Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA CIREBON
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor : Kep- 1/M.2.11/Cp.1/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Bahwa Anggota Tim telah diseleksi melalui prosedur/mekanisme yang jelas yakni dengan menempatkan seorang pejabat sesuai dengan kompetensinya.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Bahwa telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Bahwa Target Prioritas yang relevan dengan tujuan pembanguan WBK/WBBM telah tertuang di dalam dokumen pembanguan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan Notulen Rapat hari kamis tanggal 25 Maret 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Bahwa telah dilakukan sosialisasi secara online yakni melalui media Sosial Instagram, Facebook dan Twiter serta website kejari-kotacirebon.kejaksaan.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan mengaktifkan Group Whatapp guna mengumumkan kegiatan kinerja bagi pegawai dan diumumkan di papan pengumuman.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Bahwa semua kegiatan pembangunan Zona Inegritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Bahwa laporan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Bahwa hasil dari semua monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan cara sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Ya, pimpinan tetap melakukan absensi secara elektronik (finger print) minimal 30 menit sebelum jam kerja dimulai dan berpakaian Dinas sesuai dengan GAMJAK.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- ya sudah , anggota terpilih menjadi agen perubahan berperan aktif dalam mempromosikan dan menggerakkan perubahan pada lingkungan kerja dan berperan sebagai teladan bagi seluruh pegawai di Kejaksaaan Negeri Kota Cirebon dengan ketetapan Keputusan No. KEP- 02 /M.2.11/Cp.1/02/2021 tertanggal 10 Februari 2021.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- bahwa Kejaksaaan Negeri Kota Cirebon telah membangun budaya kerja dan pola pikir dengan mendorong dan meningkatkan seluruh pegawai untuk menerapkan displin diri dan kualitas pelayanan publik serta mengadakan perubahan-perubahan terhadap etos kerja serta kualitas SDM dengan mengikutsertakan pegawain untuk mengikuti DIKLAT tertentu
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- dengan Slogan/Motto
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengacu pada surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sesuai dengan Nomor : KEP-12/M.2.11/Cs.1/02/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pada Bidang Pembinaan , Intelejen, Pidana Umum , Pidana Khusus , Perdata dan Tata Usana Negara , Barang Bukti dan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- prosedur operasional tetap telah diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap seksi dimana Kejaksaan Negeri Kota Cirebon terdiri dari 1 Sub bagian dan 5 seksi yaitu : 1. Sub Bagian Pembinaan 2. Seks Intelijen 3. Seksi Tindak Pidana Umum 4. Seksi Tindak Pidana Khusus 5. Seksi Perdata dan TUN 6. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- ya telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Seluruh SOP utama telah di Evaluasi dan telah di tindak lanjuti berupa perbaikan SOP dan adanya tambahan SOP Penerimaan Tamu dan SOP Tilang.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- bahwa sistem pengukuran Kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi yakni dengan menggunakan aplikasi SIMKARI dan aplikasi CMS ( Case Management System) pada bidang Pidum dan Pidsus, aplikasi Sipede (sistem informasi persuratan disposisi elektronik)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- BBahwa operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi secara terpusat dengan adanya aplikasi SIMPEG (sistem informasi pegawai), Sipede (sistem informasi persuratan disposisi elektronik), Silabin (sistem informasi laporan bulanan bidang pembinaan)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah memberikan pelayanan kepada publiki dengan menggunakan teknologi infornasi dan juga melakukan inovasi yakni melalui aplikasi PTSP Online Kejari Kota Cirebon yang dapat di unggah di Playstore, aplikasi sipakum (sistem informasi pendampingan hukum)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- Bahwa telah dilakukan rapatmonitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi layanan kepada publlik dilakukan Triwulan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- ya , kebijakan informasi publik telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dimana media sosial seperti Instagram , Facebook , Twitter dan juga pada website Kejari-kotacirebon.kejaksaan.go.id.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan yakni dengan dilakukan Rapat pembaharuan aplikasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Bahwa kebutuhan peagawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Bahwa kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah mengusulkan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai yakni dengan mengusulkan pegawai/jaksa yang telah lama bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk mutasi dan Promosi jabatan. sesuai dengan Nomor : B-84/M.2.11/Cp.1/01/2020 tertanggal 3 Januari 2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
- Bahwa Mutasi Pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam hal ini dengan mengusulkan penerbitan Clearance Pengawasan dalam setiap pengusulan mutasi dan promosi sehingga Pejabat yang diusulkan telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan kompetensi jabatan sesuai dengan Nomor : B-84/M.2.11/Cp.1/01/2020 tertanggal 3 Januari 2020
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadapkegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dalam rangka penyegaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi setiap pegawai.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan Training need analysis untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan pertimbangan hasil pengelolaan kinerja pegawai dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi yakni dengan mengusulkan pegawai untuk ikut diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
- Bahwa presentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebesar 25% yang ditetapkan masing-masing jabatan.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
- Bahwa setiap pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti DIKLAT maupun pengembangan kompetensi lainnya yakni dengan mengusulkan daftar pegawai untuk menghadiri diklat, PRIN-254/M.2/Cp.2/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II angkatan V tahun 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan kegiatan Dinamika Kelompok dan Transfer Knowledge.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melaksanakan seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi yakni dengan melakukan Perjanjian Kinerja tahun 2020 bagi Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Bahwa ukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah memiliki kesesuaian dengan level diatasnya yakni dengan adanya pengisian Formulir Sasaran Kerja Bagi Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
- Pengukuran kinerja Individu dilakukan secara Triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil Penilaian Kinerja individu seluruhnya telah dijadikan dasar pemberian reward yakni dengan memberikan reward kepada pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Aturan Disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan pada Kejaksaan Negeri kota Cirebon yakni dengan melakukan : a. absensi finger print bagi pegawai b.adanya buku catatan penilaian Pegawai Negeri Sipil bagi pegawai (buku biru) dan buku Jurnal c.Pengawasan Melekat (Waskat) dan telah ditertibkan d.daftar absensi ditiap kegiatan kerja ( apel pagi dan sore , absen harian dan kegiatan kerja lainnya)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data Informasi kepegawaian unit kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah dimuktakhirkan secara berkala tiap bulannya dengan adanya perubahan dan verifikasi data pegawai pada aplikasi kepegawaian SIMKARI.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Bahwa Pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Bahwa Pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Bahwa Pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memantau pencapaian kinerja secara berkala.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Bahwa seluruh dokumen perencanaan yang dibuat oleh unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan yakni Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Bahwa dokumen perencanaan telah berorientansi pada sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Bahwa Indikator kinerja pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Bahwa seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Bahwa pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten .
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
- Bahwa Kejaksan Negeri Kota Cirebon telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan pembuatan benner dan memsosialisasikan melalui media sosial.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan Perja No 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko atas sebagian besar pelaksanan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menginformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terkait.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tentang Penunjukan Personil yang menangani secara Khusus Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan telah disediakan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat serta secara Online melalui website kejari.kotacirebon.go.id.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
- Bahwa hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti yang dilakukan secara triwulan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Bahwa hasil evaluasi atas penangan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Bahwa whistle blowing system (sistem pelayanan pengaduan masyarakat) telah di internalisasi di unit kerja telah disediakan telah disediakan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle Blowing System)di Kejaksaan RI dan menyediakan ruang penerimaan pelaporan dan/atau layanan penerimaan laporan secara online.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
- Bahwa evaluasi atas penerapan whistle blowing system dilakukan secara triwulan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- Bahwa Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan RI
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Bahwa penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh unit kerja.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Bahwa penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh unit kerja.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- Bahwa penangan benturan kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Bahwa seluruh hasil evaluasi penangan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memiliki kebijakan standar pelayanan dengan membuat Standar Operasional Prosedur Semua Bidang dan SOP Penerimaan Tamu.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Bahwa standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan membuat Maklumat Pelayanan, Moto Pelayanan, Benner SOP Penerimsaan Tamu, Skema dan Jam Pelayanan Tilang, Banner SOP Pengambilan Barang Bukti dan Banner SOP Pinjam Pakai Barang Bukti.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menerapkan seluruh SOP bagi pelaksaan standar pelayanan dengan membuat Standar Operasional Prosedur Semua Bidang dan SOP Penerimaan Tamu.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan melakukan rapat evaluasi SOP Pelayana Tilang.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan sosialisasi/pelathan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima dengan cara menunjuk Duta Pelayanan dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Bahwa informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media seperti: Aplikasi Sipakum (sistem informasi pendampingan hukum) media sosial Instagram, Facebook dan Twitter serta website kejari-kotacirebon.kejaksaan.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Bahwa telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dengan membuat stiker.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Bahwa telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegritas yakni dengan tersedianya sarana ibadah Mesjid Al-Mizan, tersedia nya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tersedianya Penataan Tempat Parkir untuk perempuan dan Disabilitas (Before-after), tersedianya parkir sepeda motor, tersedianya petunjuk arah, tersedianya ruang pelayanan, tersedianya nomor antrian tilang elektronik, tersedianya loket pelayanan prioritas, tersedianya tempat duduk prioritas, tersedianya ruang laktasi, tersedianya smoking area, tersedianya ruang poliklinik, tersedianya minimarket, tersedianya kendaraan layanan barang bukti, tersedianya toilet umum dan tersedianya toilet disabilitas.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Bahwa survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui kotak survey dan kotak saran.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Bahwa survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui kotak survey dan kotak saran.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Bahwa survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui website.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Bahwa tindak lanjut atas hail survey kepuasan masyarakat melalui perbaikan sarpras.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan