Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI JAWA TENGAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
--Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-033/M.3/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas Perubahan Nomor KEP-006/M.3/01/2021 tanggal 7 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Anggota Tim dipilih melalui mekanisme rapat pimpinan. Bukti dukung berupa notulen rapat tanggal 05 Januari 2021, daftar hadir rapat,
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM berupa - Buku Saku Pembangunan ZI - Video Tron - Display Monitor - Banner dan Spanduk - Media sosial - website : kt-jateng.kejaksaan.go.id - youtube : Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluruh kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana antara lain pengguna aplikasi e-office persuratan (SIPEDE), e-office kepegawaian (E-DOSIR, SIMPEG), e-PTSP, e-intelijen (e-monitoring Pandawa Lima dan e-monitoring Ki Semar), e-Perpus, e-Arsip
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI dengan bukti dukung berupa: undangan rapat, notulen rapat, daftar hadir, dan foto dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-tindak lanjut hasil rapat MONEV berupa Optimalisasi SOP bidang Pembinaan, Datun, Pidum, Pidsus, Intel, dan Pengawasan;
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM, berupa dokumentasi kegiatan (e-presensi, memimpin rapat, memimpin apel, melaksanakan swab test Covid19, melaksanakan vaksin Covid19)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Diitetapkan 3 (tiga) pegawai sebagai Agen Perubahan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : KEP-009/M.3/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai sebagai Agen Perubahan di Lingkungan Kejati Jateng
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi dengan bukti dukung berupa dokumentasi kegiatan pelaksanaan apel, kegiatan senam, sepeda sehat, didukung dengan suasana lingkungan kerja yang nyaman dengan penerapan protokol kesehatan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Anggota organisasi terlibat secara langsung dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dengan mengikuti Apel Pencanganan dan Penandatanganan Komitmen Bersama ZI menuju WBBM, disertai data dukung berupa absensi dan Foto Dokumentasi
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Telah disusun alur atau SOP yang dijadikan pendukung proses bisnis instansi berupa SOP penerimaan tamu PTSP, SOP penerimaan surat PTSP, SOP laporan pengaduan dan SOP lainnya dimasing-masing bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-SOP yang dijadikan pendukung proses bisnis instansi berupa SOP penerimaan tamu PTSP, SOP penerimaan surat PTSP, SOP laporan pengaduan dan SOP lainnya dimasing-masing bidang telah diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-SOP dari masing-masing bidang telah dilakukan evaluasi terutama terkait penyempurnaan SOP di beberapa bidang
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Sudah dibangun aplikasi berbasis TI yang mengukur kinerja pada masing-masing bidang
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Sistem manajemen SDM pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah berbasis sistem informasi berupa SIMKARI (e-dosir, e-kepangkatan), SILUMPIA (Simpeg).
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Sistem pelayanan publik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah berbasis sistem informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), e-persuratan, e-antrian, e-buku tamu, e-survey
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik telah dilakukan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan dengan dibentuknya SIPPN berdasarkan Surat Keputusan Kajati Jateng
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan sudah disusun sesuai analisis jumlah pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai sesuai SK Kejaksaan Agung RI
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan dalam pengembangan karir pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
sudah dilakukan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
sebagian besar penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai telah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hasil pengelolaan kinerja pegawa
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi telah ditetapkan untuk masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan Surat pemanggilan calon peserta Diklat oleh Badan Diklat Kejaksaan RI
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai oleh Badan Diklat Kejaksaan RI
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan jenjang struktural
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
-Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik dalam bentuk SKP dan Perjanjian Kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan dalam bentuk absensi kehadiran pegawai secara elektronik
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala terhadap data dosir semua pegawai yang di upload ke dalam e-dosir SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan antara lain dalam bentuk dokumen Renstra Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dan Dokumen Renja Tahun 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-pimpinan memantau pencapaian kinerja dan menindak lanjuti hasil pemnatauan dalam bentuk Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Dokumen perencanaan dalam bentuyk Renstra Kejati Jateng 2020-2024 dan Renja Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen perencanaan menggambarkan target yg akan dicapai dan orientasi hasilnya dilaporkan dalm bentuk Laporan Kinerja Triwulan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Pimpinan telah menyusun IKU Tahun 2020-2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-indikator kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-laporan kinerja disusun tepat waktu dan telah dilaporkan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Pelaporan kinerja mengiformasikan seluruh kegiatan kinerja dari masing-masing Unit Kerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- upaya kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melibatkan yang ada di masing-masing Bidang
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Akuntabiltas kinerja masaih dilaksanakan dalam bentuk Tim
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
-Public campaign tentang pengendalian gratifikasi sudah dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi secara internal
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah No.: KEP-043/M.3/04/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-Telah dibentuk tim pelaksana penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tahun 2021 Nomor: PRIN-632/M.3/Hpu.2/06/2020
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dengan membuat dokumen peta risiko atas pelaksanaan kegiatan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi dengan adanya dokumen kegiatan untuk meminimalisir risiko yangtelah diidentifikasi dan adanya kegiatan evaluasi risikountuk menghasilkan indikator risiko.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
-SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada para pejabat struktural
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan sesuai dengan SOP kegiatan yang telah ditetapkan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   11
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   8
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk laporan penyelesaian pengaduan yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan secara berjenjang
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan adanya laporan kinerja triwulan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Whistle Blowing System sudah di internalisasi dengan adanya pemasangan bener Whistle Blowing System; adanya penyampaian surat yang ditujukan kepada seluruh satker ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ; adanya SOP Whistle Blowing System.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Whistle Blowing System telah diterapkan pada tahap sosialisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
- Whistle Blowing System telah dibuat Monitoring dan evaluasi namun belum dapat dilaksanakan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Whistle Blowing System telah diterapkan sehubungan dengan tidak adanya laporan maka kegiatan pelaksanaan WBS difokuskan pada kegiatan sosialisasi.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Penanganan Benturan Kepentingan telah dimplementasikan ke seluruh bidang dan Satker Kejari
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan namun belum secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-terdapat kebijakan standar pelayanan seuai uu keterbukaan informasi publik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-standar pelayanan telah dimaklumatkan dalam bentuk pembuatan banner yang berisi alur proses pengajuan pelayanan informasi publik
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan yang sudah tertera dalam banner yang telah dibuat
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- telah dilakukan review setiap akhir tahun atau awal tahun dalam bentuk rapat evaluasi untuk diperbaiki
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- telah dilakukan sosialisasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dimana petugas-petugas sebagaimana dijadwalkan pada seluruh pegawai wanita di Kejati Jateng.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- telah dibentuk media informasi pada masyarakat dalam bentuk media sosial (website, Instagram, Facebook, Twitter, Videotron)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- dalam kegiatan pemberian pelayanan khususnya dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) apabila tidak sesuai SOP akan mendapat teguaran dari pimpinan sebaliknya uang berrestasi diberi penghargaan sebagai duta informasi terbaik
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- telah membuat layanan pengaduan inormasi publik , layanan hukum, di Pelindo Semarang , Bandara Ahmad Yani .Semarang dan di Kantor Pos Semarang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan untuk menilai kepuasan terhadap pelayanan masyarakat yang membutuhkan informasi dalam bentuk kotak survey kepuasan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil survey kepuasan masyarakat sudah dapat diakses melalui papan pengumuman dan media sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- apabila ditemukan indikator ketidakpuasan lebih besar dari indikator kepuasan akan dilakukan evaluasi atau review untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan