Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN BOGOR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1.SK Tim Kerja WBK 2.SK Tim Kerja WBK Terbaru 3.Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Dokumentasi Rapat Penentuan Tim Kerja WBK
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
1. Dokumentasi Rapat Pelaksanaan WBK 2. Dokumen Rencana Aksi WBK
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Semua Target Dikaitkan Dengan : 1.Renja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2021 2.Renja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Tahun 2021 3.Renstra Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024 4.Renstra Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 5.Profil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Tahun 2021 6.Lambang Kejaksaan Padi dan Kapas 7.Tujuh Program Kerja Prioritas Kejaksaan Agung Republik Indonesia
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
1. Dokumen SosialisasiI Langsung Kepada Pegawai 2. Pengarahan saat apel, rapat staf secara periodik 3. Dokumen Sosialisasi Langsung Kepada Masyarakat Melaui : a. Capture banner/ spanduk b. Website c. Media sosial d. Media ekektronik e. Media cetak
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
1. Dokumentasi Rapat Pemantauan dan evaluasi WBK
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
1. Dokumentasi Study Tiru Ke Kejaksaan Negeri Depok
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
1. Dokumentasi Study Tiru Ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Dokumentasi Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. Rapat PembentukanTim Agen Perubahan 2. SK Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1. Dokumentasi Pemberian Materi Pelayanan dari Bank BJB 2. Dokumentasi Pelaksanaan Apel 3. Dokumentasi Pelaksanaan Siraman Rohani 4. Dokemtasi Kegiatan Olah raga 5. Dokumentasi Suasana Kantor 6. Dokumentasi Suasana di PTSP 7. Dokumentasi Suasana Di Tilang
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
1. Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Agen Perubahan 2. Dokumentasi Fakta Integritas 3. Video Pencanangan WBK
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
1. SOP BIDANG PEMBINAAN 2. SOP Perlengkapan 3. SOP Keuangan 4. SOP Kepegawaian 5. SOP Tata Usaha 6. SOP Daskrimti 7. SOP Pelayanan 8. SOP BIDANG INTELIJEN 9. SOP BIDANG TINDAK PIDANA UMUM 1. SOP BIDANG PEMBINAAN 2. SOP Perlengkapan 3. SOP Keuangan 4. SOP Kepegawaian 5. SOP Tata Usaha 6. SOP Daskrimti 7. SOP Pelayanan 8. SOP BIDANG INTELIJEN 9. SOP BIDANG TINDAK PIDANA UMUM 10. SOP BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS 11. SOP BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA 12. SOP BIDANG BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
1. Dokumentasi Pengarsipan Buku SOP (penerapan sesuai SOP tiap bidang)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
1. Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
1. Dokumentasi Simkari dan CMS 2. Dokumentasi Sample SKP 3. Dokumentasi Pengisian SKP
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
1. Dokumentasi E-Kepangkatan 2. Dokumentasi E-Dorsir pada Aplikasi Simkari 3. Dokumentasi SIPEDE 4. Dokumentasi EMONEV Bapenas 5. Dokumentasi EMONEV Tepra 6. Dokumentasi Laporan Bulanan EMONEV
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
1. Dokumentasi Website
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
1. Dokumentasi Rapat Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengukuran Kinerja Unit, Operasi SDM dan Pemberian Layanan Kepada Publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. SPRINT Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Pengaduan Penerimaan Masyarakat (PPM) 2. Dokumentasi Buku Agenda PPH dan PPM
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
1. Dokumentasi Rekapitulasi Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Dokumentasi Rencana Kerja 2. Dokumentasi SKP Seluruh Pegawai 3. Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
1. Dokumentasi permohonan Penambahan Pegawai 2. Dokumentasi Pengisian Jabatan 3. Sk Kasubsi dan Kaur 4. SPRINT Rangkapan Jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
1.Dokumentasi Rapat Penyusunan dan Evaluasi Program Perencanaan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
1. Dokumentasi Rapat Analisis Peta Jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
1. Dokumentasi SPRINT Diklat TAK dan LATSAR 2. Dokumentasi Kegiatan TAK dan LATSAR
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
1. Dokumentasi Analisa Beban Kerja 2. Dokumentasi Video Pola Mutasi Internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. Dokumentasi Training Need Analysis untuk Pengembangan Kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
1. Dokumentasi SPRINT Diklat TAK dan LATSAR 2. Dokumentasi Kegiatan TAK dan LATSAR
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- MINIM
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
1. Dokumentasi analisa Beban Kerja
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Dokumentasi Pemberian Materi Standar Pelayanan Dari Bank BJB
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
1.Dokumentasi Sertifikat Diklat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
1. Dokumentasi Perjanjian Kinerja tahun 2021 TAHUN 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
1. Dokumentasi SKP Seluruh Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
1. Dokumentasi Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
1. Dokumentasi SK Reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Dokumentasi Rapat Penyusunan Tim SPIP 2. Dokumentasi Jurnal Harian (waskat) 3. Nodis Protokol Kesehatan 4. Dokumentasi Laporan Kesehatan 5. Dokumentasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid19 6. Dokumentasi Peraturan Pemerintah No.53 7. Dokumentasi PKM 8. Dokumentasi Remunerasi 9. Dokumentasi Zoom Meeting (Vicon)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
1. Dokumentasi Laporan Bulanan EIS pada Aplikasi SIMKARI dan Laporan Bulanan Pembinaan dan SILABIN 2. Dokumentasi E-Dorsir, E-Kepangkatan , dan DRP Pegawai Pada Aplikasi SIMKARI 3. Dokumentasi Aplikasi SICANA 4. Dokumentasi Layanan Kesehatan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. Dokumentasi Rapat Pembuatan Rencana Kerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. Dokumentasi Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1.Dokumentasi Rapat Pencapaian Kinerja Secara Berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. Dokumentasi Renstra, Renja, IKU, DIPA, EMONEV
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
1.Dokumentasi Renstra, Renja, IKU, DIPA, EMONEV
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
1. Dokumentasi IKU (Indikator Kinerja Utama)Seluruh Bidang
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
1.Dokumentasi IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
1.Dokumentasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ/LAKIP)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
1.Dokumentasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ/LAKIP)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
1. Dokumentasi Rapat Akuntabilitas Kinerja Peningkatan SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
1. Dokumentasi Perjanjian Kinerja 2. Dokumentasi SK Bendahara 3. Dokumentasi SPRINT Diklat 4. Dokumentasi Kebijakan Kompensasi 5. Dokumentasi Flowchart Mekanisme Pelayanan PTSP 6. Dokumentasi Kata Bijak Kajari 7. Dokumentasi Visi dan Misi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
1. Dokumentasi Rencana Kerja 2. Dokumentasi Rapat Pemantauan Pencapaian Kinerja 3. Dokumentasi Sosial Media dan Website 4. Dokumentasi Penandatanganan Fakta Integritas PPNPN 5. Dokumentasi Pemberian Materi Standar Pelayanan Publik 6. Dokumentasi Video wawancara Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. Dokumentasi SK Unit Pengendali Gratifikasi 2. Dokumentasi Ruang Unit Pengendali Gratifikasi 3. dokumentasi Laporan Bulanan Unit Pengendali Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
1. Dokumentasi Website 2. Dokumentasi Jurnal Pengawasan Melekat
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
1. Dokumentasi Peta Jabatan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
1. Dokumentasi SPRINT PPH dan PPM 2. Dokumentasi Website 3. Dokumentasi Video Wawancara Mekanisme dan Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
1. Dokumentasi Wawancara UPG
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
1. Dokumentasi Rapat Pembahasan Penanganan Laporan Pengaduan 2. Dokumentasi Buku Agenda PPH dan PPM
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
1. Dokumentasi SPRINT PPH dan PPM 2. Dokumentasi Video Wawancara Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi 3. Dokumentasi Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi Publik
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
1. Dokumentasi Website 2. Dokumentasi SOP Pelayanan Informasi Publik Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1. Dokumentasi Ruang Unit Pengedali Gratifikasi
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Dokumentasi SK Unit Pengendali Gratifikasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1. Dokumentasi Website
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
1. Dokumentasi Video Wawancara Unit Pengendali Gratifikasi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. Dokumentasi Tahapan Pelaksanaan Pertimbangan Hukum Yang Berbenturan Dengan Kepentingan Pada Bidang Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
1. Dokumentasi Fakta Integritas
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
1. Dokumentasi Fakta Integritas
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
1. Dokumentasi RapatPenanganan Benturan Kepentingan Perdata dan Tata Usaha Negara
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
1. Dokumentasi Laporan Pengiriman LHKPN sebanyak 42 orang dan LHKASN sebanyak 30 orang Tahun 2020
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. Dokumentasi Rencana Kerja 2. dokumentasi Kegiatan Tangkapan Kegiatan Melakukan Input Aplikasi SIPP.menpan.go.id 3. Dokumentasi Petugas Pengelola Aplikasi SIPP.menpan.go.id 4. Dokumentasi Kebijakan Kompensasi 5. Dokumentasi Kata Bijak 6. Dokumentasi Kebijakan Pelayanan 7.Dokumentasi Maklumat Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
1. Dokumentasi Tangkapan Layar Sosmed Pelayanan Publik 2. Dokumentasi SOP Pelayanan Penyelesaian Laporan Aduan Masyarakat 3. Dokumentasi SOP Pelayanan Informasi Publik 4. Dokumentasi SOP Laporan Pengaduan Masyarakat 5. Dokumentasi SOP Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum 6. Dokumentasi SOP Pelayanan Hukum Bidang Datun 7. Dokumentasi SOP Pelayanan Bidang Pidum (Tilang) 8. Dokumentasi SOP Pelayanan Bidang Pidsus 9. Dokumentasi Pelayanan Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan 10. Dokumentasi SOP Pelayanan Surat Masuk PTSP Pada Hari Kerja 11. Dokumentasi SOP Pelayanan Surat Masuk PTSP Diluar Hari Kerja 12. Dokumentasi Flowchart Bidang Mekanisme PTSP 13. Dokumentasi Flowchart Bidang Pidsus 14. Dokumentasi Flowchard Pidum (Tilang) 15. Dokumentasi Flowchard Bidang Datun 16. Dokumentasi Flowchard Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan 17. Dokumentasi Flowchard PTSP 18. Dokumentasi Maklumat Pelayanan 19. Dokumentasi Pelayanan Informasi (PIP) 20. Dokumentasi Pelayanan Konsultasi PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1. Dokumentasi Nota Dinas Ptotokol Kesehatan 2.Dokumentasi SK SIPPN 3. Dokumentasi SK Agen Perubahan 4. Dokumentasi SK Reward 5. Dokumentasi Ruang Laktasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
1. Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP Pelayanan Publik
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1. Dokumentasi Rapat pari Bank BJB 2. Dokumentasi SK Duta Pelayanan Zona Integritas
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
1. Dokumentasi Tangkapan Layar Sosmed Pelayanan Publik
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
1. Dokumentasi SK Reward
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
1. 1. Dokumentasi Ruang Laktasi 2. Dokumentasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 3. Dokumentasi Protokol Kesehatan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
1. Dokumentasi Pelayanan Konsultasi Publik 2. Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP Pelayanan Publik 3. Dokumentasi Pengisian Buku E-Tamu 4. Dokumentasi Protokol Kesehatan 5. Dokumentasi Ruang Konsultasi Penyidik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
1. Dokumentasi Rekapitulasi Pelayanan Publik 2. Dokumentasi Laporan Hasil Survey Pelayanan Publik 3. Dokumentasi Laporan Hasil Survey Pegawai 4. Dokumentasi tangkapan layar atau Sampel survey Pelayanan 5. Dokumentasi Tangkapan Layar atau Sample Hasil Survey Pegawai
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
1. Dokumentasi Rekapitulasi Pelayanan Publik 2. Dokumentasi Laporan Hasil Survey Pelayanan Publik 3. Dokumentasi Laporan Hasil Survey Pegawai 4. Dokumentasi tangkapan layar atau Sampel survey Pelayanan 5. Dokumentasi Tangkapan Layar atau Sample Hasil Survey Pegawai
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
1. Dokumentasi SK Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan