Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KARAWANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Kajari Karawang Nomor: KEP -07/Cp.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Karawang. Undangan Rapat Nomor: ND-01/M.2.26/Cum.1/04/3/2021 tanggal 19 Maret 2021 Perihal Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Karawang, Berita Acara Rapat Hari Jumat, 19 Maret 2021, Bertempat di Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Karawang yang diikuti oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Karawang dengan agenda Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, telah dibuatkan SOP Penerimaan Tamu pada Layanan PTSP.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Anggota Tim Sudah dibentuk melalui rapat penentuan anggota Tim Kerja yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang jelas sesuai dengan Notulen Rapat, tanggal 19 Maret 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Bahwa didalam dokumen Rencana Aksi Zona Intergritas menuju WBK/WBBM telah memuat target target.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi pembangunan Zona Integritas telah disosialisasikan melalui pemberitaan dari media massa cetak maupun elektronik terkait pencanangan ZI WBK/WBBM Kejari Karawang. Sosialilasi via media massa dilakukan melalui pemberitaan dari berbagai koran berita, Sosialilasi via website: https://kejari-karawang.go.id/, Facebook :https://www.facebook.com/kejaksaannegeri.karawang.92, Twitter: https://twitter.com/kejarikarawang, Instagram: https://www.instagram.com/kejari.karawang/ dan Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3gsS-LLnp4quE7rs1cO6hA/videos
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumentasi Rencana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Karawang telah dilaksanakan sesuai rencana, dan telah dituangkan dalam Berita Acara Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 1 April 2021.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan evaluasi secara periodik bulanan terhadap pembangunan Zona Integritas munuju WBK/WBBM. Undangan Rapat Nomor: ND-03/M.2.26/Cum.1/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Karawang, Berita Acara Rapat Hari Kamis, 1 April 2021 , Bertempat di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Karawang yang diikuti oleh Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBK Kejaksaan Negeri Karawang dengan agenda Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dengan dokumentasi terlampir. Pada hari kamis tanggal 1 April 2021 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Karawang.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Seluruh temuan hasil monitoring yang terdapat pada notulensi rapat pada hari kamis, tanggal 1 April 2021 sudah di evaluasi dan ditindaklanjuti tiap bulannya.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sebagai Role Model dalam pembangunan WBK/WBBM dan dalam kegiatan sehari-hari.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Kajari Karawang Nomor: KEP -09/M.2.26/Cp.1/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Sebagai Agen Perubahan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Karawang dengan cara pemasangan quots (kata-kata) bijak dikantor, siraman rohani setiap bulan, yang dapat memotivasi para Pegawai untuk bekerja lebih baik lagi.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Bahwa semua Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai evaluasi secara periodik bulanan terhadap pembangunan Zona Integritas munuju WBK/WBBM yang tertuang dalam Berita Acara Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 1 April 2021 dan dokumentasi rapat.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah dibuatkan SOP Bidang Pembinaan (Mekanisme Penaganan Surat Masuk, SOP Penerimaan Tamu di PTSP, SOP Pengelolaan Kebutuhan Pemeliharaan Aset, Pemenuhan Urusan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan, Pencatatan Aset Tetap/Aset Lainnya dan Rekonsiliasi Neraca), SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Prosedur Pemberian Jasa Hukum), SOP Bidang Intelijen (Mekanisme Penyelenggaraan Bank Data Intelijen, Prosedur Permintaan Dukungan Pengamanan Informasi dan Teknologi Intelijen), SOP Bidan Tindak Pidana Khusus (Mekanisme Penerimaan Tamu pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Teknis Tindakan Penyelidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Penanganan Perkara Tahap Penuntutan Pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Teknis Tindakan Penyidikan dan Penyusunan Laporan pada Bidan Tindak Pidana Khusus, Penahanan Tersangka dalam Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Khusus, Pelaksanaan Ekspose Perkara Penyelidikan dan Penyidikan, Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Instansi Lain), SOP Bidang Tindak Pidana Umum (Administrasi Perkara Bidang Tindak Pidana Umum), SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Administrasi Barang Bukti dan Barang Rampasan).
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Telah dibuatkan SOP Bidang Pembinaan (Mekanisme Penaganan Surat Masuk, SOP Penerimaan Tamu di PTSP, SOP Pengelolaan Kebutuhan Pemeliharaan Aset, Pemenuhan Urusan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan, Pencatatan Aset Tetap/Aset Lainnya dan Rekonsiliasi Neraca), SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Prosedur Pemberian Jasa Hukum), SOP Bidang Intelijen (Mekanisme Penyelenggaraan Bank Data Intelijen, Prosedur Permintaan Dukungan Pengamanan Informasi dan Teknologi Intelijen), SOP Bidan Tindak Pidana Khusus (Mekanisme Penerimaan Tamu pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Teknis Tindakan Penyelidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Penanganan Perkara Tahap Penuntutan Pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Teknis Tindakan Penyidikan dan Penyusunan Laporan pada Bidan Tindak Pidana Khusus, Penahanan Tersangka dalam Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Khusus, Pelaksanaan Ekspose Perkara Penyelidikan dan Penyidikan, Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Instansi Lain), SOP Bidang Tindak Pidana Umum (Administrasi Perkara Bidang Tindak Pidana Umum), SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Administrasi Barang Bukti dan Barang Rampasan).
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan evaluasi terhadap Prosedur Operasional Tetap dituangkan dalam Berita Acara Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 1 April 2021.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Telah dilakukan monitoring input data pada aplikasi CMS (Case Manajemen System) Pidum dan Pidsus secara berkala pada Kejaksaan Negeri Karawang.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Karawang telah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu Simkari, CMS, dan Lolata.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Karawang telah membuat aplikasi "Si JAKA" yaitu Aplikasi Kejaksaan Karawang yang dibuat untuk kemudahan akses informasi kepada publik.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan evaluasi secara periodik terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan keterbukaan informasi telah diditerapkan melalui kanal media sosial (facebook, Twitter, Instagram) dan website Kejaksaan Negeri Karawang.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan evaluasi secara periodik bulanan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tertuang dalam Berita Acara Monitoring Evaluasi Pengembangan Teknologi Informasi tanggal 3 Mei 2021.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah diibuatkan Surat Permintaan Tambahan Pegawai ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : B-1564/M.2.26/Cp.1/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021 yang telah mengacu kepada Peta Jabatan yang telah dibuat.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Telah dilakukan penempatan pegawai hasil rekrutmen yang mengacu pada kebutuhan pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan evaluasi secara terhadap Penataan Sistem Manajemen SDM yang tertuang dalam Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penataan Sistem Manajemen SDM tanggal 03 Mei 2021.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan pola rotasi local pegawai Tata Usaha dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Karawang dengan memperhatikan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Karawawang Nomor : Print-126/M.2.26/Cp.1/02/2021 Tanggal 08 Februari 2021.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai telah dilakukan dengan memperhatikan kompetensi jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan evaluasi secara terhadap Penataan Sistem Manajemen SDM yang tertuang dalam Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penataan Sistem Manajemen SDM tanggal 03 Mei 2021.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Surat Perintah Diklat & Sertifikat Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Telah memerintahkan Pegawai untuk mengikuti Diklat.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Daftar Info Kepegawaian.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sertifikat dan daftar nilai peserta Diklat.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dokumentasi dinamika kelempok atau ekspose bersama.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan evaluasi secara terhadap Penataan Sistem Manajemen SDM yang tertuang dalam Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penataan Sistem Manajemen SDM tanggal 03 Mei 2021.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Telah dibuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan kinerja real pada Kejaksaan Negeri Karawang.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Telah dibuat Perjanjian Kinerja Kajaksaan Negeri Karawang.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Telah dilakukan penyusunan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan).
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penerapan reward terhadap pegawai teladan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin telah ditetapkan Kejakasaan dan telah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Karawang dan terhadap pelanggaran disiplin telah dibuat laporan pelaksanaan penegakan disiplin oleh Kajari pada buku biru/waskat.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Informasi kepegawaian telah dilakukan pemutakhiran di Simkari secara periodik tiap bulan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi rapat penyusunan Rencana Kerja, Rencana Strategis pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai pendukung Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Telah dilakukan penyusunan perjanjian kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai pendukung Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Telah dilakukan pengisian aplikasi E-Monev secara berkala.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah disusun Rencana Kerja, Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai pendukung Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Telah disusun Rencana Kerja, Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai pendukung Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah dilakukan penyusunan penetapan kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai pendukung Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Telah disusun Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai pendukung Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Telah dilakukan penyusunan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan) Tahun 2020.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Telah dilakukan penyusunan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan) Tahun 2020.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai melalui Diklat .
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabiltas kinerja melalui Diklat Jaksa.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Karawang melalui banner-banner yang terpasang.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah disediakan Laporan Pengaduan Masyarakat sebagai upaya pengendalian gratifikasi pada Website Kejaksaan Negeri Karawang.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibentuk Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada Kejaksaan Negeri Karawang melalui SK Nomor: KEP-08/M.2.26/Cp.1/04/2021 tanggal 19 April 2021.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Peta Resiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dipasang CCTV diseluruh area layanan, LHKPN, LHKSN dan SPT .
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi komunikasi kepada pegawai.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah disediakan Laporan Pengaduan Masyarakat sebagai upaya pengendalian gratifikasi pada Website Kejaksaan Negeri Karawang.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah disediakan Whistle Blowing System pada Aplikasi
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Telah dibuatkan Sprint tentang Unit Petugas Penerima Pelaporan.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan evaluasi secara bertahap penerapan Whistle Blowing System.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Telah dilakukan evaluasi penerapan Whistle Blowing System secara bertahap penerapan.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah dilakukan rapat tentang identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada Kejakasaan Negeri Karawang.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan sudah disosialisasikan melalui rapat-rapat.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan melalui jejak pendapat dalam forum rapat.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan melalui jejak pendapat dalam forum rapat.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan melalui jejak pendapat dalam forum rapat.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah dibuat Standar Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Karawang terkait pelaksanaan Penyelenggara Pelayanan Publik tertanggal 25 Maret 2021, Telah dibuatkan SOP Pelayanan dan SOP Bidang Teknis Tertanggal 25 Maret 2021 , Telah dibuat SK Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Nomor : KEP-08/M.2.26/Cp.1/04/2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Karawang.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dibuatkan Maklumat Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Karawang terkait pelaksanaan Pelayanan kepada Publik, telah disosialisasikan standar pelayanan pada media sosial Kejaksaan Negeri Karawang pada website : https://kejari-karawang.go.id/, Facebook :https://www.facebook.com/kejaksaannegeri.karawang.92, Twitter : https://twitter.com/kejarikarawang, Instagram : https://www.instagram.com/kejari.karawang/ dan Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC3gsS-LLnp4quE7rs1cO6hA/videos
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP bagi Pelaksanaan standar Pelayanan yang berlaku di Kejaksaan Negeri Karawang, Telah dibuatkan himbawan untuk memakai masker dan telah dibuatkan Sarana prasarana berkaitan dengan penanganan Covid-19.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan review dan evaluasi yang tertuang dalam Berita Acara Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 1 April 2021 .
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan pelatihan dalam penerapan Budaya Pelayanan Prima pada Layanan PTSP, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan yang telah dilaksanakan yang tertuang dalam Berita Acara Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 1 April 2021.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi Pelayanan dapat diakses oleh masyarakat melalui website : https://kejari-karawang.go.id/, Facebook :https://www.facebook.com/kejaksaannegeri.karawang.92, Twitter : https://twitter.com/kejarikarawang, Instagram : https://www.instagram.com/kejari.karawang/ dan Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC3gsS-LLnp4quE7rs1cO6hA/videos
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah diberikan reward kepada Pegawai Teladan yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi terhadap institusi.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
D
Telah terdapat sarana dan layanan terpadu pada Kejaksaan Negeri Karawang serta telah ddibuatkan Sarana prasarana berkaitan dengan penanganan Covid-19.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejari Karawang telah memiliki inovasi pelayanan pada Kantor Kejaksaan Negeri Karawang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan survei terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kejaksaan Negeri Karawang kepada masyarakat.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat berupa video testimoni pada channel Youtube Kejaksaan Negeri Karawang dan kepuasan masyarakat pada website Kejaksaan Negeri Karawang.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 1 April 2021.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan