Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KENDAL
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Kendal telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : KEP-01/O.3.27/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : KEP-04/M.3.27/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kendal dan diperbarui lagi dengan Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kendal terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. SK Pembentukan Tim Nomor : KEP-01/O.3.27/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : KEP-04/M.3.27/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kendal yang diperbarui lagi dengan SK Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK / WBBM Tahun 2021 Nomor : Kep-09/M.3.27/03/2021 Tanggal 18 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM didahului dengan nota dinas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal kepada para Kasi/ Kasubbag Pembinaan untuk mengikuti rapat pembentukan tim. Dalam rapat tersebut disepakati pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dalam surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal. Kemudian pembentukan tim WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Kendal ditindaklanjuti dengan apel bersama dan penandatangan pakta integritas dalam rangka pembangunan WBK/WBBM tersebut.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dalam dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Bab V.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yakni : 1) Website Kejari Kendal dengan alamat : www.kejari-kendal.go.id. 2) Instagram : kejari Kendal 3) Twiter : @KejariKendal 4) Youtube : KEJAKSAAN NEGERI KENDAL
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan untuk seluruh bidang meliputi : 1) Bidang Pembinaan 2) Bidang Intelijen 3) Bidang Tindak pidana umum 4) Bidang Tindak pidana khusus 5) Bidang Perdata dan tata usaha negara 6) Bidang Barang Bukti dan Rampasan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor B-522/M.3.27/Cp.1/03/2020 tanggal 30 Maret 2020.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui Rapat yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal pada tanggal 31 Maret 2020 di Aula Kejaksaan Negeri Kendal dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Hasil Monev Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM Kejaksaan Negeri Kendal.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Kendal telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Kendal sebagai penerima apel, memberikan arahan briefing/rapat staff, memberikan siraman rohani/ kultum setelah sholat dhuhur berjamaah, Jaksa Masuk Sekolah dan lain sebagainya. (bukti foto terlampir)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Kendal telah ditetapkan. SK Agen Perubahan Nomor : KEP-10/M.3.27/03/2020 Tanggal 18 Maret 2021 atas nama FITRIA IKA RAHMAWATI, SH. dan HUMAERO
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Kejaksaan Negeri Kendal antara lain melalui pemasangan pamflet kata-kata motivasi dan bimbingan mental pegawai melalui siraman rohani setiap bulan (bukti foto terlampir).
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kendal terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. SK Pembentukan Tim Nomor : KEP-01/O.3.27/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : KEP-04/M.3.27/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kendal
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
Prosedur operasional tetap pada semua bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Kendal telah mengacu kepada peta proses bisnis instansi seperti Pembinaan : PUDK Nomor : PER-016/A/JA/07/2013, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Pelayanan Tamu Nomor : KEP-07/0.3.30/01/2019, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Nomor : KEP-07/0.3.30/01/2019,; Intelijen : PER-024/A/JA/08/2014; Pidum Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, KEP-09/0.3.30/Es.1/01/2019, KEP-10/0.3.30/Es.1/01/2019; Pidsus Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 & Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001; Datun Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012; Barang Bukti Nomor : PER-002/A/JA/05/2017
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional (SOP) tetap telah diterapkan pada semua bidang di Kejaksaan Negeri Kendal seperti Pelaksanaan Apel, Penggunaan pakaian dinas sesuai gamjak, penanganan perkara Pidum dan Pidsus baik tahap penyelidikan penyidikan prapenuntutan penuntutan dan eksekusi, Penanganan perkara anak, TP4D dan Pendampingan Proyek Strategis di Intelijan, penanganan lapdumas di Intelijen, MOU dan SKK bidang Datun, Pengembalian Barang Bukti bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, penanganan perkara tilang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah mengevaluasi dan memperbaiki usulan SOP dalam Monev (bukti terlampir)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran kinerja semua bidang pada Kejaksaan Negeri Kendal telah berbasis sistem informasi seperti grafik kinerja PIDUM, PIDSUS dan INTELIJEN yang ditampilkan dilayar monitor di ruangan masing-masing bidang (bukti foto terlampir). Dalam capaian kinerja semua bidang juga rutin dilakukan update dalam aplikasi SMART Kemenkeu dan EMONEV Kemenkeu. Selain itu Penanganan perkara PIDUM dan PIDSUS juga rutin mengisi aplikasi CMS Kejaksaan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Kejaksaan Negeri Kendal telah menggunakan dan mengupdate data kepegawain di Aplikasi SIMKARI secara kontinyu untuk pencetakan Daftar Riwayat Pegawai sebagai dasar dan lampiran kebutuhan kepegawaian seperti Data Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Cuti, Kenaikan Pangkat, dan Gaji Berkala.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Sistem pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Kendal telah berbasis sistem informasi seperti E-Tilang (Pidum), Buku Tamu Elektronik (Pembinaan) yang telah terintegrasi ke semua handphone pegawai melalui aplikasi telegram dan akan mendapat notifikasi apabila ada tamu yang ingin bertemu, E-Persuratan yang dapat diakses oleh semua pegawai Kejaksaan Negeri Kendal sehingga melalui aplikasi ini dapat dicek progres dan penanganan surat sampai mana.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja tiap bidang, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik telah dievaluasi serta dievaluasi dan dituangkan dalam Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Kepala Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 13 April 2020.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah menerapkan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang meliputi : 1) Bidang Pembinaan : Daftar Urutan Kepangkatan 2) Bidang Intelijen : Pelayanan Informasi Publik 3) Bidang Pidana Umum : E-Tilang 4) Bidang Pidana Khusus : Kegiatan Penanganan Perkara Elektronik 5) Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara : Tagihan BUMD, SKK dan MoU Datun. Setiap kegiatan di informasikan melalui mendia sosial yang dimiliki Kejari Kendal
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik telah dilaksanakan dalam Monev yang dipimpin Kajari Kendal, kegiatan dan perbaikan kinerja yang dilakukanyang dilakukan diunggah melalui media sosial (Twiter, Youtube, Instagram) maupun pemasangan pamflet atau banner.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Kendal telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang akan menduduki kekosongan jabatan melalui skema pembuatan Peta Jabatan Kejaksaan Negeri Kendal (bukti terlampir). Bahwa terhadap Penerimaan CPNS TA 2020 Kejaksaan Negeri Kendal mendapatkan Pegawai CPNS baru sebanyak 8 (delapan) orang CPNS dengan ditugaskan di beberapa Bidang yang membutuhkan seperti Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus dan Perdata dan TUN. Bagi CPNS Golongan III berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-836/M.3.2/Cp.2/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan Surat Nomor: B-1578/M.3.2/Cp.3/04/2021 tanggal 08 April 2021 telah mengikuti Diklat TAK dan DIKLATSAR bertempat di Hotel Candi Indah Semarang.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Kendal telah menetapkan kebijakan Promosi bagi Pegawai yang memenuhi kriteria sebagaimana Surat Nomor : B-535/M.3.27/Cp.3/04/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Permohonan Pindah Tugas a.n LELI MEILINDA, SH Jaksa Muda (III/d) Nip. 197805052001122005 dan Surat Nomor: B-534/M.3.27/Cp.3/04/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Permohonan Pindah Tugas a.n REZMI ANGGA APRIANTO, S.H Nip. 19810427 2812 1 001.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal salah satu contohnya atas nama pegawai ROMI HARYANTO yang dipindahkan dari Seksi DATUN ke Seksi Tindak Pidana Umum dan a.n ALDO DEA RETTANO yang dipindahkan dari Seksi Tindak Pidana Umum ke Seksi DATUN.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal yang telah tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : B-258/M.3.27/Cp.1/02/2020 perihal Laporan Monev Mutasi Lokal Pegawai pada Kejaksaan Negeri Kendal Tahun 2019.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) pada pegawai seperti contohnya Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : Prin-1320/M.3.1/Cp.2/08/2019 tentang panggilan peserta Pelatihan Mobil Tahanan Tahap II Kejaksaan Agung R.I a.n Aldo Dea Rettano. Pengawai yang menempati jabatan dan bidang tertentu akan diusulkan mengikuti diklat jika yang bersangkutan belum pernah mengikuti diklat sesuai jabatan dan bidangnya ke Badan Diklat melalui Kajati Jateng. Terdapat pegawai yang mendapat beasiswa S3 Kejaksaan di Unpad atas nama Iman Khilman, terdapat beberapa pegawai yang melanjutkan S2 dan S3 atas biaya termasuk Kajari sebagai Role Model yang sedang menempuh S3 atas biaya sendiri, Kasi Pidum, Kasi Datun, dan Kasubagbin sedang menempuh S2 atas biaya sendiri dan Kasi BB telah selesai mengikuti S2 atas biaya sendiri saat berdinas di Kejaksaan Negeri Kendal. Apabila ada Jaksa dan Tata Usaha yang mengikuti Dikalat akan dilakukan sharing pengetahuan dengan pegawai lain melalui Focus Group Discution (FGD)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Terdapat kesempatan/ hak bagi pegawai pada Kejaksaan Negeri Kendal telah terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya seperti contoh Surat Perintah mengikuti kegiatan pelatihan CMS No.Print-964/M.3.27/Cp.1/8/2019 tgl. 19 Agustus 2019 di Hotel Margonda Depok an. MIYOS YUNIARTO, SH. untuk CMS Pidum, MOHAMAD EKO ARI BOWO, A.Md untuk CMS Helpdesk dan HASSAN SIDIQ untuk CMS Pidsus. Pengiriman pegawai tersebut juga dikarenakan terkait dengan bidang yang ditangani yaitu Miyos di Bidang Pidum, Hasan di Bidang Pidsus dan Eko sebagai Operrator Simkari saat itu. Selain itu pengusulan Diklat juga sesuai dengan tupiksinya seperti Diklat Bendahara, Bendahara atau calon Bendahara pengganti yang ditunjuk.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan masing-masing jabatan di Kejaksaan Negeri Kendal telah kurang dari 25 %. Karena mendekati standar kompetensi yang di syaratkan baik syarat pendidikan formal maupun diklat. seperti contoh hampir semua Jaksan di Kejari Kendal sedang menempuh atau sudah lulus pendidikan S2, sebagian besar tata usaha yang ditempatkan telah mengikuti diklat sesuai standar kompetensi. Jika ada yang belum Kejaksaan Negeri Kendal akan mengirimkan surat permohonan untuk pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi untuk mengikuti diklat
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Kejaksaan Negeri Kendal telah mengirim peserta guna mengikuti ujian sertifikasi Bendahara Nasional Tersertifikasi atas nama SUNI HARTATIE, SE. dan telah lulus dengan bukti sertifikat virtual dari Badan Diklat Kementrian Keuangan (karena masih dalam masa pandemi Covid-19) dengan Nomor : Nomor : BNT-05917/185/902/2020 .
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah melaksanakan pengembangan kompetensi kepada pegawai melalui in house training etika dan pelatihan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK tahun 2020 dengan bekerjasama dengan Bank BRI Cabang Kendal tanggal 23 April 2019 (bukti foto terlampir)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Kendal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi dalam kaitan dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi seperti Buku Catatan Penilaian PNS, Formulir Sasaran Kerja PNS, Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS & Penilaian Prestasi Kerja PNS
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Dalam Penyusunan SKP dan Penilaian DP3, sebagian besar penyusunan SKP tiap pegawai disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja atasan langsungnya. Misalnya penilaian saudara Aldo Dhea Retano sebagai Pengemudi Tahanan bidang Pidum, penilaian penyusunan SKPnya telah sesuai dengan indikator kinerja Kasubsi Penuntutan (karena tidak ada langsung mengacu kepada Indikator kinerja Kasi Pidum)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik seperti Formulir Sasaran Kerja PNS dalam jangka waktu satu tahun sekali dan dalam Monev yang dilakukan tiap bulan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Kendal telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan seperti contohnya Petikan tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun Sdri. BETANIA FRANSISKA SITANGGANG, SH. Nomor : 1028/4/2020 Tanggal 29 Mei 2020 & Petikan tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun Sdr. IMAN KHILMAN, SH. MH. Nomor : 1408/4/2020 Tanggal 29 Mei 2020.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan setiap waktu dan selalu di ingatkan Pembina Apel setiap melakukan apel. Selama 3 tahun terakhir Kejaksaan Negeri Kendal hanya sekali dilakukan klarifikasi atas aduan penanganan perkara atas nama Jaksa Suryo Kadargono, Dany Bramandoko, Joko Sutrisno dan Kristin menerima suap dari salah satu saksi atas nama Suparlan oleh Kuasa Hukum Suparlan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah diperoleh kesimpulan bahwa tuduhan yang dilakukan tidak terbukti karena Suparlan juga dimintai keterangan menyatakan tidak pernah memberi dalam bentuk apapun kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kendal
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Sistem Informasi Kepegawaian pada Aplikasi SIMKARI Kejaksaan Negeri Kendal telah dilakukan pemutakhiran data secara berkala dan berkesinambungan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kendal telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan rencana kerja tahun 2021.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kendal telah terlibat secara langsung saat penyusunan penetapan kinerja berkaitan dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kendal telah memantau pencapaian kinerja secara berkala seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki dokumen perencanaan seperti Laporan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Kendal Tahun Anggaran 2021.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil seperti Laporan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Kendal Tahun Anggaran 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki IKU yang ditetapkan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator kinerja Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART).
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
Tidak
Kejaksaan Negeri Kendal telah menyusun Laporan Kinerja Tepat waktu seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Kejaksaan Negeri Kendal berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanganani akuntabilitas kinerja seperti salah satu contohnya Surat Perintah mengikuti kegiatan pelatihan CMS No.Print-964/M.3.27/Cp.1/8/2019 tgl. 19 Agustus 2019 di Hotel Margonda Depok an. MIYOS YUNIARTO, SH. untuk CMS Pidum, MOHAMAD EKO ARI BOWO, A.Md untuk CMS Helpdesk dan HASSAN SIDIQ untuk CMS Pidsus.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengelolaan akuntabilitas kinerja di Kejaksaan Negeri Brebes dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dengan bukti Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor : BNT-05917/185/902/2020 atas nama SUNI HARTATIE, SE. Bendahara Penerimaan pada Kejaksaan Negeri Kendal.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner/ booklet, pengecatan zona integritas WBK WBBM dalam ukuran besar di depan pintu masuk lahan parkir dalam rangka pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM) (bukti terlampir)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner/ booklet tentang gratifikasi dalam rangka pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM) (bukti terlampir)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Kejaksaan Negeri Kendal telah membangun lingkungan pengendalian seperti Pemasangan CCTV, Pembuatan pos jaga/ pos keamanan untuk meningkatkan pengawasan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Negeri Kendal serta Pemasangan absen wajah digital untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kendal dan pemakaian id card bagi para tamu.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan penilaian risiko dengan pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat strategis yang dapat dipantau dari ruangan pimpinan, ruangan kasi Intel, ruangan kasi pidum dan ruang kasi barang bukti, tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kejaksaan Negeri Kendal, Jalur evakuasi Kebakaran, pemasangan absen wajah digital untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kendal, jurnal piket security, jurnal piket Kejaksaan Negeri Kendal.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi seperti pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat strategis yang dapat dipantau dari ruangan pimpinan, dan ruangan kasi Intel, pemasangan pintu jeruji pada ruang Barang Bukti dan arsip, Tahanan serta ruang bendahara.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPIP telah diinformasikan kepada seluruh pihak terkait dengan sosialisasi via Zoom oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI tanggal 31 Mei 2021 yang diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Seluruh Pejabat Eselon IV dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kendal.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dengan menyiapkan formulir pengaduan secara online di media sosial dan nomor aduan masyarakat dan offline/ manual dengan cara datang ke ruang PTSP Kejari Kendal untuk menyampaikan aduan masyarakat.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat seperti Lembar Disposisi.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat seperti Laporan Hasil Penyelidikan (P-5), Laphastug, dan Lapopsin.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Kendal telah menerapkan whistle blowing system dengan menerapkan SOP WBS (standart oprating whistle blowing system).
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan menerapkan whistle blowing system.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Kejaksaan Negeri Kendal menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan diterbitkannya SOP setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Kendal seperti Pembinaan : PUDK Nomor : PER-016/A/JA/07/2013, Intelijen : PER-024/A/JA/08/2014, Pidum Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, Pidsus Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 & Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001, Datun Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012, Barang Bukti Nomor : PER-002/A/JA/05/2017
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal seperti Sosialisasi Kepala Kejaksaan Negeri Kendal di Aula.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan dengan melaksanakan SOP masing-masing bidang seperti MOU (Datun), Penyetoran Kerugian Keuangan Negara (Pidsus), Tahap 2 (Pidum), dan Pengembalian Barang Bukti (Barang Bukti). Apabila terdapat benturan kepentingan akan dibahas dalam rapat pimpinan terbatas Kajari beserta pejabat eselon 4 dan apabila diperlukan akan dilakukan rapat penanganan benturan kepentingan bersama dengan seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Kendal
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan seperti Nota Dinas Nomor : ND-17/0.3.30/01/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan melalui Seksi Intelijen dengan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendal.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PUDK) pasal 38 sampai dengan 43 tentang penerimaan tamu, Pengambilan Tilang yang bekerjasama PT. POS, Pengembalian Barang Bukti, standart pelayanan penerimaan aduan masyarakat
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah memaklumatkan standar pelayanan seperti membuat maklumat pelayanan publik (bukti foto terlampir).
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan seperti membuat SOP Penerimaan dan Pelayanan Tamu pada Kejaksaan Negeri Kendal (bukti foto terlampir).
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan reviuw dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ruang Tamu, Ruang PPM/PIP/PPH/JPN, Pengambilan Tilang sebelumnya harus datang ke kejaksaan sekarang pengambilan tilang bisa melalui kantor pos sekitar di Kab. Kendal.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima seperti bekerjasama dengan Bank BRI Cabang Kendal, Informasi pembayaran tilang melalui E-Tilang, Pembayaran tilang bekerja sama dengan kantor PT.POS.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yang terdiri dari : 1) Website Kejari Kendal dengan alamat : www.kejari-kendal.go.id. 2) Instagram : kejari Kendal 3) Twiter : @KejariKendal 4) Youtube : KEJAKSAAN NEGERI KENDAL
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Untuk pegawai berprestasi Tahun 2020 adalah atas nama SUNIE HARTATIE, SE. Bendahara PEnerimaan Kejaksaan Negeri Kendal.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah memliki inovasi pelayanan, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengantaran Barang Bukti Gratis, Aplikasi Persuratan dan Aplikasi Buku Tamu yang terhubung / terintegrasi dengan handphone seluruh pegawai melalui notifikasi aplikasi Telegram.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Bahwa sebagian besar inovasi Kejaksaan Negeri Kendal sama dengan unit kerja lainnya.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan seperti kotak saran dan buku tamu website, kolom komentar IG, Youtube dan Twitter serta terdapat kotak survey kepuasan layanan masyarakat beserta usulan saran pendapat dan kritikan di Meja PTSP Kejari Kendal
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media sosial.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat setelah sebelumnya di bahas terlebih dahulu pada saat dilakukan Monev.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan