Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LHOKSEUMAWE
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE NO. KEP-15/L.1.12/Cp.3/01/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
SK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE NO. KEP-15/L.1.12/Cp.3/01/2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Document Rencana Kerja Pembangunan ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Document Rencana Kerja Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Ada, Website: www.kejari-lhokseumawe.go.id, Instragram: @Kejari_Lhokseumawe, Twitter @KNLhokseumawe, Facebook Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Berita Acara Rapat/ Notulen Rapat, Absensi, dan Foto rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat Target dan dilakukan Rapat Evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Kerja setiap bulan. Bukti Pendukung : Berita Acara Rapat/ Notulen Rapat, Absensi, dan Foto rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Berita Acara Rapat Evaluasi ZI
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan selaku role model memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungi pegawai serta pemberian amanat melalui apel
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
sudah…ada 2 (dua) orang.. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejari Lhokseumawe Nomor KEP-16/L.1.12/Cp.3/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Agen Perubahan Kejari Lhoksumawe
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pemasangan Papan Tujuh tertib untuk Pegawai, Pemasangan Tujuh Arahan Jaksa Agung, Pemasangan PP Nomor 53 tentang Kewajiban dan Larangan ASN, Pemasangan Quote di Lingkungan Kejari Lhokseumawe, Dokumentasi kegiatan Apel dan dokumentasi Rapat
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Sudah, Penandatanganan Komitmen bersama seluruh Pegawaii Kejaksaan Negeri Lhokseumawe serta Penandatangan Piagam Pencanangan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Terdapat SOP dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan Tupoksi masing-masing Bidang baik yang dari pusat maupun inovasi yang kemudian telah diarsipkan, Terdapat Juklak dan Juknis yang dibukukan dan disosialisasikan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Seluruh pegawai dari masing-masing bidang yang ada menerapkan kerja sesuai dengan SOP tupoksi masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Notulen rapat evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Finger print untuk Absen Pegawai, Sistem Aplikasi Kepegawaian Kejari Lhokseumawe, Simkari, Lolata, CMS, Sipede
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Telah ada Sistem Administrasi Kejaksaan Negeri untuk input surat dan disposisi, terdapat monitor TV informasi di lobi, Sistem Persuratan yang terintegransi menggunakan aplikasi SIPEDE
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
sudah dilakukan dengan sistem TI Seperti Sistem Persuratan digital, buku tamu digital, web site, pelayan hukum online, dan Pelayanan Antar Tilang Online
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Pegawai mengisi Simkari Laporan Kegiatan dan Laporan Kerja setiap bulannya di Simkari
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Keputusan Kajari Kejari Lhokseumawe Nomor:Kep-9/L.1.12/Cum.1/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembentukan Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik. Web site dengan link : kejari-lhoseumawe.go.id dan instagram : kejari_lhoseumawe
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Update Berita di Website dan Instagram, Layanan Pengaduan Masyarakat yang dapat diakses secara online di website kejari lhokseumawe, dan layanan survei online
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan dan Assesmen Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Peta Jabatan dan Assesmen Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Sprint Mutasi Lokal Kajati Aceh Nomor print-115/L.1.12/Cp.3/02/2021 tanggal 3 Februari 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Sprint Mutasi Lokal Kajati Aceh Nomor print-115/L.1.12/Cp.3/02/2021 tanggal 3 Februari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutasi Lokal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kegiatan Training Need Analysis melalui pembelajaran dan tanya jawab/ diskusi setiap senin untuk calon jaksa
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat ke Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh tentang Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai Tahun 2021, Dokumen laporan Monev Diklat Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Masih terdapat jabatan struktural kepala sub seksi yang kosong, Peta Jabatan, SURAT PERINTAH Kepala Kejari Lhokseumawe Nomor: PRINT-1181/L.1.12/Cp.2/11/2020 Tanggal 10 November 2020 tentang Pelaksanaan Assemen Kompetensi Eselon III dan IV Tahun 2020
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Ke Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh tentang Analisa Kebutuhan Diklat Tahun 2021, Surat Perintah untuk Mengikuti Diklat TAK CPNS
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
In-House Training, Coaching, Mentoring Diklat, Pembelajaran rutin untuk Calon Jaksa bersama Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Ya, adanya Laporan Bulan dan Standar Kinerja Pegawai (SKP), dan Laporan Monev Diklat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-39/L.1.12/Cr.3/01/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-40/L.1.12/Cs.1/12/2020 Tentang Penyusunan LKJP, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-42/L.1.12/Cu.3/12/2020 Tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Tahun 2020-2021, kemudian adanya IKU Kejari Lhokseumawe, penandatanganan Perjanjian Kerja setiap bidang, SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Ya, setiap bulannya pegawai memasukan laporan kinerja bulanan masing-masing bidang di simkari
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Reward Kejari Lhokseumawe Idol untuk Pegawai dan Honorer berdasarkan kinerja
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Ya, adanya penegakan disiplin dalam hal absensi dan apabila ada jaksa yang melakukan hal-hal yang dilarang. Contoh Nota Dinas Teguran karena tidak mengikuti apel senin pagi, Penilaian melalui waskat, Jurnal harian, Daftar absensi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Ya, bagian Kaur Daskrimti selalu memutakhirkan data informasi kepegawaian ke simkari (Tangkapan layar Simkari), Sistem Informasi Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, Penyusunan dokumen Rencana Kerja Kejari Lhokseumawe, dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pegawai dan Pakta Integritas
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, Tangkapan layar E-monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya,dokumen Rencana Kerja Kejari Lhokseumawe, Rencana Strategis, Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Proposal PNBP
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, dilihat dari capaian kinerja sesuai dengan perencanaan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-39/L.1.12/Cr.3/12/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, DOKUMEN IKU KEJARI LHOKSEUMAWE
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-39/L.1.12/Cr.3/12/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, DOKUMEN IKU KEJARI LHOKSEUMAWE
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-40/L.1.12/Cs.1/12/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Dokumen LKJ, Pernyataan telah direvieu Laporan Kinerja Lhokseumawe
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya, Dokumen LAKIP Tahun 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Ya, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-40/L.1.12/Cs.1/12/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
C
Ya, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-40/L.1.12/Cs.1/12/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Adanya baliho besar di depan Kejari Lhokseumawe, adanya neon box serta banner banner himbauan di Kantor Kejari Lhokseumawe, Pemasangan CCTV Pada area pelayanan (zona hijau), Pembuatan Kelas Anti Korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian melalui CCTV, Laporan LHKPN tepat waktu, dan adanya E-Lapdu sebagai media untuk pengendali gratiikasi, penerimaan tamu jaksa di public area, Pembentukan tim Unit Pengendali Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pernyataan Telah Direvieu Laporan Keuangan Kejari Lhokseumawe Tahun 2019 oleh Asisten Pengawasan Kejati Aceh, dan Pernyataan Telah Direvieu Laporan Kinerja Kejari Lhokseumawe oleh Asisten Pengawasan Kejati Aceh selaku APIP, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-9/L.1.12/Cum.1/01/2020 Tentang Pembentukan Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Dokumen Peta Resiko masing-masing bidang di Kejari Lhokseumawe
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Hasil Monitoring Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Ya, ketika apel atau rapat bulanan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Ya, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-41/L.1.12/Cr.5/03/2021 Tentang Unit Penanganan Pelaporan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Adanya E-Lapdu yaitu Laporan pengaduan masyarakat melalui website, instagram, email dan layanan sms
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Membalas email pelapor, Membuat Arsip yang berisikan laporan pengaduan masyarakat, Mengisi buku laporan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Sprint-Tug Bidang Intelijen terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat, Telaahan Intelijen terhadap laporan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
ya, melalui website terdapat form laporan pengaduan untuk antar pegawai
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Ya, Surat Keputusan Kejari Lhokseumawe Nomor Kep-41/L.1.12/Cr.5/03/2021 Tentang Unit Penanganan Pelaporan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Tim UPP Internal memberikan Laporan kepada pimpinan setiap bulannya terkait Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Sudah
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Mengadakan Ekspose Terkait Perkara yang terdapat perbenturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Melaksanakan Ekspose Internal
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Mengikuti Petunjuk/ Arahan ketika Ekspose
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Hasil Ekspose Perkara
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Mengikuti Petunjuk/ Arahan Pimpinan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Foto salah satu standar pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Foto maklumat pelayanan Kejari Lhokseumawe
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Lampiran SOP yang ada di Kejari Lhokseumawe
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Pernyataan Telah Direvieu Laporan Kinerja Kejari Lhokseumawe oleh Asisten Pengawasan Kejati Aceh Tahun 2019
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Foto Kegiatan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima, Duta Pelayanan dan tanda layan Prima Kejari Lhokseumawe
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Adanya website: kejari-lhokseumawe.go.id, Instagram: Kejari_Lhokseumawe, dan Kios informasi di lobby utama yang dibarengi buku tamu digital
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Reward dalam bentuk Kejari Lhokseumawe Idol kepada Pegawai terbaik perbulan nya
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Gambar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejari Lhokseumawe
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Layanan Antar Tilang Online, Layanan Antar Barang Bukti Melalui Online, Adanya Pelayanan Hukum online gratis melalui web chat/live chat di website, Adanya Buku tamu digital , Adanya Kantin Kejujuran dan Public Area, Adanya loker untuk Pegawai dan pengunjung
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Pengadaan Kotak saran dan penilaian, serta survei kepuasan melalui google form
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Melalui Google Form dan Sinori
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Jumlah Hasil Nilai IKM Unit Pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan