Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BLORA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Blora Nomor KEP-5/o.3.28/Cs.1/01/2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Rapat Pembentuak ZI WBK WBBM pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 dengan bukti pendukung Dokumentasi, Notulen dan Daftar Hadir.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Memiliki Rencana Kerja Pembangunan Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
Terdapat Target Prioritas sesuai Rencana Kerja Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi terhadap Pencanangan Pembangunan WBK Kejaksaan Negeri Blora telah dilakukan melalui Media Sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook), Website Kejaksaan Negeri Blora dan melalui siaran 105.9 fm
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Rapat pembentukan tim, Rapat penandatanganan Pakta Integritas, Sosialiasi dan dukungan dari forkopimda dan mitra kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Pembentukan tim zona integritas dilakukan pada tanggal 04 Maret 2021 sehingga monev dilakukan pada tanggal 09 Maret 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Pembentukan tim zona integritas dilakukan pada tanggal 04 Maret 2021 sehingga monev dilakukan pada tanggal 09 Maret 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dilaksanakannya Briefing yang dilaksanakan setiap apel pagi untuk menyemangati anggota dengan Jargon SAMIN (Semangat Amanah Melayani Integritas No doubt)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Blora Nomor KEP-06/O.3.28/Cs.1/01/2021 Tentang Pembentukan Agen Perubahan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi Pegawai KN Blora telah melaksanakan TUPOKSI sesuai bidang masing-masing.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Pegawai terlibat bukti pendukung hasil rapat dan notulen dan Dokumentasi rapat pembangunan Zona Integritas dan Dokumentasi Apel Pencanangan Tagline SAMIN (Semangat Amanah Melayani Integritas No doubt).
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP masing-masing bidang seperti contoh SOP Pembinaan, SOP Intel,SOP Pidsus, SOP Pidum,SOP Datun, dan SOP Barang Bukti
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
Evaluasi Kinerja sesuai SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Laporan evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
SIMKARI dan DRP
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
SIMKARI dan DRP
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Telah menggunakan Laporan Layanan Pengaduan Online yang tersedia di Kolom Aduan Website Kejaksaan Negeri Blora ( kejari-blorakab.go.id )
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Notulen Monev
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Sudah dilaksanakan pemutakhiran informasi kepada masyarakat melalui sarana Online Media Sosial Kejaksaan Negeri Blora (Youtube, Website, Instagram, Facebook, Twitter) dan melalui layanan Offline berupa Sekertariat pelayanan informasi publik (PIP), Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH-PPM) dan Pos Pelayanan Hukum Gratis (PPHG).
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
laporan Monev PIP.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
DRP CPNS
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Sprint CPNS ditempatkan sesuai bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Sprint mengikuti TAK CPNS KN Blora an. Handini, Oryza, Najamudin
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Sprint Penempatan CPNS di setiap Bidang
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Sprint / DRP Penempatan Pegawai an Budi Cahyono dari Staff Intel menjadi KAUR Daskrimti
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Melakukan Monev Kinerja Pegawai Melalui SKP
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sertifikat Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Sprint / DRP Penempatan Pegawai an Budi Cahyono dari Staff Intel menjadi KAUR Daskrimti
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
DRP Pegawai an Budi Cahyono dari Staff Intel menjadi KAUR Daskrimti
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
SPRINT DIKLAT - SAR
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Sprint mengikuti TAK CPNS KN Blora an. Handini, Oryza, Najamudin
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Dokumen Sertifikat TAK
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
SKP dan Buku Melekat pengawasan Melekat Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Reward Satya Lencana Karya Satya
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Laporan Pelaksanaan Penegakan Disiplin Kode Etik.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Print Out Data Base Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumen Rapat Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Rapat Penyusunan
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
jadwal pemantauan dan laporan pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Rencana strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Strategi Kepemimpinan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen LAPKIN (Laporan Kinerja)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen LAPKIN (Laporan Kinerja)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Sprint Diklat TAK
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
SDM yang melakukan pengelolaan dilengkapi Sertifikat Keahlian / Sertifikat Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi Kegiatan Hari anti Korupsi Se- Dunia dan Dokumen Sosialisasi Lewat Media stiker spanduk.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Kejaksaan Negeri Blora memasang CCTV di tempat strategis, Dokumentasi penerimaan tamu di ruang tunggu, Dokumentasi zona merah hijau
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Dokumen SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Forum Group Discussion Pelaksanaan Anggaran antara KPPN Purwodadi dikantor Kejaksaan Negeri Blora dan Dokumentasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada Kejaksaan Negeri Blora
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
SK SPIP dan Dokumentasi Briefing
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Dokumen Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Pos Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Monev Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Hasil Tindak Lanjutn Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dokumentasi Tiap Apel Pagi, CCTV, Absensi,
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
WBS telah disosialisakan oleh Kejari Blora dan disampaikan setiap Apel pagi oleh Kajari
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
WBS telah disosialisakan oleh Kejari Blora dan disampaikan setiap Apel pagi oleh Kajari
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
WBS telah diterapkan namun tidak ada Pegawai Kejari Blora yangmelakukan pelanggran sampai saat ini dibuktikan dengan adanya buku WASKAT Personal (WASKAT BUKU)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Sprint Lid, Sprint Dik, Expose
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Notulen Expose
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Melakukan Expose ke Kejaksaan Agung RI
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Semua data telah siap akan tetapi sampai saat ini menunggu expose dari Kejaksaan Agung RI
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Semua data telah siap akan tetapi sampai saat ini menunggu expose dari Kejaksaan Agung RI
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Dokumen Standar Operasional Pelayanan (SOP) Kejakasaan Negeri Blora sudah sesuai dengan standar kebijakan yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Pelayanan Kejaksaan Negeri Blora
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dokumen Standar Operasional Pelayanan (SOP) Kejakasaan Negeri Blora sudah sesuai dengan standar kebijakan yang ditetapkan organisasi dan dilakukannya Brifing kepada Petugas Pelayanan setiap pagi.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Penyampaian Melalui Apel dan Rapat.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan dapat diakses melalui Media Sosial Kejaksaan Negeri Blora (Instagram,Twitter,Facebook, Website)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat Fasilitas Kantin Gratis bagi penerima layanan apabila menunggu terlalu lama
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terintegritas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pelayanan Melalui Form Online (E-Pidus, Form Online Laporan Pengaduan Masyarakat, Form Online Laporan Perdata)/ Deliver Barang Bukti Seksi Pidum/ Buku Pedoman Teknis Fasilitas Keterbukaan informasi Pembangunan Desa Seksi Intel/ Pelayanan Prima Saksi Pidsus/ Pos Pelayanan Kejaksaan Terpadu, Kegiatan Program Jaksa Jaga Hutan/ Jaksa Jaga Desa
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Dokumentasi Form Onlilne Survey di Website Reformasi Birokrasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses di website kejari-blorakab.go.id (Mas Danang)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokuemntasi Rapat Evaluasi
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan