Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA BANDUNG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Surat Keputusan Nomor 22/M.2.10/Cs/03/2021 tanggal 19 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Sesuai dengan Notulen Rapat tanggal 19 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja ZI Menuju WBBM Kejaksaan Negeri Kota Bandung
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Terdapat Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Kota Bandung Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Semua target prioritas sudah relevan dengan tujuan pembangunan WBK Menuju WBBM sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Kota Bandung Tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Media sosialiasi pembangunan WBK Menuju WBBM Kejaksaan Negeri Kota Bandung melalui Youtube, Website, Instagram yang diinformasikan kepada internal pegawai maupun masyarakat.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 14 April 2021 dan 30 April 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 14 April 2021 dan 30 April 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 14 April 2021 dan 30 April 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Dibuktikan dengan beberapa dokumentasi Kajari memberikan arahan kepada Tim Kerja WBK dan memberikan arahan kepada pegawai terkait spanduk WBBM di area kantor, dan juga dibuat kuisioner pendapat pegawai mengenai Kajari sebagai role model.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Agen Perubahan telah ditetapkan berdasarkan SK No. KEP-31/M.2.10/Cs.2/05/2021 tanggal 18 Mei 2021. Kontribusi agen perubahan terlaksana sesuai dengan Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Bukti dukung berupa Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh seluruh pegawai, Kata-kata bijak di dinding kantor, dilaksanakan olahraga pagi, dilaksanakan latihan baris-berbaris (PBB)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Usulan dari anggota-anggota (pegawai kantor) sudah diakomodir sesuai dengan Rapat tanggal 14 dan 30 April 2021 (bukti Notulen Rapat tanggal 14 dan 30 April 2021). Semua anggota terlibat dalam pembangunan ZI seperti membuat yel-yel, melakukan pengantaran barang bukti, melaksanakan pelayanan PTSP dan pelayanan piket Kantor.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
-
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
E
-
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
E
-
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
-
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
C
-
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
C
-
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
C
-
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
C
-
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
C
-
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-a. Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung No. 43.M.2.10/Cp.3/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama AGUNG ADHI PRAWIRA, SH
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
Tidak
-
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor: 2638/M.2.10/Cp.3/09/2020 tanggal 08 September 2020 An. RULLYANTO RACHMAN UMBARA
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
C
-Peta Jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dokumen Analisa kebutuhan diklat pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dokumen pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Laporan pengukuran kesenjangan persentase kesenjangan kompetensi pegawai Kejari Kota Bandung Tahun 2020
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Surat Perintah Diklat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor: 836/M.2.10/Cp.2/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 An. Agung Adhi Prawira, SH dan Edho Ardianto
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-Inhouse training secara virtual
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-SKP An. IDA ROCHYANI, SH
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
D
-SKP An. Danny Mindamora, SH
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
- Dokumen laporan kinerja bidang Daskrimti Triwulan I Tahun 2020
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Rekapitulasi Pembayaran Remunerasi sesuai dengan absensi - Laporan penyampaian LKHPN, SPT Pajak dan penilaian prestasi kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Dokumen daftar riwayat pegawai yang telah dimutakhirkan An. Danny Mindamora
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumen Pakta Integritas Tahun 2021; - Foto Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021; - Dokumen Perjanjian Kinerja dan IKU Tahun 2021; - Foto Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021; - RENSTRA Tahun 2020 - 2024.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumen Pakta Integritas Tahun 2021; - Foto Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021; - Dokumen Perjanjian Kinerja dan IKU Tahun 2021; - Foto Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021; - Notulen Rapat; - Daftar Hadir; - Photo Rapat Monev; - Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi Penyusunan dan Penetapan Kinerja Pegawai KN. Kota Bandung.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Capaian Laporan Kinerja Bulanan dan Triwulan Berupa Notulensi Rapat, Nodis Monev, Notulensi Rapat Persoal Area 4, Foto Kehadiran Rapat, Daftar Hadir dan Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev Bulanan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen RENSTRA Tahun 2020 -2024; - RENJA, IKU dan PK Tahun 2021.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen RENSTRA; - RENJA, IKU, Perjanjian Kineraja dan PK Tahun 2021.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Dokumen IKU Seluruh Komponen Pegawai Baik Struktural, Tata Usaha, Fungsional dan PPNPN; - NODIS Monitoring Evaluasi Nomor : ND-19/M.2.10/04/2021 Tanggal 22 April 2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- Dokumen IKU dan RENSTRA yang isinya telah relevan dan dapat diukur secara objektif berdasarkan Perjanjian Kierja dan Hasilnya Berupa Capaian Kinerja Yang dapat Dilaporkan Secara Periodik.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Laporan Capaian Kinerja Perbulan dan Triwulan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Laporan Capaian Kinerja Perbulan dan Triwulan, - Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev, Saiba dan Tangkapan Layar Pratinjau.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Undangan Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dari Kantor KPPN Tipe A1 Bandung II Tanggal 15 April 2021 Secara Virtual; - Foto Kegiatannya; Surat Undangan Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Audited; - Surat Perintah Kepala Kejaksaan Nomor : PRINT-2814/M.2.10/Cp.2/04/2021; - Laporan Kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Audited; - Photo Kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Audited.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
- Sertifikat Bendara Penerima dan Sertifikat Bendara Pengeluaran.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
C
-
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
D
-
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
E
-
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
E
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
C
-
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
Tidak
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
C
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- SOP PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- DOKUMENTASI MAKLUMAT PELAYANAN TELAH DIBUAT DAN DIPAJANG DIRUANG PELAYANAN
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
- SOP PARKIR, SOP TILANG, SOP BARANG BUKTI, SOP PELAYANAN PENERIMAAN TAMU, SOP LAHAN PARKIR, SOP PERPUSTAKAAN
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- SOP PARKIR
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- TELAH DILAKUKAN IN HOUSE TRANING KEPADA SELURUH PEGAWAI KEJARI BANDUNG
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
B
- DOKUMENTASI ALUR PELAYANAN MUDAH DIAKSES DI BEBERAPA MEDIA SEPERTI BANNER DAN VIDEOTRON
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
- BELUM TERDAPAT SISTEM PUNISHMENT AND REWARD
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- ADANYA RUANG KHUSUS PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
- INOVASI PELAYANAN ANTAR BARANG BUKTI
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
- SURVEY PELAYANAN DILAKUKAN MELALUI WEBSITE, APLIKASI BUKU TAMU DAN SURVEY MANUAL PELAYANAN TILANG (KUESIONER PLAYANAN)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
- HASIL SURVEY PELAYANAN DAPAT DIAKSES MELALUI WEBSITE KEJARI KOTA BANDUNG
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- TELAH DILAKUKAN TINDAK LANJUT ATAS SURVEY TERSEBUT
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan