Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA SUKABUMI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Sudah dibentuk Tim Kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Nomor : KEP-14/M.2.13/Cp.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Dengan prosedur mekanisme yang jelas, yaitu diawali dengan rapat antara Kepala Kejaksaan Negeri dengan seluruh Kasi/Kasubag, lalu nama-nama yang sudah ditetapkan di dalam Tim kemudian disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk kemudian disampaikan apa yang menjadi job description masing-masing
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Ya, ada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Ya, dalam Dokumen Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Ya, di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi terdapat media baik melalui spanduk/banner yang dipasang di setiap sudut kantor, selain itu Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi aktif melakukan sosialisasi melalui Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Website dan Youtube) mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Ya, sebagian besar kegiatan pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sudah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Ya, laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Ya, sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Ya, Pimpinan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi berperan aktif sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas. Dalam hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi aktif memberikan masukan dan ide-ide mengenai inovasi pelayanan dan mendukung penuh penguatan 6 area perubahan dalam pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Ya, agen perubahan sudah ditetapkan melalui mekanisme : masing-masing calon agen perubahan memaparkan visi & misinya di hadapan seluruh Pegawai dan Honorer, kemudian dilakukan voting dengan sistem one man one vote untuk menentukan siapa yang menjadi agen perubahan dalam periode triwulan I pembangunan Zona Integritas. Untuk periode Pertama, Pegawai atas nama HERLINA NURMALASARI, S.Si dan GURUH HARWIN PRADANA yang ditunjuk menjadi Agen Perubahan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Ya, di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah dibangun budaya kerja yang prima , dengan cara Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sebagai role model telah melakukan sosialisasi melalui dinamika kelompok dan rapat internal dalam rangka merubah pola pikir pegawai menjadi pribadi yang berintegritas, kemudian di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi juga sudah dibuat banner dan poster yang berisi quotes anti korupsi dan integritas serta budaya kerja yang prima dan selanjutnya seluruh pegawai menandatangani pakta integritas.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Ya, semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan masukan serta saran dari anggota telah ditindak lanjuti
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Ya, di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah dilakukan Penyusunan 18 SOP kegiatan utama khususnya dalam menyusun SOP Pelayanan dan optimalisasi SOP yang telah ada di semua bidang sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/09/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Ya, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sistem Elektronik Pengambilan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi "GESIT UNTUK MELAYANI SEPENUH HATI" (SERABI GEULISH)Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
- Ya, sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau masukan perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Ya, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat ke Kejaksaan Agung yang menggunakan Teknologi Informasi berupa CMS, Simkari
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Ya, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memiliki operasional manajemen SDM yang menggunakan Teknologi Informasi secara terpusat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Ya, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi berupa pelayanan Konsultasi Pelayanan Hukum secara Daring (SIYAN KUMIS) dan Layanan Pengembalian Barang Bukti Online melalui Sistem Elektronik Pengambilan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi "GESIT UNTUK MELAYANI SEPENUH HATI" (SERABI GEULISH)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- Ya, laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan;
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Ya, kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Ya, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Ya, kebutuhan pegawai yang disusun oleh Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- Ya, sebagian penempatan pegawai hasil rekrutmen di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Ya, di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Ya, sudah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Ya, semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Ya, semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Ya, di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
- Ya, sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sebesar <25% ;
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Ya, Kejaksaan Negeri Kota sukabumi sudah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Ya, sudah dilakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per bulanan;
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Ya, terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi;
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Ya, Seluruh ukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sudah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Ya, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, dengan cara menerapkan absensi elektronik
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
- Ya, Sebagian besar data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Ya, pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memantau pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Ya, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Ya, seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Ya, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sudah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- sebagian Besar indikator kinerja di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah SMART ;
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Sebagian Besar Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sudah berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Seluruh Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ;
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
C
-
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
D
-
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
E
-
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
E
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
C
-
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
Tidak
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
C
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
C
-
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
E
-
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
C
-
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
C
-
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
D
-
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
C
-
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
D
-
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
E
-
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
C
-
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
-
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan