Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PURBALINGGA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
"1.SK TIM Kerja ZI WBK & WBBM No:KEP-03/M.3.23/01/2021 Tanggal 07 Januari 2021 2.SK TIM Kerja ZI WBK & WBBM No:KEP-07/M.3.23/02/2021 Tanggal 24 Februari 2021 3.PERMENPAN dan RB No 10 Tahun 2019 4.PERMENPAN dan RB No 52 Tahun 2014 5.Dokumentasi Pembentukan TIM Kerja ZI "
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
"1. Undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI 2. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI 3. Notulensi Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI 4. Dokumen Pelaksanaan Pembentukan Personil Tim Kerja ZI 5. Rekomendasi Pembentukan Tim Kerja ZI 6. Surat Pernyataan Bahwa Ketua dan Koordinator Tim Kerja ZI tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 7. Daftar Riwayat Pekerjaan 8. Kriteria dalam prosedur pemilihan Tim Kerja ZI"
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
"1.Undangan tanggal 25 Januari 2021 2.Daftar Hadir 3.Notulen Rapat / Laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ZI 4.Dokumen Rencana Kerja Pembangunan WBK-WBBM 5.Lampiran Rencana Kerja"
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
"1.Dokumen rencana aksi yang berisi paket prioritas 2.Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan target prioritas ZI 3.keputusan tentang rencana pembangunan ZI dan target prioritas 4.Lampiran Rencana Kerja "
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
"1.Capture Website 2.Capture Media Sosial 3.Capture Media Elektronik 4.Capture Pembangunan ZI 5.Dokumen Laporan"
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
"1.Monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI 2.Undangan rapat bulanan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 3.Notulen rapat evaluasi pembangunan ZI 4.Daftar Hadir 5.Dokumentasi"
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
"1.Monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI 2.Undangan rapat bulanan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 3.Notulen rapat evaluasi pembangunan ZI 4.Daftar Hadir 5.Dokumentasi"
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
"1.Monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI 2.Undangan rapat bulanan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 3.Notulen rapat evaluasi pembangunan ZI 4.Daftar Hadir 5.Dokumentasi"
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
"1.Dokumentasi Kajari selaku Role Model Pembangunan ZI 2.Dokumen Kajari Sebagai Role Model 3. Dokumen Absensi Kajari"
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
"1.Undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI Tanggal 5 Januari 2.SK Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Purbalingga Tahun 2021 No:Kep-04/M.3.23/01/2021 Tanggal 07 Januari 2021 3.Dokumen Pelaksanaan penetapan agen perubahan 4.Riwayat hidup dan rekam jejak agen perubahan 5. Dokumentasi Agen Perubahan 6.Rencana Kerja Agen Perubahan 7.Monev Agen Perubahan"
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
"1.Penandatanganan komitmen bersama 2.Penandatanganan Fakta Integritas 3.Pemasangan TRI KRAMA ADHYAKSA di Setiap Ruangan 4.Pemasangan Kode Etik Perilaku Jaksa 5.Print out absensi harian 6.Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore"
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
"1.Penandatanganan komitmen bersama 2.Penandatanganan Fakta Integritas 3.Print out absensi harian 4.Daftar Hadir Para pegawai mengikuti rapat WBK/WBBM 5.Dokumentasi 6 Koordinator Area Perubahan dengan Para Anggotanya 6.Dokumentasi pada saat tanda tangan wbk/wbbm 7.Dokumentasi Rapat Tim Kerja ZI 8.Studi Banding Ke Kejaksaan Negeri yang telah mendapatkan predikat WBK"
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
"1. Dokumen SOP di Kejaksaan Negeri Purbalingga 2. SK Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga 0.2 Kep-16/M.2.32/CUM/03/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Bidang Pembinaan, Intelijen, Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang RAmpasan, Serta Pengawasan Dilingkungan Kejaksaan Negeri Purbalingga"
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
"1. Capture Pemasangan / Informasi tentang Alur SOP di Kejaksaan Negeri Purbalingga 2. Dokumen SOP di Kejaksaan Negeri Purbalingga 3. Nota Dinas Nomor: ND-02/M.3.23/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Hal Pembuatan SOP Masing-masing bidang pada Kejaksaan Negeri Purbalingga "
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
"1. Dokumen Laporan Hasil evaluasi SOP dan tindaklanjutnya 2. Rapat Evaluasi SOP 3. Daftar Hadir 4. Notulen Rapat"
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
"1. Capture Penggunaan CMS 2. Capture Penggunaan Sipede 3. Capture Admin Intel 4. Capture Pembaruan Website Terbaru 5. PTSP Online 6. Simkari 7. Edosir"
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
"1. Capture Penggunaan CMS 2. Capture Penggunaan Sipede 3. Capture Admin Intel 4. Capture Pembaruan Website Terbaru 5. PTSP Online 6. Simkari 7. Edosir"
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
"1. Capture Penggunaan CMS 2. Capture Penggunaan Sipede 3. Capture Admin Intel 4. Capture Pembaruan Website Terbaru 5. PTSP Online 6. Simkari 7. Edosir 8. Buku Tamu Online"
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
"1. Dokumen Laporan Hasil evaluasi SOP dan tindaklanjutnya 2. Rapat Evaluasi SOP 3. Daftar Hadir 4. Notulen Rapat"
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
"1. Dokumentasi, Spanduk, Banner, dan media Sosial Lainnya 2. Website Kejaksaan Negeri Purbalingga"
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
"1. Dokumen Laporan Hasil evaluasi SOP dan tindaklanjutnya 2. Rapat Evaluasi SOP 3. Daftar Hadir 4. Notulen Rapat"
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
"1. Nota Dinas ND-19/M.3.23/Cp.1/02/2021 perihal analisis kebutuhan pegawai 2. Surat Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-15/M.3.23/Cp.2/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021 hal Permohonan penambahan tenaga Jaksa dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Purbalingga 3. Analisis Beban Kerja "
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
"1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: PRIN-152/M.3.23/02/2021 Tanggal 3 Februari 2021 tentang penempatan pegawai negeri perbidang masing-masing 2. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -302/M.3.23/02/2021 Tanggal 22 Februari 2021 3. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -698/M.3.23/05/2021 Tanggal 03 Mei 2021 4. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -590/M.3.23/04/2021 Tanggal 01 April 2021 5. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -44/M.3.23/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021"
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
"1.Monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI 2.Undangan rapat bulanan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 3.Notulen rapat evaluasi pembangunan ZI 4.Daftar Hadir 5.Dokumentasi"
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
"1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: PRIN-152/M.3.23/02/2021 Tanggal 3 Februari 2021 tentang penempatan pegawai negeri perbidang masing-masing 2. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -302/M.3.23/02/2021 Tanggal 22 Februari 2021 3. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -698/M.3.23/05/2021 Tanggal 03 Mei 2021 4. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -590/M.3.23/04/2021 Tanggal 01 April 2021 5. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -44/M.3.23/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021"
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
"1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: PRIN-152/M.3.23/02/2021 Tanggal 3 Februari 2021 tentang penempatan pegawai negeri perbidang masing-masing 2. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -302/M.3.23/02/2021 Tanggal 22 Februari 2021 3. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -698/M.3.23/05/2021 Tanggal 03 Mei 2021 4. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -590/M.3.23/04/2021 Tanggal 01 April 2021 5. Surat perintah mutasi internal Nomor : PRIN -44/M.3.23/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021"
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
"1.Monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI 2.Undangan rapat bulanan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 3.Notulen rapat evaluasi pembangunan ZI 4.Daftar Hadir 5.Dokumentasi"
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
"1. Surat Permintaan In House Training Kepada Pimpinan cabang BNI 46 Purbalingga untuk training pelayanan prima bagi pegawai kejaksaan negeri purbalingga 2. Notulen inhouse training pelayanan prima bersama BNI 46 cabang Purbalingga 3. Daftar hadir Inhouse Training pelayanan prima bersama BNI 46 4. Surat perintah Kelapa kejaksaan negeri purbalingga no: Print-308/M.3.23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 5. Surat rekomendasi nomor B-536/M.3.23/CP:03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 6. Nota Dinas Nomor: ND-18/M.3.23/01/2021 tanggal 22 JAnuari 2021 perihal permintaan pegawai kejaksaan republik indonesia untuk ditugaskan pada komisi pemberantasan korupsi / KPK 7. Surat Kepada Kepala Biro kepegawaian kejaksaan agung republik INdonesia Nomor B-351/M.3.23/cp:/02/2021 tanggal 19 februari 2021 perihal usulan pegawai untuk mengikuti program digital learning manajemen keuangan negara dasar tahun 2021 8. Surat Kepada Kepala Biro kepegawaian kejaksaan agung republik INdonesia Nomor B-200/M.3.23/cp:/01/2021 tanggal 01 februari 2021 perihal usulan pegawai untuk mengikuti Seleksi penyesuaian / inpassing jabatan fungsional pranata APBN , keuangan APBN, dan Analis pengelolaan keuangan APBN 9. Surat Permintaan usulan pegawai untuk mengikuti seleksi penyesuaian / impasing jabatan fungsional, pranata APBN, Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Nomor : B-200/M.3.23/CP:/01/2021 Tannggal 27 Januari 2021 10. Surat Permintaan Usulan Pegawai untuk m engikuti program digital learning manajemen keuangan negara dasar tahun 2021 nomor : B-351/M.3.23/CP:/02/2021 Tanggal 19 Februari 2021 11. Surat perintah pegawai Kejaksaan Negeri Purbalingga untuk mengikuti diklat teknis administrasi kejaksaan/TAK Golongan III, Gelombang I, Kelas IX Tahun 2021 Nomor:PRIN-308M.3.23/02/2021 Tanggal Februari 2021 12.Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-528/M.3.23/0/2021 Tanggal 24 Maret 2021 13.Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-622/M.3.23/04/2021 Tanggal 13 April 2021 14. Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-654/M.3.23/04/2021 Tanggal 21 April 2021 15. Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-401/M.3.23/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 16. Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-308/M.3.23/02/2021 Tanggal 26 Februari 2021 "
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
"1.Monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI 2.Undangan rapat bulanan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 3.Notulen rapat evaluasi pembangunan ZI 4.Daftar Hadir 5.Dokumentasi"
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
1. Capture Fitur Kompetensi pada aplikasi SIMKARI
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
"1. Surat Permintaan In House Training Kepada Pimpinan cabang BNI 46 Purbalingga untuk training pelayanan prima bagi pegawai kejaksaan negeri purbalingga 2. Notulen inhouse training pelayanan prima bersama BNI 46 cabang Purbalingga 3. Daftar hadir Inhouse Training pelayanan prima bersama BNI 46 4. Surat perintah Kelapa kejaksaan negeri purbalingga no: Print-308/M.3.23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 5. Surat rekomendasi nomor B-536/M.3.23/CP:03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 6. Nota Dinas Nomor: ND-18/M.3.23/01/2021 tanggal 22 JAnuari 2021 perihal permintaan pegawai kejaksaan republik indonesia untuk ditugaskan pada komisi pemberantasan korupsi / KPK 7. Surat Kepada Kepala Biro kepegawaian kejaksaan agung republik INdonesia Nomor B-351/M.3.23/cp:/02/2021 tanggal 19 februari 2021 perihal usulan pegawai untuk mengikuti program digital learning manajemen keuangan negara dasar tahun 2021 8. Surat Kepada Kepala Biro kepegawaian kejaksaan agung republik INdonesia Nomor B-200/M.3.23/cp:/01/2021 tanggal 01 februari 2021 perihal usulan pegawai untuk mengikuti Seleksi penyesuaian / inpassing jabatan fungsional pranata APBN , keuangan APBN, dan Analis pengelolaan keuangan APBN 9. Surat Permintaan usulan pegawai untuk mengikuti seleksi penyesuaian / impasing jabatan fungsional, pranata APBN, Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Nomor : B-200/M.3.23/CP:/01/2021 Tannggal 27 Januari 2021 10. Surat Permintaan Usulan Pegawai untuk m engikuti program digital learning manajemen keuangan negara dasar tahun 2021 nomor : B-351/M.3.23/CP:/02/2021 Tanggal 19 Februari 2021 11. Surat perintah pegawai Kejaksaan Negeri Purbalingga untuk mengikuti diklat teknis administrasi kejaksaan/TAK Golongan III, Gelombang I, Kelas IX Tahun 2021 Nomor:PRIN-308M.3.23/02/2021 Tanggal Februari 2021 12.Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-528/M.3.23/0/2021 Tanggal 24 Maret 2021 13.Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-622/M.3.23/04/2021 Tanggal 13 April 2021 14. Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-654/M.3.23/04/2021 Tanggal 21 April 2021 15. Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-401/M.3.23/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 16. Surat Perintah Nuntuk mengikuti diklat No : Print-308/M.3.23/02/2021 Tanggal 26 Februari 2021 "
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
"1. Surat Perintah sebagai mentor dalam kegiatan HABITUASI dari Peserta Pelatihan dasar nomor PRINT 712/M.3.23/CP.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 2. Nota dinas perihal Penyusunan dan penilaian angka kredit jabatan jaksa 3. Nota Dinas terkait permohonan kekurangan kompetensi para pegawai pada kejaksaan negeri purbalingga untuk diajukan dalam pendidikan dan pelatihan Surat Permintaan In House Training Kepada Pimpinan cabang BNI 46 Purbalingga untuk training pelayanan prima bagi pegawai kejaksaan negeri purbalingga 4. Notulen inhouse training pelayanan prima bersama BNI 46 cabang Purbalingga 5. Daftar hadir Inhouse Training pelayanan prima bersama BNI 46 6. Surat perintah Kepala kejaksaan negeri purbalingga no: Print-308/M.3.23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 7. Surat rekomendasi nomor B-536/M.3.23/CP:03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 8. Nota Dinas Nomor: ND-18/M.3.23/01/2021 tanggal 22 JAnuari 2021 perihal permintaan pegawai kejaksaan republik indonesia untuk ditugaskan pada komisi pemberantasan korupsi / KPK 9. Surat Kepada Kepala Biro kepegawaian kejaksaan agung republik INdonesia Nomor B-351/M.3.23/cp:/02/2021 tanggal 19 februari 2021 perihal usulan pegawai untuk mengikuti program digital learning manajemen keuangan negara dasar tahun 2021 10. Surat Kepada Kepala Biro kepegawaian kejaksaan agung republik INdonesia Nomor B-200/M.3.23/cp:/01/2021 tanggal 01 februari 2021 perihal usulan pegawai untuk mengikuti Seleksi penyesuaian / inpassing jabatan fungsional pranata APBN , keuangan APBN, dan Analis pengelolaan keuangan APBN 11. Surat Permintaan usulan pegawai untuk mengikuti seleksi penyesuaian / impasing jabatan fungsional, pranata APBN, Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Nomor : B-200/M.3.23/CP:/01/2021 Tannggal 27 Januari 2021 12. Surat Permintaan Usulan Pegawai untuk m engikuti program digital learning manajemen keuangan negara dasar tahun 2021 nomor : B-351/M.3.23/CP:/02/2021 Tanggal 19 Februari 2021 13. Surat perintah pegawai Kejaksaan Negeri Purbalingga untuk mengikuti diklat teknis administrasi kejaksaan/TAK Golongan III, Gelombang I, Kelas IX Tahun 2021 Nomor:PRIN-308M.3.23/02/2021 Tanggal Februari 2021 14. Nota Dinas ND-21/M.3.23/Cp.1/03/2021 tanggal 31 Juli 2021 tentang Permohonan Kekurangan Kompetensi Para Pegawai Pada Kejaksaan Negeri Purbalingga untuk diajukan dalam Pendidikan dan Pelatihan 15. Nota Dinas ND-20/M.3.23/Cum/03/2021 Perihal Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Jaksa"
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
"1.Monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI 2.Undangan rapat bulanan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 3.Notulen rapat evaluasi pembangunan ZI 4.Daftar Hadir 5.Dokumentasi"
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen SKP dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen SKP dan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Dokumen SKP dan Perjanjian Kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penyerahan Piagam kepada Pegawai terbaik Kejaksaan Negeri Purbalingga
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
"1. Kode etik perilaku jaksa perja No.067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 2. Dokumen Sosialisasi 3. Dokumen penerapan disiplin 4. Dokumen penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 5. Pemotongan Raemonasi 6. Surat Keputusan KEP- 11/ M.3.23 / 02 / 2021 tentang PENUNJUKAN TIM PEMANTAUAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2021 "
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumen laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Rencana Kerja dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
"1. Perjanjian Kinerja Para Kasi dan Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga 2. Rencana Kerja dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI"
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
"1. Nota Dinas ND-31M.3.23/Cp.1/02/2021 perihal Pencapaian Progres telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam rangka zona integritas (ZI) menuju wbk/wbbm 2. Monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI 3. Undangan rapat bulanan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 4. Notulen rapat evaluasi pembangunan ZI 5. Daftar Hadir 6. Dokumentasi"
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Renstra,Renja, dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
"1. Dokumen Turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik 2. Dokumen turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi"
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
"1. Renstra,Renja, dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) 2. Dokumen IKU Kejari Purbalingga 3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024"
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen IKU Kejari Purbalingga yang spesifik (pelayanan publik dan anti korupsi ) terukur, dapat dicapai , realistisdan dengan waktu yang jealas
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
"1. Dokumen LAKIP 2. Laporan Keuangan 3. E-Monev"
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
"1. Dokumen LAKIP 2. Laporan Keuangan 3. E-Monev"
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
"1. Dokumen laporan kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP 2. Dokumen usulan pegawai untuk mengikuti bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP 3. Perjanjian Kinerja"
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
"1. Daftar anggota yang menangani pelaporan akuntabilitas kinerja yang telah mengikuti bimtek / sosialisasi 2. Sertifikat atau bukti mengikuti bimtek /sosialisasi "
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
"1. Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Purbalingga 2. Fakta Integritas seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Purbalingga yang menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk mendukung pelaksanaan akselerasi pembangunan ZI WBK/WBBM 3. Capture banner/spanduk/media public campaign lainnya 4. capture website Kejaksaan Negeri Purbalingga 5. SK Nomor NOMOR: KEP- 12 / M.3.23 / 03 / 2021 Tentang penunjukan Duta Anti Gratifikasi 6. Piagam Duta Anti Gratifikasi 7. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor R-37/A/SUJA/05/2021 Tentang Larangan Gratifikasi Hari Besar Keagamaan"
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
"1. SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KEP- 08 / M.3.23 / 02 / 2021 Tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Kejaksaan Negeri Purbalingga Tahun 2021 2. SK Nomor KEP- 12 / M.3.23 / 03 / 2021 Tanggal 19 Maret tentang penunjukan Duta Anti Gratifikasi Pada Kejaksaan Negeri Purbalingga 3. Piagam Penunjukan Duta Anti Gratifikasi 4. Nota Dinas Nomor ND -20 /M.3.23/05/2021 Tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Duta Anti Gratifikasi 5. Nota Dinas Nomor ND-21/M.3.23/05/2021 Tanggal 25 Februari tentang Himbauan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Purbalingga untuk tidak melakukan Tindakan yang mengarah pada perbuatan tercela dan menurunkan wibawa institusi 6. Pernyataan Komitmen Penerapan Program Pengendali Gratifikasi Seluruh Pegawai 7. capture Pengendalian Gratifikasi Online Website 8. Memorandum Nomor: B-02/M.3.23/Dip.4/04/2021 tentang himbauan kepada seluruh pegawai kejaksaan negeri purbalingga untuk tidak tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan tercela dan menurunkan wibawa institusi kejaksaan 9. Memorandum Nomor: B-03/M.3.23.Dip.4/04/2021 tentang himbauan Larangan menerima/meminta THR apapun oleh seluruh Pegawai kejaksaan negeri purbalingga 10. Memorandum Nomor: B-04/M.3.23/Dip.4/05/2021 tentang Larangan menerima/ meminta proyek BUMN maupun BUMD kepad Pemerintah Daerah 11. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor R-37/A/SUJA/05/2021 Tentang Larangan Gratifikasi Hari Besar Keagamaan"
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
"1.SK Jaksa Agung RI No : Kep-255/A/JA/12/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 2.SK Tim SPIP Kejari Purbalingga Nomor KEP-09/M.3.23/02/2021 3.Dokumen Laporan Sosialisasi SPIP 4.Dokumen Laporan pengawasan dan monitoring "
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
"1. Dokumen matrix identifikasi resiko 2. Dokumen analisis resiko"
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
"1.Dokumen Laporan Kegiatan Pegendalian Resiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya "
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
"1. Dokumen dan Captured Sosialisasi SPIP 2. Memorandum Nomor: B-02/M.3.23/Dip.4/04/2021 tentang himbauan kepada seluruh pegawai kejaksaan negeri purbalingga untuk tidak tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan tercela dan menurunkan wibawa institusi kejaksaan 3. Memorandum Nomor: B-03/M.3.23.Dip.4/04/2021 tentang himbauan Larangan menerima/meminta THR apapun oleh seluruh Pegawai kejaksaan negeri purbalingga 4. Memorandum Nomor: B-04/M.3.23/Dip.4/05/2021 tentang Larangan menerima/ meminta proyek BUMN maupun BUMD kepad Pemerintah Daerah"
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
"1. SK Petugas penanganan KEP- 10/ M.3.23 / 02 / 2021 PENUNJUKAN PEJABAT / PELAKSANA YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA 2. Capture Kotak Kusus Pengaduan 3. Capture Sepanduk / Banner 4. Capture Aplikasi E-Lapdu di Website Kejari Purbalingga"
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5 Pengaduan Ditindak lanjuti ("1. Capture Respone Pengaduan Masyarakat 2. Nota Dinas Penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindak lanjuti")
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2 Pengaduan Sedang Diproses ( 1 masih dalam proses Penyidikan di Pidsus,dan 1 sedang data Pull Bucket)
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3 Pengaduan Selesai Ditindaklanjuti ("1. Capture Respone Pengaduan Masyarakat 2. Nota Dinas Penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindak lanjuti")
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
"1. Laporan Monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan 2. Nota Dinas Penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti"
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
1. Dokumen Laporan penanganan pengaduan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
"1. KEP- 13/ M.3.23 / 02 / 2021 Tentang penetapan pejabat/pelaksana pengelola whistle blowing system kejari purbalingga 2. Capture Aplikasi Whistle Blowing System di website Kejari Purbalingga "
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
"1. KEP- 13/ M.3.23 / 02 / 2021 Tentang penetapan pejabat/pelaksana pengelola whistle blowing system kejari purbalingga 2. Capture Aplikasi Whistle Blowing System di website Kejari Purbalingga 3. Nota Dinas Nomor ND-15/M.3.23/04/2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Undangan GKM Whistle Blowing SYStem dan Benturan Kepentingan di Kejaksaan Negeri Purbalingga 4. Daftar Hadir GKM Whistle Blowing System dan Benturan kepentingan 5. Notulen GKM WHistle Blowing System dan Benturan Kepentingan 6. Desain Medsos terkait Whistle Blowing System 7. Memorandum Nomor: B-02/M.3.23/Dip.4/04/2021 tentang himbauan kepada seluruh pegawai kejaksaan negeri purbalingga untuk tidak tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan tercela dan menurunkan wibawa institusi kejaksaan 8. Memorandum Nomor: B-03/M.3.23.Dip.4/04/2021 tentang himbauan Larangan menerima/meminta THR apapun oleh seluruh Pegawai kejaksaan negeri purbalingga 9. Memorandum Nomor: B-04/M.3.23/Dip.4/05/2021 tentang Larangan menerima/ meminta proyek BUMN maupun BUMD kepad Pemerintah Daerah"
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1. Laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle blowing system
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
1. Laporan tindak lanjut hasil evalusasi atas penerapan whistle blowing system
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
"1. PERMEN PAN No 37 Tahun 2012 Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan 2. Dokumen Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama berupa pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Purbalingga"
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
"1. SK Kepala Kejaksaan NOMOR: KEP- 12 / M.3.23 / 02 / 2021 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Kejaksaan Negeri Purbalingga 2. Nota Dinas Nomor ND-15/M.3.23/04/2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Undangan GKM Whistle Blowing SYStem dan Benturan Kepentingan di Kejaksaan Negeri Purbalingga 3. Daftar Hadir GKM Whistle Blowing System dan Benturan kepentingan 4. Notulen GKM WHistle Blowing System dan Benturan Kepentingan"
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
"1. Daftar Pegawai dan Pasangan Kejaksaan Negeri Purbalingga 2. Dokumen Surat Pernyataan bebas dari benturan kepentingan "
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Dokumen Laporan hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumen Laporan hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. Buku Panduan Teknis Standar Etika Pelayanan Minimum Kejaksaan Negeri Purbalingga Tahun 2020
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
"1. Capture Maklumat Pelayanan Kejaksaan Negeri Purbalingga "
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1. Dokumen SOP Pelayanan Kejaksaan Negeri Purbalingga
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
1. Dokumen Review dan Perbaikan atas Standar Pelayanan Kejaksaan Negeri Purbalingga
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1. Dokumen Sosialisasi atau Pelatihan budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
1. Dokumen Capture Papan pengumuman , website, media sosial, media cetak, dan radio
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
1. Pemberian Penghargaan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
1. Dokumen Capture aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Purbalingga
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
"1. Dokumen Capture inovasi pada pelayanan kejaksaan negeri purbalingga 2. capture Randu Bangga 3. Om Datun 4. Lanting Braling 5. Posisiku (Pojok Aspirasi Konsultasi Hukum) 6. Sipanji"
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
1. survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kejaksaan negeri purbalingga
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
1. dokumen publikasi hasil survey kejaksaan negeri purbalingga melalui website dan google review
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
1. Dokumen Perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan