Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA BANJAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Nomor: KEP-21/M.2.32/ Cr.5/02/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Sprint Tim Kerja
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Nota Dinas Undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja tanggal 15-02-2021 Nomor : ND-01/M.2.32/Cr.5/02/ 2021, Daftar Hadir Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi Kegiatan
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kinerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi Tangkapan Layar Sosial Media (Instagram, Facebook, Website, Spanduk)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Nodis Undangan Nomor ND-02/M.2.32.3/Cr.5/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, Daftar Hadir Rapat tanggal 17 Maret 2021, Notulen Rapat 17 Maret 2021, Laporan Pelaksanaan Pembangunan ZI
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Nodis Undangan Nomor ND-02/M.2.32.3/Cr.5/03/2021 Monitoring dan Evaluasi tanggal 16 Maret 2021, Daftar Hadir Rapat tanggal 17 Maret 2021, Notulen Rapat 17 Maret 2021, Dokumentasi Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan Evaluasi Review dan Perbaikan, Laporan hasil tindak lanjut, hasil rekomendasi dan tindak lanjut
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi Pimpinan sebagai Role Model,
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Agen Perubahan, Dokumentasi, Dokokumen Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi Kegiatan Ceramah Keagamaan, Dokumentasi para Pegawai, Dokumentasi Suasana Kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Nota Dinas Undangan Rapat Nomor ND-03/M.2.32.3/Cr.5/04/2021 tanggal 19 April 2021, Daftar Hadir Rapat tanggal 20 April 2021, Notulen Rapat tanggal 20 April 2021, Dokumentasi
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
Pembukuan SOP Bidang Pembinaan, Pidum, Pidsus, Datun, BB
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi Observasi Pelaksanaan SOP, Dokumentasi Sosialisasi SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Laporan Rapat Kerja Evaluasi Prosedur Operasional Tetap, Daftar Hadir Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi, Dokumentasi Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi SOP, Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi, Surat Undangan rapat monitoring dan evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
SKP Pegawai, Aplikasi CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Aplikasi Kepegawaian, E-Dosir, SIPEDE, ARSSYS
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Dokumentasi Layanan Publik Menggunakan IT, Dokumentasi Si Abang Tampan, Tangkap Layar Aplikasi inovasi WBK
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengukuran Kinerja Unit, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi, Surat Undangan rapat monitoring dan evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
SK Pejabat Pngelola Informasi Publik, Dokumentasi Baner Pengembalian BB, Baner Pengaduan Masyarakat, Baner Pelayanan Pidum, Baner Pelayanan Informasi Publik, Ruang Pelayanan Informasi, Publik, Website Kejari Kota Banjar, Dokumentasi SK PPID
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI, Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi, Surat Undangan rapat monitoring dan evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Usul Penambahan Pegawai, Peta Jabatan,
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
SP Mutasi Lokal Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Monev Mutasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
SP Mutasi Lokal Pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Permohonan Penambahan Pegawai Tata Usaha
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
SPRINT Usulan Diklat Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Monev Mutasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
SPRINT Usulan Diklat Pegawai
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Pengusulan Peserta Diklat, In House Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Monev Mutasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumentasi Rencana Kinerja, SKP Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
SKP Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian Penghargaan Pegawai, Penilaian Capaian Kinerja Individu
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Absensi Pegawai, Akta Pengawasan Melekat, Buku Biru Waskat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
E-Dosir, E-Pangkat, E-Kepegawaian,
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kajari Memimpin Rapat Penyusunan Perencanaan Kinerja, Notulen Rapat, Daftar Hadir
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kajari Memimpin Langsung Rapat Penyusunan Penetapan Kinerja Yang Mengacu Pada IKU, Pernyataan Perjanjian Kinerja, Notulen Rapat Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi EMONEV, Kajari Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja, Jadwal Pemantauan Capaian Kinerja, Laporan Pemantauan Capaian Kinerja, Notulen Rapat Pencapaian Kinerja, Dokumentasi
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumentasi Rencana Kerja 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Renstra
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Indikator Kinerja Utama (IKU)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Lapbul, Laptri
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Capaian kinerja Pidsus Triwulan 1, Laptri Kinerja Pembinaan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Pengiriman Pesrta Diklat, Sprint Pelatihan Bimtek, In House Training
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Sertifikat Diklat Bendahara, Sertifikat Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public Campaign Pengendalian Gratifikasi, Laporan Pengaduan Online Melalui Website,
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Surat Perintah Unit Pengendalian Gratifikasi, Laporan Penangan Gratifikasi, Dokumentasi Ruang Pengaduan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
SK Pembentukan Tim SPIP, Upaya Pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Peta Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Kegiatan Meminimalisir Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Dokumentasi Buku Register Pengaduan Masyarakat, Dokumentasi Pengaduan Masyarakat, E-Lapdu Online, Tangkapan Layar Medsos Pengaduan Masyarakat,
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Monev Pengaduan Masyarakat, Monev Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Tindak Lanjut Lapdu
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
DOKUMENTASI RUANGAN WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
SP Petugas Penerimaan Laporan Unit Perlindungan Pelapor
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Hasil Identifikasi Benturan Kepentingan, Kebijakan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumentasi Sosialisasi Benturan Kepentingan, SOP Benturan Kepentingan, Sosialisasi Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Prosedur Laporan Penanganan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Monev Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Tindak Lanjut Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Dokumentasi Jalan Khusus Difabel, Dokumentasi Pengecekan Suhu, Dokumentasi Ruang Kesehatan, Dokumentasi Ruang Pelayanan Hukum, Dokumentasi Ruang Tahap 2, Dokumentasi Ruang Tunggu, Dokumentasi Sarana Dan Prasarana Kursi Roda, Dokumentasi Sarana Handsanitizer, Dokumentasi Tempat Cuci Tangan Terkait Masa Pandemj Covid, Sk Sippn, Alat Pengukur, Suhu, Parkiran Khusus Disabilitas, Parkiran Khusus Tamu, Parkiran Khusus Wanita, Ruang Pemeriksaan Saksi, Buku Standar Pelayanan, Duta Pelayanan, Moto Pelayanan Publik, Standar Pelayanan,
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Dokumentasi Maklumat Pelayanan, Pemasangan SOP Pada Area Pelayanan, Pengumuman Jam Pelayanan, Standar Pelayanan Diumumkan ke Media
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
SOP setiap Bidang, pembukuan SOP, Evaluasi SOP Yang Sudah Ada
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Dokumentasi Reviu dan Perbaikan SOP, Laporan Rapat Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP, Laporan Review SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Notulen Pelatihan Penerapan Budaya Pelayanan Prima, Pelatihan untuk Petugas Pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dokumentasi Sosialisasi Layanan Melalui Website, Tangkap Layar SOP di berbagai Media
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi Pemberian Konpensasi Sebagai Penerima Layanan,
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
Dokumentasi PTSP, Dokumentasi Fasilitas Umum, Dokumentasi Ruangan-ruangan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Dokumentasi Inovasi E-Buku Tamu, Dokumentasi Jalan Khusus Difabel, Dokumentasi Lemari Penitipan Barang, Inovasi Si Abang Tampan (Sistem Layanan Antar Barang Bukti Gratis Tanpa Minta Pungutan), Dokumentasi Standing Banner Sop Barang Bukti, E-Tilang, Aplikasi Pengaduan Masyarakat, Dokumentasi Persidangan Online, Pengiriman Permohonan Perpanjangan Penahanan Melalui E-Mail, Petunjuk Wajib Protokol Kesehatan, SP WFH, Dokumentasi Inovasi Pelayanan, Tangkap Layar Inovasi Pelayanan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Foto Tangkap Layar Survey Kepuasan Masyarakat, Laporan Hasil Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Foto Tangkap Layar Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Dokumentasi Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Dokumentasi Rapat Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Survey, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan