Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN BEKASI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
a. Surat Keputusan Tim Kerja. b. Undangan Rapat Tim Kerja. c. Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja, Lampiran Dokumentasi Kegiatan.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Notulen Rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
a. Dokumentasi sosialisasi kepada pegawai. b. Tangkapan layar sosialisasi pada Website, Facebook, Instagram. c. Dokumentasi Spanduk.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
a. Absensi kehadiran Rapat Pembangunan ZI WBK. b. Notulen Pembangunan ZI WBK. c. Dokumentasi Rapat Pembangunan ZI WBK.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
a. Absensi kehadiran Rapat Pembangunan ZI WBK. b. Notulen Pembangunan ZI WBK. c. Dokumentasi Rapat Pembangunan ZI WBK.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
a. Absensi kehadiran Rapat Pembangunan ZI WBK. b. Notulen Pembangunan ZI WBK. c. Dokumentasi Rapat Pembangunan ZI WBK. d. Hasil rekomendasi. e. Laporan tindak lanjut rekomendasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi Pimpinan sebagai role model.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
a. SK Agen Perubahan. b. Dokumentasi kegiatan. c. Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan. d. Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
a. Dokumentasi suasana kantor (quotes semangat perubahan seluruh pegawai). b. Dokumentasi Kegiatan Kebersamaan dan Semangat Perubahan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
a. Dokumentasi pelibatan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI. b. Dokumentasi apel pembangunan ZI.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Arsip buku SOP pelaksanaan program / kegiatan satuan kerja.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Arsip buku SOP pelaksanaan program / kegiatan satuan kerja.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
a. Notulen Rapat Hasil Evaluasi SOP. b. Laporan Hasil Evaluasi SOP. c. Dokumentasi rapat evaluasi SOP.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Screenshot aplikasi : a. Aplikasi realtime monitoring tilang b. Case Management System (CMS) Pidum dan Pidsus; c. e-Monev; d. Sistem Akuntansi dan Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN). e. Aset Recovery Secure Data System (ARSYSS).
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Screenshot aplikasi SIMKARI dan DRP pada SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Dokumentasi program: a. Si-Jacka b. E-lapdu c. Gratifikasi online d. E-tamu e. PTSP online.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
a. Surat Perintah Pejabat Pengelola Informasi. b. Dokumentasi sarana informasi publik. c. Website. d. Facebook. e. Instagram.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Notulen Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
a. Dokumen usulan kebutuhan pegawai. b. Dokumen Peta jabatan dan Analisis beban kerja. c. Dokumen hasil Assesmen pegawai. d. Dokumentasi kegiatan Assesmen pegawai.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Surat perintah kebutuhan pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan Hasil Monev Penempatan Pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat usulan mutasi internal.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat perintah mutasi pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan Hasil Monev Kebijakan Mutasi Internal.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
a. Dokumentasi pelaksanaan Training Needs Analysis (TNA) melalui Assessment Pegawai. b. Dokumentasi kegiatan Assessment pegawai. c. Dokumen hasil Assessment Pegawai.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
a. Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat. b. Hasil evaluasi kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
a. Matriks hail Assesment. b. Dokumentasi kegiatan Assessment pegawai. c. Dokumen hasil Assessment Pegawai.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
a. Informasi diklat. b. Usulan beasiswa pegawai. c. Usulan diklat pegawai. d. Surat Perintah diklat pegawai.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
a. Dinamika kelompok dalam penanganan perkara. b. Mengikuti Web Seminar (Webinar).
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP). b. Perjanjian Kinerja.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Reward kepada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terbaik.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
a. Buku biru/waskat. b. Buku jurnal harian. c. Daftar Hadir Harian, Daftar Hadir Apel.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
a. Screenshot SIMPEG SIMKARI. b. DRP SIMKARI.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
a. Dokumentasi kegiatan rapat. b. Dokumen Perencanaan.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumentasi kegiatan rapat.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Screenshot pengisian e-Monev.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
a. Rencana Strategis 2020. b. Rencana Kinerja 2020. c. Indikator Kegiatan Utama 2020. d. Perjanjian Kinerja 2021.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
a. Rencana Strategis 2020. b. Rencana Kinerja 2020. c. Indikator Kegiatan Utama 2020. d. Perjanjian Kinerja 2021.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
a. Rencana Strategis 2020. b. Rencana Kinerja 2020. c. Indikator Kegiatan Utama 2020. d. Perjanjian Kinerja 2021.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
a. Rencana Strategis 2020. b. Rencana Kinerja 2020. c. Indikator Kegiatan Utama 2020. d. Perjanjian Kinerja 2021.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Laporan Kinerja tahun 2020.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen Laporan Kinerja tahun 2020.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dokumentasi kegiatan Virtual learning Akuntabilitas Kinerja.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi kegiatan Virtual learning Akuntabilitas Kinerja.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
a. Dokumentasi public campaign pengendalian gratifikasi. b. Dokumentasi spanduk publikasi anti korupsi. c. Surat himbauan tidak menerima pungutan/gratifikasi kepada Pemerintah Kota. d. Dokumentasi stiker himbauan anti korupsi pada area pelayanan publik.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
a. Sprint Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat. b. Ruang Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
a. Surat Keputusan Tim Pengendalian Intern Pemerintah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. b. Identifikasi lingkungan Pengendalian Pemerintah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
a. Penyusunan Laporan Keuangan 2020. b. Penyusunan Laporan kinerja 2020.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Berita Acara Inspeksi Pengawasan.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi sosialisasi lingkungan pengendalian melalui rapat.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
a. Buku agenda pengaduan. b. Screenshot pengaduan online. c. Call center pengaduan, Aplikasi pengaduan online. d. Surat Perintah Tugas Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   7
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   7
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   5
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Bulanan dan Triwulan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Laporan hasil monitoring dan evaluasi.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
a. Surat Perintah Tugas Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat untuk penanganan Whistle Blowing. b. Dokumentasi Ruang Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat untuk penanganan Whistle Blowing. c. Dokumentasi banner Whistle Blowing System.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
a. Surat Perintah Tugas Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat untuk penanganan Whistle Blowing. b. Dokumentasi Ruang Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat untuk penanganan Whistle Blowing. c. Dokumentasi banner Whistle Blowing System.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Bulanan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Laporan hasil monitoring dan evaluasi.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen Peta Indentifikasi Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumentasi sosialisasi pemetaan benturan kepentingan melalui rapat.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Berita Acara Inspeksi Pengawasan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi penanganan benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi penanganan benturan kepentingan.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
a. Buku Standar Pelayanan. b. SOP setiap jenis pelayanan.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
a. Maklumat Pelayanan Publik. b. Dokumentasi Pemasangan SOP pada area pelayanan. c. Alur pelayanan di area pelayanan. d. Penguguman Mekanisme Pelayanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP setiap jenis pelayanan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Revisi Perbaikan SOP.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Penunjukan Duta Pelayanan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Sosilalisasi SOP dan standar pelayanan melalui Website (kejari-kabbekasi.kejaksaan.go.id)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi kegiatan pemberian kompensasi kepada penerima pelayanan apabila tidak sesuai standar, yaitu pemberian air mineral.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tersedia layanan informasi, Loket pelayanan, Loket penerimaan surat, ruang tunggu nyaman, Station Charger, ruang pojok baca, ruang laktasi, kursi roda, jalur khusus kaum disabilitas, Loker, Pengukur Suhu Badan, Hand Sanitizer, Smoking Area, playground, Cafe kejujuran. b. Ruang Pemeriksaan Diversi Anak, Ruang sel/tahanan sementara yang terpisah antara anak dan dewasa serta sesuai jenis kelamin. c. Poliklinik. d. Titik Kumpul dan Lapangan.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
a. Ruang tunggu pidsus. b. Cozy area. c. Jalur disabilitas. d. Parkir disabilitas. e. Toilet disabilitas. f. Parkir khusus wanita. g. Poli klinik. h. Ruang ibu menyusui (laktasi). i. Smooking Area. j. Pembenahan infrastruktur pemasangan neon box. k. Penambahan kursi tunggu prioritas bagi ibu hamil/ibu menyusui/lansia/penyandang cacat (kursi prioritas). l. e-buku tamu. m. Digitalsign.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
a. Aplikasi e-Survey. b. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dokumentasi kotak indeks kepuasan Pelayanan tilang.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Data tindak lanjut hasil survei google review.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan