Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PIDIE JAYA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Tim sudah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor : SK KEP-05/l.1.31/cp.1/03/2021 pada tanggal 24 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penentuan anggota tim dipilih dengan secara prosedur memilih anggota yang terampil
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Ada, Terdapat dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas Satker Kejaksaan Negeri Pidie Jaya
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Ada, target disusun sesuai dengan rencana aksi pembangunan ZI yang dituang pada Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Ada beberapa media seperti Website (kejari-pidiejaya.go.id), Facebook (kejaripijay), Youtube (Kejaksaan Negeri Pidie Jaya), Instagram (@kejaripidiejaya), Twitter (@kejari_pijay), Twibbonize (twb.nz/kejaripidiejaya), dan Banner Zona Integritas
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- semua kegiatan dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- selalu diadakan monitoring dan evaluasi terhadap zona integritas menuju wbk/wbbm
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- sudah di tindak lanjuti terhadap hasil monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Ya, pimpinan menjadi role model dalam pelaksanaan pembagunan wbk/wbbm serta diikuti oleh seluruh jajaran
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Ya, agen perubahan sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor : SK KEP-06/.1.31/cp.3/03/2021 pada tanggal 24 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- sudah dibangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan organisasi Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta Pemasangan Papan Pola Hidup Sederhana dan Papan Perintah Harian Jaksa Agung RI
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Ya, semua anggota organisasi di Kejaksaan Negari Pidie Jaya terlibat dalam pembangunan zona integritas wbk/wbbm
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
-Semua SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
-Seluruh Pegawai yang ada di unit kerja telah menerapkan SOP sesuai tupoksi masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-SOP telah dievaluasi dan ditindaklanjuti serta usulan perbaikan SOP agar mendapat hasil yang lebih baik lagi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Telah menggunakan beberapa sistem aplikasi seperti E-Monev Smart, CMS Pidum/Pidsus, Lolata
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kejaksaan RI, dan terdapat tv monitor yang ada ruang tunggu tamu
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Sudah menggunakan Teknologi Informasi seperti Persuratan digital, website, dan media sosial yang lain
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Telah dievaluasi secara berkala terhadap seluruh pegawai untuk pengisian data data kepegawaian dan juga laporan bulanan melalui simkari
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Penerapan pengelolaan informasi publik yang telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang di publikasikan melalui media sosial dan lainnya
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Semua yang terkait tentang Keterbukaan Informasi Publik selalu diupdate melalui media sosial Kejaksaan Negeri Pidie Jaya
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Ya, Kebutuhan Pegawai di disusun sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Penempatan pegawai hasil rekrutmen telah mengacu pada kebutuhan sesuai dengan jabatannya
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Ya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sesuai kebutuhan unit kerja
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Ya, mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi dalam kaitan dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Telah dilakukan analisis untuk pengembangan kompetensi pegawai dengan berbagai diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Ya, Rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Untuk meminimalisir kesenjangan telah dibuat peta jabatan dengan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Ya, Seluruh pegawai diberikan kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Upaya pengembangan kompetensi diantaranya (DIklat TAK dan Latsar bagi CPNS, dan pelatihan kepada eselon IV untuk mengikuti sosialisasi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Ya, terdapat laporan bulanan dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Ya, adanya IKU Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Penandatanganan kinerja setiap bidang, dan SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Ya, ukuran kinerja individu telah sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
-Pengukuran kinerja pegawai dilakukan secara tahunan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Ya, Setiap tahun diberikan penghargaan kepada pegawai atas hasil penilaian kinerja individu
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Ya, Aturan disiplin / Kode Etik / Kode Prilaku telah dilaksanakan dengan menerapkan disiplin masuk kerja, dan disiplin pakaian dinas sesuai GAMJAK
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Ya, setiap ada perubahan terkait data pegawai selalu dimutakhirkan secara berkala melalui SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Ya, Pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan ZI
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Ya, Pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Pimpinan selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Ya, Dokumen perencanaan pembangunan ZI sudah dibuat
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Ya, Aksi perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Ya, unit kerja sudah memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Ya, Indikator kinerja sebagian telah diterapkan berdasarkan prinsip SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Ya, laporan kinerja disusun tepat waktu melalui E-Lakip
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Ya, Terdapat pada E-Lakip
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Ya, Terdapat pada dokumen perjanjian kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Ya, pengelolaan kinerja dilakukan oleh SDM yang memiliki kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Telah melakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi melalui pemasangan baliho, media sosial dan pemasangan CCTV di area Pelayanan Zona Hijau
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Pengendalian Gratifikasi Melalui CCTV yang telah terpasang, pelaporan LHKPN dilakukan dengan tepat waktu, serta pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Ya, telah dibangunnya lingkungan pengendalian dan memonitori segala aspek pelayanan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Telah dilakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan dengan membuat peta risiko di masing2 seksi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko dengan memakai penilaian dari peta risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait saat apel harian dan dalam rapat bulanan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Ya, Telah tersedianya Pos Pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat secara terpadu, dan membuka kanal pengaduan di media sosial seperti, website, instagram, facebook, dan melalui email
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Tidak ada pengaduan masyarakat di tahun 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Tidak ada pengaduan masyarakat di tahun 2021
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Ya, sudah di internalisasikannya whistle blowing system melalui website yang terdapat form pengaduan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- Ya, telah adanya unit pelayanan terpadu satu pintu
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
- Akan dilakukannya evaluasi setiap triwulannya dan diberikan laporan kepada pimpinan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
- Mengadakan Kegiatan ekspos yang memiliki benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Mengadakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Mengikuti arahan ekspos penanganan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Menindaklanjuti arahan ekspos
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Akan menindaklanjuti dan mengikuti arahan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Ya, terdapat dokumen standar pelayanan Kejaksaan Negeri Pidie Jaya
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Ya, standar pelayanan telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Ya, terdapat SOP standar pelayanan di Kejari Pidie Jaya
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Ya, standar pelayanan dan SOP telah direviu oleh Kejati Aceh, terdapat dokumentasi (foto)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Ya, terdapat beberapa dokumentasi sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi Pelayanan diakses melalui website, instagram, facebook, dan twitter Kejari Pidie Jaya serta diinformasikan melalui Papan Pengumuman dan TV monitor yang ada di ruang tunggu
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Terdapat reward bagi pegawai yang memiliki pelayanan yang baik dan diberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memberikan pelayanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Ya, Adanya PTSP di Kejari Pidie Jaya
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Inovasi Layanan yang berupa: pengambilan tilang dengan pembayaran non tunai, pelayanan melalui sosial media berupa facebook, instagram, dan website, adanya buku tamu, menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan pencegahan covid-19
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Ya, Survey kepuasan masyarakat sudah dilakukan melalui website Sinori RB
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Ya, Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka dan diberikan kepada masyarakat luas
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Ya, Survey kepuasan masyarakat ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan yang dirasa kurang baik. Sehingga memberikan kepercayaan dan memuaskan penerima layanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan