Bener Meriah yang belum maksimal ( sering terjadi gangguan )
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Sudah tapi belum maksimal dikarenakan jaringan komunikasi di daerah Kabupaten Bener Meriah masih sering terjadi gangguan
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
- Sudah, pelayanan pada publik melalui media sosial ( Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ) dan Website yang dapat diakses oleh masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- Ada, dengan pemanfaatan pelayanan publik yang di operasionalkan setiap hari
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Sudah, melalui media website, email, facebook, instagram dan twitter
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Sudah, yang dipantau dan diketahui oleh pimpinan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Sudah, dengan penempatan komposisi kebutuhan pegawai sesuai dengan disiplin ilmu dan pengalaman kerja pegawai serta diperkuat dengan mengisi jabatan secara menyeluruh
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- Sudah, para unsur pimpinan turut menilai dan mengevaluasi kinerja para pegawai dan melakukan mutasi internal untuk mencapai peran kerja seluruh pegawai sesuai dengan jabatan dan beban kerja
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Sudah, dan apabila diperlukan akan dilakukan mutasi internal untuk mencapai perbaikan terhadap kinerja secara maksimal
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Sudah, dengan melewati proses monitoring dan evaluasi terhadap beban kerja pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
- Sudah, dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Sudah, dengan mengisi buku kerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh para unsur pimpinan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
- Belum, dikarenakan harus menunggu pelaksanaan Training Need Analysis dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Benar, dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
- Kesenjangan kompetensi pegawai masih bersifat minim sehingga belum menimbulkan efek negatif secara signifikan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
C
- Sudah, namun masih minim dan diperlukan pengembangan kompetensi lanjutan secara bertahap
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
C
- Sudah, namun upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai masih bersifat terbatas. harapan ke depan agar upaya poengembangan kompetensi pegawai dapat diselenggarakan secara bertahap dan menyeluruh bagi semua pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
- Sudah, dengan mengikuti aturan dan ketentuan serta persetujuan pimpinan tertinggi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
- Ada, yang diukur melalui buku kerja pegawai dan dievaluasi oleh pimpinan
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
- Sudah, salah satunya terdapat beberapa usulan untuk pegawai dalam mengisi jabatan sebagai bentuk pencapaian kinerja individu pegawai oleh pimpinan
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- Benar, namun bila diperlukan dalam situasi mendesak akan dilakukan pengukuran kinerja oleh pimpinan dengan cepat dan situasional
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Benar dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
- Sudah, dengan memberlakukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Sudah dilakukan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Benar, seluruh unsur pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan dengan membentuk tim kerja yang di koordinir oleh para pimpinan dan anggota satker.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Benar, seluruh unsur pimpinan terlibat dalam penyusunan perjanjian kerja kepada seluruh anggota masing masing.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Benar, seluruh unsur pimpinan memantau pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap bulan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Benar, sudah lengkap.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Benar. sudah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Benar, Indikator kinerja Utama adalah Pelayanan Prima terhadap masyarakat.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
C
- Benar, dengan salah satu kinerja pelayanan tamu melalui PTSP.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Benar, Laporan Kinerja telah disusun mengikuti jadwal yang telah ditentukan.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Benar, Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja setiap bulannya.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Benar, upaya peningkatan kapasitas SDM di realisasikan dengan penanganan beban kerja oleh setiap pegawai yang di aplikasikan dengan buku kerja bagi setiap pegawai.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Benar, Peran unsur pimpinan dalam mengevaluasi kinerja setiap pegawai dengan mengisi buku pengawasan melekat (WASKAT).
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
-Public campaign tentang pengendalian gratifikasi diterapkan melalui website dan media sosial serta banner dan quote
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Pengendalian gratifikasi di monotoring oleh para unsur pimpinan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
D
-Sudah dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku serta di kontrol penuh oleh pimpinan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
D
- Sudah, dengan dilakukan rapat koordinasi para unsur pimpinan secara berkala
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- Sudah, dengan dilakukan rapat koordinasi para unsur pimpinan secara berkala
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
- Sudah, dan sampai dengan saat ini belum menimbulkan permasalahan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- Sudah, dengan melakukan mekanisme pelaporan secara berjenjang kepada pimpinan tertinggi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
- Sudah, dengan membuat laporan secara berjenjang kepada pimpinan tertinggi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
- Sudah, masih menunggu hasil dan keputusan pimpinan tertinggi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Sudah yang dikontrol langsung oleh pimpinan satker
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- Sudah, namun belum ada laporan yang bertentangan dengan kode etik/ kode perilaku organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
- Sudah, namun laporannya masih nihil
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
- Belum, karena tidak ada yang bertentangan dengan kode etik/ kode perilaku organisasi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
- Belum ada
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
- Belum ada benturan kepentingan secara internal
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
- Belum ada permasalahan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- Belum, namun akan dilakukan evaluasi apabila ada masalah yang muncul
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Belum ada permasalahan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
- Standar pelayanan merupakan ketetapan tentang prosedur biaya, dan waktu pelayanan yang perlu diinformasikan kepada masyarakat
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
- Sudah dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
- Sudah dengan menggunakan berbagai media, yang dituangkan dalam bentuk banner
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- Sudah dengan membuat laporan rapat evaluasi dan didukung dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
C
- Sudah, petugas dibekali pelatihan pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Sudah dimuat dalam salah satu kanal di website dan media sosial lainnya
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
- Belum dikarenakan peran aktif masyarakat dalam menggunakan layanan informasi publik masih minim
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Layanan loket penerimaan surat, loket pelayanan informasi publik dipusatkan di PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Ada terdapat ruang tunggu, toilet bersih, kursi roda untuk disabilitas, mushalla, ruang tamu
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survey dilakukan per semester dan saat ini sedang berjalan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Benar hasil survey dapat diakses melalui media sosial berupa website, facebook, twitter, youtube, instagram dan spanduk/banner
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
- Belum dikarenakan masih minimnya keaktifan masyarakat dalam menggunakan smart aplikasi yang telah disediakan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan