Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN SUKABUMI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Sudah dibentuk Tim Kerja melalui SK Kajari Kab. Sukabumi Nomor : KEP - 33 /M.2.30/Cp.2/04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi, (Lampiran I 1a)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penentuan anggota Tim Kerja telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang jelas sesuai dengan Notulen Rapat AA (Lampiran I 1b)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja telah disusun pada tanggal 29 maret 2021 dan telah di tanda tangani oleh Kajari dan telah dilapirkan didalam laporan (Lampiran I 2a)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM telah dilakukan pembangunan di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi sebagaimana terlampir didalam dokumentasi pembangunan WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi (Lampiran I 2a)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Pemberitaan dari media massa cetak maupun elektronik terkait pencanangan ZI WBK/WBBM Kejari Kab. Sukabumi diana dalam pantauan ada beberapa like dan view oleh masyarakat (Lampiran I 2c)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Dokumentasi pembangunan ZI WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi : Penanda tanganan Pakta Integritas pada bulan April 2021, dilaksanakan beberapa kali rapat tim Kerja dan aktualisasi pembangunan ZI di Kejari Kab. Sukabumi (Lampiran I 3a)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Telah dilakukan evaluasi secara periodik bulanan terhadap pembangunan Zona Integritas : Dilakukan beberapa kali tapar evaluasi disertai dengan nota dinas, monitoring dan evaluasi melalui grup Whatsapp khusus pembangunan ZI. Laporan evaluasi dibuat bulan April 2021 dan telah ditandatangani Kajari (Lampiran I 3b)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Seluruh temuan evaluasi laporan monitoring telah ditindaklanjuti dan disempurnakan tiap bulannya, dibuatkan laporan monev per area ZI tanggal 21 April 2021.. (Lampiran I 3b)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi beserta Para Kasi dan Kasubag telah mengisi buku kerja harian serta mengisi daftar hadir. (Lampiran I 4a)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Sudah ditetapkan agen perubahan berdasarkan SK Kajari Kab. Sukabumi Nomor : KEP - 18/M.2.30/Cs.1/04/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Sebagai Agen Perubahan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi. (Lampiran I 4b)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Telah disusun agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir, (sosialisasi, internalisasi tentang budaya kerja, peningatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja). (Lampiran 4c)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Telah dilampirkan notulen rapat pembangunan ZI dengan memenuhi cek unsur keterwakilan dari setiap seksi dan bagian di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Sudah dibuat SOP pelaksanaan teknis tupoksi Kejaksaan dan SOP pelayanan yang semuanya mengacu pada peta proses bisnis Kejaksaan RI. (Lampiran II 1a)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP pelaksanaan teknis tupoksi Kejaksaan dan SOP pelayanan telah diterapkan oleh seluruh pelaksana di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi. (Lampiran II 1a)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Telah dilakukan rapat evaluasi dan dilakukan revisi SOP sebanyak 1 (satu) kali revisi SOP. (Lampiran II 1c)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi telah menggunakan teknologi informasi yaitu CMS Perkara dan e Office persuratan (Aplikasi SIPEDE) dan Emonev SMART, Bappenas dan TEPRA LKPP). (Lampiran II 2a)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi telah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu Simkari Kepegawaian (e Dodir dan Kepangkatan), DUK Digital, Aplikasi GPP (Penggajian dan Monitoring KGB). (Lampiran II 2b)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Pelayanan Publik pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi telah menggunakan program Teknologi Informasi e Buku Tamu dan informasi digital dengan kiosk. (Lampiran II 2c)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Telah dibuat laporan per triwulan terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Sprint Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sudah dibuat nomo : Print-103/M.2.30/Cum.1/05/2021 Tgl 04 Mei 2021, Kebijakan keterbukaan informasi telah diunggah dikanal media sosial (facebook, Instagram) dan website Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi dan sudah diangkat pegawai PPNPN khusus untuk mengelola website dan media sosial. (Lampiran II 3a)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Evaluasi monitoring kebijakan informasi publik Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi telah dilakukan.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Peta jabatan telah dibuat sesuai dengan beban kerja jabatan pada Bulan Januari 2021. (Lampiran III 1a)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Penempatan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai, sesuai dengan peta jabatan, berdasarkan sprint yang telah dibuat pada bulan Februari 2021. (Lampiran III 1b)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Telah dilakukan monitoring dan evauasi terhadap penempatan pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Telah dilampirkan Notulen Rapat AA terkait pola rotasi pegawai Tata Usaha dan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi. (Lampiran III 2a)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Rotasi pegawai Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi telah dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai Tata Usaha dan Jaksa Fungsional. (Lampiran III 2a)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- telah dilakukan monitoring antara Kajari dengan Para Kasi dan Kasubag terhadap rotasi Pegawai Tata Usaha dan Jaksa Fungsional
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Telah dilakukan Training Need Analisys untuk pengembangan kompetensi (Lampiran III 3a)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Telah disusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. (Lampiran III 3a)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Tidak terdapat kesenjangan kompetensi pegawai, standar kompetensi sudah ditetapkan untuk masing-masing jabatan (Lampiran III 3a)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Telah diajukan usulan Diklat maupun Pelatihan bagi pegawai Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Telah diajukan usulan Diklat maupun Pelatihan bagi pegawai Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi (Lampiran III 3a)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Telah dibuat Perjanjian Kinerja antara Kajari kepada Kajati, Kasi dan Kasubag kepada Kajari, Kasubsi/Kaur Kepada Kasi dan Kasubag, Jaksa Fungsional kepada masing-masing Kasi. (Lampiran III 4a)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Telah dibuat Perjanjian Kinerja antara Kajari kepada Kajati, Kasi dan Kasubag kepada Kajari, Kasubsi/Kaur Kepada Kasi dan Kasubag, Jaksa Fungsional kepada masing-masing Kasi. (Lampiran III 4a)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Telah dilakukan monev secara periodik triwulan sebagai dasar penyusunan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan) Tahun 2020.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). (M61Lampiran III 4c)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Aturan disiplin telah ditetapkan Kejaksaan dan telah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi dan terhadap pelanggaran disiplin telah dibuat laporan pelaksanaan penegakan disiplin oleh Kajari.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- informasi kepegawaian telah dilakukan pemutakhiran di Simkari secara periodik tiap bulan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Notulen rapat penyusunan perencanaan kinerja. a. Dokumentasi Kegiatan b. Laporan Hasil Rapat c. Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA, IKU, SKP)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Kajari terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja. a. Dokumentasi Kegiatan b. Laporan Hasil Rapat c. Dokumen Perjanjian Kinerja d. IKU & SKP
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Kajari memantau pencapaian kinerja secara berkala. a. Dokumentasi Kegiatan b. Tangkapan Layar Pengisian Aplikasi E-Monev c. Laporan hasil rapat / Notulen d. IKU & SKP
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi telah menyusun Renja dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. a. RENSTRA b. RENJA c. IKU d. LAKIP
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil. a. RENSTRA b. RENJA c. IKU d. LAKIP
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dibuat. a. Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- indikator kinerja sesuai Aplikasi SMART. a. Dokumen IKU b. RENSTRA c. Tangkapan layar aplikasi SMART Kemenkeu
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- laporan kinerja telah disusun tepat waktu. a. Dokumen LKJ (Laporan Kinerja)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. a. Dokumen LKJ (Laporan Kinerja)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja sudah dilakukan. a. Surat Perintah b. Dokumentasi Diklat / Seminar / Pelatihan In House Traning
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. a. Surat Perintah b. Dokumentasi Diklat / Seminar / Pelatihan In House Traning c. Sertifikasi Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- telah dilakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada pegawai Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi (foto terlampir). a. Tangkapan Layar dari Website / Media Sosial tentang Anti Gratifikasi, Anti Suap Menyuap, Anti Korupsi b. Dokumentasi tentang Kegiatan Anti Gratifikasi, Anti Suap Menyuap, Anti Korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Telah dibuat pedoman pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi dengan SK Kajari Nomor : KEP - 86/M.2.30/Cum/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi. a. Surat Perintah tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau petugas penerima laporan gratifikasi b. Laporan Kegiatan c. Dokumentasi ruangan UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Telah dibangun lingkungan pengendalian internal a. Laporan Kegiatan b. Dokumentasi Kegiatan c. Dokumen Identifikasi Lingkungan Pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan a. Peta resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi a. Hasil Monitoring Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait a. Dokumentasi b. Nota Dinas / Pengumuman
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Telah dibentuk implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat oleh seksi Intelijen Kejari Kab. Sukabumi.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- telah disusun Pedoman Penanganan dan Perlindungan Pelapor Pelanggaran Hukum di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi dengan SK Nomor : KEP - 26/M.2.30/Cum/02/2021 tanggal 15 Februari 2021
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Whistle Blowing System telah diterapkan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Telah disusun SOP benturan kepentingan oleh Seksi Pidana Umum Kejari Kab. Sukabumi
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Telah dibentuk pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan sesuai dengan SK nomor : KEP - 86/M.2.30/Cum/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Telah disusun SOP benturan kepentingan terhadap penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Telah dilakukan pembangunan Ruang Pelayanan Publik Satu Pintu Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi beserta SOP terkait pelaksanaan Pelayanan Publik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Standar Pelayanan telah dimaklumatkan a. Maklumat Pelayanan b. Dokumentasi Pemasangan Banner Standar Pelayanan dan Jam Operasional
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP Kejari Kab. Sukabumi telah ditetapkan Kajari dengan SK Nomor : KEP - 21/M.2.30/Cum/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Yang Berlaku di Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- SOP telah dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Pelayanan Publik pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan a. Dokumentasi Sosialisasi / Pelatihan Oleh Narasumber yang berkompeten (In House Training)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi Pelayanan dapat diakses oleh masyarakat melalui website Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi maupun media sosial (facebook, instagram) Kejari. a. Dokumentasi Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media yaitu papan pengumuman yang terdapat di PTSP Kejari Kab. Sukabumi, Website, Media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube,dll
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Kebijakan punishment terhadap pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan telah ditetapkan yaitu dengan memberikan kompensasi berupa souvenir dari Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi kepada peneriman pelayanan publik. a. Dokumen sistem pemberian reward kepada penerima layanan & punishment kepada pelaksana layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Dokumentasi foto-foto pelayanan satu pintu Kejari Kab. Sukabumi a. Dokumentasi Ruangan b. Dokumentasi Fasilitas Umum 1. PTSP 2. Parkir disabilitas 3. Toilet 4. Parkir khusus wanita 5. Ruang ibu menyusui (Laktasi) 6. Smoking area 7. Etalase Gartifikasi 8. poliklinik 9. Penambahan Infrastruktur Pemasangan Neon Box 10. Penambahan Kursi Tunggu Prioritas Bagi Ibu Hamil/Ibu Menyusui/Lansia/Penyandang Cacat (Kursi Prioritas) 11. parkir dan jalur disabilitas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Kejari Kab. Sukabumi telah memiliki inovasi pelayanan : 1. Ruang PTSP 2. Si Antar (Pelayanan Antar Barang Bukti) 3. SMS Blast (Informasi Publik) 4. Jaksa Bina Desa : untuk mendekatkan diri antara Jaksa dan masyarakat, yg dalam pelaksanaannya secara sekaligus dilaksanakan Monev Pembangunan Desa, Monev Legal Assistance oleh JPN, Luhkum/Penkum dan Jaga Desa. Dalam kegiatan Jaksa Saba Desa ini menggandeng Disdukcapil Kab Sukabumi untuk melaksanakan perekaman data kependudukan di Desa yg dikunjungi. Kegiatan ini berkerjasama dengan Radio Citra Lestari (RCL) yg melakukan peliputan siaran langsung agar masyarakat Kab Sukabumi dapat ikut mendengarkan materi penyuluhan hukum oleh Jaksa
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survey kepuasan telah dilakukan secara berkala (terlampir) a. Laporan Hasil Survei
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil survei ditampilkan didalam Website Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi a. Dokumentasi Hasil Survey
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat sudah dilakukan a. Dokumentasi kegiatan Data tindak lanjut hasil survei
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan