Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MAJALENGKA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Nomor : KEP-17/M.2.24/Cp.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Ada agenda rapat pembentukan Tim Kerja didukung Daftar hadir rapat, Notulensi rapat, Surat keputusan dan Dokumentasi foto
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
ada Dokumen Rencana terdiri dari Dokumen rencana kerja awal, Dokumen rencana kerja akhir, Video profil Kejari Majalengka
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Tercatat dalam Dokumen Rancana Kerja baik Rencana Jangka Pendek maupun Jangka Panjang
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
terdapat SK pengelola Informasi Nomor : 17/M.2.24/01/2021 tgl 04 Januari 2021 tentang pengelolaan Informasi
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
sebagian besar sudah terlaksana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
ada rapat evaluasi dan monitoring 1 bulan sekali
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
sebagian besar sudah ditindaklanjuti dengan didukung laporan masing2 ketua Pokja
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan selalu terlibat dalam semua kegiatan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penetapan Agen Perubahan Nomor : KEP-18/M.2.24/Cp.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
ada Komitmen Bersama seluruh pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
semua anggota dilibatkan sesuai tupoksi dalam SK tim Kerja WBK
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
SOP semua bidang ada
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
sudah diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
rapat evaluasi 1 bulan sekali
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
sistem database berbasis teknologi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
sistem database berbasis teknologi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
-sistem database berbasis teknologi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
rapat evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Informasi telah tersedia di website kantor maupun medsos
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
rapat evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Mengusulkan Surat permohonan permintaan pegawai ke Kejaksaa n Tinggi Jawa Barat Nomor : B-1090/M.2.24/Cp.2/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang permintaan penambahan pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Telah diterbitkan SP Kajari Print -193/M.2.24/Cp.2/02/2021 tanggal 5 Februari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan mutasi internal baik Jaksa Fungsional maupun Tata Usaha sesuai kebutuhan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
SK Kajati Jawa Barat Nomor : KEP-78/M.2/Cp.3/10/2020 tanggal 21 oktober 2020 tentang pemindahan pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sesuai usulan Surat kami Nomor: B-707/M.2.24/Cp.3/04/2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
C
sudah sesuai mekanisme dan pertimbangan dalam segala aspek
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
monitoring dilakukan saat rapat staff 1 bulan sekali
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Usulan pengisian jabatan berdasarkan Training Need Analysis
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Surat Perintah usulan mengikuti diklat seperti diklat TAK dan Diklatsar untuk CPNS
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
selalu diadakan monitoring dan evaluasi setiap 1 bulan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Pegawai diikutkan diklat sesuai kompetensinya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
adanya kegiatan dengan narasumber baik dari internal maupun eksternal
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Monitoring dan Evaluasi selalu dilakukan dalam rapat staff
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
Telah dilakukan penyusunan SKP para pegawai yang selaras dengan perencanaan kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
SKP para pegawai yang selaras dengan perencanaan kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Laporan SKP para Pegawai per tahun dan penilaian objektif dari Pimpinan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penghargaan Sebagai Pegawai Teladan per 3 bulan sekali
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Telah dibuat Nota Dinas Peningkatan Pengawasan Melekat Kehadiran Pegawai Kejaksaan Negeri Majalengka
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
selalu update realtime di aplikasi SIMKARI maupun E-dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
DOkumen perencanaan selalu disusun melalui rapat seluruh pegawai yang dipimpin langsung oleh Kepala Satker
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala satker selalu memberikan pengarahan dalam setiap penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Monev setipa 1 bulan sekali
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Renja dan Renstra telah dibuat
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
sudah mengikuti prosedur yang ada
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Unit Kerja telah memiliki IKU sebagai lampiran perjanjian kinerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
IKU telah sesuai dengan SMART
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Informasi Kinerja selalu tercatat dalam pelaporan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
dengan upaya mengikutkan pegawai dalam setiap diklat maupun bimtek yang ada
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pegawai yang mengikuti diklat mengaplikasikan dalam perkerjaan sehar-hari
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Sosialisasi tentang gratifikasi dan pengimplementasiannya serta himbauan kepada internal dilingkungan Kejaksaan Negeri Majalengka baik oleh pimpinan satuan kerja maupun narasumber yang berkompeten
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Adanya Banner di sudut kantor serta melakukan public campaign di media sosial kami (website, Facebook, Instagram)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit Kerja - CCTV disetiap sudut
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
selalu mengkaji resiko atas segala pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Telah dilakukannya sosialisasi dan himbauan himbauan baik oleh pimpinan unit kerja maupun narasumber yang berkompeten CCTV telah dipasang setiap sudut
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
telah diinformasikan baik secara lisan maupun tertulis
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Adanya form Laporan Pengaduan Masyarakat; Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Tim Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kejari Majalengka
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring oleh pimpinan satuan kerja atas tindak lanjut pengaduan tersebut
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah dilakukan monitoring oleh pimpinan satuan kerja atas tindak lanjut pengaduan tersebut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai oleh pimpinan satuan kerja dan narasumber yang berkompeten
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Sudah dimplementasikan pada satuan kerja melalui pembuatan Form Laporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS), Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada Perja Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan RI serta telah dibuatkannya Skema Alur Proses Penanganan Laporan Whistle Blowing System (WBS)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Sudah di evaluasi atas tindak lanjut laporan tersebut
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Sudah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
adanya SOP tentang benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai oleh pimpinan Satuan Kerja dan narasumber yang berkompeten
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Sudah diimplementasikan melalui pembuatan Skema Alur Penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan Negeri Majalengka, Form Laporan Masyarakat Dugaan Benturan Kepentingan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Sudah dievaluasi oleh pimpinan Satuan Kerja dalam hal ini Kajari
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
telah ditindaklanjuti dengan rapat bersama
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
-SOP tentang Pelayanan Publik ( Penerimaan Tamu di PTSP, Penerimaan Surat masuk)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
-Maklumat Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka tentang pelayanan sudah terpasang di PTSP dan di setiap sisi kantor serta dipublikasikan di media sosial ( Facebook, Instagram, Website)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
-SOP maupun alur pelayanan telah dipuBlikasikan di media sosial (Website, Facebook, Instagram)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-terdapat survey kepuasan di website maupun sosial media
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Telah dilaksanakan In House Training dari BRI
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Informasi mengenai pelayanan melalui Banner, Spanduk serta dapat diakses melalui Website maupun media sosial Kejaksaan Negeri Majalengka
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Telah diberlakukan sistem punishment /reward terhadap pelaksana layanan dengan memberikan penghargaan sebagai pegawai dan tenaga honor teladan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
-Inovasi di bidang Intel yang berbasis teknologi : E- admintel , Non Teknologi intelijen : Jaksa Menyapa melalui RRI, Jaksa Masuk Sekolah, Jaga Desa. Inovasi bidang Pidum yang berbasis teknologi: E tilang, CMS Inovasi Pidana Khusus berbasis teknologi : CMS Pidsus. Inovasi Pidana khusus non teknologi : koordinasi dengan penyidik dan bea cukai kaitannya dengan penanganan perkara cukai, koordinasi antara penyidik dan polres majalengka kaitannya dengan penanganan perkara tipikor. Inovasi Bidang Barang Bukti berbasis Teknologi : Arssys , non teknologi : Gobar (GO Antar Barang Bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada yang berhak
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Telah dilakukan pengisian survey secara elektronik
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil kepuasan masyarakat dapat diakses melalui website Kejari Majalengka dan ditampilkan dalam layar ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Rapat evaluasi untuk Perbaikan Pelayananan Publik
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan