Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANYUMAS
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Berdasakan rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas tanggal 25 Februari 2021 dengan data dukung berupa :- Foto Scan SK dan Foto Kegiatan Rapat Pembentukan , Scan Notulen rapat tanggal 25 Februari 2021, Daftar hadir Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Banyumas telah disusun dan terlampir dengan data dukung dukung berupa :- Foto Scan SK dan Foto Kegiatan Rapat Pembentukan , Scan Notulen rapat tanggal 2 Maret 2021, Daftar hadir Rapat dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Banyumas dengan dituangkan di dalam Rencana Aksi kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan bukti dukung tabel Rencana aksi Pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yakni : - Apel Kerja - banner dan spanduk - Media sosial instagram : kejaribanyumas - twitter : @kejari-bms - Facebook : Kejaksaan Negeri Banyumas - website : www.kejari-banyumas.go.id - youtube : Kejari Banyumas
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sebagaimana telah terlampir dalam bukti dukung yang antara lain: -Foto Scan Undangan Rapat tanggal 2 Maret 2021 dengan Nomor Undangan : B-268/M.3.39/Cs.1/03/2021 dan tanggal 9 Maret 2021 dengan Nomor Undangan : B-348/M.3.39/Cs.1/03/2021 berikut Notulen dan Foto Kegiatan Rapat - Foto terbaru sarana dan prasarana kantor - Foto kegiatan Pembangunan ZI - Notulen rapat - Daftar hadir, -Monitoring Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Semua catatan/rekomendasi hasil Monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti, dengan bukti dukung yang antara lain:-Foto Scan Undangan Rapat tanggal 2 Maret 2021 dengan Nomor Undangan : B-268/M.3.39/Cs.1/03/2021 dan tanggal 9 Maret 2021 dengan Nomor Undangan : B-348/M.3.39/Cs.1/03/2021 berikut Notulen dan Foto Kegiatan Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
"Laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti, dengan dibuatkannya catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM - Foto kegiatan - Notulen rapat - Daftar hadir - Dokumentasi - Hasil rekomendasi - Laporan tindak lanjut rekomendasi"
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Dokumentasi Kajari Banyumas Mengambil Apel; 2. Dokumentasi Kajari Banyumas Mengisi Absen; 3. Dokumentasi Kajari Memimpin Rapat.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Berdasarkan 1. Surat Keputusan Nomor : KEP-14/M.3.39/Cum/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (AGENT OF CHANGE) di lingkungan Kejaksaan Negeri Banyumas tahun 2021; 2. Banner Agen Perubahan; 3. Rencana Tindak Agen Perubahan; 4. Dokumentasi Kegiatan; 5. Suasana Kantor
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1.Apel kerja setiap hari Senin pimpinan selalu mengingatkan tentang Budaya Kerja dan pola pikir untuk perubahan; 2. Telah dibuat papan petunjuk arah beserta himbauan kebersihan dll; 3. Membuat Quotes Kata-Kata Bijak di dinding ruangan kantor; 4. Dokumentasi Kegiatan Senam Bersama; 5.Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Terbaik; 6. Foto Akuntabilitas kerja; Budaya Kerja; peningkatan Pelayanan Prima; sosialiasi Jaksa Masuk Sekolah; suasana kantor; Pakta Integritas
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM seperti yang tertuang dalam notulen rapat tanggal : 2 Maret 2021 dan 9 Maret 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah disusun SOP dan alur proses kegiatan yang mendukung proses bisnis instansi antara lain SOP penerimaan tamu, SOP Kebersihan, SOP pengambilan BB, SOP pengambilan tilang. Bukti dukung:Tangkapan Layar penggunaan Buku Tamu Elektronik, Tangkapan Layar Penggunaan Layanan PTSP melelui Website
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Unit telah menerapkan SOP yang ditetapkan dengan bukti dukung : Tangkapan Layar Alur Pelayanan PTSP dan Tilang, Tangkapan Layar Lembar Kontrol Kebersihan Ruangan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
telah dilakukan usulan perbaikan SOP pada rapat Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 2 Maret 2021 dan Tanggal 9 Maret 2021 dengan bukti dukung : Tangkapan Layar Undangan Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Foto Kegiatan Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah memiliki sistem pengukuran kinerja dengan bukti dukung penggunaan teknologi informasi berupa Aplikasi. Bukti dukung : Tangkapan Layar SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI) & Case Management System (CMS) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus serta Tangkapan Layar Aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik), Tangkapan Layar E-Monev dari BAPPENAS, Monev Keuangan dari Kemenkeu, Aplikasi Tepra dari LKPP
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Banyumas memiliki operasional management SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat, dengan bukti dukung : Bukti dukung : Tangkapan Layar SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI) & Case Management System (CMS) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus serta Tangkapan Layar Aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik), Tangkapan Layar E-Monev dari BAPPENAS, Monev Keuangan dari Kemenkeu, Aplikasi Tepra dari LKPP
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah memberikan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi. Bukti dukung : tangkapan layar PTSP online (Pengaduan melalui Website) Kejari Banyumas, buku tamu elektronik, Tangkapan Layar Informasi denda Tilang Pada Website, Tablet Survei Kepuasan Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja Unit, Operasional SDM, dan Pemberian Pelayanan kepada Publik sudah dilakukan dengan bukti dukung : Tangkapan Layar Undangan, Notulen, Daftar Hadir, serta Foto-foto Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 2 Maret 2021 dan 9 Maret 2021
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
"Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan bukti dukung : Tangkapan Layar Undangan, Notulen, Daftar Hadir, serta Foto-foto Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 2 Maret 2021 dan 9 Maret 2021"
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan bukti dukung : Tangkapan Layar Undangan, Notulen, Daftar Hadir, serta Foto-foto Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 2 Maret 2021 dan 9 Maret 2021
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Setelah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan Kejaksaan Negeri Banyumas. Sudarmaji yang menjadi Kasubsi Barang Rampasan, Sapto Budi Setijono Kasubsi Barang Bukti, dll sebagaimana tertuang dalam SK Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-111/C.4/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Banyumas - bukti dukung : SPRINT an. Dimas Sigit SH. dan Puput Wijaya Putra, SH. - SK an. Mario Samudera Siahaan, SH, SPRINT Pindah tugas Atas Nama Dimas Sigit SH, Puput Wijaya Putra, SH., Abdul Azis Assodiqin, S.H, Lydia Fisca Ayu Briliani, S.H.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Setelah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan Kejaksaan Negeri Banyumas. Sudarmaji yang menjadi Kasubsi Barang Rampasan, Sapto Budi Setijono Kasubsi Barang Bukti, dll sebagaimana tertuang dalam SK Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-111/C.4/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Banyumas - bukti dukung : SPRINT an. Dimas Sigit SH. dan Puput Wijaya Putra, SH. - SK an. Mario Samudera Siahaan, SH.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Di Kejaksaan Negeri Banyumas hanya sebagian kecil yang belum memenuhi standar kompetensi yang ditetapakan untuk masing-masing Jabatan, namun Kejaksaan Negeri Banyumas akan membuat surat usulan ke Kejaksaan Tinggi terhadap Pegawai untuk dapat diikutsertakan dalam Pelatihan/ Pendidikan yang akan diselenggarakan oleh Badiklat setelah ada surat dari Kejaksaan Tinggi terkait Permintaan data Pegawai untuk mengikuti diklat.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah memiliki Penilaian Kinerja Individu yang terkait dengan Kinerja Organisasi seperti buku catatan Penilaian PNS , Formulir Sasaran Kerja PNS, Penilaian Capaian Kerja PNS dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lampiran: Data foto SKP Pegawai dan laporan kinerja) , Indikator Kinerja Utama
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran Kinerja Individu telah memiliki kesesuaian dengan indikataor Kinerja Individu level diatasnya ( Lampiran:foto SKP Kasi dan Kasubsi/ Staf )
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kejaksaan Negeri Banyuams telah melakukan Pengukuran Kinerja Individu secara Periodik seperti Formulir sasaran Kerja PNS (Lampiran: Data SKP Pegawai )
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil Penilaian Kinerja Individu telah dijadikan dasar pemberian Reward, seperti halnya terhadap Pegawai An: 1. Sudarmaji yang diusulkan menduduki jabatan Kasubsi, 2. Sapto Budi Setijono yang diusulkan menduduki jabatan Kasubsi ( Lampirkan SKP usulan dan Foto ) termasuk Pengusulan Penerima Penghargaan Penganugerahan tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya ( Lampiran : usulan Penerima Penganugerahan )
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah Mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/ Kode etik /Kode Perilaku yang telah ditetapkan seperti halnya Buku Biru yang merupakan Buku yang wajib diisi oleh Kasi terhadap Stafnya sebagai Pengawasan melekat ( Lampiran: Foto Buku Biru ) , ABsensi Harian Manual, Absensi Vidcon, Daftar Hadir Pegawai, Bukti Disiplin, Foto dengan Nomor Hotline, Laporan Terpapar Covid, Nota Dinas
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
"Data Informasi Kepegawaian di Kejaksaan Negeri Banyumas telah dimutahirkan dengan menginput kelengkapan scan SK, Ijazah, dan lain sebagainya guna melengkapi aplikasi E-Dosir Kepegawaian pada SIMKARI. Bukti dukung : Foto Hasil scan SK, Ijazah dll, Daftar Kartu Tercela, Kepangkatan Triwulan, LHKASN, LHKPN"
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
"Pimpinan selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala Lampiran : - Dokumentasi kegiatan - Laporan hasil rapat/Notulen - Tangkapan Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik, Buku Kegiatan Harian"
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Unit Kerja memiliki RENJA tahun 2020 dan RENSTRA tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2021 ( Lampiran: foto RENJA 2020 dan RENSTRA 2020-2024, IKU, dan PK)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
RENJA tahun 2020 dan RENSTRA tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah Berorentasi hasil. ( Lampiran: foto RENJA 2020 dan RENSTRA 2020-2024 )
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Banyumas memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Organisasi (Foto IKU terlampir)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
RENSTRA tahun 2020-2024 ( Lampiran: Foto buku Renstra tahun 2020-2024)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja tahun 2020 ( Lampiran: Foto Buku Laporan Kinerja tahun 2020 )
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan kinerja tahun 2020 ( Lampiran: Foto Buku Laporan Kinerja tahun 2020 ) , Laporan Buku Harian
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah melakukan tentang pengendalian Gratifikasi secara Berkala seperti yang terlampir didalam bukti dukung dokumentasi foto Penyediaan Spanduk, Roller Banner, Apel Deklarasi pembanguna ZI menuju WBK/ WBBM, Pembacaan Pakta Integritas disaat setiap Apel Senin Pagi. Melakukan Apel Pencanangan Zona Integritas Yang Diikuti Seluruh ASN Kejaksaan Negeri Banyumas dan Diikuti oleh Unsur-Unsur Kecamatan, Kepala Desa, Guru beserta Sekolah dan Security. Memposting Pengendalian gratifikasi melalui media sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejari Banyumas telah Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi disertai Penggunaan Innovasi seperti Layanan Tilang yang sudah tidak menerima Pembayaran tunai, Pelayanan (SILARIS) Pengantar Barang Bukti ke Lokasi Alamat yang Dituju tanpa dipungut biaya. Pemasangan CCTV diruang tamu yang merupakan Zona Hijau terhadap seluruh Pegawai yang menerima tamunya ( Lampirkan Foto-Foto banner gratifikasi, Pelayanan Tilang, Pelayanan SILARIS, Ruang Tamu dengan Perangkat CCTV ) , Surat Perintah Tentang Pembentukan UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah memasangan banner gratifikasi pungli, banner anti korupsi, id card bagi para tamu, diberlakukan absen digital ( finger print) bagi para pegawai (foto-foto bukti dukung terlampir) , Surat Kepurtusan Tim SPIP, Sprint UPP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah melakukan Penilaian resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Banyumas melakukan telah melakukan kegiatan pengendalian dalam forum rapat (Lampiran : foto rapat pada Aula Kejaksaan Negeri Banyumas), Berita Acara Monitoring Evaluasi SPIP
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaan Negeri Banyumas melakukan telah melakukan kegiatan pengendalian dalam forum rapat (Lampiran : foto rapat pada Aula Kejaksaan Negeri Banyumas)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah menyediakan No. Hotline Pengaduan yang dapat dimanfaatkan Masyarakat, Menyediakan Elapdu di Media Online Kejaksaan Negeri Banyumas. Pemasangan Spanduk Banner WBS Gratifikasi Pungli dan banner anti korupsi. Surat Perintah Tugas Tim Unit Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   Kejaksaan Negeri Banyumas telah melakukan evaluasi dalam forum rapat pegawai dengan bukti dukung : -Foto scan Undangan,- foto Notulen,- foto daftar hadir,- foto kegiatan Rapat Tanggal 2 dan 9 Maret 2021) , Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Kejaksaan Negeri Banyumas akan menindaklanjuti apabila ada pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Banyumas telah melaksanakan internalisasi WBS. (Lampiran: Foto Notulen, Undangan Rapat, Daftar Hadir)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Telah tersedianya Ruang Penerimaan Pelaporan WBS; 2. Telah ada layanan penerimaan pengaduan secara online Elapdu; 3. Telah dibuatnya saluran resmi nomer hotline Kejaksaan Negeri Banyumas yang langsung terhubung ke Kajari Banyumas berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas sebagaimana foto terlampir
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
"Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan berdasarkan rapat Monitoring dan evaluasi bulanan. dengan bukti dukung antara lain:-Foto Scan Undangan, Notulen, Daftar Hadir Rapat tanggal 2 dan 9 Maret 2021 berikut Foto Kegiatan Rapat, SOP Whistle Blowing System "
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah melakukan identifikasi (Pemetaan) terhadap benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dan dituangkan dalam notulen rapat
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah menindaklanjuti dalam forum rapat pegawai bukti dukung berupa: -Kajari memimpin rapat bersama pegawai
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kejaksaan Negeri Banyumas akan menindaklanjuti apabila ada benturan kepentingan yang terjadi, penanganan tindak lanjut tersebut telah disampaikan dalam forum rapat pegawai bukti dukung : Notulen Rapat Tgl 2 dan 9 Maret 2021 , Upaya-upaya meminimalisisr benturan, Nota DInas
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas telah melakukan rapat evaluasi atas penanganan benturan kepentingan sebanyak.. kali bukti dukung : Notulen Rapat tanggal 2 dan 9 Maret 2021
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah melakukan evaluasi dalam forum rapat pegawai bukti dukung : Notulen Rapat tanggal 2 dan 9 Maret 2021. - Pegawai Kejaksaan Negeri Banyumas yang wajib mengisi LHKPN telah 100% melakukan pelaporan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Nomor : B - 251 /M.3.39/Hkt.2/02/2021 tanggal 26 februari 2021 perihal Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara , Nota DInas, Laporan Rekomendasi Hasil
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah membuat standar pelayanan penyelesaian pelayanan publik PTSP pada hari Selasa, 23 Februari 2021. (bukti dukung : Foto standar pelayanan)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah memaklumatkan standar pelayanan seperti membuat maklumat pelayanan publik antara lain dengan pemasangan maklumat pelayanan di ruang pelayanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan seperti membuat SOP Penerimaan dan Pelayanan Tamu, SOP pengambilan tilang pada Kejaksaan Negeri Banyumas.(foto SOP terlampir)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1. Kejaksaan Negeri Banyumas telah melakukan bimbingan tekhnis terkait pelayanan publik dengan mengundang Wawan Widiatmoko, M.Psi, C.Ht selaku Konsultan Manajemen Pemerintahan; 2. Telah adanya yel-yel Kejari Banyumas yang berorientasi pada pelayanan prima; 3. Telah ditetapkannya Duta Pelayanan PTSP; 4. Telah dibuatnya motto/salam 3S (Senyum, Salam & Sapa) pada Pelayanan PTSP. (bukti dukung foto kegiatan tersebut diatas terlampir) , Sosialisasi Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Banyumas terdapat layanan terpadu antara Seksi Tindak Pidana Umum dengan Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan terkait data perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang akan dikembalikan Barang Buktinya melalui aplikasi CMS. (bukti dukung tangkapan layar CMS)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Banyumas telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan seperti kotak koin kepuasan beserta kuesioner. (Bukti dukung foto kotak koin kepuasan dan foto kuesioner kepuasan masyarakat). Telah dibuatnya survey kepuasan elektronik di PTSP ( Foto Tablet Indeks Kepuasan Masyarakat di PTSP)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media, yaitu media online. (bukti dukung tangkapan layar media sosial dan media online). Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tablet di share ke Website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan Negeri Banyumas melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan sesuai rencana aksi. (bukti dukung foto peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan). bukti dukung : Foto Rapat dengan Petugas PTSP, Petugas Tilang dan Security.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan