Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA TASIKMALAYA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK KAJARI KOTA TASIKMALAYA NOMOR: KEP-04/M.2.16/Cs.2/03/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEJARI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020-2024
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Telah adanya dokumentasi rapat pembentukan tim kerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme dengan notulen rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Ya Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah membuat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Semua target-target prioritas, relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM;
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Ya Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya melakukan sosialisasi melalui media elektronik, pemasangan banner dan membuat website agar masyarakat mudah mengakses kegiatan pembangunan zona integritas
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah melaksanakan sebagian besar kegiatan dengan rencana membuat target per bulan dan mengevaluasi pencapaiannya
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
C
-laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM pada Kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya dilakukan secara berkala
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
C
-Semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan WBK WBBM telah ditindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Ya pimpinan pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah memberi teladan berkaitan dengan kedisiplinan kehadiran
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Ya sudah di tetetapkan agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
-sudah di bangun budaya kerja dan pola pirik di lingkungan kejaksaan Nageri Kota Tasikmalaya
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya sebagian besar anggota yang terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
-Telah dibuatkannya SOP masing-masing bidang di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. (Lampiran dapat dilihat di folder LKE 2021)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah menerapkan SOP di masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
D
-Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya menginstruksikan kepada seluruh Kasi, agar SOP selalu di evaluasi secara berkala
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah melakukan sistem pengukuran kinerja unit dengan menggunakan Teknologi Informasi pada setiap bidang dengan cara telah dioperasikannya Aplikasi SiPEDE
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah didaftarkan di akun SiPEDE
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
-Penggunaan aplikasi e-tilang untuk memudahkan pelayanan publik
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
-Ya, sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
- kebijakan tentang keterbukaan informasi publik pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya sudah diterapkan dengan membuat aplikasi SiPEDE sehingga informasi tiap bidang pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dapat dengan mudah diakses
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
-Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan testimoni pelanggar tilang dan yang akan mengambil barang bukti
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Ya, jebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
-Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Ya, sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Ya, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Ya, Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya sudah melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi dengan menajukan surat permohonan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat perihal analizys kebutuhan pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-Rencana pengembangan kompetensi pegawai Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
- sudah di lakukan mutasi internal di setiap bidang sesuai dengan standar kompetemsi masing-masing bidang
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Ya, setiap pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-telah mengikuti In-House Training masih-masing bidang dengan Media Zoom di bisang masing masing
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja pada Kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya dilakukan bulanan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
C
-Pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya masing - masing pegawai telah membuat SKP yang disesuaikan dengan Tusi bidang masing - masing
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
-Pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Sasaran Kerja Pegawai dibuat dengan memperhatikan SKP atasannya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
-Rekapitulasi capaian SKP pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dilakukan secara berkala (triwulanan/bulanan)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-adanya pelarangan Mudik Lebara Pada Tahun 2021, dan di laksanakan absensi Online dengan disertai lokasi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
-adanya pelarangan Mudik Lebara Pada Tahun 2021, dan di laksanakan absensi Online dengan disertai lokasi
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Ya, Kepala kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Ya,Kepala kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya memantau pencapaian kinerja secara berkala baik bulanan maupun triwulan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-telah adanya renja peda kejaksaan Nageri Kota Tasikmaalaya
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-dokumen perencaan telah berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya belum memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-Kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
-Sebagian besar pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Kota telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-ya, sudah di lakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan akuntabilitas kinerja pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya melaksanakan public campaign secara berkala bulanan / triwulanan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan kondisi Kota Tasikmalaya
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik Kota Tasikmalaya
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah mensosialisasikan peta resiko upaya pengendalian resiko dan hasil monev resiko kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah membuat saluran pengaduan masyarakan baik secara manual maupun online dengan hotline : 082217177773
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat untuk memastikan seluruhnya sudah ditindak lanjuti dan menganalisa efektifitas media pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
- Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya menanalisa hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Ya,Pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Whistle Blowing System telah di internalisasi
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Pelaksanaan Whistle Blowing System PADA Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah disesuaikan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- Sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-Ya, Kejaksaan Negeri Kota tasikmalaya telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya melakukan sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Informasi pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dapat diakses melalui web kejaksaan negeri kota tasikmalaya www.kejari-tasikmalaya.go.id
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Pada Kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
-Pelayanan pada kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya sebagian kecil sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
-Kejaksaan negeri Kota tasikmalaya telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Kejaksaan negeri Kota Tasikmalaya melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan akan tetapi tidak berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media youtube kejaksaan negeri kota tasikmalaya
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan