Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TEMANGGUNG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Pembentukan Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, Nomor : KEP-01/M.3.37/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung telah melaksanakan rapat Pembentukan Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM serta memberikan sosialisasi pelaksanaan program kerja ZI menuju WBK WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Temanggung telah melakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja pembangunan ZI tahun 2021 yang disusun oleh para koordinator perubahan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 2021 terdapat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK WBBM disesuaikan dengan kearifan lokal pada Kejaksaan Negeri Temanggung
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Bahwa pada Kejaksaan Negeri Temanggung telah menyediakan fasilitas sosial media berupa website, instagram, twitter, facebook, youtube dan hotline number WA
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Temanggung saat ini telah melaksanakan sebagian kecil Kegiatan Pembangunan Zona Integritas berdasarkan rencana kerja yang dibuat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung telah melakukan monitoring dengan mengadakan rapat internal bersama dengan para koordinator perubahan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Bahwa para koordinator Perubahan memberikan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung secara berkala, dan telah ditindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah memilih agen perubahan berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor Kep-04/M.3.37/03/2021 tanggal 3 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung memberi teladan kepada pegawai seperti datang ke kantor tepat waktu dibuktikan dengan mengisi daftar absensi, melakukan kegiatan sosial, berolahraga bersama dan beribadah bersama
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Saat ini para pegawai Kejaksaan Negeri Temanggung terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK WBBM, seperti yel-yel dan slogan / poster yang ditempelkan pada tempat yang strategis dan mudah dilihat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP yang ada di Kejaksaan Negeri Temanggung telah mengacu pada peta proses bisnis instansi, dan sudah dilakukan inovasi yang selaras
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Temanggung terus berusaha membuat inovasi layanan masyarakat yang sederhana, inovatif dan menjangkau masyarakat luas
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung secara berkala melakukan monev terhadap SOP setiap kegiatan yang dibuat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Temanggung menggunakan aplikasi SIMKARI E Kepegawaian untuk melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Bahwa dalam operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi berupa: Case Management System (CMS) Pidana Umum dan Pidana Khusus masing-masing telah di aplikasikan dalam pekerjaan secara konsisten hingga eksekusi, Menyediakan aplikasi Whistle Blowing System di web site terkait kemudahan yang diberikan pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran perilaku maupun pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Temanggung, Penerapan PTSP dalam pelayanan masyarakat , Penggunaan aplikasi Sipede dalam surat masuk dan surat keluar, Sistem informasi kepegawaian yang mudah diakses oleh pegawai berupa penggunaan aplikasi Simkari (E-Kepegawaian, E-Kepangkatan, E-Dosir, Eis), Penerapan aplikasi Arssys di Kejaksaan Negeri Temanggung dalam upaya transparansi penerapan kegiatan pemulihan asset, Penggunaan Aplikasi AK-Jaksa dan Penggunaan Aplikasi E-Office disetiap bidang pada Kejaksaan Negeri Temanggung
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Temanggung memiliki Website yang didalamnya memiliki informasi pelayanan masyarakat berupa E-Tilang, E-Info Sidang Pidana Umum, E-Info Lelang, Pelayanan Hukum Online, Instagram, Facebook, Twitter dan kanal Youtube
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung telah melakukan monitoring terkait pemanfaatan Aplikasi E-Office secara berkala dengan dilakukan Rapat Internal dengan para Kasi/Kasubag dan Petugas yang bertanggung jawab
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat, PPID telah berusaha menyebarkan setiap informasi melalui sarana tercepat dengan berpedoman kepada maklumat pelayanan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung telah melakukan monitoring evaluasi terhadap keluhan masyarakat yaitu denan menggelar Rapat Koordinasi dengan Tim PPID
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Terlampir peta jabatan di Kejaksaan Negeri Temanggung
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Bahwa dalam upaya mengurangi beban kerja ditiap bidang, penempatan pegawai tidak hanya didasarkan pada jabatan SK yang melekat namun juga mempertimbangkan kebutuhan pegawai yang akan ditempatkan pada bidang tertentu terlampir surat perintah melaksanakan tugas CPNS 2019
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung telah melakukan Monitoring evaluasi terhadap penempatan pegawai demi perbaikan kinerja unit dengan melakukan Rapat para Kasi dan KasubagBin terlampir sprint CPNS yang sudah sesuai dengan formasi yang di daftar
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Temanggung melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai terlampir SK mutasi internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan unit kerja memberikan pertimbangan terlampir sprint mutasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
sudah dilakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat PIM yang diadakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai terlampir surat perintah sosialiasi revisi dipa
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Bahwa pegawai yang nantinya akan mengikuti pengembangan kompetensi dimaksud harus sesuai dengan kompetensi dibidangnya terlampir sertifikat pengadaan nasional dan serah terima jabatan dan tanggung jawab kepala seksi perdata dan tata usaha
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai memperoleh kesempatan mengikuti diklat terlampir foto Kasi Tindak Pidana Khusus melaksanakan diklat PIM dan juga surat pemanggilan peserta diklat PIM
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Terlampir Undangan via WA, Undangan resmi dan Dokumentasi saat in house training dilaksanakan .
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terlampir Scan SKP pegawai Kejaksaan Negeri Temanggung
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya terlampir pengukuhan jabatan fungsional, surat pernyataan pelantikan dan sumpah jabatan jaksa
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Di lakukan pengisian penilaian kinerja individu secara bulanan terlampir formulir pengisian penilaian kinerja individu
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward terlampir penghargaan satyalancana
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin atau kode etik/ kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Terlampir foto pegawai sedang mengisi data pegawai dan Foto layar informasi pegawai di SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung telah mengarahkan dan mengevaluasi dalam penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Anggaran, Dokumen Rencana Aksi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung telah mengevaluasi serta menandatangani dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung telah melakukan pemantauan Kinerja yang dilakukan setiap sebulan sekali dalam bentuk Rapat Staff
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Temanggung telah membuat RENSTRA, RENJA
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Bahwa dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Bahwa Kejaksaan Negeri Temanggung telah memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Bahwa seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada kejaksaan Negeri Temanggung telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Temanggung telah melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah mendapatkankompetensi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri temanggung telah membuat banner dan melakukan publikasi secara online
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah membentuk Unit pengendali gratifikasi, melaporkan pelaksanaannya, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi. menyediakan ruangan penerimaan laporan gratifikasi dan menunjuk petugasnya
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Temanggung mermbangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah melakukan inovasi.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri temanggung melakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan sesuai yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Temanggung melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah melakukan inovasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaaan Negeri Temanggung telah menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi berupa saluran pengaduan masyarakat secara manual maupun online
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penangan pengaduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Temanggung telah membuat kolom Whistle Blowing System pada Website
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan dan membuat onovasi pelaksanaannya
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Penerapan WBS telah dimonitoring dan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah mengeluarkan SK TIM Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah mensosialisikan penangan benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kejaksaan Negeri Temanggung telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ke seluruh layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kejaksaan Negeri Temanggun gtelah melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
masing-masing bidang telah memiliki kebijakan Standar Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
standar pelayanan dimaklumatkan telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi dan telah membuat inovasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
unit kerja telah menerapkan SOP setiap jenis pelayanan sesuai yang diterapkan organisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
unit kerja telah melakukan review dan perbaikan SOP pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah melakukan inisiatif review atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
telah dilakukan sosoalisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima bagi seluruh pagawai yang memberikan pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
informasi tentang pelayanan dapat diakses melalui papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, televisi dan radio
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
telah terdapat sistem sanksi atau reward bagi pelaksana layanan serta pemberian konpensasi kepada penerima layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
unit kerja telah memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Sudah Dilakukan Survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Survey kepuasan masyarakat dapat dilihat di Papan Pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan