Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PURWOREJO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Berdasarkan Surat Keputusan Kajari Purworejo Nomor : KEP-23/M.3.24/Cs/02/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 2 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBK dilakukan melalui rapat Kajari, Kasubagbin, dan Para Kasi berdasarkan Nota Dinas Kajari Purworejo Nomor : ND-01/M.3.24/01/2021 perihal Rapat Pembentukan Tim Pembangunan ZI WBK dan WBBM Kejari Purworejo tanggal 28 Januari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM seperti yang tercantum dalam rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Bab V.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berupa : 1) Website Kejari Purworejo dengan alamat : www.kejari-purworejo.go.id 2) Facebook : Kejaksaan Negeri Purworejo 3) Instagram : @kejaripurworejo 4) Twiter : @KejariPurworejo 5) Youtube : Kejaksaan Negeri Purworejo
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditargetan, untuk seluruh bidang meliputi : 1) Bidang Pembinaan 2) Bidang Intelijen 3) Bidang Tindak pidana umum 4) Bidang Tindak pidana khusus 5) Bidang Perdata dan tata usaha negara 6) Bidang Barang Bukti dan Rampasan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan dan dilakukan setiap bulan berdasarkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : ND-03/M.3.24/02/2021 Perihal Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM tanggal 25 Februari 2021.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan bukti nota dinas dari seluruh Kepala Seksi dan Kasubbag Pembinaan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo. Nota Dinas dari KASUBBAGBIN Hasil Pelaksanaan Kegiatan Nomor : ND-04/M.3.24/02/2021, Nota Dinas dari Kasi Intel Hasil Pelaksanaan Kegiatan Nomor : ND-01/M.3.24/02/2021, Nota Dinas dari Kasi Pidum Hasil Pelaksanaan Kegiatan Nomor : ND-02/M.3.24/02/2021 , Nota Dinas dari Kasi Pidsus Hasil Pelaksanaan Kegiatan Nomor : ND-01/M.3.24/02/2021, Nota Dinas dari Kasi Datun Hasil Pelaksanaan Kegiatan Nomor : ND-01/M.3.24/02/2021 , Nota Dinas dari Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Nomor : ND-01/M.3.24/02/2019
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo sebagai penerima apel, memimpin rapat, dan mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. (sesuai bukti foto terlampir)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Penetapan Agen Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kajari Purworejo Nomor KEP-26/M.3.24/Cs/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 02 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Kejaksaan Negeri Purworejo
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Purworejo terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. SK Pembentukan Tim Nomor : KEP-26.a/M.3.24/Cs/03/2021 tanggal 03 Maret 2021.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Prosedur operasional tetap pada semua bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengacu kepada peta proses bisnis instansi seperti Pembinaan : PUDK Nomor : PER-016/A/JA/07/2013, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Pelayanan Tamu Nomor : KEP-23.a/M.3.24/02/2021, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Standar Operasional Prosedur (SOP) Public Service Nomor : KEP-23.b/M.3.24/02/2021, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengelolaan Persuratan Nomor : KEP-23.c/M.3.24/02/2021; Intelijen : PER-024/A/JA/08/2014; Pidum Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, KEP-23.d/M.3.24/02/2021; Pidsus Nomor : PERJA-017/A/JA/07/2014 & Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001; Datun Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012; Barang Bukti Nomor : PER-002/A/JA/05/2017
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional (SOP) tetap telah diterapkan pada semua bidang di Kejaksaan Negeri Purworejo seperti Pelaksanaan Apel, Penggunaan pakaian dinas sesuai gamjak, TP4D, Tahap 2 perkara anak bidang pidum, eksekusi dan pemeriksaan terdakwa bidang pidsus, MOU bidang datun, Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-59/0.3.30/Gs/10/2018 Tanggal 31 Oktober 2018, Surat Kuasa Khusus Nomor : 945/PNM-TGL/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018, Pengembalian Barang Bukti bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Prosedur operasional tetap telah dievaluasi berdasarkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : ND-05/M.3.24/02/2021 tanggal 05 Februari 2021.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Kejaksaan Negeri Purworejo telah menggunakan teknologi informasi pelaporan bulanan setiap Bidang Unit Kerja berupa EIS (SIMKARI). Kejaksaan Negeri Purworejo telah menggunakan teknologi informasi pelaporan CMS (Case Management System) untuk bidang Pidum dan Pidsus. Kejaksaan Negeri Purworejo telah menggunakan sistem persuratan digital SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik).
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Kejaksaan Negeri Purworejo telah menggunakan aplikasi management data kepegawaian berupa SIMKARI yang terkoneksi dengan Server Kejaksaan Agung R I. Kejaksaan Negeri Purworejo telah menggunakan absen berupa mesin finger print.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Sistem pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah berbasis sistem informasi seperti E-Tilang dan bisa melakukan pembayaran di kanotr pos (BB dan Rampasan), Buku Tamu Elektronik (Pembinaan), dan Aplikasi PTSP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja tiap bidang, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik telah dievaluasi berdasarkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : ND-06/M.3.24/02/2021 tanggal 19 Februari 2021.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memiliki Ruang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dengan sarana dan petugas yang ada guna memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, dan disediakan media sosial untuk keterbukaan informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik telah dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : ND-07/M.3.24/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Purworejo telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan sebagaimana tertuang dalam analisa kebutuhan pegawai Nomor : B-161.a/M.3.24/Cp.1/01/2021 tanggal 29 Januari 2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Kejaksaan Negeri Purweorejo telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai hasil rekrutmen dengan mengacu kepada kebutuhan pegawai sesuai dengan spmt Nomor B-262/M.3.24/Cp.3/02/2021 tanggal 16 Februari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai seperti Nota Dinas Nomor : ND-04.a/M.3.24/01/2021 Tanggal 29 Januari 2021
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Purworejo telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal seperti Nota Dinas Nomor : ND-03/M.3.24/07/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Laporan Kekosongan Jabtan Eselon V.a (Kaur Keuangan dan PNBP) pada Kejari Purworejo, Surat nomor : B-1061/M.3.24/Cp.2/07/2020 Tanggal 06 Juli 2020..
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Purweorejo telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal seperti Petikan Keputusan Jaksa Angung Nomor : KEP-IV-824/C.4/11/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : PRINT-2/M.3.24/Cp.2/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal seperti Nota Dinas Nomor : ND-03.a/M.3.24/01/2021 tanggal 06 Januari 2021.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) pada pegawai seperti Surat undangan bimbingan teknis aplikasi SIRUP dan SPSE tahun 2021 Nomor : B-341/M.3.24/Cpl.1/02/2021 Tanggal 26 Februari 2021.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Terdapat kesempatan/ hak bagi pegawai pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya seperti Surat Perintah mengikuti kegiatan pelatihan (Bimbingan Teknis) Sdr. Mulyono, SH & Sdr. Ari Supriyanto Nomor : PRINT-973/M.3.24/Cp.2/03/2021 Tanggal 01 Maret 2021.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2021 Nomor : KEP-13/M.3.24/Cu.1/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Perintah melaksanakan tugas sebagai Help Desk dan Operator pada acara kegiatan pelatihan Aplikasi Case Management System (CMS) di The Margo Hotel jl. margonda Raya No. 358 Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok Jawa Barat Nomor : PRINT-510/M.3.24/Cp.2/08/2019 Tanggal 21 Agustus 2019.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Surat Perintah melaksanakan tugas sebagai Help Desk dan Operator pada acara kegiatan pelatihan Aplikasi Case Management System (CMS) di The Margo Hotel jl. margonda Raya No. 358 Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok Jawa Barat Nomor : PRINT-510/M.3.24/Cp.2/08/2019 Tanggal 21 Agustus 2019.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Nota Dinas Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Nomor : ND-13/O.3.24/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, Nota Dinas Hasil Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Nomor : ND-14/O.3.24/12/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi seperti Buku Catatan Penilaian PNS, Formulir Sasaran Kerja PNS, Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS & Penilaian Prestasi Kerja PNS.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya seperti Petikan tentang pengukuhan, pemberhentian dan pengangkatan jabatan struktural Sdr. Arief Ryadi, S.H. Nomor : KEP-IV-391/C.4/06/2020 Tanggal 15 Juni 2020, Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 23 Juli 2020, Memori Serah Terima Jabatan Tanggal 23 Juli 2020, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : B-1169/M.3.24/Cp.3/07/2020 Tanggal 24 Juli 2020, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : B-1170/M.3.24/Cp.3/07/2020, Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : PRINT-567/M.3.24/Cp.3/07/2020 tanggal 24 Juli 2020, Petikan tentang pengukuhan, pemberhentian dan pengangkatan jabatan struktural Sdr. Budiyono Nomor : KEP-IV-1194/C.4/11/2017 Tanggal 30 November 2017, Petikan tentang pengukuhan, pemberhentian dan pengangkatan jabatan struktural Sdr. Sujoko Santoso Nomor : KEP-IV-982/C.4/11/2017 Tanggal 30 November 2017.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik seperti pengisian Formulir Sasaran Kerja PNS.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah dilaksanakan / diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan seperti Petikan tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Sdr. Sujoko Santoso Nomor : 39/TK/TAHUN 2014 Tanggal 15 Juli 2014.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah menerapkan disiplin/kode perilaku pegawai sesaui dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : KEP-30/M.3.24/Cp.1/04/2021 Tanggal 13 April 2021.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Sistem Informasi Kepegawaian pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah dilakukan pemutakhiran data secara berkala dan berkesinambungan seperti (List Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Gaji Berkala) dalam aplikasi simkari.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan rencana kerja tahun 2020 seperti Laporan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tanggal 25 Januari 2020
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo telah terlibat secara langsung saat penyusunan penetapan kinerja seperti Surat Keputusan Nomor : KEP-40.a/M.3.24/Cum.1/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perjanjian Kinerja Tahun 2020
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo telah memantau pencapaian kinerja secara berkala seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memiliki dokumen perencanaan seperti Laporan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tanggal Januari 2020
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil seperti Laporan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tanggal Januari 2020
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Ada indikator kinerja utama dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang, yaitu tuntunan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara profesional dan adanya pekerjaan yang sifatnya urgent dan harus segera dilaksanakan.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Ada indikator kinerja utama dalam pelaksaanan tugasnya sudah menggunakan aplikasi CMS (Case Management System) sehingga memudahkan pimpinan di level jabatan dalam memantau setiap hasil / tahapan dari setiap pekerjaan, namun ada beberapa bidang yang pelaporan pekerjaan diinput melalui aplikasi SIMKARI dan Penerapan aplikasi SMART dari Dirjen Anggaran untuk kontol laporan kinerja kegiatan dan terhadap penyerapan anggaran
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah menyusun laporan kinerja tepat waktu seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan Triwulan (LAPTRI)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Purworejo telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja seperti Surat Perintah Nomor : PRIN- 802 /M.3.24/Cp.2/10/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 untuk mengikuti pendidikan pelatihan bendahara pengeluaran tahun anggaran 2017 di Hotel Candi Indah jln Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 112 Semarang
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Setiap bidang sudah mempunyai SDM yang kompeten terkait pelaksanaan tugas dan pekerjaan sesuai kopetensi dari masing masing pegawai.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah melaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner/ booklet dalam rangka pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM).
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner/ booklet tentang gratifikasi dalam rangka pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM).
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah membangun lingkungan pengendalian seperti Pemasangan CCTV, Pembuatan pos jaga/ pos keamanan dan palang pintu/ portal untuk meningkatkan pengawasan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Negeri Purworejo serta Pemasangan absen digital (finger Print) untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Purworejo.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan penilaian risiko dengan pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat strategis yang dapat dipantau dari ruangan pimpinan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kejaksaan Negeri Purworejo, pemasangan absen digital (finger Print) untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Purworejo, jurnal piket security, jurnal piket kejaksaan negeri Purworejo.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi seperti pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat strategis yang dapat dipantau dari ruangan pimpinan.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Purworejo seperti arahan kepala kejaksaan negeri Purworejo kepada seluruh pegawai tentang pengawasan internal.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dengan menyiapkan formulir pengaduan secara onlineyang dapat diakses melalui Website Kejari-Purworejo.go.id melalui portal PTSP.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   4
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat seperti Nota Dinas NO. ND-13/M.3.24/04/2020 Tanggal 27 April 2020 Tentang Monitoring dan Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat seperti Laporan Hasil Penyelidikan (P-5).
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Purworejo telah menerapkan whistle blowing system dengan menerapkan SOP WBS (standart oprating whistle blowing system) seperti Surat Keputusan Nomor : KEP-22.a/M.3.24/Cs/01/2021 Tanggal 28 Januari 2021 tentang Internalisasi Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system seperti Nota Dinas Nomor : ND-07.a/M.3.24/01/2021 Tanggal 31 Januari 2021 tentang Evaluasi atas Penerapan Whisttle Blowing.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System seperti Nota Dinas Nomor : ND-08.a/M.3.24/04/2021 Tanggal 01 April 2021 tentang undangan rapat pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap Whistle Blowing System (WBS) pada Kejaksaan Negeri Purworejo.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Para pegawai pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dari Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo seperti hasil rapat 5 Maret 2021
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan diterbitkannya SOP setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Purworejo seperti Pembinaan : PUDK Nomor : PER-016/A/JA/07/2013, Intelijen : PERJA- NO 4 Tahun 2019, Pidum Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, Pidsus Nomor : PERJA Nomor : PER- 017/A/JA/07/2014, Datun Nomor : PER-025/A/JA/11/2015, Barang Bukti Nomor : PER-002/A/JA/05/2017
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Kejaksaan Negeri Purworejo telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo seperti Sosialisasi Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo di Aula.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan dengan melaksanakan SOP masing-masing bidang seperti MOU (Datun), Sidang Tipikor (Pidsus), Eksekusi (Pidum), Jaksa Masuk Sekolah (Intelijen) dan Pemusnahan Barang Bukti (Barang Bukti)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan seperti Nota Dinas Nomor : ND-07.a/M.3.24/02/2021 Tanggal 08 Februari 2021 tentang evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Para pegawai pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dari Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo seperti Nota Dinas Nomor : ND-07.b/M.3.24/02/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan, MOU (Datun), Sidang Tipikor (Pidsus), Eksekusi (Pidum), Jaksa Masuk Sekolah (Intelijen) dan Pemusnahan Barang Bukti (Barang Bukti)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PUDK) pasal 38 sampai dengan 43 tentang penerimaan tamu, Pengambilan Tilang yang bekerjasama PT. POS, Pengembalian Barang Bukti.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memaklumatkan standar pelayanan seperti membuat maklumat pelayanan publik.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan seperti membuat SOP Penerimaan dan Pelayanan Tamu pada Kejaksaan Negeri Purworejo.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan reviuw dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Accs Door, dan Kantin.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Telah disosialisasikan kepada petugas piket dalam melaksanakan pelayanan piket khususnya dalam menerima tamu dan terhadap petugas tilang telah disosialisaikan untuk melakukan pelayanan prima terhadap pembayaran denda dan pengambilaan barang bukti tilang.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yang terdiri dari : -Website Kejari Purworejo dengan alamat : www.kejari-purworejo.go.id. -Youtube : Kejaksaan Negeri Purworejo -Facebook : Kejaksaan Negeri Purworejo -Instagram : @kejaripurworejo -Twiter : @KejariPurworejo.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar seperti jika bukti bayar/kwitansi tidak diberikan maka tilang anda gratis, Surat Keputusan Nomor : KEP-22.a/M.3.24/Cp.2/02/2021 Tanggal 01 Februari 2021,
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memiliki sarana layanan terpadu/ terintegrasi seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Buku Tamu Digital.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah memliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan seperti kotak saran dan survey online.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat diakses oleh seluruh masyarakat di lobby Kejaksaan Negeri Purworejo..
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Kejaksaan Negeri Purworejo telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan menerbitkan Nota Dinas Nomor : ND- 08.a/M.3.24/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Evaluasi Pelayanan dan Tindak Lanjut Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan