Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SURAKARTA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Undangan rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi, dan SK Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim Kerja dipilih melalui mnekanisme Rapat Pembentukan Tim Kerja yang dihadiri seluruh pegawa pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Undangan rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir, dan Dokumentasi.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Aksi Pembangungan ZI, Sosialisasi, Daftar Hadir dan Dokumentasi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi Pembangungan ZI, Sosialisasi, Daftar Hadir dan Dokumentasi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Tangkapan Layar Media Sosial, dan foto atau spanduk/banner
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumentasi kegiatan meluputi Undangan rapat monev, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Undangan rapat monev, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Bukti dukung: Undangan rapat monev, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi, serta Hasil Rekomendasi dan Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi pimpinan sebagai role model, Notulen Rapat yang menunjukkan pimpinan sebagai role model, dan SK Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Agen Perubahan, Dokumentasi kegiatan agen perubahan, Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan, dan Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumen monev agen perubahan, dokumentasi kegiatan agen perubahan, Dokumentasi suasana kantor, Dokumentasi kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Apel Pencanangan Pembangunan ZI, Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama, dokumentasi dan laporannya.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP-SOP ttelah dibuat yang meliputi SOP bidang Pidum, Pidsus, Intelijen, Datun, Pengembalian Barang Bukti dan SOP Pembinaan.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Sosialisasi SOP, JUKLAK, JUKNIS, dan dokumentasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Undangan rapat, Notulen Rapat Monev, Daftar Hadir dan Dokumentasi serta Laporan hasil evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Tangkapan Layar Aplikasi seluruh aplikasi yang dipakai. meluputi Aplikasi CMS, SIMKARI, E-Pangkat, E-KGB, E-Dosir, E-Ijin, Sipede, E-Tilang, E-PNBP, E-Piutamg, Sibunga, Lolata dan aplikasi penerimaan tamu PTSP.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Tangkapan Layar Aplikasi seluruh aplikasi yang dipakai. meluputi Aplikasi CMS, SIMKARI, E-Pangkat, E-KGB, E-Dosir, E-Ijin, Sipede, E-Tilang, E-PNBP, E-Piutamg, Sibunga, Lolata dan aplikasi penerimaan tamu PTSP.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dokumentasi penerimaan tamu PTSP dengan menggunakan Aplikasi Desk Buku Tamu PTSP Kejari Surakarta
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Undangan Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi dan daftar hadir
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Dokumentasi tentang penerapan sarana informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Undangan Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi dan daftar hadir serta laporan evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dukumen usulan kebutuhan pegawai, Dokumen peta jabatan dan analisa beban kerja, dan Dokumentasi kegiatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan Monev
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Usulan, dan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Usulan Promosi/mutasi pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan hasil evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
-
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat, Hasil evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Laporan kegiatan, Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Usulan diklat, Sprint Diklat dan Dokumentasi kegiatan.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dokumentasi kegiatan/ Laporan kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan monev
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Rekapitulasi capaian SKP triwulanan/bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumentasi pemberian reward pegawai, piagam reward pegawai berprestasi terbaik.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku, Penilaian perilaku kerja (buku biru/waskat) , Buku Harian, Daftar absensi Harian, Absensi Apel Kerja dan kegiatan Kantor lainnya, dan Dokumetasi kegiatan.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumentasi kegiatan, Tangkapan Layar Simpeg Simkari, dan DRP seluruh pegawai telah mutakhir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi kegiatan rapat, Laporan hasil rapat/Notulen, Dokumen Perencanaan.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumentasi kegiatan rapat, Laporan hasil rapat/Notulen, Dokumen perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi kegiatan rapat, Laporan hasil rapat/Notulen, Tangkapan Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Laporan Kinerja (LKJ)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen laporan LKJ
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah Kajari dan Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialiasi/Pelatihan Mandiri
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Seminar/diklat/sosialisasi/ pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi/Tangkapan Layar dari website/medsos dan banner-banner tentang anti gratifikasi, anti suap menyuap, anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Perintah tentang Pembentukan UPG atau petugas penerima laporan gratifikasi, dokumentasi kegiatan, Laporan kegiatan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Laporan kegiatan, Dokumentasi kegiatan, Dokumen identifikasi lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Peta resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Hasil monitoring resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi sosialisasi SPI
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Dokumentasi kegiatan, Buku Agenda, Laporan kegiatan, Tangkapan Layar kegiatan e-lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   nihil
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   nihil
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   nihil
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Tindak Lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Foto Ruang sarana penerimaan pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Surat Perintah Kajari tentang Pembentukan Unit UPP, Laporan kegiatan, Foto Ruang sarana penerimaan pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
laporan monev WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
SOP penanganan dan penyelesaian, Dokumen sosialisasi
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Laporan kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
laporan monev benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP pelayanan, Dokumentasi/Tangkapan Layar
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Pemasangan SOP pada area pelayanan, Pemasangan Maklumat Pelayanan, Pembuatan Alur Pelayanan, Dokumentasi dan tangkapan layar.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Laporan review SOP, Laporan rapat evaluasi, Dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayana prima, dokumentasi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Sosialiasai SOP pelayanan dan standar pelayanan melalui berbagai media (misalnya melalui website, Sosial media, brosur dll)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi kegiatan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Area PTSP dibuat nyaman bagi public; Tersedia ruang tunggu yang nyaman, tersedia toilet bersih, hiburan televisi, air minum dispenser, ruang laktasi, ruang merokok, ruang pojok baca dsb.; Tersedia sarana untuk kaum disabilitas; dokumentasi ruangan-ruangan dan fasilitas umum.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi kegiatan dan tangkapan layar.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Laporan hasil survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dokumentasi kegiatan dan tangkapan layar.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokumentasi kegiatan dan tangkapan layar, Data tindak lanjut hasil survei
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan