Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI CIAMIS
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: KEP-19/M.2.25/Cp.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Ciamis
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui rapat penunjukan anggota tim kerja ( Foto Rapat, Notulen Rapat, absensi Rapat Hari Rabu, 10 Maret 2021)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM Kejaksaan Negeri Ciamis Hari Rabu, 10 Maret 2021 oleh Tim Kerja ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Kejaksaan Negeri Ciamis membuka pelayanan publik secara online agar masyarakat dimanapun dapat dengan mudah mengakses melalui aplikasi-aplikasi tiap bidang
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Aktif Memberitakan kegiatan-kegiatan Kejaksaan Negeri Ciamis di Sosial Media
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Membuat PTSP, membuat Ruang Tamu, Membuat Ruang pemeriksaan dua arah untuk pemeriksaan Pidsus
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas WBK WBBM
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas WBK WBBM yang telah ditindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan menjadi inspektur pada kegiatan apel rutin setiap Senin, Mengisi absensi pagi dan sore hari
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah dibuat SK Agen Perubahan Nomor : KEP-25/M.2.25/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ciamis Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Mengisi absensi secara manual dan absen masuk ke ruang pimpinan selama jam kerja, dilakukan dinamika kelompok secara rutin untuk para Jaksa dan untuk seluruh Pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Video Yel-yel dan Foto-foto Banner
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah dibuat SOP yang disesuaikan dengan dengan Peta Bisnis Instansi yaitu SOP Kejaksaan Agung yaitu Kepja atau Perja. Bukti Dukung berupa Foto SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Segala tindakan dalam penanganan perkara dilaksanakan sesuai SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP Kejaksaan Negeri CIamis
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Ya, contohnya yaitu SIMKARI, dan CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Ya, digunakannya aplikasi SIMKARI untuk melakukan manajemen SDM pada E-dosir, kepangkatan, mutasi jabatan, dll.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Ya, digunakannya aplikasi SI PELEM (Sistem Informasi Pelayanan Cepat Masyarakat), PAPA KUMIS ( Penegakan dan Pelayanan Hukum Gratis), SI AKANG TILANG (Sistem Antar ke Alamat Barang Bukti Tilang) yang terdapat didalam aplikasi whatsapp dan website kejari-ciamis.go.id
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Pelaporan berkala dilakukan guna memberikan update data terbaru untuk pemanfaatan teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Informasi dan inovasi yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Ciamis telah informasikan melalui media sosial dan website
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Adanya dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti di Kejaksaan Negeri Ciamis
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah dibuat Peta Jabatan di Kejaksaan Negeri CIamis Tahun 2020
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Bahwa penempatan hasil rekrutmen mengacu pada kebutuhan pegawai/Mutasi Lokal Surat Perintah Nomor : PRIN-10/M.2.25/Cp.2/02/2021, SP Nomor : PRIN-08/M.2.25/Cp.2/02/2021 SP Nomor : PRIN-09/M.2.25/Cp.2/02/2021, SP Nomor : PRIN-15/M.2.25/Cp.2/02/2021, SP Nomor : PRIN-09/M.2.25/Cp.2/02/2021, SP Nomor : PRIN-15/M.2.25/Cp.2/02/2021, SP Nomor : PRIN-11/M.2.25/Cp.2/02/2021, SP Nomor : PRIN-13/M.2.25/Cp.2/02/2021, SP Nomor : PRIN-14/M.2.25/Cp.2/02/2021, SP Nomor : PRIN-12/M.2.25/Cp.2/02/2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai dengan mengadakan Rapat dan Notulen terhadap penempatan pegawai Rekrutmen disertai dengan daftar hadir.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Mutasi Lokal dengan Surat Perintah Nomor : PRINT-22/M.2.25/Cp.2/02/2021 a/n Indra Putu Zaman
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah dibuat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 02 Januari s/d 31 Desember 2020
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi petikan Nomor : KEP-84/M.2/Cp.3/12/2020
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Bahwa Kejaksaan Negeri Ciamis telah melakukan Training Need Analysis dengan dilaksanakan Rapat Pengususlan Pegawai Kejaksaan Negeri Ciamis untuk dilakukan Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Ciamis telah menuysun rencana pengembangan kompetensi Pegawai dengan dikeluarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-25/M.2.25/Cp.2/03/2021, Nomor : PRINT-34/M.2.25/Cp.2/04/2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-1-3045/C.4.3/01/2021 dan Pelatihan Mengemudi di Sertai Surat Ijin Mengemudi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Bahwa unit kerja telah memperoleh kesempatan atau hak untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi dengan dikeluarkannya Surat usulan Diklat Nomor :B-536/M.2.25/Cp.2/03/2021 tentang pengsulan pegawai untuk mengikuti pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dengan dibuat Notulen Rapat evaluasi mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat kinerja di Kejaksaan Negeri Ciamis
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dengan dibuatkan Indikator Kinerja Utama pada Kejaskaan Negeri Ciamis tahun 2020 pada Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dengan dilaksanakannya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan jangka waktu penilaian Januari s/d Desember 2020
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
Belum dilakukan Rekapitulasi SKP Bulanan Pegawai Kejaksaan Negeri Ciamis
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
Belum dilakukan pemberian reward kepada pegawai yang memiliki capaian kinerja terbaik
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dengan dibuatnya buku biru, daftar absensi, survey kepuasan, dokumentasi, laporan pada pegawai Kejaskaan Negeri Ciamis
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dengan digunakannya Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) pada Kejaksaan Negeri Ciamis
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumen Restra tahun 2020-2024 dan Renja tahun 2020 ; Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Ciamis tahun 2020; dokumentasi, notulen dan daftar hadir rapat penyusunan perencanaan tertanggal 4 januari 2021. (IV.1.A)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumentasi, notulen dan daftar hadir rapat penyusunan perencanaan tertanggal 4 januari 2021; dokumen perjanjian kinerja (IV.1.B)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi, notulen dan daftar hadir rapat pemantauan monitoring dan evaluasi tertanggal 17 Februari 2021 serta Foto Tangkapan Layar Aplikasi E Monev (IV.1.C)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, adanya Foto Restra tahun 2020-2024 dan Renja tahun 2020; Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Ciamis tahun 2020; dokumen perjanjian kinerja tertanggal 22 Februari 2021 (IV.2.A)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, terdapat Dokumen Restra tahun 2020-2024 dan Renja tahun 2020; Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Ciamis tahun 2020; dokumen perjanjian kinerja tertanggal 22 Februari 2021(IV.2.B)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, terdapat Dokumen Indikator Kinerja Utama (IV.2.C)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Dokumen Indikator Kinerja Utama dan Renstra (IV.2.D)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, terdapat Dokumen Laporan Kinerja (IV.2.E)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya, terdapat Dokumen Laporan Kinerja (IV.2.F)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Ya, terdapat Dokumentasi Sertifikat E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (Crash Program BNT) Angkatan IV Tahun 2020 (IV.2.G)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Sosialisasi Pelatihan Mandiri Pegawai (IV.2.H)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public Campaign telah dilaksanakan dan di dokumentasikan.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor : KEP- 05 /M.2.25/Cp.1/03/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Pengaduan dan Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ciamis, Formulir Isian Gratifikasi, Undangan Rapat dan Notulensi .
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: Kep-19/M.2.25/Cp.1/01/2021 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ciamis.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Surat Perintah Review Keuangan Pada Kejaksaan Negeri Ciamis dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Tindak Lanjut Hasil Inpeksi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kejaksaan Negeri Ciamis
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah dilaksanakan Sosialisasi SPIP di Kejaksaan Negeri Ciamis (Undangan dan Notulensi Rapat Sosialisasi SPIP Kejaksaan Negeri Ciamis)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor : Kep- 05 /M.2.25/Cp.1/03/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Pengaduan Dan Penerimaan Gratifikasi Di Kejaksaan Negeri Ciamis.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Tindaklanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dibuatkan SOP Penanganan Laporan Pengaduan Pada Ulp Melalui Sistem Whistle Blowing System (Wbs), Undangan Rapat dan Notulen Sosialisasi Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Telah diterapkan Aplikasi Whisle Blowing System pada web : www.kejari-ciamis.go.id
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dikeluarkan Surat Perintah Nomor: SP.OPS-02/M.2.25/Ops.1/07/2019 dan Hasil Pengaduan Masyarakat Telah Ditindaklanjuti
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Telah dilaksanakan dan dikeluarkan Undangan dan Notulensi Sosialisasi Tindak Lanjut Whsitle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah Dikeluarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor : Kep- 06 /M.2.25/Cp.1/03/2021 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Kejaksaan Negeri Ciamis.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dilaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan dengan dibuatkan undangan rapat dan notulensi rapat sosialisasi penanganan benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Telah dibuatkan SOP Penanganan Benturan Kepentingan, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan, dan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Pada Kejaksaan Negeri Ciamis
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri CIamis Nomor Kep-02/M.2.25/Cp.1/03/2021 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan Kejaksaan Negeri Ciamis dan telah dilakukan pemasangan Public Campaign di website: www. kejari-ciamis.go.id
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah Dibuatkan Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindak Lanjut Tahun 2021 Pada Kejaksaan Negeri Ciamis.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah dibuat Standar Operasional Prosedur pelayanan contohnya PAPA KUMIS, SI AKANG TILANG, dan SIPELEM
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dipasang Maklumat Pelayanan di PTSP , dan dokumentasi pemasangan Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dibuat Standar Operasional Prosedur pelayanan contohnya PAPA KUMIS, SI AKANG TILANG, dan SIPELEM serta SOP setiap bidang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Telah dilakukan rapat reviu dan perbaikan SOP yang dipimpin oleh Ketua Tim WBK menghasilkan bukti dukung berupa Dokumentasi, Notulensi, dan Daftar Hadir pelaksanaan reviu dan perbaikan standar pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Dokumentasi kegiatan sosialisasi/ pelatihan dalam penerapan Budaya Pelayanan Prima serta telah ditunjuk Duta Pelayanan sesuai Surat Keputusan No. KEP-41/M.2.25/Cp.1/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dokumentasi kegiatan sosialisasi SOP Pelayanan di Website Kejari Ciamis
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi pemberian kompensasi kepada penerima layanan, apabila pelayanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dokumentasi sarana pelayanan berupa, jalur disabilitas, perpustakaan, ruang pelayanan hukum pidsus, ruang pelayanan hukum datun, ruang pemeriksaan dua arah, ruang tunggu, PTSP, ruang klinik, tempat parkir disabilitas dan wanita, ruang tahap 2, tanda jalur evakuasi, dan cctv.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi inovasi pelayanan papa kumis, sipelem, dan pemeriksaan dua arah.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan survey ke pengguna layanan melalui website dan pengiriman link form survey kepada setiap penerima layanan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey dapat dilihat di website Kejari Ciamis secara langsung oleh masyarakat.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Dokumentasi dan Notulensi kegiatan tindaklanjut hasil survey kepuasan masyarakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan