Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI INDRAMAYU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Kejaksaan Negeri Indramayu telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: KEP-07/M.2.21/Cp.1/04/2021 tanggal 06 April 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung diantaranya : a.1. SK Tim Kerja Pembangunan ZI pada Kejari Indramayu a.2. Nodis Undangan Rapat Pembentukan TIM ZI a.3 Laporan Hasil Rapat Pembentukan Tim ZI a.4 Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Sehubungan dengan surat Asisten Bidang pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor B-1116/M.2.2/Cr.5/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 di Lingkungan Kejaksaan RI, Kegiatan Rapat Persiapan Pencanangan WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Indramayu diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2021 dengan Kesimpulan Laporan Hasil Rapat yaitu 1. Dukungan dari para pegawai Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menuju WBK/WBBM tahun 2021, 2. Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu perlu menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. kemudian diselenggarakan rapat kembali tanggal 06 April 2021 dalam rangka Pembentukan Tim Kerja Pembanguna ZI menuju WBK/WBBM, pada rapat tersebut Syarat Dan Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Indramayu dibentuk untuk dapat menyusun dan membuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor:KEP-07/M.2.21/Cp.1/04/2021 tanggal 06 April 2021 tentang pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: b.1.Nodis Undangan Rapat Pembentukan TIM ZI b.2.Laporan Hasil Rapat Pembentukan Tim ZI b.3.Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI b.4.Syarat dan Mekanisme Tim Kerja Pembangunan ZI
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Indramayu telah memulai Pembangunan Zona Integritas dengan melaksanakan Apel Pencanangan dalam rangka menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2021 dihadiri seluruh pegawai dan pramubakti Kejaksaan Negeri Indramayu dan Forkopimda Kabupaten Indramayu sebgaai saksi dalam penendatanganan Komitmen Bersama, sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut didahuli dengan Rapat Persiapan Apel Pencanangan sesuai Nota Dinas Nomor:ND-01/ZI-Inmyu/04/2021 tanggal 07 April 2021. Adapun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Indramayu sebagai Pedoman dalam melaksanakan Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: a.1.Buku Rencana Aksi Pembangunan ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam hal ini dokumen pembangunan di Kejaksaan Negeri Indramayu sudah terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. Buktu dukung: b.1.Buku Rencana Aksi Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan pengelolaan media interaktif yang efektif untuk penginformasikan pembangunan ZI. Bukti dukung: c.1.Spanduk WBK c.2.Tangkapan Layar Medsos-Instagram c.3.Tangkapan Layar Medsos-Facebook c.4.Tangkapan Layar Medsos-Twitter c.5.Tangkapan Layar Medsos-YouTube c.6.Tangkapan Layar Website c.7.Tangkapan Layar Lampu LED c.8.Tangkapan Layar Pemberitaan Online c.9. Tangkapan Layar Vidiotron Kota Indramayu c.10.Dokumentasi Papan Zona Integritas c.11 Berita Media Cetak
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dalam hal ini Kejaksaan negeri Indramayu semua kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan bukti dukung: a.1.Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas a.2. Nodis Undangan Rapat Target Triwulan II a.3.Daftar Hadir Rapat Target Triwulan II a.4.Laporan Hasil Rapat Target Triwulan II a.5.Dokumentasi Rapat Target Triwulan II
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dalam hal ini Kejaksaan negeri Indramayu terdapat catatan/rekomendasi hasil monev tim internal atas pembangnan Zona Integritas. Bukti Dukung: b.1.Dokumen Laporan Monev Pembangunan ZI b.2. Nodis Undangan Rapat Monev Pembangunan ZI b.3.Daftar Hadir Rapat Monev Pembangunan ZI b.4.Laporan Hasil Rapat Monev Pembangunan ZI b.5.Dokumentasi Rapat Monev Pembangunan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dalam hal ini Kejaksaan Negeri indramayu telah menindaklanjuti hasil monev terhadap pembangunan Zona Integritas. Bukti dukung: c.1.Dokumen Tindak Lanjut Monev c.2. Nodis UndanganTindak Lanjut Monev c.3.Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Monev c.4.Laporan Hasil RapatTindak Lanjut Monev c.5.Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Monev
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Dalam hal ini pimpinan sebagai Role Model (Panutan) memiliki peran yaitu Menjadi tauladan dalam bekerja kepada seluruh bawahannya yang terdapat pda Pedoman Penetapan Seluruh Pejabat Struktural Pada Kejaksaan Negeri Indramayu sebagai Role Model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menujua WBK/WBBM, yang telah kami Rapatkan pada tanggal 22 April 2021 dengan nomor undangan ND-03/ZI-Inmyu/04/2021 tanggal 21 April 2021. Dengan hasil rapat menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: KEP-15/M.2.21/Cp.1/04/2021 tanggal 23 April 2021 Tentang Penetapan seluruh Pejabat Struktural pada Kejaksaan Negeri Indramayu Sebagai Role Model (Panutan) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: a.1.Nodis Undangan Rapat Penetapan Role Model a.2.Berita Acara Rapat Penetapan Role Model a.3.Daftar Hadir Rapat Penetapan Role Model a.4.Dokumentasi Rapat Penetapan Role Model a.5.Pedoman Penetapan Role Model a.6.SK Penetapan Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Bahwa untuk memotivasi dan menambah semangat gairah kerja serta sebagai implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Penetapan Agen Perubahan (agent Of Change) Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor:KEP-10/M.2.21/Cr.1/04/2021 tanggal 09 April 2021 Tentang Penetapan agen Perubahan (Agent Of Change) Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu Tahun 2021, disesuaikan dengan Pedoman Agen Perubahan (Agent Of Change) Pada Kejaksaan Negeri Indramayu meliputi: Kriteria agen Perubahan, Tahapan Pembentukan Agen Perubahan, Peran dan Tugas Agen Perubahan, Mekanisme Kerja agen Perubahan, Rencana Tindak Agen Perubahan, Pelaksanaan Rencana tindak Agen Perubahan, Pembinaan Agen Perubahan dan Pengembangan agen Perubahan. Dokumentasi penyematan slempang kepada Agen Perubahan Tisna Prasetya Wijaya, S.H pada Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: b.1.Pedoman Agen Perubahan b.2.SK Agen Perubahan b.3.Dokumentasi kegiatan Agen Perubahan b.4.Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan b.5.Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Indramayu telah membangun budaya kerja dan pola pikir dan mengurangi resistensi perubahan. Bukti dukung: c.1.Budaya Sholat Berjamaah dan Membaca Kitab Suci c.2.Kata-Kata Inspiratif c.3.Budaya Menjaga Kebersihan c.4.Program Minat Baca c.5.Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kerja dan Pola Pikir Pegawai c.6.Dokumentasi Gedung Kantor 1_4 c.7. Berita media online kegiatan siraman rohani c.8. Kegiatan olahraga senam pagi hari jumat
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dalam hal ini semua anggota telah terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan bukti dukung: d.1.SK Tim Kerja Pembangunan ZI d.2.Nodis Undangan Rapat Paripurna dan Penandatanganan Pakta Integritas d.3.Daftar Hadir Rapat Paripurna dan Penandatanganan Pakta Integritas d.4.Berita Acara Rapat Paripurna dan Penandatanganan Pakta Integritas d.5.Dokumentasi Rapat Paripurna dan Penandatanganan Pakta Integritas d.6.Dokumen Pakta Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayananpada masing-masing bidang yang disesuaikan sebagai standar aktifitas kinerja, untuk menghindari miskomunikasi, konflik dan permasalahan pada pelaksana tugas Rapat penyusunan SOP dengan Nomor Undangan ND-03/ZI-Inmyu/04/2021 pada tanggal 15 April 2021, sesuai dengan Berita Acara Penyusunan SOP Pada Kejaksaan Negeri Indramayu dengan hasil rapat Menetapkan Pedoman Penyusunan SOP pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Menetapkan SOP masing-masing bidang untuk dapat dimonitori dan disosialisasikan. Bukti dukung: a.1.Dokumentasi Peta Proses Bisnis Bidang Pidum a.2.Dokumen Daftar SOP Kejaksaan Negeri Indramayu a.3.Dokumen Layanan Antar Barangbukti a.4.Peta Bisnis Mekanisme Pengambilan E-Tilang a.5.Dokumentasi Banner JPN dan Formulir Pengaduan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Unit pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah menerapkan SOP beserta inovasinya dengan bukti dukung: b.1.Nodis Undangan Rapat Penyusunan SOP b.2.Daftar Hadir Rapat Penyusunan SOP b.3.Dokumentasi Rapat Penyusunan SOP b.4.Berita Acara Rapat Penyusunan SOP b.5.Pedoman Penyusunan SOP b.6.Dokumen Daftar SOP Kejaksaan Negeri Indramayu
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Seluruh SOP di Kejaksaan Negeri Indramayu telah dilakukan evaluasi SOP dan diperbaharui. Bukti dukung: c.1.Nodis Undangan Rapat Evaluasi SOP c.2.Daftar Hadir Rapat Evaluasi SOP c.3.Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP c.4.Berita Acara Rapat Evaluasi SOP c.5.Nodis Pembuatan dan Penerapan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah menggunakan teknologi informasi pada sistem pengukuran kinerja yang berupa aplikasi Casem Management System (CMS), CMS-Ak (aplikasi Kinerja Jaksa), SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia) untuk aplikasi Datun, Yustisi/Intelijen dan E-Dosir pada Aplikasi Kepegawaian Simkari. Bukti dukung: a.1.Tangkapan Layar Aplikasi CMS a.2.Tangkapan Layar Aplikasi CMS-Ak (Aplikasi Kinerja Jaksa) a.3.Tangkapan Layar Aplikasi Simkari (untuk Aplikasi Datun, Yustisi dan E-Dosir Kepegawaian)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah menggunakan teknologi informasi pada operasionalisasi manajemen SDM secara terpusat melalui aplikasi Simkari kepagawaian E-Dosir. Bukti dukung: b.1.Tangkapan Layar Aplikasi E-Dosir Kepegawaian pada Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah menggunakan teknologi informasi pada pelayanan publik secara terpusat seperti: Aplikasi Bersatu Buku Tamu, Aplikasi Bersatu Survey, Aplikasi Bersatu Antrian yang semuanya ada pada Aplikasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. selain itu terdapat Inovasi Pelayanan berupa pelayanan GOBANG GOSSIR (Go Barang Bukti Go STNK dan KIR), Inovasi Pelayanan Hukum dan Inovasi Pendaftaran JMS (Jaksa Masuk Sekolah) secara online melalui Website Kejaksaaan Negeri Indramayu https://kejari-indramayu.kejaksaan.go.id/ Bukti dukung: c.1.Tangkapan Layar Aplikasi Bersatu Buku Tamu c.2.Tangkapan Layar Aplikasi Bersatu Survey c.3.Tangkapan Layar Pendaftaran Layanan Gobang Gossir (Go Barang Bukti Go STNK dan KIR) a.4. Kegiatan Jaksa Menyapa a.5. Keterbukaan informasi publik dgn menjalin kerjasama media cetak dan online a.6. Kegiatan jaksa masuk sekolah a.7. Berita media online terkait JPN menangkan gugatan wanprestasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemnfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik secara berkala per Triwulan. Bukti dukung: d.1.Nodis Undangan Rapat Monev Pemanfaatan TI d.2.Daftar Hadir Rapat Monev Pemanfaatan TI d.3.Berita Acara Rapat Monev Pemanfaatan TI d.4.Dokumentasi Rapat Monev Pemanfaatan TI d.5.Program Maintenance Teknologi Informasi d.6.Pelaksanaan Pengembangan teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu yang berpedoman pada Kebijkan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: a.1. SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi a.2. Dokumentasi Penerapan Sarana Informasi Publik a.3.Dokumentasi keterlibatan Pimpinan dalam keterbukaan Informasi Publik.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala per Triwulan. Bukti dukung: b.1.Nodis Undangan Rapat Rencana Publikasi b.2.Daftar Hadir Rapat Rencana Publikasi b.3.Dokumentasi Rapat Rencana Publikasi b.4.Laporan Hasil Rapat Rencana Publikasi b.5.Tangkapan Layar Pemberitaan Online b.6.Berita Media Cetak
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Bahwa kebutuhan pegawai pada Kejaksaan Negeri Indramayu disusun berdasarkan peta jabatan Kejaksaan Negeri Indramayu dan hasil analisis beban kerja telah disesuaikan dengan jabatan, ikhtisar jabatan dan uraian tugas jabatan. Bukti dukung: a.1.Peta Jabatan a.2.Hasil Analisis Beban Kerja a.3.Surat Usulan untuk Menduduki Jabatan Eselon IV a.4.Syarat dan Kriteria Pengusulan Promosi Jabatan Struktural Eselon V
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Bahwa penempatan pegawai hasil rekrutmen murni pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan dengan mengusulkan seorang pegawai an. AFIF AFIANA, SH untuk menduduki jabatan Pengelola Barang Milik Negara pada Kejaksaan Negeri. Bukti dukung: b.1.Upaya Pengajuan pegawai baru b.2.Upaya Rotasi Pegawai b.3.Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai berdasarkan pada kebutuhan organisasi dalm perbaikan kinerja dan pencapaian sasaran kinerja pegawai sesuai dengan surat usulan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: c.1.Dokumen Laporan Monev Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Bahwa dalam pengembangan karir pegawai pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan mengusulkan promosi jabatan an. TISNA PRASETYA WIJAYA, SH sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: a.1.Dokumen Pola Rotasi Internal a.2.Dokumen Usul Promosi Jabatan An. Tisna Prasetya Wijaya, SH
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Indramayu, dalam setiap pengusulan mutasi dan promosi jabatan telah memenuhi kriteria dan persayaratan sesuai dengan kompetensi jabatan berdasarkan penilaian dari atasan langsung yang bersangkutan. Bukti dukung: b.1.Dokumen usulan promosi pegawai b.2.Usul pengisian jabatan Eselon V
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja dengan membentuk Tim Assesment Pegawai Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: c.1.Laporan Hasil Evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan Training Need Analysis bertujuan agar mendapat informasi yang akurat tentang kebutuhan akan diklat atau transfer knowledge untuk meningkatkan kulaitas kinerja dari para pegawai Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: a.1.Laporan Hasil Training Need Analysis (TNA)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan mengikutsertakan pegawai/jaksa dalam kegiatan Lokakarya mengenai Restitusi bagi korban TPPO di Bandung sesuai Surat Nomor B-1899/M.2.2/Cp.2/04/2021 tanggal 15 April 2021 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu nomor: PRINT-71/M.2.21/Cp.2/04/2021 tanggal 19 April 2021. Bukti dukung: b.1.Usulan Pegawai Mengikuti Diklat b.2.Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Bahwa persentase kesenjangan kompetensi pegawai di Kejaksaan Negeri Indramayu dengan standar kompetensi yang ditetapkan <25%. Bukti dukung: c.1.Kegiatan Tugas Jabatan c.2.Nodis Undangan Rapat Assesment c.3.Surat Perintah Tim Assesment c.4.Berita Assesment Pegawai An. Afif Afina, SH c.5.Berita Assesment Pegawai An. Sartono, SH c.6.Dokumentasi Kegiatan Assesment An. Afif Afiana, SH c.7.Matriks Hasil Assesment Pegawai An. Afif Afiana, SH c.8..Matriks Hasil Assesment Pegawai An. Sartono, SH
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Bahwa CPNS Kejaksaan Negeri Indramayu telah diberikan kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya berupa Diklat TAK sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pendidikan Latihan Dasar (Latsar) dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bukti dukung: d.1.Surat Perintah Mengikuti Diklat bagi CPNS Kejaksaan Negeri Indramayu d.2.Publikasi Info Diklat d.3. Kegiatan Pelaksanaan Diklat Secara Virtual d.4. Kegiatan Latsar CPNS
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Bahwa dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Kejaksaan Negeri Indramayu menyelenggarakan In House Training tentang Pelatihan Pelayanan Prima Dengan BRI Cabang Indramayu. Bukti dukung: e.1.Laporan dan Dokumentasi Kegiatan In House Training Tentang Pelatihan Pelayanan Prima dengan BRI Cabang Indramayu
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah melaksanakan monev hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja secara berkala. Bukti dukung: f.1.Monitoring dan Evaluasi Pegawai yang mengikuti Diklat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan penetapan Kinerja Individu dengan berkaitan dengan Perjanjian Kinerja yang menunjukan seluruh komponen telah berpatisipasi aktif melakukan kinerja berdasarkan Perjnjian Kinerja tersebut. Bukti dukung: a.1.Rencana Kerja (Renja) a.2.Perjanjian Kinerja Pegawai a.3.SKP Pegawai a.4.Dokumen IKU Tingkat Struktural a.5.Tangkap Layar Aplikasi CMS-Ak (Aplikasi Kinerja Jaksa) a.6.Tangkapan layar aplikasi CMS
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu diatasnya. Bukti dukung: b.1.Perjanjian Kinerja Pegawai b.2.SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
-Bahwa dalam pengukuran kinerja individu Kejaksaan Negeri Indramayu dilakukan secara tahunan yaitu dengan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bukti dukung: c.1.Perjanjian Kinerja Individu c.2.SKP c.3.Laporan Kinerja Bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Bahwa hasil penilaian kinerja individu menjadi dasar dalam pemberian reward bagi setiap pegawai Kejaksaan Negeri Indramayu yang ditetpkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu dan diberikannya sertifikat penghargaan pegawai teladan. Bukti dukung: d.1.Perjanjian Kinerja Individu d.2.SKP d.3.Laporan Kinerja Bulanan d.4.Dokumentasi Pemberian Reward d.5. Dokumentasi Apel Pemberian Reward Kpd Pegawai dan Pramubakti d.6. Apel senin pagi pemberian reward d.7. BA Apel Pemberian Reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu yang memiliki intgeritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayana prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi sumpah pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: a.1.Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Tentang Kode Etik/Kode Perilaku a.2.Nodis Peningkatan Profesionalisme Integritas dan Disiplin Kerja a.3.Buku Perilaku Kerja/Buku Biru/Buku Waskat a.4.Kotak Pengaduan/Hotline a.5.Daftar Absensi harian manual a.6.Bukti Absensi secara daring/virtual a.7.Nodis Tentang Kebijakan pemerintah terkait penanggulangan penyebaran Covid-19 a.8.Dokumentasi Kegiatan Prokes a.9.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai a.10.Surat Edaran Jaksa Agung terkait Covid-19 a.11.Lembaran self-assesment Program Kerja Pengawasan (PKP) a.12.Daftar hadir kegiatan pengawasan secara Virtual a.13.Kuesioner urusan kepegawaian a.14.Dokumentasi pengisian kuesioner a.15. Kegiatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 3_5 a.16. Laporan hasil swab antigen
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Bahwa data informasi kepagawaian Kejaksaan Negeri Indramayu telah dimutakhirkan secara berkala dengan menggunakan aplikasi E-Dosir Kepegawaian. Bukti dukung: a.1.Laporan rekapitulasi kegiatan pemutakhiran data perencanaan pada aplikasi perencanaan a.2.Tangkap layar aplikasi SIMKARI kepegawaian a.3.DRP pegawai a.4.Capaian kinerja penilaian e-DOSIR 6 a.5. Nodis Melengkapi Aplikasi kepegawaian simkari e dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan, dengan dipimpinnya rapat penyusunan Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Utama. Bukti dukung: a.1.Nodis Undangan penyusunan RENJA dan IKU a.2.Laporan Hasil Rapat Penyusunan RENJA dan IKU a.3.Dokumentasi Penyusunan RENJA dan IKU a.4.Daftar Hadir Penyusunan RENJA dan IKU a.5.Rencana Strategi Kejari Indramayu
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Bahwa pada penyusunan Perjanjian Kinerja Pimpinan kita Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja dengan di tandatanganinya Perjanjian Kinerja. Bukti dukung: b.1.Dokumen perjanjian kinerja b.2.Nodis Undangan Penyusunan Kinerja 2021 b.3.Laporan Hasil Rapat Penyusunan Kinerja 2021 b.4.Dokumentasi Penyusunan Kinerja 2021 b.5.Daftar Hadir Penyusunan Kinerja 2021 b.6.Dokumentasi Kinerja Periode Juli 2019-Juli 2020
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan memonitori Aplikasi E-Monev Grafik Pencapaian Kinerja secara berkala dan selalu berkordinasi dengan Operator E-Monev atas kinerja Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: c.1.Tangkapan Layar Aplikasi e-Monev secara periodik c.2.Dokumentasi kegiatan entry data e-Monev c.3.Dokumentasi Petugas e-Monev c.4.Jadwal Pemantauan dan Laporan Pemantauan e-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah memiliki Dokumen Perncanaan diantaranya: Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Indramayu, Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: a.1.Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Indramayu a.2.Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Indramayu a.3.IKU a.4.Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Indramayu
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen Perencanaan Kejaksaan Negeri Indramayu seperti Rencana Strategis dan Perjanjian KInerja telah berorientasi hasil. Bukti dukung: b.1.Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Indramayu b.2.Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Indramayu b.3.IKU b.4.Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Indramayu
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah memiliki Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Indramayu. Buktu dukung: c.1.Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Bahwa Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Indramayu telah SMART yaitu Spesifik, Terukur, Dapat Tercapai, Sesuai, Batas Waktu dalam menetapkan target, rencana dan tujuan. Bukti dukung: d.1.Dokumen IKU d.2 Dokumen Rencana Strategis
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu dalam melaporkan kinerja telah disusun tepat waktu dalam hal ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 tepat waktu. Bukti dukung: e.1.Dokumen pengantar LAKIP tahun 2020 e.2.Dokumen LAKIP 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Bukti dukung: f.1.Dokumen LAKIP 2020 f.2.Dokumen Laporan LKJ
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi CMS. Buktu dukung: g.1.STTPL DIKLAT TAK g.2.Surat Perintah mengikuti Diklat TAK g.3.Laporan Pelaksanaan Diklat TAK g.4 Kegiatan Vicon Tindak Lanjut Temuan BPK RI
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Bahwa pengelolaan akuntabilitas kinerja pada Kejaksaan Negeri Indramayu dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. Bukti dukung: h.1.DRP SDM yang berkompeten di bidang Akuntabilitas h.2.Dokumentasi seminar/diklat/sosialisasi/lokakarya h.3.Dokumentasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Silang Layar dan Webminar
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah dilakukan public campaign dengan menggunakan media informasi seperti Website https://kejari-indramayu.kejaksaan.go.id yang terdapat Layar Aduan, media banner pengaduan juga ditampilkan pada area public kantor Kejaksaan Negeri Indramayu juga tersedianya ruang tamu terbuka sebagai tempat untuk menerima tamu telah ditempatkan banner anti gratifikasi dan prosedur pelaporan gratifikasi. Bukti dukung: a.1.Tangkapan Layar website aduan a.3.Banner Pengaduan a.4.Pemasangan sticker a.5.Dokumentasi Ruang tamu terbuka a.6.Metode sosialisasi a.7.Berita online mengenai sosialisasi .8. Berita media cetak sosialisasi tolak gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Bahwa Pengendalian Gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah diimplementasikan dengan di tandatanganinya surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: KEP-18/M.2.21/Cp.1/05/2021 tanggal 06 Mei 2021 Tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu, sesuai dengan Pedoman pengendalian gratifikasi. Kejaksaan Negeri Indramayu telah menyediakan ruang sekretariat pengendalian gratifikasi untuk menerima Laporan tentang adanya Gratifikasi, Laporan Pengendalian Gratifikasi dibuat secara periodik yaitu per Triwulan. Bukti dukung: b.1.Surat keputusan UPG b.2.Dokumentasi ruangan pengendalian gratifikasi b.3.Laporan unit pengendali gratifikasi b.4.Pedoman Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah dibangun sekretariat tim pengendali gratifikasi dan telah dibentuk Satuan Tugas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilingkunagn Kejaksaan Negeri Indramayu sesuai dengan Rapat pada tanggal 05 Mei 2021 dengan Laporan Hasil Rapat yaitu dibuatnya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor:KEP-17/M.2.21/Cp.1/05/2021 tanggal 05 Mei 2021 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: a.1.Sekretariat tim pengendali gratifikasi a.2.Nodis undangan penerapan SPIP a.3.Laporan hasil rapat Penerapan SPIP a.4.Dokumentasi rapat Penerapan SPIP a.5.Daftar hadir rapat Penerapan SPIP a.6.Surat Keputusan tentang penerapan SPIP a.7.Upaya pengendalian yang dibangun pada lingkungan pengendalian Kejari Indramayu
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan penilaian risiko berdasarkan Peta Risiko yang telah kami susun dan ditandatangani oleh Ketua Zona Integritas Kejaksaan Negeri Indramayu dengan sasaran terbangunnya Role Model bagi pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan Indikator Zona Integritas 100%, kemudian kami sosialisasikan penyampaian Peta Risiko tersebut kepada para pegawai Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: b.1.Peta risiko b.2.Dokumentasi penyampaian Peta Risiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Bahwa untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Penerapan SPIP dengan kesimpulan bahwa hasil monev penerapan SPIP dilingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu telah sesuai dengan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kemudian telah dilaporkannya LHKPN Periodik 2020 dan LHKASN Kejaksaan Negeri Indramayu Tahun 2021 Bukti dukung: c.1.Berita Acara Monitoring Evaluasi SPIP c.2.Laporan LHKPN Kejaksaan Negeri Indramayu Tahun 2021 c.3.Laporan LHKASN Kejaksaan Negeri Indramayu Tahun 2021 c.4.Kegiatan meminimalisir resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Bahwa SPI telah diinformasikan dan disosialisasikan dengan cara menyampaikan Peta Risiko kepada para pegawai Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: d.1.Dokumentasi penyampaian Peta Risiko d.2.Upaya sosialisasi SPIP
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat dengan menyediakan E-Lapdu (pengaduan secara elekteronik) yang dapat di akses melalui website https://kejari-indramayu.kejaksaan.go.id/ dan tersedianya Petugas piket diruang sekretariat Zona Integritas serta Buku Lapdu untuk mencatat pengaduan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: a.1.Tangkapan Layar E-LAPDU a.2.Buku LAPDU a.3.Petugas Piket di ruang sekretariat ZI a.4.Tangkapan layar E-Lapdu a.5.Buku Agenda lapdu a.6. SK Penunjukan petugas meja pengaduan a.7.Pedoman perlindungan pelapor
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat periode April-Juni2021. Hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa seluruh komponen telah berpartisipasi aktif melakukan pengaduan terkait pelayanan yang diterima. Hal ini menunjukkan telah adanya kesadaran serta kepedulian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan serta penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: c.1.Laporan Monev Pengaduan Masyarakat c.2.Laporan Monev pengaduan masyarakat periode april s.d juni 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi atau disposisi dari atasan. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti maka Laporan tersebut akan dikirim ke Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang untuk selanjutnya merupakan kewenangan Kejaksaan Agung RI dalam menindaklanjutinya apakah akan ada penjatuhkan sanksi disiplin kerja atau tidak. Bukti dukung: d.1.Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat d.2.Laporan rekapitulasi tindak lanjut pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu Whistle Blowing System telah di internalisasi dengan telah tersedianya Sekretariat WBS pada kantor Kejaksaan Negeri Indramayu dan tersedianya Form Pengaduan WBS secara online pada Website https://kejari-indramayu.kejaksaan.go.id/ Bukti dukung: a.1. Sekretariat WBS a.2. Dokumentasi WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Kejaksaan Negeri Indramayu telah mengadakan Rapat Kegiatan Penerapan Whistleblower System (WBS) pada tanggal 06 Mei 2021, dimana kesimpulan dari Laporan Hasil Rapat tersebut dibuat surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: KEP-21/M.2.21/Cp.1/05/2021 Tentang Penerapan whistle Blowing System (WBS) Pada Kejaksaan Negeri Indramayu. Lapran Kegiatan WBS periode April s.d Juni 2021 yaitu tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima langsung maupun elektronik (E-Lapdu pada website) oleh Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: b.1.Nodis Undangan Rapat Kegiatan Penerapan WBS b.2.Laporan Hasil Rapat Kegiatan Penerapan WBS b.3.Surat Keputusan tentang WBS b.4.Laporan Kegiatan WBS b.5.Laporan kegiatan Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Bahwa Laporan Monev Periode April s.d Juni 2021 Pelaksanaaan Pengaduan Masyarakat dan WBS pada Kejaksaan Negeri Indramayu menunjukkan bahwa seluruh komponen telah berpartisipasi aktif melakukan pengaduan terkait pelayanan yang diterima. Hal ini menunjukkan telah adanya kesadaran serta kepedulian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan serta penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: c.1.Laporan Monev WBS c.2.Laporan Kegiatan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Bahwa Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS). Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi atau disposisi dari atasan. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan. Bukti dukung: d.1.Laporan Monev WBS d.2.Laporan Kegiatan WBS d.3.Laporan tindak lanjut WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama pada Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) pada Kejaksaan Negeri Indramayu yang telah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu pada tanggal 06 Mei 2021. Bukti dukung: a.1.Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan a.2.Alur/peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Bahwa penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan kepada para pegawai Kejaksaan Negeri Indramayu dan disampaikan juga Peraturan Kejaksaan RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Bukti dukung: b.1.Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan b.2.Dokumen Sosialisasi Benturan Kepentingan b.3.Internalisasi Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah mengadakan Rapat Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) pada tanggal 06 Mei 2021, dengan kesimpulan Laporan Hasil Rapat dibuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: KEP-22/M.2.21/Cp.1/05/2021 tanggal 06 Mei 2021 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: c.1.Nodis Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan c.2.Laporan Hasil Rapat Tim Penanganan Benturan Kepentingan c.3.SK Penanganan Benturan Kepentingan c.4.Laporan Monev Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan evaluasi Benturan Kepentingan secara periodik yaitu per Triwulan. Bukti dukung: d.1.Laporan Monev Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Bahwa berdasarkan monitoring atas penanganan benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Indramayu pada Tahun 2021 terdapat temuan mengenai Benturan kepentingan bidang Datun dan Bidang Intelijen, dimana bidang Datun akan mengadakan Kerjasama dengan Dinas tertentu yang mana sedang dilakukan penyelidikan tertutup (puldata dan pulbaket) yang dilakukan oleh Bidang Intelijen, namun demikian temuan tersebut sudah dapat ditindaklanjuti pada hari itu juga dengan melakukan kordinasi bidang terkait yaitu bidang Datun dengan bidang Intelijendan untuk selanjtnya apabila bidang datun akan melakukan kerjasama harus berkordinasi dulu dengan bidang Intelijen. Bukti dukung: e.1.Laporan Monev Benturan Kepentingan e.2.Tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu telah menetapkan standar pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yaitu Pedoman PTSP yang disampaikan pada Rapat Penunjukan Petugas PTSP Kejaksaan Negeri Indramayu Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2021 dengan kesimpulan Laporan Hasil Rapat dibuatnya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor:KEP-14/M.2.21/Cp.1/04/2021 tanggal 26 April 2021. Pada PTSP terdapat Tata Cara Penerimaan Tamu, SOP Pelayanan, memanfaatkan aplikasi Sipede, terdapat standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Pelayananpada kantor, di luar kantor dan didalam kantor. Bukti dukung: a.1.Nodis Rapat Penunjukan petugas PTSP a.2. Laporan Hasil Rapat Penunjukan Petugas PTSP a.3.SK PTSP Kejaksaan Negeri Indramayu a.4.Tata Cara Penerima Tamu a.5.SOP Pelayanan a.6.Tangkapan Layar Aplikasi SIPEDE a.7.SK Pengelola SIPPN a.8.Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik - Pelayanan pada Kantor a.9.Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik - Pelayanan pada di Luar Kantor - Pelayanan Tilang a.10.Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik - Pelayanan pada di Luar Kantor - Pelayanan BB a.11.Tangkapan layar pada aplikasi SIPP a.12.Moto pelayanan publik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Indramayu telah memaklumatkan standar pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Denny Achmad, S.H.,M.H, serta telah tersedianya Jam Pelayanan, Pemasangan SOP pada area pelayanan, alur Pelayanan pengambilan Barang bukti, Alur Pelayanan Bantuan Hukum, Alur Pelayanan e-Tilang, alur pelayanan tindak pidana umum dan SOP yang dipublikasikan melalui media sosial. Bukti dukung: b.1.Maklumat Pelayanan b.2.Jam Pelayanan b.3.Pemasangan SOP pada Area Pelayanan b.4.Alur Pelayanan Pengambilan Barang Bukti b.5.Alur Pelayanan Bantuan Hukum b.6.Alur Pelayanan e-Tilang b.7.Alur Pelayanan Tindak Pidana Umum b.8.Dokumentasi SOP di Media Sosial b.9.Sosialisasi Jam pelayanan dan Maklumat pelayanan pada medsos
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Indramayu telah menerapkan standar pelayanan dengan dibuatnya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor:KEP-14/M.2.21/Cp.1/04/2021 tanggal 26 April 2021 Tentang Penunjukan Koordinator pengelola, penanggung jawabdan petugas pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada Kejaksaan Negeri Indramayu diman dalam pelaksanaan pelayanannya pada PTSP sudah menerapkan SOP Pelayanan dimasa pandemi Covid-19. disamping itu juga tersedianya SOP Program Unggulan, SOP Pelayanan dan SOP semua bidang. Bukti dukung: c.1.SK PTSP c.2.SOP Program Unggulan c.3.SOP Pelayanan c.4.SOP Semua Bidang c.5.SOP Pelayanan di Masa Covid-19 c.6. SOP Drive Thru Tilang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan reviu SOP dan tindak lanjutnya yang disosialisasikan kepada pegawai Kejaksaan Negeri Indramayu dan telah dibuat Laporan Hasil Rapat Evaluasi SOP. Bukti dukung: d.1.Laporan Review SOP dan tindak lanjutnya d.2.Dokumentasi sosialisasi SOP d.3.Laporan hasil rapat Evaluasi SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Kegiatan sosialisasi/pelatihan sudah di laksanakan dengan menerapkaan etika pelayanan 3S (senyum, sapa dan salam), Laporan kegiatan pelatihan pelayanan prima bekerjasama dengan BRI Cabang Indramayu yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2020 di aula Kejaksaan Negeri Indramayu diikuti oleh para pegawai dan pramubakti Kejaksaan Negeri Indramayu, dengan adanya Duta Pelayanan menjadikan Pelayanan lebih interaktif. Bukti dukung: a.1.Dokumen kegiatan pelayanan dengan menerapkan Etika Pelayanan (Senyum, Sapa, Salam) a.2.Laporan Kegiatan Pelatihan pelayanan Prima a.3.Duta Pelayanan a.4.Laporan notulen pelatihan pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Indramayu dalam mengInformasikan pelayanan kepada masyarakat umum dapat diakses melalui Website https://kejari-indramayu.kejaksaan.go.id/ dan media sosial Kejaksaan Negeri Indramayu seperti IG @kejari_indramayu, FB Kejaksaan Negeri Indramayu, Twitter @kejariindramayu, Youtube Kejari Indramayu. Bukti dukung:b.1.Tangkapan Layar Website, Medsos (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube), Tangkapan Layar Followers dan Subscriber Media Sosial Kejari Indramayu
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah menyelenggarakan Rapat Penetapan Pemberian Reward kepada pegawai yang memiliki capaian kinerja terbaik pada tanggal 08 April 2021, dengan kesimpulan Laporan Hasil Rapat dengan adanya pemberian reward kepada pegawai yang memiliki capaian kinerjanya yang terbaik dan disiplin kerja akan memacu kinerja dan menambah semangat para pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. dan telah dibuatnya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: KEP-23/M.2.21/Cp.1/04/2021 tanggal 09 April 2021 Tentang Pemberian Reward Kepada Pegawai yang memiliki capaian kinerja terbaik pada Kejaksaan Negeri Indramayu Tahun 2021. telah diterapkannya sanksi bagi pelaksana layanan atau dokumentasi punishment. Bukti dukung: c.1.Nota Dinas Pennetapan pemberian Reward c.2.Laporan Hasil Rapat Penetapan Pemberian Reward c.3.Surat Keputusan Tentang Pemberian Reward c.4.Dokumentasi Kegiatan Pemberian Punishment kepada Pelaksana Pelayanan yang tidak sesuai Standar Pelayanan c.5.Dokumentasi Pemberian Reward kepada Pelaksana Pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Bahwa pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi seperti: PTSP, Papan informasi, Loket penerimaan surat, Loket pelayanan, Lemari penitipan barang, tanda pengenal tamuRuang tamu terbuka, media informasi tentang jenis-jenis layanan, ruang tunggu, toilet, playground, tv, air minum, dispenser, ruang laktasi, ruang khusus merokok, ruang pojok baca, sarpras untuk disabilitas, parkir khusus disabilitas, parkir khusus tamu, alat cek suhu tubuh, spanduk/banner petunjuk wajib protokol kesehatan dan wajib menerapkan 3 M, fasilitas cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer dan disinfektan rutin, papan pengumuman, ruang koordinasi penyidik, ruang tahap 2, ruang pelayanan hukum gratis, ruang pemeriksaan saksi, dokumentasi denah kantor, dokumentasi penataan arsip di kantor Kejari Indramayu. Bukti dukung: d.1.Dokumentasi PTSP (Papan Informasi, Loket penerimaan surat, loket pelayanan, lemari penitipan barang, tanda pengenal tamu) d.2.Dokumentasi ruang tamu terbuka d.3.Dokumentasi suasana PTSP d.4.Dokumentasi media informasi tentang jenis-jenis layanan, ruang tunggu yang nyaman (toilet bersih, playground, tv, air minum dispenser, ruang laktasi, ruang merokok, ruang pojok baca),Sarpras untuk kaum disabilitas, parkir khusus disabilitas d.5.Dokumentasi parkir khusus tamu d.6.Dokumentasi alat cek suhu tubuh d.7.Dokumentasi Spanduk/Banner petunjuk wajib protokol kesehatan dan wajib menerapkan 3M d.8.Dokumentasi fasilitas cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer 4.9.Dokumentasi desinfektan rutin d.10.Papan Pengumuman d.11.Dokumentasi Ruang Kordinasi Penyidik,Ruang Tahap 2, Ruang Pelayanan Hukum gratis, ruang pemeriksaan saksi d.12.Dokumentasi Denah Kantor d.13.Dokumentasi Penataan Arsip di Kantor Kejari Indramayu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Kejaksaan Negeri Indramayu telah memiliki inovasi pelayanan Gobang Gosir (Go Barang bukti Go STNK, SIM dan KIR) yaitu Pelayanan antar barang bukti yang sudah incracht/berkekuatan hukum tetap dan antar berkas tilang setelah dilakukan pembayaran denda tilang maka akan dikirim ke alamt yang dituju setelah mellaui proses verifikasi oleh petugas kami. Promo pelayanan Gobang Gossir kami sampaikan kepada masyarakat melalui media sosial Kejaksaan Negeri Indramayu, kegiatan Gobang Gossir telah kami gambarkan pada Jaring Inovasi Satker Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: e.1.Dokumentasi Kegiatan Gobang Gossir (Go Barang Bukti Go STNK dan KIR) e.2.Tangkapan layar Gobang Gossir e.3.Dokumentasi Promosi Gobang Gossir e.4.Dokumentasi testimoni pelayanan Gobang Gossir e.5.Jaring inovasi Satker e.6.Dokumentasi latar belakang Gobang Gossir e.7.Dokumentasi pengisian buku tamu secara elektronik e.8.SOP Inovasi Gobang Gossir e.9. Kegiatan SOBAT DERMAYU Pelayanan Hukum Online e.10. Berita media online terkait inovasi pelayanan drive thru tilang e.11. SOP SOBAT DERMAYU e.12. NODIS SOBAT DERMAYU e.13. Rekap Pelayanan Tilang Gobang Gosir e.14. Rekap Pelayanan Barang Bukti Gobang Gossir e.15. Nodis Program Inovasi Drive Thru Tilang e.16. SOP Drive Thru Tilang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan secara langsung melakukan survey pada PTSP dan pada pelayanan tilang yang kemudian dibuat laporan hasil survei PTSP dan Laporan hasil survei e-Tilang. Bukti dukung: a.1.Laporan hasil survei PTSP a.2.Laporan hasil survei e-Tilang a.3. Kartu Tamu a.4. Laporan Rekap Buku Tamu a.5. Survei bersatu buku tamu
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Bahwa hasil survey kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi dan survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas Kejaksaan Negeri Indramayu dapat diakses melalui website dan ditempel pada papan pengumuman. Bukti dukung: b.1.Dokumentasi kegiatan survei pada papan pengumuman b.2.Dokumentasi kegiatan survei pada Website b.3. Dokumentasi Survei Persepsi Anti Korupsi b.4.Dokumentasi Survei Hasil Penilaian reformasi Birokrasi dan ZI
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan survei kepuasan masyarakat dan terdapat laporan hasil pelaksanaan survei persepsi korupsi Triwulan I Kejaksaan Negeri Indramayu. Bukti dukung: c.1.Dokumentasi kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat c.2.Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Triwulan I
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan