Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI WONOSOBO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Dokumen dan Kegiatan Yang sudah ada : SK Tim Kerja No. KEP- 07/M.3.38/Cs/04/2021 Tanggal 07 Januari 2021 , dan SK Tim Kerja No. KEP- 13/M.3.38/Cs/05/2021 Tanggal 03 Mei 2021, Surat Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat Kerja, Notula Rapat Kerja, Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Kejaksaan Negeri Wonosobo telah menyusun Dokumen dan Kegiatan, berupa : Daftar Hadir Rapat Kerja, Notula Rapat Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Wonosobo telah menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, berupa Dok. Rencana Kerja ZI Tahun 2021 dan Dok. rencana aksi Agen Perubahan Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Wonosobo yakni : 1) Website Kejari Wonosobo dengan alamat : https://kejari-wonosobo.kejaksaan.go.id. 2) Facebook : KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO 3) Instagram : kejariwonosobo
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sebagian kecil kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan untuk seluruh bidang meliputi : 1) Bidang Pembinaan 2) Bidang Intelijen 3) Bidang Tindak pidana umum 4) Bidang Tindak pidana khusus 5) Bidang Perdata dan tata usaha negara 6) Bidang Barang Bukti dan Rampasan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM belum dilakukan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari Wonosobo telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai penerima apel,
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
ttelah ditetapkan agen perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo nomor : KEP -12 M.3.38/Cr.5/02/2021 tentang penetapan agen perubahan pada kejaksaan negeri wonosobo.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Kejari Wonosobo sebagai upaya mempererat kekeluargaan dan meningkatkan semangat perubahan dengan membuat quote-quote kata-kata bijak , program Olahraga setiap hari Jumat.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Bahwa seluruh anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM baik seluruh pegawai honorer dan satpam.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
bahwa seluruh SOP yang disusun dan diterapkan pada Kejaksaan negeri wonosobo senantiasa mengacu pada pera proses bisnis yang telah ditetapkan, adapun SOP inovasi juga selaras dengan proses bisnis.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Bahwa seluruh pegawa pada kejasaan negeri wonosobo telah menerapkan SOP yang telah disusun.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Bahwa seluruh SOP utama yang disusun oleh Kejari Wonosobo senantiasa dilakukan evaliasi dan ditindak lanjuti dengan memperbaiki SOP melaui rapat rapat kasi.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
bahwa Kejari Wonosobo telah menerapkan e office berupa sipede, cms dan inderasembilan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
bahwa Kejari Wonosobo telah menerapkan e office berupa sipede, cms, aplikasi GPP, aplikasi MONEV, aplikasi MONSAKTI, aplikasi pajak online, aplikasi SAIBA, aplikasi SAS, aplikasi SIMPONI, aplikasi SIRUP dan inderasembilan.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Bahwa kejari wonosobo melaksanakan pelayanan publik bebas IT yaitu Ruang Jaksa, Ruang Desa, yang dapat diakses melaui website maupun app di appstore.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Bahwa kejari wonosobo telah melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja tiap bidang, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik dalam rapat rutin yang dilakukan setiap bulan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah melaksanakan ketrerbukaan informasi publik sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik, yaitu dengan membuat SOP tentang keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh bidang intelijen.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
bahwa kejari wonosobo telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti melaui rapat rapat internal kajari dengan para kasi.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
bahwa kejaksaan negeri wonosobo telah mempetakan kebutuhan pegawai yang disusun dengan mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing maisng jabatan dan hasilnya telah diusulkan kepada pimpinan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Wonosobo menempaykan sebagai besar pegawai hasil rekrutmen murni mengacukepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
bahwa Kejaksaan Negeri Wonosobo telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
bahwa telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan SPRINT No. 260/M.3.38/Cs.2/05/2021 tanggal 18 Mei 2012 sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejari Wonosobo telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai dalam perbaikan kinerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
kejari wonosobo telah melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi, yaitu pengembangan berbahasa asing dan design grafis.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Bahwa kejari wonosobo melaksanakan pelatihan terhadap pegawai sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh kejaksaan agung RI, diantara diklat PIm IV dan diklat Human Trafficing, diklat minerba, diklat kesetaraan gender.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
bahwa diklat yang dilaksanakan pada masing maisng pegawai dilaksanakan melaui badan diklat Kejaksaan Agung RI, akan tetapi disetiap diklat yang dilaksanakan pegawai yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai peserta akan diusulkan, dan mengikuti diklat tersebut. kemudian di intern kejari wonosobo juga dilaksanakan in house training secara rutin berupa pelatihan bahasa inggris dan publik speaking
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
bahwa seluru pegawai di kejari wonosobo yang memenuhi kualifikasi memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat dan pengembangan kompetensi.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
kejari wonosobo melaksanakan in house training secara rutin berupa pelatihan bahasa inggris dan publik speaking
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
dilakukan monitoring dan evaluasi pegawai, laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh pegawai Kejari Wonosobo telah membuat sasaran kinerja pegawai (SKP) dan menandatangani perjanjian kerja.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
bahwa seluruh pegawai kejari wonosobo telah menyusun SKP yang sesuai dengan SKP atasan.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Bahwa pengukuran kinerja individu pada kejaksaan negeri wonosobo dilakukan secara tahunan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Bahwa setiap triwulan, Kajari Wonosobo memilih dan memberikan reward kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
bahwa kejari wonosobo telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin dan kode etik dan kode prilaku. Peningkatan disiplin dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang telat dan tidak masuk kantor sebagaimana peraturan yang berlaku.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
bahwa pada kejaksaan negeri wonosobo telah memutakhirkan data pegawai secara rutin perubahan data pegawai melalui Aplikasi E-Dosir, kenaikan gaji berkala yang terkoneksi langsung dengan Kejaksaan Agung RI dan semua pegawai bisa langsung mengakses data kepegawaia masing-masing.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah melaksanakan rapat parupurna yang diikuti oleh seluruh anggota satker baik pegawai maupun honorer dan satpam dalam penyusunan perencanaan kerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah melaksanakan rapat parupurna yang diikuti oleh seluruh anggota satker baik pegawai maupun honorer dan satpam dalam penyusunan peejanjian kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
bahwa kepala kejaksaan negeri wonosobo terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan memberi masukan atas hasil pemantauan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
bahwa Kejari Wonosobo tealh membuat renstra dan PK mengacu pada renstra, renja Kejaksaan RI Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Bahwa Sasaran kinerja yang akan dicapai Kejari Wonosobo mengacu pada renstra, renja Kejaksaan Agung Tahun 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indeks Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Wonosobo mengacu pada IKU Kejaksaan Agung RI.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Bahwa IKU kejari Wonosobo memiliki kuantitas Specific, Measurable, Actuiting, Reasonable and Time bound (SMART).
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejari Wonosobo telah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja yang sudah dibuat Kejaksaan Negeri Wonosobo telah memuat informasi tentang capaian kinerja dan kesesuaian LKJ dengan PK.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Bahwa peningkayan kapasitan SDM telah dilaksanakan diantara, Kasi Pidum mengikuti diklat PIM IV, JF mengikuti webinar human trafficking, dan para kasi secara rutin mengikuti webinar yang diselenggarakan kejagung.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
bahwa kejari wonosobo memiliki SDM yang kompoten dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah telah melakukan public campaign melalui sarana media sosial intagram dan facebook secara rutin. publik campaign juga dapat dilihat masyarakat melalui sarana video tron yang terdapat di depan kantor kejaksaan negeri wonosobo dan website kejari wonosobo.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
bahwa Kejari Wonosobo telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi dengan Sk nomor : KEP 204a/M.3.38/Cr.5/03/2020 tanggal 01 Maret 2021 tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
bahwa Kejari Wonosobo telah membentuk tim SPIP dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo nomor : KEP 14/M.3.38/Cp.1/01/2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Wonosobo.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Wonosobo melaksanakan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan Kejaksaan Agung.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Wonosobo melaksanakan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi sesuai dengan yang ditetapkan Kejaksaan Agung.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Wonosobo telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Bahwa kebijakan pengaduan masyarkat telah diimplementasikan melaui program Rindu Mas yang dapat di ases pada website kejaksaan negeri wonosobo
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
bahwa kejari wonosobo telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Bahwa kejari Wonosobo telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat/
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Bahwa Kejari Wonosobo telah menginternalisasi Whistle Blowing System/
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Bahwa Whistle Blowing yang telah diterapkan sesuai denga yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung RI.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
bahwa Kejari Wonosobo telah melakukan evaluasi atas penerapat Whistle Blowing System.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah menindaklanjuti hasil evaluasi dan penerapat Whistle Blowng System.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah membentuk tim penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Wonosobo dengan dikeluarkan surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor : KEP- / M.3.38/03/2021 tanggal 20 Maret 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah melaksanakan sosialisasi dan internalisasi penanganan benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
bawah Kejari Wonosobo telah mengimplementasikan penanganagn benturan kepentingan ke seluruh layanan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
bahwa kejari wonosobo melaksanakan rapat secara berkala untuk melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
bahwa kejari wonosobo telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Bahwa Kejari Wonosobo memiliki kebijakan standat pelayanan yang dituangkan dalam tulisan dan bisa dibaca oleh masyarakat dan telah ditetapkan dan telah membuat inovasi terkait standar pelayanan yang disesuaikan dengan daerah kabupaten wonosobo
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah memaklumatkan standar pelayanan seperti membuat maklumat mekanisme pelayanan publik yang mudah untuk diketahui oleh masyaraka
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Bahwa Kejari Wonosobo telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan seperti membuat SOP publikasi berita, SOP penerimaan tamu, SOP pengambilan tilang, SOP program acara radio Bincang Jaksa, SOP Jaka Sambung.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Bahwa Kejari Wonosobo senantiasa melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP pada setiap rapat tim yang dilaksanakan tiap minggunya.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
bahwa telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima yang diikuti oleh seluruh pegawai, honorer dan satpam dengan menerapkan senyum, sapa, salam
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
bahwa seluruh inovasi pelayanan dan jalur untuk mendapatkan pelayanan mudah diakses masyarakat melalui berbagai media sosial seperti facebook dan instagram. juga terdapat akses pada website dan nomor whatsapp.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
bahwa sesuai dengan SOP telah disediaan minuman dan makanan bagi penerima layanan yang menerima layanan tidak sesua standar sebagai bentuk pertangungjawaban kami dilakukan permintaan maaf kepada penerima layanan, kemudian apabila penerima layanan menunggu dalam waktu lebih dari 15 menit akan diberikan makanan dan minuman sebagai kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan/
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
bahwa seluruh pelayanan telah dilakukan secara terpadu, pelayanan dikantor difokuskan pada gedung ptsp, dan pelayan kemasyakarat dalam bentuk program jaka sambung, jaksa sambang kampung yang menanungi seluruh inovasi layanan kejari wonosobo.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
bahwa inovasi yang ada merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang telah dilaksanakan pada kejaksaan negeri wonosobo. yaitu Jaka Sambung, Lakumis, Tempe Kemul, PBB, Ruang Jaksa, Ruang Desa.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Wonosobo telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Wonosobo menampilkan hasil survey pada website dan layar komputer pada ruang tunggu PTSP yang dapat dilihat dan diakses dengan mudah oleh masyarakat.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey., yang mana hasil survey menjadi dasar evaluasi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan