Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA BOGOR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. Telah dibentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor: KEP-36/ M.2.12 / Cp.1 / 03 / 2021 Tanggal 10 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kota Bogor; 2. Telah dibentuk Agen Perubahan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor: KEP-35/ M.2.12 / Cp.1 / 03 / 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Bogor atas nama ESSADENDRA ANEKSA, S.H. dan ERIKA HANDAYANI, S.H., M.H.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Anggota Tim telah diseleksi melalui prosedur/mekanisme yang jelas yakni dengan menempatkan seseorang pejabat sesuai dengan kompetensinya
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Kota Bogor
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM telah tertuang di dalam dokumen pembangunan, diantaranya penerapan Manajemen Perkara yakni penerapan e-Kinerja pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang telah mulai beroperasi pada bulan Januari 2019. Sedangkan untuk entry data penanganan perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus menggunakan aplikasi CMS SIMKARI secara lebih optimal.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Sosialisasi dilakukan secara online yakni melalui aplikasi SIMASKRIBO, Halo JPN, website kejari-bogorkota.go.id, SIMASTIGOR yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, mengaktifkan SMS Center guna mengumumkan kegiatan kinerja bagi pegawai dan diumumkan pula pada papan pengumuman.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM telah tertuang di dalam dokumen pembangunan, diantaranya penerapan Manajemen Perkara yakni penerapan e-Kinerja pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang telah mulai beroperasi pada bulan Januari 2019. Sedangkan untuk entry data penanganan perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus menggunakan aplikasi CMS SIMKARI secara lebih optimal.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Dokumen Laporan Berkala, Undangan rapat berikut daftar hadir dan Dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindak lanjuti
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Hasil dari semua monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti secara internal yakni dengan dilakukannya teguran secara lisan dan tertulis apabila terdapat anggota unit kerja yang melanggar disiplin kerja
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Ya, pimpinan tetap melakukan absensi secara elektronik (finger print) minimal 30 menit sebelum jam kerja dimulai guna memberikan contoh bagi pegawai yang lain
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Telah dibentuk Agen Perubahan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor: KEP-35/ M.2.12 / Cp.1 / 03 / 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Bogor atas nama ESSADENDRA ANEKSA, S.H., dan ERIKA HANDAYANI, S.H., M.H. Kejaksaan Negeri Kota Bogor sudah membuat Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan dan Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan, selain itu sudah dibuat Dokumen Rencana Aksi ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2021.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah membangun budaya kerja dan pola pikir dengan meningkatkan kedisiplinan pegawai dan kualitas pelayanan public, serta mengadakan perubahan-perubahan terhadap etos kerja serta kualitas SDM dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti DIKLAT tertentu
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Ya semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto, banner, poster dll ) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan yakni sesuai dengan dikeluarkannya SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan telah dibentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor: KEP-08/ M.2.12 / Cp.1 / 02 / 2020 Tanggal 13 Februari 2020 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP Kejaksaan Negeri Kota Bogor mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Prosedur Operasional Tetap telah diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap seksi dimana Kejaksaan Negeri Kota Bogor terdiri dari 1 Sub Bagian dan 5 Seksi yaitu: 1. Sub Bagian Pembinaan; 2. Seksi Intelijen; 3. Seksi Tindak Pidana Umum; 4. Seksi Tindak Pidana Khusus; 5. Seksi Perdata dan TUN; 6. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur operasional tetap (SOP) yakni dengan mengirimkan Laporan Bulanan pada setiap sub bagian dan seksi kepada pimpinan baik secara elektronik (email) maupun secara surat menyurat (offline). Kejaqksaan Negeri Kota Bogor sudah membuat Peta Jabatan Kejaksaan Negeri Kota Bogor sesuai dengan SOP pada masing-masing bidang.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi yakni dengan menggunakan aplikasi SIMKARI dan aplikasi ZIMBRA guna percepatan pelaporan/informasi yang dikirimkan kepada pimpinan. Selain aplikasi tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bogor juga telah menerapkan teknologi informasi pada aplikasi SMAK dan Manajemen Perkara yakni dengan menerapkan e-kinerja dalam rangka peningkatan standar kuantitas dan kualitas kinerja sehingga tercipta budaya dan etos kerja dengan system yang modern dan terpadu sehingga dapat meingkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat luas terhadap institusi Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi yakni dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan negeri Kota Bogor (SIMASKRIBO), Halo JPN, SIMASTIGOR, dan aplikasi Manajemen Perkara melalui penerapan e-Kinerja oleh setiap kegiatan/kinerja pada setiap sub bagian/seksi. Sedangkan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus menoptimalkan penggunaan aplikasi CMS SIMKARI yang dapat termonitoring ke Kejaksaan Agung RI dan Kementerian PAN RB
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Pemberian pelayanan public sudah menggunakan sarana elektronik yakni dengan peluncuran aplikasi SIMASKRIBO, Halo JPN dan website kejari-bogorkota.go.id, dan SIMASTIGOR yang dapat diakses oleh masyarakat umumdalam rangka mencari informasi dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada public yakni dengan dilakukannya survey kepada masyarakat umum dengan cara menyebarkan questioner dan selebaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kota Bogor baik dilakukan secara online maupun offlline
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Ya, kebijakan informasi public telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Kota Bogor dimana perkembangan penanganan perkara dilakukan secara transparan, adil, bersih dan melayani serta bebas dari KKN
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public telah dilakukan yakni dengan dilakukannya survey kepada masyarakat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja yakni dengan memberikan reward bagi pegawai yang berprestasi dan memberikan punishment bagi pegawai yang diketahui telah melakukan pelanggaran disiplin
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah mengusulkan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai yakni dengan mengusulkan pegawai/Jaksa yang telah lama bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk mutasi dan promosi jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam hal ini dengan mengusulkan penerbitan Clearance Pengawasan dalam setiap pengusulan mutasi dan promosi sehingga pejabat yang diusulkan telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan kompetensi jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Ya sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Ya sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-ya semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Ya seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah memperoleh kesempatan / hak mengikuti diklat maupun pengembangan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-pola pengembangan kompetensi sudah disesuaikan dengan kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan pengembangan kompetensi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Ya telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalma kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-ya seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model;
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Ya hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Ya seluruh pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Bogor terlibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-ya seluruh pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Bogor terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Ya Kejaksaan Negeri Kota Bogor memiliki dokumen perencanaan lengkap
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-ya Kejaksaan Negeri Kota Bogor memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-teliti kualitas IKU apakah relevan, cukup dan dapat diukur secara obyektif dalam mengukur sasaran/KU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja dilaporkan setiap awal pada tanggal 02 Januari 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-laporan kinerja telah informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, analisinya dan rencana aksi kedepan.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-Ya terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Ya public campaigne telah dilakukan dengan metode sosialisasi, media informasi dan teliti cakupan audiencenya
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Ya Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah melakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Kota Bogor
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Ya Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Kota Bogor
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Penanganan pengaduan masyarakat telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Ya WBS telah diinternalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Ya Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah menerapkan seluruh kebijakan WBS sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan WBS yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Ya seluruh hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Ya sudah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Ya penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan / diinternalisasikan ke seluruh layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-enanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan / diinternalisasikan ke seluruh layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-dapatkan laporan monev benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-dapatkan tindak lanjut bentran kepentingan, bandingkan tindak lanjutnya dengan rekomendasinya. (hub kausalitas dengan pertanyaan sebelumnya)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor memiliki standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah membuat Maklumat Pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait Maklumat Standar Pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-dapatkan notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayana prima, teliti pesertanya dan materi sosialisasi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) yakni melalui aplikasi SIMASKRIBO, Halo JPN, dan website kejari-bogorkota.go.id serta SIMASTIGOR yang dapat diakses oleh masyarakat umum
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Kota Bogor yakni dengan memberikan penghargaan dan mengusulkan promosi jabatan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi/hukuman kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin misalnya dengan memberikan teguran baik secara lisan maupun teguran secara tertulis
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpada yakni dengan digunakannya aplikasi SIMKARI yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara dan informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan kinerja pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor kepada KEJATI Jawa Barat dan Kejaksaan Agung R.I. selain itu pula guna mempercepat pelaporan kegiatan kinerja dan informasi-informasi dari pimpinan ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor ataupun sebaliknya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi ZIMBRA
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Dalam hal pelayanan kepada masyarakat umum, Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah berinovasi dengan meluncurkan aplikasi SIMASKRIBO, Halo JPN, dan website kejari-bogorkota.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, telah tersedianya Ruang Laktasi bagi Ibu Menyusui yang berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah milakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor baik secara offline maupun secara online yakni dengan menyebarkan questioner dan angket agar diketahui kuantitas dan kualitas Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) yakni pada aplikasi SIMASKRIBO dan website kejari-bogorkota.go.id serta aplikasi SIMASTIGOR dan Manajemen Perkara melalui e-Kinerja
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah milakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan kinerja dan pelayanan public pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pelayanan hukum sehingga tewrwujud peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya serta dilakukan secara professional dan proporsional agar terwujud Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan