Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI DEPOK
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK NOMOR : KEP-17/M.2.20/Cp.1/01/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) -UNDANGAN RAPAT -NOTTULEN RAPAT -LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. NOTULEN RAPAT 2. KRITERIA PEMBANGUNAN ZI 3. PROSEDUR/MEKANISME PEMBENTUKAN TIM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- DOKUMEN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- DOKUMEN RENCANA AKSI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
1. DOKUMENTASI 2. TANGKAPAN LAYAR MEDIA SOCIAL, WEBSITE 3. FOTO SPANDUK, BROSUR
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
1. ABSENSI KEHADIRAN 2. NOTULEN RAPAT 3. DOKUMENTASI
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
1. ABSENSI KEHADIRAN 2. NOTULEN RAPAT 3. DOKUMENTASI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
1. ABSENSI KEHADIRAN 2. NOTULEN RAPAT 3. DOKUMENTASI 4. HASIL REKOMENDASI 5. LAPORAN TINDAK LANJUT DOKUMENTASI
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. DOKUMENTASI ROLE MODE 2. DOKUMENTASI 3. NOTULEN RAPAT YANG MENUNJUKAN PERAN PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. SK AGEN PERUBAHAN 2. DOKUMENTASI KEGAIATAN 3. DOKUMENTASI RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN DOKUMENTASI MONEV 4. DOKUMEN MONEV RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1. DOKUMENTASI KEGIATAN KANTOR 2. DOKUMENTASI SUASANA KANTOR
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-DOKUMENTASI KEGIATAN -NOTTULEN RAPAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-ARSIP BUKU SOP; -PETA PROSES BISNIS UTAMA; -DAFTAR SOP; -JUKLAK; -JUKNIS -SOP setiap bidang dan setiap kegiatan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-ARSIP BUKU SOP; -PETA PROSES BISNIS UTAMA; -DAFTAR SOP; -JUKLAK; -JUKNIS
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-LAPORAN EVALUASI; -UNDANGAN RAPAT; -DOKUMENTASI KEGIATAN; -NOTULEN RAPAT
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-SKP; -TANGKAPAN LAYAR CMS, SIPEDE, ARSSYS;
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-TANGKAPAN LAYAR SIMKARI, E-DOSIR; -
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-"a. Dokumentasi: - KIOS-K - E-buku tamu - Digitalsign"
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Laporan Hasil Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-DOKUMEN PENERAPAN SARANA INFORMASI PUBLIK
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-NOTULEN RpT - DOKUMENTASI -UNDANGAN
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-DOKUMEN USULAN KEBUTUHAN PEGAWAI -DOKUMEN PETA JABATAN DAN ANALISA BENAN KERJA -DOKUMENTASI ASSESMENT PEGAWAI
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
-SK MUTASI MASUK -SPRINT KAJARI
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-LAPORAN HASIL MONEV
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-SULAT USULAN SATKER -SPRINT MUTASI LOKAL
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
-USULAN PROMOSI/MUTASI PEGAWAI
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-LAPORAN HASIL EVALUASI
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-"a. Laporan Training Need Analysis b. Daftar Hadir In House Training c. Dokumentasi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-"a. Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai b. Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat"
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-"a. Laporan Kegiatan b. Dokumentasi Kegiatan c. Hasil Assesmen"
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-"a. Usulan Diklat b. Dokumentasi Kegiatan c. Publikasi Informasi Diklat"
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-"a. Laporan Kegiatan (Ekspose, Dinamika Kelompok, In House Training, Diklat, Dll) b. Dokumentasi Kegiatan c. Publikasi Informasi Pengembangan Kompetensi"
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
a. Laporan Monitoring dan Evaluasi setiap Bulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
a. SKP Pegawai b. Dokument Indikator Kinerja Utama setiap Bidang c. Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
a. Rekapitulasi Capaian SKP Triwulan b. SOP Pegawai Teladan c. Reward Pegawai Teladan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
a. Rekapitulasi Capaian SKP Triwulan b. SOP Pegawai Teladan c. Reward Pegawai Teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
a. Penilaian Perilaku Kerja (Buku Biru/Waskat) b. Buku Harian c. Daftar Absensi Harian, Absensi Apel Kerja dan Kegiatan Kantor Lainnya (Upacara, Rapat Staff) d. Survey Kepuasan Publik e. Laporan Kegiatan f. Dokumentasi Kegiatan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
a. Dokumen Kegiatan b. Tangkapan Layar Simpeg Simkari c. DRP seluruh pegawai telah mutakhir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
a. Dokumentasi Kegiatan b. Laporan Hasil Rapat c. Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA, IKU, SKP)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
a. Dokumentasi Kegiatan b. Laporan Hasil Rapat c. Dokumen Perjanjian Kinerja d. IKU & SKP
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
a. Dokumentasi Kegiatan b. Tangkapan Layar Pengisian Aplikasi E-Monev c. Laporan hasil rapat / Notulen d. IKU & SKP
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
a. RENSTRA b. RENJA c. IKU d. LAKIP
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
a. RENSTRA b. RENJA c. IKU d. LAKIP
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
a. Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
a. Dokumen IKU b. RENSTRA
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Dokumen LKJ (Laporan Kinerja)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Dokumen LKJ (Laporan Kinerja)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
a. Surat Perintah b. Dokumentasi Diklat / Seminar / Pelatihan In House Traning
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
a. Surat Perintah b. Dokumentasi Diklat / Seminar / Pelatihan In House Traning c. Sertifikasi Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
a. Tangkapan Layar dari Website / Media Sosial tentang Anti Gratifikasi, Anti Suap Menyuap, Anti Korupsi b. Dokumentasi tentang Kegiatan Anti Gratifikasi, Anti Suap Menyuap, Anti Korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
a. Surat Perintah tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau petugas penerima laporan gratifikasi b. Laporan Kegiatan c. Dokumentasi ruangan UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
C
a. Laporan Kegiatan b. Dokumentasi Kegiatan c. Dokumen Identifikasi Lingkungan Pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Peta resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Hasil Monitoring Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
a. Dokumentasi b. Nota Dinas / Pengumuman
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
-Tangkapan Layar dan serta Dokumentasi Kegiatan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
-laporan tindak lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Tangkapan Layar dan Banner
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Tangkapan Layar dan Banner
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-Laporan dokumen evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Laporan dokumen evaluasi telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-DOKUMEN PETA BENTURAN KEPENTINGAN
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-Pakta integritas Dan dokumen Perjanjian kerja, Dokumentasi Kegiatan, - SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-Fakta integritas Dan dokumen Perjanjian kerja, laporan kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-Fakta integritas Dan dokumen Perjanjian kerja, laporan kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Fakta integritas Dan dokumen Perjanjian kerja, laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-"a. Buku Standar Pelayanan b. SOP Pelayanan - Pelayanan Tilang - Pelayanan Besuk Tahanan (T-10) (Elektronik & Manual) - Pelayanan Pengembalian Barang Bukti (Loket) - Pelayanan Hukum (Perdata & Tata Usaha Negara) - Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik - Pelayanan PTSP c. Dokumentasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
a. Maklumat Pelayanan b. Pemasangan Banner Standar Pelayanan dan Jam Operasional c. Dokumentasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
a. Laporan Rapat Evaluasi b. Daftar Hadir Rapat Evaluasi c. Dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
a. Dokumentasi Sosialisasi / Pelatihan Oleh Narasumber yang berkompeten (In House Training)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-a. Dokumentasi Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media yaitu papan pengumuman yang terdapat di PTSP Kejari Depok, Website, Media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube,dll
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-"a. Dokumen sistem pemberian reward kepada penerima layanan & punishment kepada pelaksana layanan b. Dokumentasi"
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
"a. Dokumentasi Ruangan b. Dokumentasi Fasilitas Umum 1. Cozy Area 2. Parkir disabilitas 3. Toilet disabilitas 4. Parkir khusus wanita 5. Ruang ibu menyusui (Laktasi) 6. Smoking area 7. Etalase Gartifikasi 8. Charger Box gratis 9. Penambahan Infrastruktur Pemasangan Neon Box 10. Penambahan Kursi Tunggu Prioritas Bagi Ibu Hamil/Ibu Menyusui/Lansia/Penyandang Cacat (Kursi Prioritas) 11. TV, Dispenser, Koran / Majalah
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-"1. Ruang tunggu pidsus 2. Cozy Area 3. Jalur disabilitas 4. Parkir disabilitas 6. Toilet disabilitas 7. Parkir khusus wanita 8. Poli klinik 9. Ruang ibu menyusui (Laktasi) 10. Smoking area 11. Etalase Gartifikasi 12. Charger Box gratis 13. Pembenahan Infrastruktur Pemasangan Neon Box 14. Penambahan Kursi Tunggu Prioritas Bagi Ibu Hamil/Ibu Menyusui/Lansia/Penyandang Cacat (Kursi Prioritas) 15. E-Buku Tamu 16. Digitalsign 17. Layanan Anatar Jemput Barang Bukti 18. Tilang dengan Pembayaran ELektronik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Laporan Hasil Survei
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Dokumentasi Tangkapan Layar
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Dokumentasi kegiatan Data tindak lanjut hasil survei
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan