Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI CIMAHI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Bukti - 1 : Nota Dinas Nomor : ND-01/M.2.34/03/2021 tentang UndanganRapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Cimahi Tahun 2021 Bukti - 2 : SK Nomor KEP-12/M.2.34/Cs.1/03/2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Cimahi
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
C
Bukti - 3 : Foto Kegiatan Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
Tidak
Bukti - 4 : Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI Kejari Cimahi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
Bukti - 5 : Target Prioritas dan Output Yang Diharapkan Dari Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di Kantor Kejaksaan Negeri Cimahi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
C
Bukti - 6 : Nota Dinas Apel Pencanangan dan Penandatangan Pakta Integritas menuju WBK/WBBM Bukti - 7 : Screen Shoot foto pengarahan pada saat apel pagi pada media Instagram Bukti - 8 : Sosialisasi melalui media Instagram, Twitter, Face Book Kejaksaan Negeri Cimahi
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Bukti – 9 : Nota Dinas Nomor ND-04/M.2.34/04/2021 tentang Pengumpulan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona INtegritas Pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 06 April 2021 Bukti – 10 : Notula rapat Bukti – 11 : foto rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
-Bukti – 12 : Nota Dinas Nomor ND-05/M.2.34/04/2021 Tanggal 07 April 2021 Tentang Undangan Rapat Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bukti – 13 : Absensi Rapat Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bukti – 14 : Notula Rapat Pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
C
Bukti - 15 : Nota Dinas Nomor ND-06/M.2.34/04/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Laporan Perkembangan Pembangunan Zona I*ntegritas pada masing-masing Area Perubahan.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Bukti - 16 : Absensi harian setiap bidang Bukti - 17 : Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi beserta Jajaran senantiasa mengikuti Pengarahan dari Pimpinan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Bukti - 18 : SK Agen Perubahan Nomor : Kep-16/M.2.34/04/2021 Bukti - 19 : Foto penyematan simbol sebagai Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Bukti - 20 : Pemilihan Employee Of The Month (Karyawan Teladan) dan pemberian Reward (Hadiah) bagi Karyawan terpilih agar dapat memotivasi karyawan lainnya untuk meningkatkan kinerja.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Bukti - 21 : Dokumentasi kegiatan kantor seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Cimahi yang terlibat aktif dalam pembuatan Yel-yel WBK/WBBM.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Bukti – 49 : SOP Kejari Cimahi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Bukti – 49 : SOP Kejari Cimahi Bukti - 65 : SOP PTSP Bukti - 66 : SOP Penerimaan Tamu
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Lampiran Foto Kegiatan terlampir
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Bukti – 19 : foto layar aplikasi CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Bukti – 20 : screenshoot SIMPEG Simkari Bukti - 21 : Foto Updating aplikasi kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
screenshoot pelayanan tilang melalui web kejari cimahi, dan pelayanan hukum gratis melalui website
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
dokumentasi penerapan sarana informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
notulen rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Surat permintaan kebutuhan pegawai pada Kejaksaan Negeri Cimahi nomor surat: B-05/M.2.34/cp.3/01, Surat pengusulan pengisian jabatan eselon V nomor:B-1542/M.2.34/Cp.3/10/2019, No. Print 15/M.2.34/Cp.2/01/2020, No. Print 115/M.2.34/Cp.2/02/2020, No. Print 391/M.2.34/Cp.1/11/2019, No. Print 169/O.2.38/Cp.1/03/2019, B-1111/O.2.38/Cp.2/08/2019
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Print-155/M.2.34/Cp.3/02/2020 SPRINT An. Maria, SH, No. Print -156/M.2.34/Cp.3/02/2020 SPRINT An. Wiwis, SH, Peta Jabatan Kejari Cimahi, SP melaksanakan tugas An. Fitra CB-29/M.2.34/Cp.3/02/2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
B-05/M.2.34/Cp.3//01/2020 tentang permintaan pegawai TU pada Kejari Cimahi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
No. Print-155/M.2.34/Cp.3/02/2020 Sprint An. Maria, SH, No. Print M.2.34/Cp.3/02/2020 An. Wiwis, No. Print M.2.34/Cp.3/04/2021 An. Faisal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
No. Print 199/M.2.34/Cp.3/04/2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan evaluasi mutasi internal berupa foto kegiatan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
No. Print-15/M.2.34/Cp.2/01/2020 surat perintah diklat penyusunan laporan keuangan, No. Print-115/M.2.34/Cp.2/02/2020 surat perintah sosialisasi CMS Pidum dan Pidsus, No. Print-391/M.2.34/Cp.1/11/2019 surat perintah diklat PIM IV, No. Print-169/O.2.38/Cp.1/03/2019 surat perintah sosialisai pengisian E-LHKPN
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Foto pemberian reward atau penghargaan untuk jaksa yang berprestasi, Sp.print-718/M.2/Cp.2/11/2020 An. Melani
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
B-220/M.2.34/Cp.2/02/2021 surat keterangan telah selesai studi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
No. Print-15/M.2.34/Cp.2/01/2020 surat perintah diklat penyusunan laporan keuangan; No. Print-115/M.2.34/Cp.2/02/2020 surat perintah sosialisasi CMS pidum, idsus, dan SPPT-IT; No. print-391/M.2.34/Cp.1/11/2019 surat perintah diklat PIM 4; No print-169/O.2.38/Cp.2/08/2019 surat pengiriman nama calon diklat; B-258/M.2.34/Cp.2/02/2020
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
B-197/M.2.34/Cp.2/02/2021 laporan pelaksanaan kegiatan PBB; B-313/M.2.34/Cp.2/03/2021 pengiriman data peserta SIRUP dan SPSE; B-237/M.2.34/Cp.2/02/2021 program digital learning manajemen keuangan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Tar-291/M.2.34/C.53/03/2021 lapbul absensi; B-442/M.2.34/Cp.2/04/2021 lapbul kepegawaian
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
SKP Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
SKP Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
B-60/M.2.34/Cp.2/01/2021 pengiriman usul tanda kehormatan satya lencana; B-327/M.2.34/Cp.3/03/2021 KGB An Yunia
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
dokumentasi buku waskat, buku penilaian dan buku daftar hadir harian pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
foto dokumentasi pengentrian sistem kepegawaian SIMKARI pada bagian DASKRIMTI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. Dokumentasi Rapat Penyusunan Perencaan Pembangunan ZI 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. Undangan dan Notulentasi rapat penyusunan rencana kerja pembangunan zona intregitas di pimpin oleh Kepala Kerjaksaan Negeri Cmahi 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1. Notulen dan Dokumen Rapat 2021
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. Dokumen Rencana Kerja ZI WBK WBBM 2021 2. Dokumen Rencana Kerja ZI WBK WBBM 2021 3. Dokumen Restra
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
1 Undangan dan Notulensi Rapat Evaluasi Rencana Kerja 2021 2. Dokumen Rencana Kerja ZI WBK WBBM 2021 3. Undangan dan Notulensi Rapat Evaluasi Rencana Kerja 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
1. Laporan Bulanan 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
1. Surat Usulan Inventarisasi Kebutuhan Diklat Pegawai Tahun 2020 2. SP Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP 3. SP Sosialisasi Aaplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) 4.. SP Sosialisasi Tata Cara Pengisian e-LHKPN
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
1. Pengelola Perbendaharaan sudah bersertifikat 2. Diklat Laporan Keuangan 3. Diklat Kehutanan 1. Foto dokumentasi public campaign pengendalian Gratifikasi secara berkala
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Bukti – 43, 44 : Dokumentasi / foto banner tolak gratifikasi dan anti pungli ; Bukti – 45 : Foto ruangan koordinasi Kejari Cimahi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Bukti – 46: Konsep surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Bukti – 47 : Dokumen penerapan SPIP Kejari Cimahi ; Bukti – 46 : Konsep surat keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Bukti – 48 : Dokumen Identifikasi dan analisa resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dibuat konsep penilaian resiko (lampiran 2)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah dibuat konsep penilaian resiko (lampiran 2)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
telah dibuat kotak saran pengaduan (lampiran 3), dan pengaduan online melalui website (screenshoot terlampir).
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
Tindak Lanjut terhadap pengaduan terkait Yayasan Almuamanah (Lampiran 3)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
Tidak
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
SOP Intelijen
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
Foto Sosialisasi Intelijen
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
C
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Bukti 1 : SOP Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Bukti 2 : Foto Banner SOP Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Bukti 3 : SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Bukti 4 : SOP Pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Bukti 5 : foto dokumentasi sosialisasi kepada pelanggar tilang, foto dokumentasi sosialisasi pelayanan PTSP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Bukti 6 : Foto media sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Bukti 7 : SOP Pelayanan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Bukti 8 : Tersedianya ruang laktasi, parkir dan wc disabilitas, klinik umum, wc umum, tersedianya ruang pemeriksaan saksi yang terpisah dengan ruang pegawai, ruang koordinasi yang terpisah dengan penyidik, jalur evakuasi, ruang tunggu tilang, ptsp, ATM.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Bukti 9 : Foto dokumentasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Bukti 10 : Foto hasil survey
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Bukti 11 : Foto tindak lanjut survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan