Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI GARUT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Garut No:KEP-14/M.2.15/Cp.2/03/2021 tanggal 16 Maret 2021tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wiayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Garut
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Undangan Rapat Pembentukan Tim kerja - LHR Pembentukan Tim kerja - Daftar hadir Rapat - Syarat dan Mekanisme Pemilihan Tim -foto Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana kerja Zona Intgeritas - Buku Pedoman WBK WBBM - LHR Rencana Aksi - Nodis Rencana Aksi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Rapat Koordinator - Laporan hasil Rapat Koordinator Rapat Pembahasan Program kerja -Laporan Hail Rapat Program kerja
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Spanduk WBK - Website dan Medsos
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas - Dokumentasi Rapat - Daftar Hadir Rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-undangan Rapat Monev -LHR Monev - foto Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Laporan Pencanangan ZI Ke Kejati Jabar LHR Evaluasi Rencana Aksi - Undangan Rapat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kajari sebagai role model - undangan rapat role model - mekanisme role model - BA role model - SK Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor : KEP-13/M.2.15/Cp.1/04/2021 tanggal 06 April 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agen Of Change) di Lingkungan di Kejaksaan Negeri Garut
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Dokumentasi Siraman Rohani
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Garut No:KEP-14/M.2.15/Cp.2/03/2021 tanggal 16 Maret 2021tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wiayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Garut dan telah di tetapkan motto : Cikuray (Cepat Inovatif Kejaksaan Negeri Garut Amanah Melayani) - foto Rapat - Undangan pernyataan Dukungan -daftar hadir - BA Kegiatan -foto-foto kegiatan - pakta integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Dokumen Peta Bisnis Bidang Pidum Kejari Garut - Dokumen Daftar SOP Kejari Garut - Peta Bisnis Layanan BB, Datun -peta bisnis mekanisme pengambilan e-tilang -SOP Pelayanan & Inovasi - Buku SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Undangan Rapat SOP - BA SOP - Pedoman Penyusunan SOP - SOP Pada Kejari Garut
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Foto Rapat - Notulen rapat - Laporan hasil Evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
PEMBINAAN : 1. Aplikasi Buku Tamu 2. ApliKasi Kepegawaian 3. Aplikasi E-Dosir 4. Aplikasi Kepangkatan 5. Aplikasi Pengelolaan Keuangan 6. Aplikasi e-PNBP 7. Aplikasi Pengelolaan Perlengkapan 8. Aplikasi Persuratan SIPEDE 9. Aplikasi Simkari INTELIJEN : 1. Aplikasi e-bank data intelijen 2. Aplikasi Indera Sembilan intelijen 3. Aplikasi Data Peta TINDAK PIDANA UMUM : 1. Aplikasi CMS Tindak Pidana Umum 2. Aplikasi E-piutang Pidum 3. Aplikasi jadwal Sidang 4. Aplikasi e-tilang TINDAK PIDANA KHUSUS : 1. Aplikasi CMS tindak pidana khusus 2. Aplikasi e-piutang pidsus Perdata dan tata usaha negara : 1. Aplikasi e-piutang datun Barang bukti dan barang rampasan : 1. Aplikasi Arsys
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Aplikasi Kepegawaian SIMKARI - Aplikasi Kepangkatan -Aplikasi E-DOsir
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Link Pengaduan di website - Aplikasi E-tilang - Apikasi Buku Tamu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Undangan Rapat - Laporan hasil Rapat - rapat pemanfaatan TI
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- website kejari-garut.go.id - facebook kejari Garut -twitter @KejariGarut -Instagram @kejari_garut
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Undangan Rapat - Laporan hasil Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-kegiatan tugas jabatan - struktur organisasi - surat usulan kebutuhan pegawai - ususlan promosi jabatan -peta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- syarat mekanisme pengusulan kenaikan pangkat pegawai -Dokumentasi SPMT
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Monev Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Garut
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- usulan promosi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-monev kegiatan mutasi lokal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- laporan hasil TNA
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Sosialisasi CMS
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
-kegiatan tugas jabatan - nodeis rapat assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Surata perintah mengikuti diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-dokumentasi mengikuti diklat yang diadakan dari Kejaksaan maupun instansi luar kejaksaan baik secara tatap muka maupun online
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-ya, telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-ya
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- usulan promosi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Garut
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Aplikasi SIMKARI Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Rencana Strategi Kejari garut
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumen perjanjian Kerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Aplikasi e-monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Rencana Strategi Kejari garut - Dokumen perjanjian Kerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Rencana Strategi Kejari garut - Dokumen perjanjian Kerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Indikator Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Indikator Kinerja Utama -Rencana Strategi Kejari garut
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Pengantar LAKIP
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Dokumen Laporan Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-SP Sosialisasi CMS
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-SP Sosialisasi Akuntabilitas
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Banner -website -medsos -stiker
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Dokumentasi Pengarahan Kepala Kejaksaan Negeri Garut
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Sekretariat Tim Pengendali SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Peta Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-BA Monev -LHKPN - Upaya Meminimalisir Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-Sosialisasi Peta Resiko - SPIP
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Website Kejari Garut link pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-ya dilakukannya rapat-rapat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-ya
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-ya
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-ya, dilakukan rapat-rapat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-ya
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-ya
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-ya
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-ya
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-ya, adanya rapat-rapat
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-ya
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-ya, adanaya SOP-SOP pada semua bidang
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-ya, telah membuat maklumat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-ya, telah dibuatnya SOP perbidang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-ya, diadakannya rapat-rapat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-ya, dilakukan nya pengarahan dari pimpinan kepada para pegawai
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-ya, melalui website dan media sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-ya
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-ya, adaya PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-ya, terdapat inovasi pelayanan disemua bidang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-ya
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-ya , di website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-ya
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan