Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PEMALANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Sudah dibentuk KEP Tim kerja dengan Nomor KEP-10/M.3.22/Cpl/02/2021 tanggal 23 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim yang mewakili seluruh Unit Kerja dimasing-masing area perubahan dan Tim tersebut dibentuk berdasarkan KEP Tim kerja dengan Nomor KEP-10/M.3.22/Cpl/02/2021 tanggal 23 Februari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
telah dibentuk dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sebagai rencana aksi agen perubahan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target telah terpenuhi sesuai dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme yaitu pencanangan ZI WBK dan WBBM yang turut mengundang Forkopimda dan PWI Pemalang yang kemudian acara tersebut kita bagikan di media sosial, baik Instagram, Facebook, dan masuk dalam berita Online Pemalang
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana berdasarkan 6 area perubahan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
monitoring dan evaluasi dilakukan di setiap minggu di Bulan Maret 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
segala masukan dan rencana-rencana dilakukan dan hasilnya disampaikan pada rapat monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
ya, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang berperan sebagai role model dengan mencontohkan disiplin dalam jam kerja
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah ditetapkannya Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangunnya budaya kerja, contohnya Apel pagi setiap senin dan Apel Sore di HAri Jumat dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota terlibat sesuai dengan tupoksi masing-masing area perubahannya
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Pemalang dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang dan telah diterapkan di masing-masing bidang pada Kejari Pemalang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
seluruh SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Pemalang dengan mengacu pada ketentuan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 , diantaranya : 1. SOP Bidang Intelijen a) SOP Pelayanan Penyuluhan dan Penerangan Hukum b) SOP Pengelolaan dan Penggunaan Media Center c) SOP Penerimaan Pengaduan Masyarakat Online d) SOP Penerimaan Pengaduan Masyarakat Offline e) SOP Pelayanan Penerimaan Tamu Oleh Security 2. SOP Bidang Tindak Pidana Umum a) SOP Rumah Singgah Saksi Perkara Tindak Pidana Umum b) SOP Pelayanan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) c) SOP Pelayanan Tilang 3. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus a) SOP Pemaparan Jadwal Pemeriksaan Saksi Elektronik b) SOP Pelayanan Surat Ijin Kunjungan Tahanan Online c) SOP Pemantauan Koordinator Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Penyelidian/Penyidikan 4. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha a) SOP JPN Menyapa “On The Spot” b) SOP JPN Menyapa Melalui Media Sosial 5. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan a) SOP Pelayanan Antar Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus b) SOP Pengembalian Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 6) SOP Bidang Pembinaan a) SOP Penerimaan Tamu b) SOP Kearsipan Perkantoran c) SOP Penerimaan Surat Masuk Melalui PTSP di Luar Hari Kerja d) SOP Penerimaan Surat Masuk Melalui PTSP Pada Hari Kerja
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Pemalang memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi yang disebut dengan CMS SPPT-IT dan EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksan Negeri Pemalang telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Untuk beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Teknologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Pemalang menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunkan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah : 1. Penerimaan Laporan Pengaduan secara online melalui Website Laporan pengaduan dapat dilakukan secara online dengan mengirim via email ke alamat email Kejaksaan Negeri Pemalang 2. Pelayanan Hukum Datun melalui Media Sosial Masyarakat cukup mengakses Whatsapp / Website Petugas Kejaksaan dengan format menuliskan pemasalahan hukum yang ingin disampaikan kepada JPN Kejari Pemalang, disertai foto identitasnya. 3. Layanan antar Tilang Masyarakat cukup mengakses Whatsapp / Website petugas kejaksaan dengan format menuliskan nomor tilang, nama, dan alamat. Nantinya petugas kejaksaan akan mengantarkan barang bukti tilang ke alamat tertera.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Pemalang telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Pemalang untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Pemalang. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Pemalang juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejari_pemalang) 2. Facebook (Kejaksaan Negeri Pemalang) 3. Youtube (Kejari Pemalang) 4. Twitter (@KejariPemalang)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Pemalang selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik setiap minggu.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. (Data dukung: SK Pegawai baru, Peta jabatan, Surat Usulan Pengisian Jabatan, Bezetting).
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan Pegawai baru (CPNS) telah sesuai dengan kebutuhan pegawai dan sesuai dengan jabatan dalam SK
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, pengawal tahanan jumlahnya 4, maka di sprin jg ke bidang yang masih membutuhkan seperti perlengkapan di bidang pembinaan. (Data dukung : Sprint Melaksanakan Tugas Kajari)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
pegawai yang mutasi jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan. (Data dukung : Sprint Melaksanakan Tugas Kajari)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
dilakukannnya monitoring evaluasi terhadap kinerja pegawai yang mutasi jabatan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi melalui Surat Perintah untuk mengikuti Diklat maupun Seminar. (Data dukung : SPRINT KAJARI untuk mengikuti Diklat)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. (Data dukung: Surat Perintah kepada Pegawai untuk mengikuti Diklat, Dokumentasi ekspose perkara)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
ya, para CPNS mengikuti diklat TAK dan Latsar
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
pegawai mengikuti pelatihan dan mentoring melalui pimpinan langsung dalam bidang penempatannya
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi tiap minggunya untuk evaluasi kendala dalam penempatan jabatan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
ya dilakukan pengisian SKP di setiap tahunnya
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward (pegawai dan tenaga honor teladan setiap bulan). (Data dukung ; Sertifikat pengharagaan kepada pegawai yang berprestasi, Kenaikan Pengkat, Kenaikan Gaji Berkala)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. (Data dukung : buku penilaian prilaku pegawai(buku waskat) Absensi Kerja Pegawai, Kartu Teguran, LHKPN & LHKASN)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai. (Data dukung : Tangkap Layar aplikasi sistem informasi kepegawaian pada SIMKARI, DUK)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) (Data dukung : File Renstra, Renja, dan Perjanjian kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (Data dukung : File Renstra, Renja, dan Perjanjian kinerja)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
terdapat indikator IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu (Data dukung : Laporan kinerja)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja (Data dukung : Bukti laporan kinerja tahunan (Lakip))
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan Apel dan Rapat Monev setiap Bulannya
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten (Data dukung : Waskat, Rapat staf masing-masing Kasi)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
sosialisasi melalui media sosial dan banner dan standing banner yang terpasang di area kantor kejaksaan negeri pemalang, maupun di area pemalang
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang berupa adanya layanan pengaduan melalui nomor telepon pengaduan (Hotline), dan CCTV yang terpasang di seluruh area Kantor. (Data dukung : Surat perintah unit pengendali gratifikasi, dan dokumentasi CCTV)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. (Data dukung : surat perintah unit penyelesaian pengaduan, laporan bulanan)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. (Data dukung : Adanya Loker untuk penitipan barang bagi tamu yang berkunjung kekantor)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya analisa dan telaahan ; (Data dukung : penyediaan call center untuk pengaduan masyarakat dan buku register).
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   6
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   5
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan dengan membuat Laporan Bulanan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dengan adanya penyampaian hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada pihak yang telah melakukan pengaduan;
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
telah diterapkannya Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
dilakukan evauasi penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti unit kerja dengan adanya pelaksanaan tugas.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Unit kerja telah mengidentifikasi / memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama (Data dukung : dokumen identifikasi benturan kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
telah disosialisasikannya benturan kepentingan dengan Nota Dinas
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja. (Data dukung : Dokumentasi ekspose penanganan-penanganan perkara)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara tidak berkala oleh unit kerja.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. (Data dukung : Laporan tindak lanjut monev penanganan benturan kepentingan).
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
telah diumumkan di media sosial tentang pelayanan yang dilakukan kejaksaan negeri pemalang, Adanya Maklumat Pelayanan di PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
telah dibuat SOP Pelayanan per Bidang sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, dilakukan reviu dan perbaikan SOP dan standar pelayanan di tiap akhir bulannya
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
dilakukan sosialisasi penerapan budaya prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
segala informasi tentang kejaksaan negeri pemalang bisa diakses dengan mudah melalui sosial media (Instagram, Facebook, Website) dan jg melalui hotline
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
adanya pemberian reward kepada pegawai teladan berupa Sertifikat dan Foto Pegawai Teladan Per bulan di PTSP
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu. (Data dukung: Dokumentasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)).
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
ya, telah dilakukan inovasi pelayanan disetiap bidang untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat (Sijas Tipikor, Detol, Layang Batik, Sitas, E-Tilang, E-Office, Criminal Management Case (CMS), Klinik Hukum)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
ya dilakukan survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh kejaksaan negeri pemalang
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
survey bisa diakses melalui website, atau link survey dari reformasi birokrasi, maupun survey langsung di meja PTSP
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Sudah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat. (Data dukung: Tangkapan layar hasil survey dan tindak lanjut berupa dokumentasi perubahan)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan