Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ACEH TENGAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
KEP-24/L.1.17/Cr.5/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dengan mekanisme yang jelas dan sudah mewakili seluruh unsur dalam unit kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Sudah terdapat dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 pada Satker Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Semua Target prioritas relevan dengan tujuan Pembangunan ZI WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah di lakukan pengelolaan media dan aktivitas interaktif yang relevan untuk menginformasikan pembanguanan ZI kepada Internal dan Stakeholder secara Berkala
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua Kegiatan Pembangunan telah berjalan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Semua kegiatan dilakukan pencatatan monev persapan dan pelaksanaan Pembangunan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Semua catatan monev persapan dan pelaksanaan Pembangunan ZI telah di lakukan tindak lanjut
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, pimpinan turut serta dalam dalam WBK?WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
sudah ditetapkan agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
sudah dibangun budaya kerja dan pola pikir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
semua anggota terlibat dalam pembangunan ZI baik berupa slogan,yel-yel, banner, dan poster
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua Unit SOP telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sudah adanya Edosir
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian Pelayanan Publik Telah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi PTSP, e-tilang, Pemberian Pelayanan Publik Telah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi PTSP juga adanya Website, Instagram, Facebook, twitter untuk pelayanan informasi kepada publik.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Ya, telah diterapkan sesuai dengan Surat Penunjukan Pengelola Informasi Publik dimana seluruh informasi dapat diakses secara mutakhir dan lengkap dimana dapat diakses melalui Website Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yaitu : kejari-acehtengah.kejaksaan.go.id
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Ya, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah dilakukan survei terhadap seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah bahwa rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Telah dilakukan survei terhadap seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah bahwa rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evalusasi terhadap penempatan pegawai, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang berdasarkan Surat Keputusan Penempatan Pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dalam melakukan pengembangan karier pegawa, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang berdasarkan pada Surat Keputusan mutasi antar Sub. Bagian
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan, Kejaksaan Negeri AcehTengah telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang berdasarkan Surat Keputusan mutasi antar Sub Bagian
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan mutasi selalu dilaksanakan yang bertujuan untuk memberikan penyegaran terhadap pegawai dari bidangnya terdahulu untuk menciptakan suasana semangat kerja yang baru berkaitan dengan perbaikan kinerja setiap pegawai
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dilakukan secara virtual zoom meeting
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pagawai, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mempertimbangkan hasil Sasaran Kerja Pegawai (SKP) kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Tidak adanya ditemukan kesenjangan karena pegewai memenuhi standar kompetensi yang diikuti.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Ya, diberikan kesempatan bagi setiap Pegawai yang bersedia mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dengan cara menginformasikan setiap diklat yang akan dilaksanakan.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kompetensi dilakukan melalui pelatihan secara virtual mengingat situasi Pandemi Covid-19
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Karena harus dilakukan secara berkala setelah melaksanakan tugasnya terkait mengikuti pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, dilakukan perjanjian kinerja individu dalam rangka mewujudkan target kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dilakukan akhir tahun dengan melihat hasil pencapaian sasaran kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Untuk tahun 2021 belum ada dilaksanakan tapi sudah dilaksanakan di tahun 2020
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dilaksanakan berdasarkan 1. SK Jam Kerja / Perja 2. Absen Online 3. Absen Manual
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Ya, Data informasi kepegawaian selalu dimutakhirkan melalui Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia cara update berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, pimpinan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, pimpinan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, pimpinan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah memantau pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
ya, unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya, seluruh indikator kinerja unit kerjaKejaksaan Negeri Aceh Tengah telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dalam menyusun laporan kinerja, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah memberikan informasi tentang kinerja yang dilaksanakan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan menempatkan pegawai yang berkompeten dibidangnya.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan secara berkala melalui running text dan kartu tamu
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah dibuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menunjuk petugas Pengendalian Gratifikasi area perubahan penguatan pengawasan pada tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menunjuk petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) area perubahan penguatan pengawasan pada tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah membuat Surat Perintah untuk menunjuk petugas Laporan Pengaduan Masyarakat Area Perubahan Penguatan Pengawasan pada Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3 pada tahun 2020 tapi padah tahun 2021 blm ada pengaduan
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1 pada tahun 2020 tapi padah tahun 2021 blm ada pengaduan
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2 pada tahun 2020 tapi padah tahun 2021 blm ada pengaduan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat akan dilakukan bulanan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah akan ditindaklanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah dibuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menunjuk petugas Blowing System area perubahan penguatan pengawasan pada tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan link website kejari-acehtengah.kejaksaan.go.id/wistle-blowing-system-2
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah dibuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menunjuk petugas penanganan pembenturan kepentingan area perubahan penguatan pengawasan pada tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah disosialiasikan/diinternalisasikan ke unit kerja
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain, sebagai contoh pada saat pandemi covid-19 yang terjadi saat ini Kejaksaan Negeri Medan telah berkoordinasi dengan Rutan untuk pendampingan tahanan saat Covid-19, pemakaian baju asmat pada saat sidang dan juga Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah melakukan Jasa Antar Jemput Saksi Gratis, Jaksa Masuk Sekolah, sidang online , pelayanan Antar Barang bukti gratis
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan