Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BATANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Nomor KEP-05/M.3.40/Cr/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Penguatan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Batang
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Mekanisme penentuan anggota Tim pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejari Batang tetap dilalui dengan melibatkan seluruh pegawai Kejari Batang dengan didukung bukti foto, notulen dan absen rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Kerja tanggal 22 Februari 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejari Batang
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Renja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejari Batang telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejari Batang telah melakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui Website (www.kejari-batang.go.id), kanal Youtube Kejari Batang, medsos Kejari Batang berupa Instagram (@kejaribatang) Facebook (Kejaksaan Negeri Batang) serta melalui banner-banner yang dipasang di sekitar Kantor Kejari Batang dan Wilayah Kabupaten Batang.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditargetan, untuk seluruh bidang meliputi : 1) Bidang Pembinaan 2) Bidang Intelijen 3) Bidang Tindak pidana umum 4) Bidang Tindak pidana khusus 5) Bidang Perdata dan tata usaha negara 6) Bidang Barang Bukti dan Rampasan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBBM telah dilaksanakan dan dilakukan setiap bulan dan dibuat notulen rapat serta di dokumentasikan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjutidan dibuat notulen rapat serta di dokumentasikan.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Batang telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Batang sebagai penerima apel, memimpin rapat,dibuatkan banner role model dan mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penetapan Agen Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kajari Batang Nomor KEP-13/M.3.20/Cr.5/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 17 Maret 2021 , dibuat rencana tindak agen perubahan dan banner agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1. apel kerja setiap hari senin pimpinan selalu mengingatkan tentang budaya kerja dan pola pikir untuk perubahan ; 2. telah memasang Quotes kata-kata bijak di dinding ruangan kantor dan pojok guyub ; 3.dokumentasi kegiatan siraman rohani ; 4. dokumentasi kegiatan senam jumat ; 5. dokumentasi kegiatan PBB ; 6. Dokumentasi pemberian penghargaan kepada pegawai teladan , 7. melaksanakan IN HOUSE TRAINING untuk meningkatkan kompetensi pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Batang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. SK Pembentukan Tim Nomor :KEP-05/M.3.40/Cr/02/2021 tanggal 24 Februari 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP unit telah mengacu peta proses bisnis SOP Pembinaan : SOP Penerimaan Tamu, SOP Penerimaan Surat Masuk di PTSP di hari kerja SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui E-Office SOP Penerimaan Tamu SOP Pencairan Anggaran , Dll SOP Seksi Intelijen : SOP Penyuluhan dan Penerangan Hukum SOP Pelaksanaan JMS SOP Pelaksanaan Lapdu dan audiens SOP WBS SOP Pengelolaan Medsos, Dll SOP Seksi Pidsus : SOP pemeriksaan pada seksi Pidsus SOP Ijin Besuk Tahanan SOP Arsip surat Seksi Pidsus SOP Lapor Jaksa SOP Pengawalan dan Pengamanan Tahanan SOP Seksi Pidum : SOP Pelepasan Bersyarat SOP Pelayanan Tilang melalui Kejaksaan , Kantor Pos SOP Ijin Besuk Tahanan, Dll SOP Datun : SOP Pertimbangan Hukum SOP Pemberian Bantuan Hukum SOP Yankumling, Dll SOP PB3R : SOP Peminjaman BB SOP Pengambilan BB SOP Pengantaran BB SOP Pengelolaan Benda sitaan / BB Pidsus
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi Pelaksanaan SOP pada tiap Bidang di Kejaksaan Negeri Batang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan Dokumentasi dan Notulen rapat Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Batang telah menggunakan teknologi informasi pelaporan bulanan setiap Bidang Unit Kerja berupa EIS (SIMKARI). Kejaksaan Negeri Batang telah membangun teknologi informasi pelaporan CMS (Case Management System) untuk bidang Pidum dan Pidsus. Kejaksaan Negeri Batang telah menggunakan sistem persuratan digital SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik) serta terdapat Aplikasi E-office Kejari Batang.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Telah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi Tangkapan layar aplikasi Kepegawaian SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Sistem pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah berbasis sistem informasi seperti E-Tilang dan bisa melakukan pembayaran di kanotr pos (Pidum), Buku Tamu Elektronik (Pembinaan), dan Aplikasi PTSP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilaksanakan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala Laporan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja tiap bidang, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik .
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap SP Pejabat Pengelola Informasi Tangkapan Layar Sosial Media Kejaksaan Negeri Batang : Facebook : Kejaksaan Negeri Batang Twitter : @KejariBatang Instagram : kejaribatang Youtube : Kejari Batang
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti Notulen Rapat Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah dibuat Peta Jabatan di Kejari Batang
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Kejaksaan Negeri Batang telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang akan menduduki kekosongan jabatan seperti dalam Surat Nomor : B-311/M.3.40/Cp.3/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Usulan Promosi / Mutasi Pegawai An. MUHAMMAD HALBA NUGROHO
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja Laporan Monev Kegiatan Mutasi yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai - Surat Nomor : B-370/M.3.40/Cp.3/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Usul Pengisian Jabatan Struktural An. DEDI RIYANTO, SH.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Batang telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal , berupa Surat Nomor : B-370/M.3.40/Cp.3/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Usul Pengisian Jabatan Struktural An. DEDI RIYANTO, SH.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Laporan Monev Kegiatan Mutasi yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Batang telah mendaftar kan pegawai untuk mengikuti Diklat Jawaban surat tentang bantuan pemanggilan peserta diklat pertambangan angkatan I tahun 2021 nomor : B- 749/M.3.40/Cp.2/4/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama RIDWAN GAOS NATASUKMANA, S.H.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai Jawaban surat tentang bantuan pemanggilan peserta diklat pertambangan angkatan I tahun 2021 nomor : B- 749/M.3.40/Cp.2/4/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama RIDWAN GAOS NATASUKMANA, S.H.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% Jawaban surat tentang bantuan pemanggilan peserta diklat pertambangan angkatan I tahun 2021 nomor : B- 749/M.3.40/Cp.2/4/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama RIDWAN GAOS NATASUKMANA, S.H.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya Jawaban surat tentang bantuan pemanggilan peserta diklat pertambangan angkatan I tahun 2021 nomor : B- 749/M.3.40/Cp.2/4/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama RIDWAN GAOS NATASUKMANA, S.H.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Batang telah mendaftar kan pegawai untuk mengikuti Bimtek ,Jawaban surat tentang bantuan pemanggilan peserta diklat pertambangan angkatan I tahun 2021 nomor : B- 749/M.3.40/Cp.2/4/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama RIDWAN GAOS NATASUKMANA, S.H.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala Laporan dan Monev
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Negeri Batang telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi seperti Perjanjian Kinerja, Dokumen SKP, Penilaian Perilaku Kerja (Buku Biru) Buku Harian
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya seperti Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-128/C.4/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang pemindahan tugas Sdr. ALI NURUDIN, SH. MH. Jabatan Baru Kepala Kejaksaan Negeri Batang
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kejaksaan Negeri Batang telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik seperti SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Batang telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan Jaksa, Pegawai Tata Usaha Teladan , serta diberikan penghargaan berupa sertfikat dan insentif.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Penilaian Perilaku Kerja berupa Buku Biru/Waskat, Daftar Absensi Harian, Absensi Apel Kerja dan Kegiatan Kantor Lainnya, Pelaporan Harta Kekayaan Negara ASN dan LHKPN KPK RI
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Sistem Informasi Kepegawaian pada Kejaksaan Negeri batang telah dilakukan pemutakhiran data secara berkala dan berkesinambungan seperti (List Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Gaji Berkala, Pengusulan Kenaikan Pangkat ) dan Tangkapan Layar Simpeg Simkari.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan - Dokumentasi kegiatan rapat - Laporan hasil rapat/Notulen - Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja - Dokumentasi kegiatan rapat - Laporan hasil rapat/Notulen - Dokumen perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan - Dokumentasi kegiatan - Laporan hasil rapat/Notulen - Tangkapan Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejari Batang memiliki dokumen perencanaan lengkap Dokumen RENSTRA, RENJA, LAKIP 2020, E- Monev, dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Perencanaan telah berorientasi hasil Dokumen RENSTRA, RENJA, E- Monev dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU yang dilengkapi dengan (file scan)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART Dokumen IKU dan Renstra, Tangkapan layar aplikasi SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejari Batang telah menyusun laporan kinerja tepat waktu LKJ
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja Dokumen Laporan Kinerja 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten - Surat Perintah Diklat - Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialisasi/pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja, melaksanakan IN HOUSE TRAINING PODCAST dan E-KLIPING untuk meningkatkan kompetensi pegawai,
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten - Surat Perintah Diklat - Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialisasi/pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja, melaksanakan IN HOUSE TRAINING PODCAST dan E-KLIPING untuk meningkatkan kompetensi pegawai,
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign dilakukan tidak secara berkala - Mengkampanyekan tentang Pengendalian Gratifikasi kepda masyarakat - Membuat Banner ajakan untuk antikorupsi di area-area pelayanan publik - Membuat peringatan di pintu-pintu masuk untuk tidak memberikan suap kepada pegawai - Sosialisasi anti korupsi pada media online - Mengkampanyekan tentang Pengendalian Gratifikasi kepda masyarakat - Membuat Banner ajakan untuk antikorupsi di area-area pelayanan publik - Membuat peringatan di pintu-pintu masuk untuk tidak memberikan suap kepada pegawai - Sosialisais anti korupsi pada media online - Dokumentasi kegitan sosialisasi - Tangkapan layar dari medsos tentang anti grativikasi, anti suap dan anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan - Menyediakan ruangan penerimaan laporan gratifikasi - Menunjuk petugas dalam penerimaan laporan gratifikasi - Dokumentasi ruangan Telah dibentuk Grup Lapor Gratifikasi melalui Aplikasi Whatsapp yang beranggotakan Kajari, Kasi, Kasubsi dan Jaksa Fungsional pada Kejari Batang , - membuat Surat Perintah petugas Unit Pengendalian Gratifikasi SP Nomor = Print-521/M.3.40/Cp/05/2021 tanggal Mei 2021, SK Bupati tentang SATUAN TUGAS SABER PUNGLI tingkat Kabupaten Batang nomor = Nomor 700 / 23 / 2021, membuat petugas Penerimaan Pelaporan Unit Perlindungan Pelapor (UPP) SP Nomor : Print-522/M.3.40/Cp/05/2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan - Menyediakan ruangan penerimaan laporan gratifikasi - Menunjuk petugas dalam penerimaan laporan gratifikasi - Dokumentasi ruangan Telah dibentuk Grup Lapor Gratifikasi melalui Aplikasi Whatsapp yang beranggotakan Kajari, Kasi, Kasubsi dan Jaksa Fungsional pada Kejari Batang , - membuat Surat Perintah petugas Unit Pengendalian Gratifikasi SP Nomor = Print-521/M.3.40/Cp/05/2021 tanggal Mei 2021, SK Bupati tentang SATUAN TUGAS SABER PUNGLI tingkat Kabupaten Batang nomor = Nomor 700 / 23 / 2021, membuat petugas Penerimaan Pelaporan Unit Perlindungan Pelapor (UPP) SP Nomor : Print-522/M.3.40/Cp/05/2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejari Batang melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan Oganisasi, membuat peta resiko kejari batang
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejari Batang melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi Pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin dalam kehadiran. dan tidak mengikuti Apel Pagi setiap hari Senin. - Rekapitulasi daftar hadir pegawai Kejaksaan Negeri Batang, NODIS Kasubag Pembinaan Kejari Batang perihal Pelaksanaan Apel Pagi setiap hari Senin , membuat peta resiko kejari batang
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
NODIS Kasubag Pembinaan Kejari Batang perihal Pelaksanaan Apel Pagi setiap hari Senin
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Membuat saluran pengaduan masyarakat baik secara manual maupun online - Terdapat prosedur penanganan pengaduan masyarakat - Terdapat personil yang menangani secara khusus - Dokumen kegiatan - Terdapat Menu Pengaduan Masyrakat pada PTSP Kejari Batang - terdapat buku agenda LAPDU
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Telah Ditindak lanjuti , salah satunya dengan memberikan klarifikasi dan peringatan melalui Grup Camat se-kabupaten Batang terkait pihak-pihak yang mengatasnamakan Kejari Batang
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
WHISTLE BLOWING SYSTEMS TERDAPAT DI WEBSITE KEJARI WWW.KEJARI-BATANG.GO.ID DAN BANNER PENGADUAN , Foto Ruang sarana penerimaan laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejari Batang menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi Membuat SOP WBS Telah dibentuk Grup Lapor Gratifikasi melalui Aplikasi Whatsapp yang beranggotakan Kajari, Kasi, Kasubsi dan Jaksa Fungsional pada Kejari Batang
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Foto rapat evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Foto rapat evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen peta benturan kepentingan , SOP Benturan Kepentingan Nodis Benturan Kepentingan, membuat IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG,
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
SOP Benturan Kepentingan Foto penyampaian kepada pegawai untuk menghindari benturan kepentingan Nodis Benturan Kepentingan , membuat IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG,
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
SOP Benturan Kepentingan Foto penyampaian kepada pegawai untuk menghindari benturan kepentingan Nodis Benturan Kepentingan, membuat IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG,
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan dan Monev Penanganan Ben turan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan dan Monev Penanganan Ben turan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejari Batang memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi SOP Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jam Pelayanan Pemberitahuan bahwa semua pelayanan Gratis , - adanya SK SIPPN ( SK Pengelola Sistem pelayanan publik nasional )
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejari Batang memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi -memasang Maklumat Pelayanan Di PTSP Kejari Batang dan mengimplementasikannya
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejari Batang menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi SOP Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejari Batang menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi SOP Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sseluruh pegawai yang memberikan pelayanan Foto Pelatihan kepada Petugas pelayanan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media Tangkapan Layar Media Sosial dan website
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan;
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersedianya Ruang Pelayanan Informasi Kepada Maysrakat dan Sarana PABX Guna Menghubungkan petugas PTSP kepada masing-masing bidang.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
SI ABUNAWAS, JOGLO TILANG, POSTILANG, YANKUMLING, GRUP WA LAPOR JAKSA, PODCAST AKSI, BIMTEK, BANDAR, TILANG DRIVE THRU
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Tangkapan Layar Media Sosial, Foto Ruangan , Tangkapan Layar surver kepuasan masyarakat pada Web Reformasi Birokrasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
elah dilakukan Survey Kepuasan Internal yang diisi langsung oleh tamu
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat - Tangkapan Layar Media Sosial;
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan