Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA SEMARANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : SK Tim Kerja No. KEP- 05/M.3.10/Cs/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021, Surat Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat Kerja, Notula Rapat Kerja, Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Daftar Hadir Rapat Kerja, Notula Rapat Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Dok. Rencana Kerja ZI Tahun 2021 dan Rencana Aksi Pemb. ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Rencana Kerja ZI Tahun 2021 dan rencana Tahun 2021, dokumentasi Sosialisasi Pembangunan ZI Internal dan melalui medsos
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Dokumentasi Sosialisasi Pembangunan ZI Internal, TV Informasi dan melalui medsos
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Undangan, Daftar Hadir, Dok. Notulen Rapat Kerja, Daftar Hadir Rapat Kerja, Dok. Laporan Kegiatan Pembangunan ZI, Laporan PElaksanaan Kegiatan ZI
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Undangan, Daftar Hadir, Dok. Notulen Rapat Kerja, Daftar Hadir Rapat Kerja, Dok. Laporan Kegiatan Pembangunan ZI, Laporan PElaksanaan Kegiatan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Undangan, Daftar Hadir, Dok. Notulen Rapat Kerja, Daftar Hadir Rapat Kerja, Dok. Laporan Kegiatan Pembangunan ZI, Laporan PElaksanaan Kegiatan ZI
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Notulen Rapat dan Dokumentasi Kegiatan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : SK Kajari No. KEP-05.A/M.3.10/Cp.2/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Tim Pembentukan Agen Perubahan, SK Kajari No. : KEP-07/M.3.10/Cp.2/02/2021 tanggal 05 Penruari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan, Dokumen Rencana Kerja Agen Perubahan, Monev, Dokumentasi
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Dok. Pelatihan Service Excelent, Lap. Sosialisasi Pelayanan Prima, dokumentasi Situasi Kantor, DOkumentasi Budaya Kerja (Keg. Ibadah)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : Dok. Daftar Hadir Rapat Kerja Paripurna Pembangunan ZI (seluruh Pegawai), Dokumentasi Rapat Kerja Paripurna Pembangunan ZI (seluruh Pegawai), Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan ZI (seluruh pegawai)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah disusun alur atau SOP yang dijadikan pendukung proses bisnis instansi berupa SOP penerimaan tamu PTSP, SOP penerimaan surat PTSP, SOP laporan pengaduan dan SOP lainnya dimasing-masing bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP yang dijadikan pendukung proses bisnis instansi berupa SOP penerimaan tamu PTSP, SOP penerimaan surat PTSP, SOP laporan pengaduan dan SOP lainnya dimasing-masing bidang telah diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Dokumen Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Tangkapan Layar E Office
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Tangkapan Layar SIMPEG, E DOSIR, DRP yang sudah terupdate
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Sistem pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah berbasis sistem informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), e-persuratan, e-buku tamu, e-survey
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Undangan, Ddaftar Hadir dan Notulen (Monitoring E Office, Pelayanan Pengembalian BB)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah diterbitkan Surat Perintah Kajari Kota Semarang No. : Prin-2609/M.3.10/Kph.2/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Publik, SK Kajari Kota Semarang No. : KEP-31/M.3.10/Dti/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Standar Pelayanan KIP di Lingk. KN Kota Semarang, tangkapan layar Wibsite KN Kota Semarang ttg KIP.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan evaluasi dan monitoring selanjutnya telah diterbitkan SK Kajari Kota Semarang No. : KEP-31/M.3.10/Dti/05/2021 tanggal 10 Mei tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kejari Kota Semarang
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Data yang sudah ada : DUK Maret 2021, Lap. Bezetting Pegawai April 2021, Peta Jabatan, Usulan Kebutuhan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Data yang sudah ada : SP Rotasi Pegawai, Usulan Keb. Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi internal untuk pengembangan karir pegawai (lampiran SK No. : Prin-1327/M.3.10/Cp.4/04/2021 Tgl. 15 April 2021 perihal Surat Perintah Mutasi), usul mutasi dan Promosi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah dilakukan mutasi internal untuk pengembangan karir pegawai (lampiran SK No. : Prin-1327/M.3.10/Cp.4/04/2021 Tgl. 15 April 2021 perihal Surat Perintah Mutasi), usul mutasi dan Promosi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Usul Diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Laporan Hasil Analisa
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Dokumen usulan Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Laporan Kegiatan FGD
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan Hasil Analisa
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan jenjang struktural (IKU 2021, Perhitungan Kinerja April 2021, PK 2021, POK 2021, Renja, SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya (PK 2021, SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik dalam bentuk SKP dan Perjanjian Kinerja (Perhitungan Kinerja April 2021, PK 2021, SKP))
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Telah dilakukan penilaian kinerja individu yang menjadi dasar pemberian reward kepada pegawai teladan (Perhitungan Kinerja April 2021, PK 2021, SKP, Penetapan Pegawai Teladan)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan dalam bentuk absensi kehadiran pegawai secara elektronik (lamp. Dokumentasi Prokes, Daftar Hadir Kegiatan Online, Laporan Covid, Laporan Disiplin, Hotline Pengaduan)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Telah melakukan pemutakhiran secara berkala pada SIMPEG Simkari dan E-Dosir (Lapbul April 2021, tangkapan layar SIMKARI & E DOSIR, DRP yh sdh update)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan antara lain dalam bentuk dokumen Renstra Kejaksaan Negeri Kota Semarang Tahun 2020-2024 dan Dokumen Renja Tahun 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian kinerja dan menindak lanjuti hasil pemantauan dalam bentuk Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan (Tangkapan layar E Monev)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen perencanaan dalam bentuk Renstra Kejari Kota Semarang Jateng 2020-2024 Renja Tahun 2021, IKU 2021, PK 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan dalam bentuk Renstra Kejari Kota Semarang Jateng 2020-2024 Renja Tahun 2021, IKU 2021, PK 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Data yang sudah ada IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Renstra KN Kota Semarang dan IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja disusun tepat waktu dan telah dilaporkan secara rutin (Lakip 2020 dan Lap. Realisasi PK)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja mengiformasikan seluruh kegiatan kinerja dari masing-masing Unit Kerja (Lakip 2020 dan Lap. Realisasi PK)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dok. Pelatihan Penyusunan Laporan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dok. Pelatihan Penyusunan Laporan
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign tentang pengendalian gratifikasi sudah dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi secara internal dan eksternal melalui banner, website dan media sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
SK No. : KEP-29/M.3.10/Hkt.2/05/2021 tanggal 07 Mei 2021 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli, Dokumentasi ruangan UPG dan Laporan Pelaksanaan KEgiatan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibentuk Tim Saber Pungli berdasarkan SK Kajari No. : 29/M.3.10/Hkt.2/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, Dokumentasi ruangan dan Laporan Pelaksanaan KEgiatan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dengan membuat dokumen peta risiko atas pelaksanaan kegiatan (Petas Resiko dan Monitoring Resiko)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi dengan adanya dokumen kegiatan untuk meminimalisir risiko yangtelah diidentifikasi dan adanya kegiatan evaluasi risiko untuk menghasilkan indikator risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada para pegawai KN Kota Semarang
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah diterbitkan SK Kajari No. : 30/M.3.10/Hkt.2/05/2021 tanggal 07 Mei 2021 tentang Pembentukan Unit Penerimaan Pelaporan / Pelayanan Pengaduan, telah dibuat SOP Unit Layanan Laporan Pengaduan dan SOP Reward and Punishment
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk laporan penyelesaian pengaduan yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan secara berjenjang (Undangan dan Laporan Monev)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan adanya laporan kinerja triwulan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah diinternalisasi dengan adanya pemasangan banner Whistle Blowing System; adanya SOP Whistle Blowing System.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System telah diterapkan pada tahap sosialisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan Monev (data : ndangan dan Laporan Monev)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Sudah (Undangan dan Laporan Monev)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Kejaksaan R.I
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Telah dilakukan (Notulen evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah dilakukan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah dibuat SOP masing-masing pelayanan (Data SOP Pelayanan)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dibuat Maklumat Pelayanan (Dokumentasi Maklumat Pelayanan)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
dilakukan Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan pelatihan bagi pegawai dan petugas pelayanan mengenai Service Excellent dengan pemateri dari Bank Jateng Semarang
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Telah dibentuk media informasi pada masyarakat dalam bentuk media sosial (website, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi Pengantaran Tilang Tanpa Antri (TALANG TANTRI), Sistem Penitipan Barang Bukti Secara Elektronik (SIP BABE) dan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan untuk menilai kepuasan terhadap pelayanan masyarakat yang membutuhkan informasi dalam bentuk kotak survey kepuasan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
-
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan