Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SUKOHARJO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
dibuktikan dengan SK Pembentukan TIM Pembangunan ZI Nomor : KEP-01/M.3.34/Cr.5/01/2021 tanggal 15 Januari 2021, notulen rapat pembentukan tim kerja, dokumentasi kegiatan rapat dan undangan rapat
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dibuktikan dengan Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja,Undangan rapat, dan Dokumentasi Kegiatan Rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Sukoharjo terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dibuktikan dengan Tangkapanan Layar Website, dan Media Sosial : Instagram = kejaksaan_negeri_sukoharjo, Twitter = @NegeriSukoharjo, Youtube = Kejari Sukoharjo. Dokumentasi
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
dibuktikan Notulen Rapat Pembangunan ZI secara berkala oleh Tim Kerja setiap bulan dan absensi kehadiran, undangan dan Dokumentasi rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
dibuktikan dengan Notulen Rapat Evaluasi dan Monitoring Pembangunan ZI dan absensi kehadiran _ Undangan Rapat - Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Monitoring secara berkala. - Laporan Monev Pembangunan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- dibuktikan dengan Notulen Rapat dan absensi kehadiran rekomendasi Hasil Evaluasi atau Monitoring - Dokumentasi - Hasil Rekomendasi - Laporan tindak lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dibuktikan dengan Dokumentasi Role Model- Dokumentasi Pemasangan Role Banner Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai Role Model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Dibuktikan dengan Telah diterbitkan SK Agen Perubahan Nomor : KEP-02/M.3.34/Cr.5/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, Dokumentasi penunjukan Agen Perubahan pada Kejari Sukoharjo, dokumen rencana tindak agen perubahan dan dokumen monev rencana tindak agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dibuktikan dengan Dokumentasi kegiatan antara lain : SSC (Sukoharjo Survivor Community) sebagai wadah penyintas covid-19 untuk mendonorkan plasma konvalesen, bedah rumah dari pengumpulan zakat penghasilan pegawai, kegiatan pelatihan pegawai bersama petugas puskesmas sukoharjo untuk mengisi kegiatan pos pelayanan kesehatan, dan pelatihan pengisian CMS kepada para Jaksa,- dokumentasi kata-kata bijak lingkungan kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dibuktikan dengan Dokumentasi sosialisasi pembangunan ZI kepada seluruh pegawai, notulen rapat pembangunan ZI,
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dibuktikan dengan Adanya buku SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dibuktikan dengan adanya Arsip Buku SOP, Juklak, dan Juknis
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- dibuktikan dengan Dokumentasi rapat evaluasi SOP, dan Laporan Hasil evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
dibuktikan dengan Tangkapan Layar CMS - Tangkapan Layar Aplikasi SIMKARI - Tangkapan Layar Disposisi Online untuk surat surat masuk. - Tangkapan Layar Aplikasi Si Pede - Tangkapan Layar Aplikasi E-Piutang
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Dibuktikan dengan DRP lengkap data Pegawai, Tangkapan layar E-Kepangkatan dan, E-Dosir pada Urusan Kepegawaian.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
dibuktikan dengan Tangkapan Layar Website : www.kejari-sukoharjo.go.id dan aplikasi pada Website : www.kejari-sukoharjo.go.id., Tangkapan Layar E-Tilang, Tangkapan Layar Aplikasi Besuk Online, Tangkapan layar Aplikasi Lapor Kerjo
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
dibuktikan dengan undangan rapat, dan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan TI dalam operasional
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
dibuktikan dengan SP tentang PPI (Pejabat Pengelola Informasi), dan Tangkapanan Layar Website : www.kejari-sukoharjo.go.id, dan Media Sosial : Instagram = kejaksaan_negeri_sukoharjo, Twitter = @NegeriSukoharjo, Youtube = Kejari Sukoharjo.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
dibuktikan dengan Laporan Evaluasi keterbukaan informasi publik dan undangan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
dibuktikan dengan Peta Jabatan dan dokumen analisa beban kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
-Dokumen Surat Perintah Kepala Satker
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
Tidak
- Tidak ada
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Tidak ada mutasi antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Tidak ada
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
-Tidak ada
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
dibuktikan dengan Dokumentasi dan laporan pelaksanaan diklat e-learning manajemen keuangan negara tahun 2021, diklat TAK, diklat Pelatihan Kepemimpianan Pengawasan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
dibuktikan dengan Usulan Pegawai untuk mengikuti diklat berupa checklist data peserta diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
dibuktikan dengan Laporan Kegiatan diklat e-learning manajemen keuangan negara tahun 2021, diklat TAK, diklat Pelatihan Kepemimpianan Pengawasan, dan Dokumen Kegiatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-usulan Diklat , dan Dokumentasi Kegiatan Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
dibuktikan dengan Laporan Kegiatan diklat e-learning manajemen keuangan negara tahun 2021, diklat TAK, diklat Pelatihan Kepemimpianan Pengawasan, dan Dokumen Kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dibuktikan dengan Dokumen IKU, Perjanjian Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Renja, Tangkap layar aplikasi Pengukuran Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Perjanjian Kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- dibuktian dengan SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
dibuktikan dengan Dokumentasi Reward terhadap pegawai yang berprestasi, SKP, PK
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
dibuktikan dengan Penilaian perilaku kerja (buku biru / waskat, daftar Absensi Manual, Absensi melalui Aplikasi ZOOM untuk para pegawai yang melakukan WFH) - Foto kegiatan apel kerja, laporan kegiatan WFH, laporan pegawai yang terpapar covid-19, dokumentasi terkait covid-19
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
dibuktikan dengan Tangkapan Layar E-DOSIR SIMKARI, Tangkapan Layar Simpeg SIMKARI, DRP seluruh pegawi, Laporan Bulanan Bidang Pembinaan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dibuktikan dengan Dokumentasi Kegiatan Rapat, Notulen Rapat Penyusunan, Dokumen Perencanaan (renja)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
dibuktikan dengan Dokumntasi Kegiatan Rapat, Notulen Rapat Penyusunan, Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
dibuktikan dengan Tangkapan Layar pengisian aplikasi E-Monev secara Priodik, Dokumentasi Priodik, Pemantauan Kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
dibuktikan dengan Dokumen RESTRA, RENJA, IKU dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
dibuktikan dengan Dokumen RESTRA, RENJA, IKU dan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
dibuktikan dengan Dokumen Indikator Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
dibuktikan dengan Dokumen Indikator Kinerja Utama dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
dibuktikan dengan Dokumen Laporan Kinerja (lakip)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
dibuktikan dengan Dokumen Laporan Kinerja (lakip)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Surat Perintah, Laporan Pelaksanaan Diklat E-Learning Manajemen Keuangan Negara dan Bimtek Aplikasi SPSE
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
dibuktikan dengan Dokumentasi kegiatan diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
dibuktikan dengan Dokumentasi Banner Anti Gratifikasi, dokumentasi sosialisasi kepada seluruh pegawai
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
dibuktikan dengan Surat Perintah tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, Laporan Tahunan penanganan Gratifikasi, laporan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi, Dokumetasi ruangan UPG, laporan monitoring dan evaluasi UPG, dan nodis larangan gratifikasi terkait hari raya
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
dibuktikan dengan Dokumen peta resiko program kerja dilengkapi dengan hasil identifikasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
dibuktikan dengan Dokumen Peta Resiko Program Kerja di lengkapi dengan hasil identifikasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
dibuktikan dengan dokumentasi sosialisasi dan laporan monitoring dan evaluasi resiko program kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
dibuktikan dengan Dokumentasi Sosialisasi Peta Resiko serta Pengendalian Resiko pada seluruh pegawai
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
dibuktikan dengan Memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi LAPOR KERJO dan berkonsultasi hukum melalui aplikasi SIAP PAK , Dokumentasi ruang pengaduan masyarakat, Buku Agenda pengaduan masyarakat, Laporan Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
dibuktikan dengan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
dibuktikan dengan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
dibuktikan dengan dokumentasi ruang penerimaan laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
dibuktikan dengan Laporan Kegiatan WBS, Tangkapan Layar WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
dibuktikan dengan laporan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan evaluasi WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
dibuktikan dengan laporan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan evaluasi WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
dibuktikan dengan adanya pemetaan/identifikasi benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
dibuktikan dengan adanya SOP benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
dibuktikan dengan dokumentasi sosialisasi benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
dibuktikan dengan Laporan evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
dibuktikan dengan Laporan evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
dibuktikan dengan adanya Buku SOP Standar Pelayanan, maklumat pelayanan, alur pelayanan di area pelayanan, jam pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
dibuktikan dengan adanya dokumentasi pemasangan SOP pada area pelayanan, pemasangan maklumat pelayanan, alur pelayanan dan jam pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
dibuktikan dengan adanya Buku SOP Standar pelayanan dan SOP selama Covid-19
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
dibuktikan dengan Dokumentasi rapat dan notulen rapat evaluasi SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
dibuktikan dengan dokumentasi sosialisasi dan pelatihan kepada petugas pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
dibuktikan dengan Dokumentasi kegiatan sosialisai / pelatihan budaya pelayanan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
dibuktikan dengan dokumentasi pemberian punisment atau reward
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
dibuktikan dengan adanya dokumentasi ruangan-ruangan dan Dokumentasi Fasilitas umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
dibuktikan dengan Tangkapanan Layar Aplikasi Pelayanan Hukum Perdata (Siap Pak), Tangkapan Layar Aplikasi Pelaporan Korupsi (Lapor Kerjo) dan Aplikasi Sistem Ijin Besuk Online Kejaksaan Negeri Sukoharjo (SI BENI KERJO), Buku Tamu Elektronik.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
dibuktikan dengan Lembar survey PTSP - Lembar Survey Layanan Tilang - Lembar Survey Tamu - Lembar Survey Besuk Tahanan - Dokumentasi Survey Masyarakat - Dokumentasi Kotak Saran
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
dibuktikan dengan hasil survey kepuasan masyarakat di papan pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
dibuktikan dengan dokumentasi survey kepuasan masyarakat dan laporan hasil survei
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan