Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BREBES
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Nomor : KEP-13/M.3.30/02/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju Wilayah WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Pembentukan Tim Pembangunan ZI WBK menuju WBBM di dahului dengan Nota Dinas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Brebes kepada para Kasi/Kasubbag Pembinaan untuk mengikuti rapat pembentukan tim yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2021 ,,dalam rapat tersebut di sepakati pembentukan tim Pembangunan ZI WBK menuju WBBM sebagaimana dalam surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Brebes yang di buktikan dengan notulen dan daftar hadir rapat,kemudian pembentukan tim ZI WBK menuju WBBM pada Kejaksaan Negeri Brebes di tindaklanjuti dengan apel bersama dan penandatanganan pakta integritas dalam rangka pembangunan ZI WBK menuju WBBM tersebut , dengan Nota Dinas Nomor : ND- 04/M.3.30/02/2021 tanggal 23 Pebruari 2021 , Notula Rapat pembentukan tim kerja tanggal 24 Pebruari 2021 , daftar hadir rapat tanggal 24 Pebruari 2021 , Nodis Apel bersama : ND-05/M.3.30/03/2021 tanggal 10 Maret 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen rencana kerja pembangunan ZI WBK menuju WBBM telah di susun
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dokumen rencana kerja pembangunan ZI WBK menuju WBBM telah membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI WBK menuju WBBM sebagaimana dalam dokumen rencana Pembangunan ZI WBK menuju WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI WBK menuju WBBM yakni : Website Kejari Brebes dengan alamat www.kejaribrebeskab.go.id ; Facebook : Kejaksaan Negeri Brebes ; Instagram : kejaksaannegeribrebes; Twiter : @Kejaribrebes ; Youtube : kejari brebes
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluruh kegiatan pembangunan ZI WBK menuju WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang di rencanakan untuk seluruh bidang meliputi : Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Pidum, Bidang Pidsus, Bidang Datun dan Bidang Barang bukti dan rampasan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI WBK menuju WBBM telah dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Nomor : ND-06/M.3.30/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 untuk seluruh tim kerja
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Hasil monitoring dan evaluasi telah di tindak lanjuti dengan bukti nota dinas dari seluruh Kepala Seksi dan Kasubbag Pembinaan yang di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Brebes , Nota Dinas dari Kasubbag Pembinaan hasil pelaksanaan kegiatan Nomor : ND-08/M.3.30/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 , Nodis dari Kasi Intel hasil pelaksanaan kegiatan Nomor : ND-09/M.3.30/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, Nota Dinas dari Kasi Pidum Hasil pelakanaan kegiatan Nomor : ND-10/M.3.30/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, Nota Dinas dari Kasi Pidsus hasil pelaksanaan kegiatan Nomor : ND-11/M.3.30/3/2021, Nota Dinas dari Kasi Datun hasil pelaksanaan kegiatan Nomor : ND-12/M.3.30/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 , Nota Dinas dari Kasi BB hasil pelaksanaan kegiatan Nomor : ND-13/M.3.30/3/2021 tanggal 16 Maret 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Brebes telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Brebes sebagai penerima apel, memberikan siraman rohani/ kultum setelah sholat dhuhur berjamaah, memberikan materi pada program Jaksa Masuk Masjid, Jaksa Masuk Pesantren, Jaksa Masuk Sekolah dan lain sebagainya.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Agen perubahan pada Kejaksaan Negeri Brebes telah di tetapkan dengan SK Agen Perubahan Nomor : KEP-17/M.3.30/3/2021 tanggal 3 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
--Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Kejaksaan Negeri Brebes
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Brebes terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. SK Pembentukan Tim Nomor : KEP-13/M.3.30/02/2021 Tanggal 24 Pebruari 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
-CMS PIDUM DAN PIDSUS, Alur proses Pengambilan Tilang,Alur proses pengambilan barang bukti, Alur Permohonan Pembuatan Izin besuk,Prosedur penanganan perkara Pidum, Alur proses persidangan pidana, SOP PTSP, SOP Koordinasi penanganan perkara,Pidum, SOP Penanganan perkara Pidsus, SOP Pos PPH dan PPM Intelijen, SOP Satpam Kejari Brebes, SOP Datun, SOP Pengawalan dan Penahanan Tahanan, SOP Misi Bakti, SOP Pemilihan Pegawai Teladan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Dokumentasi Kegiatan PPH dan PPM Intel, Dokumentasi Surai Izin Besuk, Dokumentasi Pengambilan Tilang, Dokumentasi Pengembalian Barang Bukti, Dokumentasi Peyanan Hukum Datun
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Dokumentasi Rapat Evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-CMS Pidum dan Pidsus Aplikasi SIPEDE, Aplikasi Simkari
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Data Pegawai di Aplikasi Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-CMS Pidum dan Pidsus, Aplikasi PTSP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Belum ada laporan monitoring dan evaluasi tim internal, akan tetapi di rencanakan untuk pelaporan pelaksanaan pembangunan WBBM akan dilaksanakan per bulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Telah tersedia loket Informasi di PTSP , Ruang Pusat Informasi Publik Intelijen, Spanduk mengenai Informasi Pelayanan di PTSP maupun di jalan umum serta sosial media
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Dokumentasi Rapat monitoring dan evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Dokumen jumlah pegawai dan jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi, Usulan penambahan/mutasi pegawai baru ke Kejati
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Dokumen jumlah pegawai dan jumlah jabatan sebagai evaluasi, Surat Perintah melaksanakan tugas dari Kajari
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Sudah di lakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Surat Perintah Mutasi Pegawai Internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Surat Perintah Mutasi Pegawai Internal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Sertifikat Diklat, Dokumentasi In House Training
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
--Sertifikat Diklat, Dokumentasi In House Training
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
D
- Dokumen Jumlah Pegawai dan Jumlah Jabatan sebagai bahan evaluasi, Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kajari
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Dokumen jumlah pegawai dan jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Dokumen jumlah pegawai dan jumlah jabatan , Sertifikat Diklat, Dokumentasi In House Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Sudah ada laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja akan dilakukan per bulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-SKP Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Piagam atau Reward kepada Pegawai Teladan serta SOP Pemilihan Pegawai Teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Banner PP 53 tahun 2010, Dokumentasi Apel, Dokumentasi Presensi apel, Daftar hadir absen yang di tanda tangani Kajari
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Dokumentasi Sistem Informasi Kepegawaian di Aplikasi Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai, Analisa Beban kerja pegawai
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
--Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai, Analisa Beban kerja pegawai
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
--Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai, Analisa Beban kerja pegawai
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-RENSTRA, RENJA, LAKIP
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-RENSTRA, RENJA, LAKIP
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-RENSTRA, RENJA, LAKIP
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-RENSTRA, RENJA, LAKIP
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-RENSTRA, RENJA, LAKIP
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
C
-RENSTRA, RENJA, LAKIP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Dokumentasi Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-SK/SKP/Sertifikasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Surat undangan publik campaign, Pemasangan banner anti gratifikasi,Foto kotak saran,alur pengaduan masyarakat,banner laporan pengaduan, Pembuatan LHKPN dan LHKASN
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
--Surat undangan publik campaign, Pemasangan banner anti gratifikasi,Foto kotak saran,alur pengaduan masyarakat,banner laporan pengaduan, Pembuatan LHKPN dan LHKASN
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-SK Tim Pelayanan Pengaduan masyarakat, SOP Pengaduan masyarakat, SK SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-SK Tim Pelayanan pengaduan masyarakat, SOP Pengaduan masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-SK Tim Pelayanan pengaduan masyarakat, SOP Pengaduan masyarakat
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
--SK Tim Pelayanan pengaduan masyarakat, SOP Pengaduan masyarakat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
---SK Tim Pelayanan pengaduan masyarakat, SOP Pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
----SK Tim Pelayanan pengaduan masyarakat, SOP Pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Notulen evaluasi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Whistle Blowing System terdapat di website Kejari Brebes www.kejaribrebes.go.id dan banner pengaduan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
--Whistle Blowing System terdapat di website Kejari Brebes www.kejaribrebes.go.id dan banner pengaduan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Belum ada Whistle Blowing System dari masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
--Belum ada Whistle Blowing System dari masyarakat
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-SOP Benturan kepentingan , Surat Keputusan Kajari Brebes tentang Tim Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Dokumentasi kegiatan rapat dengan stakeholder di wilayah hukum Kejari Brebes
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Dokumentasi kegiatan rapat dengan stakeholder di wilayah hukum Kejari Brebes
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Dokumentasi kegiatan rapat dengan stakeholder di wilayah hukum Kejari Brebes
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
--Notulen
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Maklumat Pelayanan, Jam Operasional, SOP dan Mekanisme PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Maklumat Pelayanan, Jam Operasional, SOP dan Mekanisme PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-SOP Pelayanan Hukum Datun, SOP Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, SOP Permohonan Penitipan atau Pinjam Pakai Barang Bukti, SOP Satpam Kejari Brebes, Mekanisme Pengaduan di PTSP, SOP Pidsus,SOP PPH dan PPM Intelijen, SOP Misi Bakti
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat , Dokumentasi Rapat.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Dokumentasi Duta Pelayanan di PTSP, Banner Pelayanan Prima, Motto Pelayanan, Dokumentasi In House Training Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Brebes telah memiliki Informasi tentang Pelayanan yang mudah di akses melalui berbagai media yang terdiri dari : website Kejari Brebes dengan alamat : www.kejaribrebeskab.go.id ; Facebook : Kejaksaan Negeri Brebes; Instagram : kejaksaannegeribrebes; Twiter : @kejaribrebes; Email : mail@kejaribrebes_brebeskab.go.id; sms center : 08112710067
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-dokumen sistem pemberian reward dan punishment kepada pemberi dan penerima layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Foto pelayanan tilang di PTSP dan drive thru, Foto Pelayanan ambil Barang Bukti, Foto Pelayanan Izin besuk tahanan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Misi Bakti kami siap antar barang bukti gratis, Ruang PPIH, Kids zone, Jalur disabilitas, Parkir disabilitas, Toilet disabilitas, Cerito Jekso, Kantin Kejujuran, Aplikasi PTSP, Parkir khusus wanita, Klinik, Ruang Ibu menyusui, Smoking Area, Etalase Gratifikasi, Charger Box Gratis, manekin , Loket Tilang Drive thru (Teras Tilang), Area Bibir Jekso MU (Bincang-bincang bareng Jekso dan Msyarakat Umum), Pembenahan Infrastruktur Pemasangan Neon Box, Penambahan Kursi Tunggu Prioritas bagi Ibu Hamil/Ibu Menyusui/Lansia/Penyandang cacat, Lapangan badminton
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala setiap penerima layanan sudah mendapatkan pelayanan maka akan diberikan dokumen survey penilaian serta mengisi kotak kepuasan pelayanan. Dan telah dilakukan inovasi berupa e-survey berbasis teknologi informasi seperti tablet untuk survey.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survey kepuasan masyarakat dapat di akses melalui berbagai media sosial Kejari Brebes seperti Instagram, facebook, website, serta papan pengumuman yang ada di PTSP Kejari Brebes.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Mengisi formulir kepuasan dalam pelayanan tilang
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan