Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ACEH UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Sesuai SK Kajari Aceh Utara Nomor : Kep-15/L.1.14/Cr.5/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK Nomor : B-805/L.1.14/Cr.5/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, Notula rapat tanggal 10 Maret 2021 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Satker Kejari Aceh Utara Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Melalui Media : Facebook (Kejaksaan Negeri Aceh Utara), Youtube (Kejari Aceh Utara), Instagram (kejari_aceh_utara) dan tweeter (@Kejari_AU) serta website (https://kejari-acehutara.kejaksaan.go.id)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
ya, kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 2 minggu sekali bersama dengan para koordinator program 6 area perubahan dan dibuatkan catatan hasil evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
hasil monitoing dan evaluasi yang dilaksanakan dalam 2 (dua) minggu sekali telah ditindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, Pimpinan menjadi rol model dalam pembangunan WBK, Disiplin kerja, Tertib Administrasi, Tertib Perkantoran
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Ya, sesuai dengan SK Kajari Aceh Utara Nomor : Kep-16/L.1.14/Cr.5/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
ya, pengarahan disampaikan pada apel pencanangan pembangunan ZI menuju WBK dan diharapkan dapat segera menyesuaikan dan merubah mindset dan culturset
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
ya, semua pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas, menandatangi Komitmen Bersama dan Pakta Integritas, pembuatan banner Zona Bebas Korupsi, dan spanduk-spanduk
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP Unit Kerja telah mengacu pada proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Unit kerja telah menerapkan semua SOP tetap, dan akan dilakukan inovasi sesuai kebutuhan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
SOP yang diterapkan telah dievaluasi untuk perbaikan ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaannya.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistim yang digunakan sudah berbasis Teknologi Informasi (E-Monev Smart, CMS Pidum/Pidsus)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional SDM sudah menggunakan Teknologi Informasi (E-Persuratan Aplikasi Tamu, Data Base Update Kepegawaian Simkari)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian layanan kepada publik sudah menggunakan Teknologi Informasi (dengan memanfaatkan media sosial)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan IT, opersional SDM dan pemberian layanan kepada publik terus dilakukan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Penerapan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, alur, waktu melalui media sosial maupun spanduk/banner
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Pimpinan terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik untuk menuju kearah yang lebih baik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuan pegawai disusun berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan selanjutnya diminta usulan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai sesuai dengan jabatannya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Ya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada seksi / bidang tertentu
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Ya, telah melakukan mutasi/rotasi pegawai sesuai dengan kebutuhan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Ya, mutasi/rotasi pegawai dilakukan dengan memperhatikan kompetensi jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi/rotasi pegawai untuk peningkatan kinerja unit
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Ya, sudah dilakukan analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Analisa kebutuhan diklat pegembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Untuk meminimalisir kesenjangan dilakukan pemetaan persentase kompetensi pegawai yang ada dengan kompetensi jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai diberikan hak/kesempatan untuk mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dengan memberikan setiap informasi diklat kepada pegawai
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Ya, telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai, (diklat TAK, LATSAR bagi CPNS, dan menjadi mentor bagi eselon IV yang menjadi atasan langsung CPNS, sosialisasi melalui zoom meeting,maupun assesment kompetensi, dll)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk perbaikan kinerja secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, terdapat penetapan kinerja individu (SKP) yang dibuat dengan pertimbangan target kinerja organisasi
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Pengukuran kinerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Pengukuran kinerja pegawai / individu dilakukan secara periodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Ya, hasil penilaian kierja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (penghargaan maupun memberikan rekomendasi untuk promosi)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/disosialisasikan dengan menerapkan kewajiban pelaksanaan disiplin masuk kerja/ pakaian dinas sesuai aturan GAMJAK, dan apel
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawiaan telah dimutakhirkan / upadte secara berkala jika ada perubahan data masing-masing pegawai pada aplikasi SIMKARI Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, Pimpinan terlibat langsung saat penyusunan rencana kerja maupun rencana aksi pembangunan zona integritas
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, Pimpinan terlibat langsung saat penyusunan penetapan kinerja yang diketahui dan ditanda tangani
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala (bulanan)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, terdapat dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, aksi dari perencanaan sudah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah memiliki Indikator Kinrja Utama yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Indikator Kinerja Utama sebagian besar telah dilaksanakan dengan prinsip SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, Laporan Kinerja Telah tepat waktu (triwulan maupun tahunan)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja telah memberikan informasi terkait hasil pencapaian kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Mengikutsertakan pegawai jika ada Bimtek/Diklat/Sosialisasi penyusunan LKj
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Menempatkan anggota yang memiliki kemampuan mengelola akuntabilitas
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan sosialisasi publik tentang pengendalian gratifikasi di tempat strategis / lokasi pelayanan melalui pemasangan banner
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, membentuk unit pengendalian dan memasang camera pemantau/CCTV di area pelayanan (Zona Hijau)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Telah dibangun lingkungan pengendalian dengan membentuk TIM SPIP sesuai SK Nomor Kep-18/L.1.14/Cr.5/03/2021, melakukan sosialisasi kepada sleuruh pegawai, serta melakukan monitoring pada setiap layanan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Telah dilakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko dengan membuat Peta Risiko pada masing-masing bidang/seksi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Telah dilakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya risiko sesuai dengan hasil identifikasi peta risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Telah diinformasikan dan dikomunikasikan pada saat pelaksanaan apel maupun rapat bulanan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Ya, telah menunjuk petugas Pengaduan dan membuka kanal pengaduan pada website Kejari Aceh Utara (http://kejaro-acehutara.kejaksaan.go.id)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan melakukan perbaikan layanan jika diperlukan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah diinternalisasikan WBS dilingkungan Kejari Aceh Utara
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Penerapan kebijakan WBS sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Terhadap laporan WBS dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
setiap adanya laporan WBS akan dianalisa dan ditindaklanjuti sesuai dengan laporan yang diterima
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dilakukan dengan bepedoman pada peraturan yang telah ditetapkan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
telah di Internalisasikan /disosialisasikan penanganan benturan kepentingan pada setiap layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
penanganan benturan kepentingan sudah diimplementasikan di seluruh layanan lingkungan Satker
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
terhadap adanya benturan kepentingan akan dilakukakn evaluasi dalam penanganannya
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
jika terdapat hasil evaluasi dalam penanganan benturan kepentingan akan segera di tindaklanjuti oleh Satker
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Ya, Unit Kerja telah membuat standar layanan dan membuat inovasi layanan sesuai kebutuhan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dibuat Maklumat Pelayanan dan dipasang/ditempatkan di pintu masuk PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Adanya SOP bagi pelaksana standar layanan, dan petugas PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Telah dilaksanakan Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai kebutuhan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi terhadap seluruh pegawai dalam hal budaya pelayanan prima kepada penerima layanan sesuai dengan standarisasi layanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui TV informasi (jadwal sidang virtual), papan pengumuman (denda tilang), website (http://kejari-acehutara.kejaksaan.go.id), media sosial facebook (Kejaksaan Negeri Aceh Utara), Instagram (kejari_aceh_utara), tweeter (@kejari_AU), youtube (Kejari Aceh Utara)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah diterapkan sistem sanksi dan reward bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang tidak sesuai dengan standar layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
Telah terdapat sarana layanan terpadu / Pelayanan Terpadu Ssatu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi layanan berupa : Layanan Datun Respon Keliling (My Darling), Layanan Antar Barang Bukti, Tersedianya parkir khusus Disabilitas dan Wanita, Pengambilan Tilang dengan pembayaran Non Tunai (cashless), Penerapan Prorokol Kesehatan dalam mas Pandemi Covid-19) dan adanya tanda peringatan untuk tamu (zona hijau dan zona merah)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Pelaksanaan Survei mandiri dilakukan secara berkala dilakukan melalui website Sinori RB
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Survei dapat diakses melalui website Sinori RB, link survei kepuasan diberikan kepada masyarakat / pemerima produk layanan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
hasil survei akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan kepuasan masyarakat dan dilakukan pembenahan jika terdapat layanan yang tidak/kurang memuaskan penerima layanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan