Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA PEKALONGAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Berdasarkan SK Kajari Kota Pekalongan dengan Nomor KEP - 13 /M.3.12/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Tim Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejari Kota Pekalongan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Mekanisme penentuan anggota Tim pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tetap dilalui dengan melibatkan seluruh pegawaiKejaksaan Negeri Kota Pekalongan dengan didukung bukti foto, notulen dan absen rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Terdapat Dokumen Rencana Kerja tanggal 15 Maret 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dalam Dokumen Renja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan dalam setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah melakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui Website (www.kejari-pekalongan.go.id), kanal Youtube Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, medsos Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan berupa Instagram (@kejaripekalongan) dan juga melalui siaran di Radio Batik Kota Pekalongan serta melalui banner-banner dan sticker yang dipasang dan ditempel di wilayah Kota Pekalongan.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Sejak Maret 2021 hingga saat ini, sudah ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu penyempurnaan fasiltas PTSP, pemasangan denah (petunjuk arah) ruangan dan fasiltas yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, pembuatan brosur pelayanan kemudian pemasangan neon box pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dan pada tanggal 12 April 2021 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari pimpinan atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, seperti pemindahan ruang sidang secara virtual yang sebelumnya di Aula Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, sekarang mempunyai ruangan tersendiri yang berada di Zona Hijau, sebagai halnya ruang klinik dan kanting kejujuran.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-Hasil Monitoring dan evaluasi dari pimpinan atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagian besar sudah ditindaklanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah memberikan teladan yang nyata dalam hal penegakkan displin kerja, menjaga lingkungan kantor dan sekitar, serta memberikan support dalam setiap kegiatan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yaitu Sdr. HERY WIBOWO, S.E (Kaur TU dan Perpustakaan) dan Sdri, MAZIYAH, S.H. (Jaksa Fungsional) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Nomor KEP-18 / M.3.12/Cu.1/04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan seperti : 1. Membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan secara gotong royong untuk menamankan hidup bersih dan sehat, dengan hasil dapat memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 2. Pemasangan banner dan tulisan-tulisan yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujudkan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama pada tanggal 10 Maret 2021 2. Penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. 3. Yel-yel "Siap Melayani, Bersih, Sakpore! 4. Motto Pelayanan "MANTAP" Melayani Tanpa Pamrih 5. Penambahan banner Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 6. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk memberikan saran dan pendapat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
-Sebagian besar SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan dan format yang baru yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan diantaranya : 1. SOP Bidang Pembinaan a) SOP Penerimaan Tamu Dinas Dilingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan b) SOP Absensi Elektronik c) SOP Layanan Halo Jaksa Sakpore! 2. SOP Bidang Intelijen a) SOP Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan b) SOP Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) c) SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 3. SOP Bidang Tindak Pidana Umum a) SOP Pelayanan Tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan b) SOP Pelaksanaan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 4. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus a) SOP Masyarakat Wadul Korupsi "MAS DULKOPI) 5. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha a) SOP Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan b) SOP Bantuan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 6. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan a) SOP Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi yang disebut dengan CMS SPPT-IT yang terpusat dengan Kejaksaan RI, dan telah melakukan inovasi berupa : a. absensi pegawai secara online melalui smartphone yang dimiliki oleh masing-masing pegawai b. Layanan HALO JAKSA SAKPORE! (Sistem Aplikasi Pelayanan Online Riil Efisien) melalui Whatsapp yang dapat diakses oleh masyarakat umum c. Penataan Ruang Arsip yang dapat memudahkan dalam pencarian Arsip.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Kejaksan Negeri Kota Pekalongan telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI, dan melakukan inovasi yaitu Gaji berkala dan Info Kenaikan Pangkat Pegawai juga dapat diakses melalui website Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan (https://www.kejari-pekalongan.go.id).
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Tekhnologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunkan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah : 1. Tahap II Online 2. Layanan Pembebasan Bersyarat SITAWAS BESAR (Sistem Pengawasan Pembebasan Bersyarat) 3. Penerimaan Laporan Pengaduan melalui Website, Media Sosial dan Whatsapp "MAS DULKOPI" (Masyarakat Wadul Korupsi) 4. Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Website 5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Website 6. Layanan HALO JAKSA SAKPORE! (Sistem Aplikasi Pelayanan Online Riil Efisien) melalui Whatsapp yang dapat diakses oleh masyarakat umum yang terintegrasi ke seluruh bidang pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, disana masyarakat dapat bertanya mengenai berbagai masalah hukum, menyampaikan LAPDUMAS, melaporkan pegawai yang melakukan penyimpangan dan hal-hal yang terkait dengan tupoksi Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 7. Monitor yang berada di ruang PTSP yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi terkait denda tilang, info perkara, jadwal sidang dan berbagai layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 8. Perpustakaan Digital (masih dalam proses perencanaan)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dan pada tanggal 12 April 2021 telah dilaksanakan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menerbitkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Nomor SP.TUG-08/M.3.12/Dsb.4/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Selain aktif memberikan informasi melalui website (https://www.kejari-pekalongan.go.id), Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram : @kejaripekalongan 2. Youtube : Kejari Kota Pekalongan 3. Whatsapp : HALO JAKSA SAKPORE! (Sistem Aplikasi Pelayanan Online Riil Efisien)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dan pada tanggal 12 April 2021 telah dilaksanakan terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dan pada tanggal 12 April 2021 telah dilaksanakan terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dan pada tanggal 12 April 2021 telah dilaksanakan terhadap terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per semester
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
-Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dilakukan secara tahunan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward dengan memberikan promosi jabatan eselon III untuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dan juga memberikan penghargaan sebagai agen perubahan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Aturan disiplin pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah diterapkan, selain itu Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin yaitu : 1. Pemberian reward bagi pegawai teladan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan per semester dan di umumkan pada upacara senin minggu pertama. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Apel pagi mapun Apel sore 2. Pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin maka akan dikenakan punishment
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai melalui Daskrimti Simkari Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan secara langsung terlibat dalam penyususnan RENSTRA dan RENJA.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan secara langsung terlibat dalam penyususnan perjanjian kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Pimpinan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan secara langsung memantau pencapaian kinerja tiap bulannya sebagai pimpinan rapat.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Terdapat Dokumen Rencana Kerja tanggal 15 Maret 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah berorientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Seluruh indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menganut prinsip SMART (specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded).
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah disusun tepat waktu dan telah memberi informasi tentang kinerja secara keseluruhan.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Seluruh pelaporan kinerja tiap bidang pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan cara selalu mengingatkan dan mengevaluasi kiinerja seluruh pegawai.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja unit kerja Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dilaksanakan oleh seluruh SDM yang berkompeten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Public campaign telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dilakukan secara berkala setiap bulannya.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Implementasi pengendalian gratifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yaitu : 1. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 2. Ruang Pemeriksaan, Ruang Tahap II, Ruang Tahanan, Ruang Diversi, Loket Tilang, Loket Pengambilan Barang Bukti dan Ruang PTSP terdapat CCTV yang terintegrasi dengan ruangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan bisa diakses melalui Handphone 3. Peningkatan Jumlah Banner dan Kotak Saran 4. Sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui media sosial, website dan tempat umum lainnya 5. Ruang Khusus Penerimaan Tamu 6. Pemasangan pintu otomatis yang hanya bisa dibuka oleh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 7. Loket pengambilan tilang yang terletak dibagian depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan 8. Seluruah pejabat struktural dan pegawai Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan sudah melakukan pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja, namun hal tersebut masih dalam proses pembuatan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Implementasi Pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yaitu 1. Pengaduan Masyarakat melalui Loket 3 PTSP Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial, Whatsapp dan aplikasi perpesanan instan (email). 3. Pos Layanan Hukum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Hasil pengaduan akan masuk pada sekretariat Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan untuk selanjutnya akan diperiksa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongandan diteruskan kepada bidang terkait.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Pengaduan masyarakat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala setiap bulannya.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan sudah di internalisasi.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja dan juga membuat inovasi terkait Whistle Blowing System yaitu dengan membangun ruang WBS dan membuat menu WBS pada Website Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Monitoring dan evaluasi penerapan Whistle Blowing System dilakukan secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh layanan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ke sulurh layanan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Penanganan Benturan Kepentingan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah dievaluasi secara berkala tiap bulannya.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah ditindaklanjuti.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa) dan selalu mematuhi protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker).
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA, dengan selogan “MANTAP” Melayani Tanpa Pamrih dan selalu mematuhi protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker).
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (https://www.kejari-pekalongan.go.id), sosial media (Instagram @kejaripekalongan, Whatsapp HALO JAKSA SAKPORE! dan Youtube Kejari Kota Pekalongan. Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui buku saku dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan sudah dilakukan secara terpadu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan memiliki inovasi pelayanan yaitu 1. Layanan Tilang Keliling 2. Layanan Pos Tilang 3. Layanan Antar Barang Bukti 4. Layanan Hukum Gratis 5. Layanan Informasi Publik 6. Jaksa Menyapa di RKB (Radio Kota Batik) 7. Layanan Pembebasan Bersyarat SITAWAS BESAR (Sistem Pengawasan Pembebasan Bersyarat) 8. Layanan Pengaduan Pegawai yang melakukan penyimpangan melalui Website, Media Sosial, Telepon dan Whatsapp 9. Layanan HALO JAKSA SAKPORE! (Sistem Aplikasi Pelayanan Online Riil Efisien) 10. Layanan LAPDUMAS MAS DULKOPI (Masyarakat Wadul Korupsi)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dilakukan secara berkala melalui menu E-Survei pada Website Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalu Website Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan