Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI GROBOGAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana surat keputusan Kepala KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN Nomor : KEP-09/M.3.41/Cr/03/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN tertanggal 10 Februari 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan tim diawali dengan undangan rapat Kajari kepada para Kasi dan Kasugbagbin untuk mengikuti rapat pembentukan Tim pada tanggal 08 Maret 2021.Dalam rapat tim disepakati pembentukan ketua tim , wakil , sekertaris dan koordinator area perubahan.Selanjutnya dilaksanakan rapat kedua untuk membahas tata cara pemilihan anggota dan penerbitan SK Tim Kerja Pembangunan Zona integritas WBK WBBM pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor : KEP-08/M.3.41/Cr/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang Tata cara pemilihan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan (dokumen terlampir meliputi Nodis , Notulen rapat,dan daftar hadir peserta rapat)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dalam dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Bab V.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
B
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yakni : 1) Website Kejari Grobogan dengan alamat : www.kejari-grobogan.kejaksaan.go.id. 2) Facebook : KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN 3) Instagram : kejari_grobogan
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebagian besar kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan untuk seluruh bidang meliputi : 1) Bidang Pembinaan 2) Bidang Intelijen 3) Bidang Tindak pidana umum 4) Bidang Tindak pidana khusus 5) Bidang Perdata dan tata usaha negara 6) Bidang Barang Bukti dan Rampasan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM belum dilakukan secara Triwulan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Monitoring dan evaluasi sebagian besar telah ditindaklanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diantaranya Kepala KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN sebagai penerima apel, memimpin senam kesegaran jasmani, kegiatan Jumat Olahraga dan pemberian santunan.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
B
Agen Perubahan pada KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah ditetapkan. SK Agen Perubahan Nomor : KEP-10/M.3.41/Cr/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 Tentang penunjukan Unit Pelaksanaan Teknis sebagai Agen Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Grobogan , Dokumentasi kegiatan agen perubahan , tindakan agen perubahan disampaikan melalui nota dinas ke kajari
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN berupa kebersamaan memupuk semangat perubahan dengan membuat quote-quote kata-kata bijak , program Olahraga bersama berbagi santunan dan sholat berjamaah .
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
D
-
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Prosedur operasional tetap pada semua bidang yang ada di KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah mengacu kepada peta proses bisnis instansi seperti Pembinaan : PUDK Nomor : PER-016/A/JA/07/2013, Intelijen : PER-024/A/JA/08/2014; Pidum Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, KEP-09/M.3.41/Es.1/03/2020, KEP-10/M.3.41/Es.1/03/2020; Pidsus Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 & Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001; Datun Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012; Barang Bukti Nomor : PER-006/A/JA/11/2019
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
Prosedur operasional (SOP) tetap telah diterapkan pada semua bidang di KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN baik SOP khusus satker dan Juklak Juknis.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Kejaksaan Negeri Grobogan baru melakukan evaluasi untuk SOP diseluruh bidang.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Kejaksaan Negeri Grobogan mulai Januari 2021 menggunakan aplikasi SIPEDE yang di kembangkan secara terpusat oleh Daskrimti Kejaksaan Agung RI untuk manajemen perkantoran khusunya terkait pengelolaan Surat masuk dan pembuatan Surat keluar yang serba paperless. Dengan terimplementasikannya SIPEDE di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Grobogan, Pimpinan dapat memantau kinerja jajaran dibawahnya. Selain itu dengan paperless, semua surat masuk dan keluar terarsipkan secara digital dan dapat diakses sewaktu-waktu dan dari manapun secara realtime. Dalam bidang teknis, mulai tahun 2020 khususnya Seksi Pidana Umum dan Pidana Kusus telah meggunakan aplikasi Case Manajemen System (CMS). Sehingga tahapan proses suatu perkara dapat dimonitor oleh pimpinan satuan kerja maupun oleh pusat dan secara realtime terekapitulasi secara nasional di server Kejaksaan Agung R.I.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Sistem manajemen SDM pada KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah menggunakan teknologi berbasis sistem informasi seperti SIPEDE, CMS, SIMKARI.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Sistem pelayanan publik pada KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah berbasis sistem informasi seperti E-Tilang (Pidum), Buku Tamu Elektronik (Pembinaan), Sistem elektronik pemantauan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Datun)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja tiap bidang, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik dilakukan evaluasi per triwulan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah menerapkan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dengan mengeluarkan surat tugas pejabat pengelola informasi, penyampaikan informasi kinerja melalui sarana : website media sosial, serta informasi putusan denda tilang secara terpusat yang dapat di akses di alamat : https://tilang.kejaksaan.go.id/
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
C
Dokumentasi dan laporan pelaksanaan rapat yang akan dilaksanakan dibulan April 2021
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah membuat usulan kebutuhan pegawai ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beserta formasi jabatan yang dibutuhkan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Penempatan pegawai sebagian besar mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Grobogan akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai rekrutmen sesuai kompetensi masing-masing
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kajaksaan Negeri Grobogan telah melakukan mutasi lokal A.n. Dwi Agus Priyanto, A.Md. Nomor : PRIN- 227/M.3.41/09/2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Kepala Kejaksaan Negeri telah membuat usulan promosi jabatan dengan surat Nomor: B-2035/M.3.41/Cp.3/12/2020 A.n. Solichul, S.H.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Grobogan telah melakukan monitoring dan evaluasi pada triwulan pertama pada tahun 2021
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN akan membuat Training Need Analysis.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Terdapat Usulan pegawai yang mengikuti Penilaian Kompetensi PPK dan PPSM dengan nomor surat : B-1639/M.3.41/Cp.2/10/2020 A.n. Siti Zullianah, S.H.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Presentase kesenjangan pegawai sebesar 40% dibuktikan dengan sertifikat keahlian
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Terdapat Usulan pegawai yang mengikuti Diklat Assesment melalui surat Nomor : Prin-228/M.3.41/10/2020 dan Diklat Kepemimpinan Pengawas melalui surat Nomor : PRIN-28/M.3.41/03/2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Kejaksaan Negeri Grobogan melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan melakukan ekspose bersama, dinamika kelompok, dengan bukti dokumentasi, notulen, notulen rapat dan laporan kegiatan ekspose perkara tingkat penyelidikan tanggal 5 Maret 2020
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
Akan dilakukan monitoring dan evaluasi pegawai, laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh pegawai KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah membuat sasaran kinerja pegawai (SKP), perjanjian kerja.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP yg dibuat sudah sesuai dengan SKP atasan (dokumen SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah melakukan pengukuran kinerja pegawai secara berkala (rekapitulasi SKP) (Triwulan).
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Grobogan dengan mengusulkan jabatan struktural Kaur Tata Usaha dan Kepegawaian A.n. Solichul, S.H. Dengan Nomor: B-2035/M.3.41/Cp.3/12/2020
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah menegakan disiplin pegawai dengan membuat laporan rekapitulasi absensi yang dilaporkan setiap bulan ke Kejati.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN selalu melakukan pemutakhiran data sistem kepegawaian yang dilakukan secara berkala melalui Aplikasi SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kejaksaan Negeri Grobogan membuat Renja Kejaksaan Tahun 2021 berdasarkan Renja Kejaksaan RI Tahun 2021 (Dokumen Rapat, Renja, Notulen Rapat)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan telah meminpin penyusunan rapat pembuatan perjanjian kinerja masing masing bidang ( rapat, notulen, foto, perjanjian kerja / foto tanda tangan perjanjian kinerja)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan telah memimpin rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan secara berkala dan memantau pengisian aplikasi E-monev secara periodek (dokumen rapat, tangkapan layar pengisian aplikasi e-monev).
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN membuat renstra dan PK mengacu pada renstra, renja Kejaksaan RI Tahun 2021.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Sasaran kinerja yang akan dicapai KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN mengacu pada renstra, renja Kejaksaan Agung Tahun 2021.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indeks Kinerja Utama (IKU) KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN mengacu pada IKU Kejaksaan Agung RI.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
IKU KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN memiliki kuantitas Specific, Measurable, Actuiting, Reasonable and Time bound (SMART).
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Laporan kinerja KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN sudah memuat informasi tentang capaian kinerja dan kesesuaian LKJ dengan PK.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah mengirim pegawai untuk mengikuti diklat teknis, sosialisasi dengan Surat Perintah Nomor : B-355/0.3.41/Cp.2/03/2019 tertanggal 4 Maret 2019 tentang Permintaan Data Pejabat Struktural Eselon IV yang belum pernah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan TK IV (ADUM), dan ditindak lanjuti dengan pemanggilan mengikuti Diklat dengan nomor surat : Prin-28/M.3.41/03/2021.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah menugaskan pegawai pengelola akuntabilitas kinerja sesuai dengan suprin nomor : PRIN-31/M.3.41/01/2021
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah melakukan public campaign melalui sarana media sosial.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan menerbitkan Surat Perintah Nomor : PRIN- 32/M.3.41/03/2021 Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi/ Penunjukan Petugas Penerima Laporan Gratifikasi Di Kejaksaan Negeri Grobogan.Penyediaan spanduk/ banner/ booklet dalam rangka pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM) (bukti dukung tangkapan layar)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN akan melakukan kegiatan monitoring resiko yang dituangkan dalam laporan hasil monitoring resiko pada bulan April.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN akan dilakukan pemetaan resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian dengan mengacu kepada PKP (Program Kerja Pemeriksaan) Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah melakukan kegiatan pengendalian dengan mengadakan rapat pembahasan hasil monitoring mengacu kepada PKP (Program Kerja Pemeriksaan) Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung .
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah mensosialisasikan peta resiko, upaya pengendalian resiko, hasil monitoring resiko yang dituangkan dalam arahan-arahan kajari kepada seluruh pegawai.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah membangun sistem pengaduan online yang dapat di akses masyarakat melalui website : www.kejari-grobogan.kejaksaan.go.id.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan cara melakukan rapat atas penanganan pengaduan masyarakat setiap triwulan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dengan mengadakan rapat evaluasi dengan bidang yang menangani pengaduan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah melakukan sosialisasi dengan pemasangan banner di tempat pelayanan maupun di lingkungan kantor.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah menerapkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tentang Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Dan Whistle Blowing System seperti surat Nomor B : 937/M.3/Hkt.20/02/2020 tgl 28 Februari 2020, dengan wujud penerimaan pengaduan on line yang disediakan website: www.kejari-grobogan.kejaksaan.go.id dan Chating on line melalui WhatsApp nomor: 085 229 688 585.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN akan dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dengan bukti surat pelaksanaan penjatuhan disiplin pegawai dengan bukti surat keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor:KEP-IV-057/B/BJA/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 A.n. Jaenal Abidin, S.H.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system dengan akan melakukan evaluasi triwulan penanganan benturan kepentingan.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah membuat peta dan SK benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN akan mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan oleh Kepala KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN seperti Sosialisasi Kepala KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN di Aula.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah menerapkan setiap penanganan perkara disertai surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN akan membuat laporan triwulan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Belum dilakukan atas penanganan evaluasi benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negri Grobogan menerapkan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi, dan membuat inovasi pelayanan yaitu: Standar layanan SOP pelayanan tilang dengan menggunakan Aplikasi Si Pelari Grobogan (Sistem Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Grobogan). Standar pengambilan Barang Bukti Si ABAH (siap antar barang bukti ke rumah).
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah memaklumatkan standar pelayanan seperti membuat maklumat mekanisme pelayanan publik, serta himbauan kepada masyarakat melalui sarana berupa benner yang terpampang disetiap sudut yang mudah untuk diketahui oleh masyarakat
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan seperti membuat SOP layanan tilang, pengembalian barang bukti perkara
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Laporan rapat evaluasi.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik pelayan, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yang terdiri dari : - Facebook : @kejaksaannegerigrobogan - Instagram : kejari_grobogan - Youtube : Kejaksaan Negeri Grobogan - WhatsApp : 085 229 688 585 - SMS Center : 085 228 592 683 - E-mail : kn.grobogan@kejaksaan.go.id (dalam proses karena ada kesalahan alamat email)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN belum memiliki sistem reward/punishment terkait dengan pelaksanaan publik
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah terdapat layanan terpadu/terintegrasi seperti Aplikasi Si Pelari Grobogan yang dapat diakses secara online oleh masyarakat serta telah terintegrasi dengan data e- Tilang Polri dan BRILINK/BRIVA (system pembayaran online BRI).
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah terdapat inovasi pelayanan seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ruang Tamu, Ruang PPM/PIP/PPH/Ruang Laktasi/ Ruang Ramah Anak, Sarana untuk penyandang Disbilitas.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
C
Akan dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media : - Facebook : @kejaksaannegerigrobogan - Instagram : kejari_grobogan - Youtube : Kejaksaan Negeri Grobogan - WhatsApp : 085 229 688 585 - SMS Center : 085 228 592 683 - E-mail : kejari.grobogan@kejaksaan.go.id
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan cara perbaikan pelayanan publik
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan