Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ACEH TAMIANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan SK Nomor : KEP-06/L.1.15/Cr.5/02/2021 tanggal 1 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
anggota Tim dipilih dengan prosedur dan mekanisme yang jelas yang dilakukan melalui rapat pembangunan zona integritas WBK/WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja / rencana aksi telah disusun
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target-targer prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM yang akan dicapai
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat media sosial berupa instagram : kejari_aceh_tamiang, facebook: Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang , twitter: kejari_atam youtube : kejaksaan negeri aceh tamiang dan website : kejari-acehtamiang.kejaksaan.go.id untuk mensosialisaikan pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai rencana kerja / rencana aksi pembangunan zona integritas WBK/WBBM tahun 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Pembangunan zona integritas dilakukan monitorng dan evaluasi secara rutin
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi tim ditindak lanjuti untuk perbaikan kedepannya
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan sebagai role model dengan memberikan contoh yang baik seperti penegakan disiplin pegawai jam masuk dan pulang kantor, serta menginternalisasi dan menghimbau kepada seluruh pegawai untuk tidak melakukan tindakan korupsi maupun pungli serta menghimbau untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah dibentuk Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tentang Agen Perubahan (Agen Of Change) pada lampiran II SK Nomor : KEP-00/L.1.15/Cr.5/02/2021 tanggal 1 Februari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Budaya kerja dan pola pikir dibangun sejalan dengan program WBK / WBBM
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas, dimulai dari penandatangan pakta integritas dan apel pencanangan zona integritas WBK / WBBM tahun 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP telah mengacu pada peta proses bisnis intansi dan telah dibuat SOP Inovasi Pengambilan Barang Bukti dan Tilang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP operasional telah diterapkan dan juga telah dibuat SOP Inovasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP utama telah dievaluasi dan ditindak lanjuti berupa perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Pengukuran Kinerja berupa SKP dibuat dan diinput dalam aplikasi SIMKARI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan menggunakan aplikasi terpusat berupa aplikasi CMS, Sipede dan juga PTSP yang dapat diakses secara Online
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Sudah dibentuk pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) melalui surat perintah nomor : PRIN-27/L.1.15/Cp.2/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara rutin
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai disusun mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk penyegaran kinerja
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan integritas pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja secara berkala
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sudah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja individu
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi berkisar lebih kurang 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai memperoleh kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai seperti mengikuti Bimtek yang dilakukan secara virtual maupun non virtual
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya seluruh penetapan kinerja individu selaras dengan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ya seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Pengukuran kinerja individu dilakukan tahunan yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untk pemberian reward dan penghargaan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik perilaku yang ditetakan telah diimplementasikan dengan membuat memorandum nomor : B-639/L.1.15/Cp/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang penegakan disiplin terkait pembangunan zona integritas WBK dan dibuat inovasi dalam bentuk banner
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unti kerja dapat diakses oleh pegawai melalui website https://profile.kejaksaan.go.id dan dimutakhirkan melalui aplikasi Simkari jika ada perubahan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan akuntabilitas kinerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang terlibat dalam penyusan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan rutin melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja dan anggaran yang telah diserap
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Sudah ada Rencana Strategis (Renstra)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Rencana strategis telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Sudah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Indikator Kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah disusun tepat waktu setiap tahunnya
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yang telah dicapai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Sudah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja seperti mengusulkan diklat dan pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign tentang penegendalian gratifikasi secara berkelanjutan terus digalakkan dan telah dibuatkan banner anti gratifikasi dan juga layanan mobile pengaduan gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah dibentuk unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Perintah Nomor : Print-57/L.1.15/Cr.5/05/2021 tanggal 05 Mei 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Seluruh lingkungan pengendalian telah dilakukan pegendalian melalui pengawasan internal
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan melalu peta resiko yang telah disusun oleh masing-masing bidang
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan kegiatan pengendalian dengan membuat peta resiko untuk meminimalisir resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah diinformasikan dan dikomunikasi kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan Kejaksaan RI dan telah dibuat inovasi layanan pengaduan dapat melaui website ataupun email
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Penanganan pengaduan masyarakat telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkara
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Penanganan Pengaduan masyarakat telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah diinternalisasi dan disosialisasikan pada seluruh pegawai
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kebijakan Whistle Blowing System sesuai yang ditetapkan dan telah dibuat inovasi Whistle Blowing System melalui Website dan Banner
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Penerapan Whistle Blowing System telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasai evaluasi bulanan atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindak lanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Benturan kepentingan terhadap seluruh tugas fungsi utama telah diidentifikasi dan dipetakan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan sudah disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh pegawai melalui memorandum
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Pennganan benturan kepentingan telah dievaluasi secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Standar pelayanan telah diterapkan dan juga membuat inovasi berupa PTSP online dan untuk mempercepat akses layanan telah disediakan WhatsApp Assistance Mobile sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat pengguna layanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat pelayanan diterapkan dan diketahui oleh seluruh pegawai dengan meletakkan di layar monitor TV dan dicetak
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah diterapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan Kejaksaan Agung RI dan telah dibuat SOP inovasi dalam bentuk banner
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang telah ditetapkan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Sudah terdapat sosialisasi/pelatiahn dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai yang memeberikan pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui media website dan media sosial berupa Instagram, Facebook dan Youtube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi melalui PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Telah dibuat saranan PTSP online untuk sebagai saranan layanan kepada masyarakat yang tidak dapat datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, layanan Whatsapp Sijari (sistem jaksa mendengar dan melayani), Tuntas (Tilang unggul dan transparan) Pos pelayanan hukum secara virtual, Sipil (Sistem informasi pelayanan pidum interaktif online)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan telah dilakukan secara berkara melalui aplikasi buku tamu
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat dilihat dan dipantau langsung dalam aplikasi buku tamu
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat dari aplikasi buku tamu menunjukkan hasil yang memuaskan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan