Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN MAGELANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-11/M.3.44/Cp.1/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menju WBK pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Anggota Tim dipilih melalui mekanisme rapat pimpinan. Bukti dukung berupa Nota Dinas Nomor 11/M.3.44/Cpl.1/02/2021 tanggal 2 Februari 2021 notulen rapat, daftar hadir rapat, foto kegiatan rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Buku Profil Pembangunan ZI WBK menuju WBBM Kejari Kabupaten Magelang
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan SK Kajari Nomor: KEP-05/M.3.44/Dsb.4/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik , dengan data dukung berupa : - SK Tim - Apel Kerja - banner dan spanduk - Media sosial instagram : kejari_kabmagelang- Facebook : Kejari-kabmagelang- website : kejarikabupatenmagelang.kejaksaan.go.id - youtube : https://www.youtube.com/c/KejaksaanNegeriKabupatenMagelang
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana antara lain penggunaan aplikasi e-office persuratan, e-office kepegawaian, e-presensi, e-tamu, , e-monev DIPA, pelayanan hukum gratis dsb. Data Dukung berupa Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dengan dilaksanakannya Rapat secara rutin. Bukti dukung berupa dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit Menuju WBK telah ditindaklanjuti dengan Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupten Magelang telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK, berupa dokumentasi kegiatan (e-presensi, memimpin rapat, memimpin apel, melaksanakan swab test Covid19, melaksanakan vaksin Covid19)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejaksaan Negeri Kabupten Magelang sudah menetapkan agen perubahan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-12/M.3.44/Cp.1/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (AGENT OF CHANGE) di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupate Magelang tahun 2021 , disertai rencana tindak agen perubahan dan dokumentasi kegiatan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi kegiatan apel, dokumentasi kegiatan pengajian, dokumentasi lingkungan kantor berupa Quote kata-kata bijak.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM dengan mengikuti rapat paripurna pembahasan pembangunan WBBM, Pencanangan ZI WBK menuju WBBM, dengan data dukung berupa notulen rapat, dokumentasi kegiatan dan absensi rapat.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
Telah disusun alur atau SOP yang mendukung proses bisnis instansi antara lain SOP penerimaan tamu, SOP Surat Masuk, SOP pengambilan BB, SOP Penanganan Benturan Kepentingan , SOP penerimaan surat di luar Jam Kerja, SOP Penyelesaian Tilang, Alur Penangan Perkara, tersedianya Ruang PTSP dan Pelayanan Hukum Gratis.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
-SOP penerimaan tamu , SOP Penanganan Benturan Kepentingan, SOP pengambilan tilang, SOP pengambilan Barang Bukti, alur Penanganan Perkaran masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-SOP telah dievaluasi, bukti dukung berupa Daftar Hadir Rapat Evaluasi, Notulen Rapat Evaluasi dan Dokumentasi Rapat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Sudah dibangun aplikasi berbasis TI pada seluruh bidang. Bukti dukung berupa tangkapan layar e-office. CMS, SIMKARI, ARRYSY, SIPEDE, E tilang, E-Dosir, E-kepangkatan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sistem manajemen SDM pada Kejaksaan Negeri Kabupate Magelang telah berbasis sistem informasi seperti (Data Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat) di aplikasi e-kepegawaian. Bukti dukung berupa tangkapan layar aplikasi.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Sistem pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah berbasis sistem informasi. Bukti dukung berupa tangkapan layar e-Tilang (Pidum), Buku Tamu Elektronik (Pembinaan), TV informasi. Data dukung berupa tangkapan layar aplikasi.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja tiap bidang, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik telah dievaluasi oleh tim dalam rapat evaluasi. Bukti dukung berupa Notulen Rapat, Daftar hadir rapat dan dokumentasi Rapat.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
KEP-05/M.3.44/Dsb.4/01/2021 tanggal 4 januari 2021 tentang Tim Penyelenggara Pengelolaan Informasi Publik, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah menerapkan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik antara lain: E-Tilang, Jadwal Sidang Online, dan e-Kepegawaian.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, data dukung berupa Dokumentasi Kegiatan, Notulen Rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan pegawai disusun mengacu kepada peta jabatan dan analisis beban kerja. Data dukung berupa Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu pada kebutuhan pegawai. Data dukung berupa Surat Perintah untuk melaksanakan tugas atas nama CPNS yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai, data dukung berupa Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dilaksanakan mutasi pegawai antar jabatan, data dukung berupa Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Dilaksanakan mutasi pegawai antar jabatan sesuai dengan kompetensi jabatan, data dukung berupa Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi internal berupa Nota Dinas dari Kasi bersangkutan.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) pada pegawai seperti Surat bantuan pemanggilan calon peserta diklat. Sertifikan bendahara, pengadaan barang dan jasa, webinar dll
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang melakukan pengembangan pegawai dengan mengeluarkan Surat Perintah mengikuti Sosialisasi dan bimbingan teknis CMS Pidum, Pidsus dan Helpdesk SIMKARI angkatan III tahun 2019. dan surat perintah perintah mengikuti Sosialisasi CMS Pidum, Pidsus dan SPPT-TI.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Setiap jabatan memiliki standar kompetensi masing-masing. Data dukung berupa sertifikat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat/ pelatihan. Data dukung berupa Surat Perintah mengikuti Pleatihan, Workshop, Webinar melalui media online.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Dilakukan pengembangan kompetensi kepada pegawai. Data dukung berupa Surat Perintah mengikuti Pleatihan, Workshop, Webinar melalui media online
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja antara lain laporan pelaksanaan pelatihan/ workshop melalui video converence..
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi seperti Buku Catatan Penilaian PNS, Formulir Sasaran Kerja PNS, Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS & Penilaian Prestasi Kerja PNS
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
-Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. Data dukung berupa SKP Pegawai dan Atasan Langsungnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Pengukuran Kinerja Individu dilakukan secara periodik. Data dukung berupa Buku Biru Pegawai.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward. Data dukung berupa sertifikat Pegawai Teladan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Telah dilaksanakan penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai dan membuat inovasi terkait penegakan disiplin pegawai. Data dukung berupa tangkapan layar e-kepegawaian laporan pegawai dinas luar serta Surat Ijin Keluar Kantor.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan berbasis sistem informasi. Data dukung berupa tangkapan layar Data Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Gaji Berkala, Cuti, Kenaikan Pangkat.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan RENJA tahun 2021 dan RENSTRA tahun 2020-2024. Data dukung berupa Renja, Renstra dan Perjanjian Kinerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja. Data dukung berupa Dokumentasi Kegiatan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh seluruh pegawai.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Laporan realisasi anggaran triwulan I, II, III dan IV tahun 2020. Monev anggaran 2021 . Grafik capaian kinerja tahun 2021
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Unit kerja memiliki RENJA tahun 2021 dan RENSTRA tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-RENJA tahun 2021 dan RENSTRA tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Data dukung berupa Renja, Renstra, Perjanjian Kinerja dan IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Data dukung berupa Renja, Renstra, Perjanjian Kinerja dan IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Data dukung berupa Renja, Renstra, IKU, Laporan Keuangan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Data dukung berupa Renja, Renstra, IKU, Laporan Keuangan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Mengikutsertakan Webinar, Seminar, Workshop melalui sarana Zoom Meeting. Bukti dukung berupa Sprint mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Mengikutsertakan Webinar, Seminar, Workshop melalui sarana Zoom Meeting. Bukti dukung berupa Sprint mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting. dan mengeluarkan surat KEP-019/M.3.44/Cp.1/10/2020 tentang Penyusunan Laporann Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020, data dukung berupa LAKIP yang disusun oleh SDM yang berkompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner dalam rangka pembagunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM). Dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang berdasarkan KEP-916/M.3.44/Cr.5/06/2021 tanggal 4 Juni 2021.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner dalam rangka pembagunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM). Dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang berdasarkan KEP-916/M.3.44/Cr.5/06/2021 tanggal 4 Juni 2021.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah membangun lingkungan pengendalian seperti Pemasangan CCTV, Pembuatan pos jaga/ pos keamanan dan Penyekatan area publik/khusus pegawai untuk meningkatkan pengawasan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta pemakaian id card bagi para tamu. disampaikan Nota dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor ND-006/M.3.44/Cs/09/2020 tentang Menjaga Integritas dan Menjauhi Perbuatan Tercela
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah membangun lingkungan pengendalian seperti Pemasangan CCTV, Pembuatan pos jaga/ pos keamanan dan Penyekatan area publik/khusus pegawai untuk meningkatkan pengawasan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta pemakaian id card bagi para tamu. disampaikan Nota dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor ND-002/M.3.44/Cs.1/01/2021 tentang Teguran Tertulis Kepada Pegawai Untuk tertib jam Kerja.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah melakukan penilaian risiko dengan pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat strategis yang dapat dipantau dari ruangan pimpinan, ruangan kasubagbin tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, jurnal piket security, jurnal piket Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang seperti arahan kepala kejaksaan negeri Kabupaten Magelang kepada seluruh pegawai tentang pengawasan internal. Data dukung berupa Nota dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor ND-006/M.3.44/Cs/09/2020
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dengan menyiapkan pelayanan pengaduan secara online dan offline/ manual ataupun kotak saran. Data dukung berupa tangkapan layar aplikasi pelaporan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhapat pengaduan masyarakat. Data dukung berupa dokumentasi kegiatan dan nodis.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhapat pengaduan masyarakat. Data dukung berupa dokumentasi kegiatan dan nodis.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Kabupaten MAgelang telah melaksanakan internalisasi WBS melalui kegiatan sosialisasi. Data dukung berupa dokumentasi kegiatan.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Whistle blowing system diterapkan sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor : PRINT-918/M.3.44/Cr.5/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Witsle Blowing system
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Evaluasi terhadap penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Evaluasi terhadap penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Nota Dinas No. ND-05 /M.3.44/Cs.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 Perihal Himbauan untuk Menghindari Benturan Kepentingan, Surat Perintah Penanganan Benturan Kepentingan Nomor PRINT-919/M.3.44/Cr.5/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 &T erdapat SOP Penanganan Bentruan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang seperti Sosialisasi di Aula maupun pada saat apel kerja. Data dukung berupa dokumentasi kegiatan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang seperti Sosialisasi di Aula maupun pada saat apel kerja. Data dukung berupa dokumentasi kegiatan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Para pegawai pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang antara lain Nota Dinas No. ND-05 /M.3.44/Cs.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 Perihal Himbauan untuk Menghindari Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PUDK) pasal 38 sampai dengan 43 tentang penerimaan tamu, terdapat juga standar pelayanan dalam Pengambilan Tilang yang bekerjasama PT. POS serta Pengembalian Barang Bukti. Telah ditunjuk petugas pengelola aplikasi SIPPN berdasarkan SK Kajari Nomor: KEP-15/M.3.44/Cp.01/04/2021 tanggal 7 April 2021
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah memaklumatkan standar pelayanan seperti membuat maklumat pelayanan publik antara lain dengan pemasangan banner, spanduk, dan stand banner yang berisi alur proses pengajuan informasi publik
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan seperti membuat SOP Penerimaan dan Pelayanan Tamu, SOP pengambilan tilang dan Barang bukti yang sudah inchract pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
telah dilakukan setiap awal tahun atau akhir tahun dalam bentuk rapat evaluasi untuk diperbaiki
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah melakukan sosialisasi terhadap petugas pelayanan maupun pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media : website, banner, instagram, hotline
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
dalam kegiatan khususnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) apabila tidak sesuai maka akan mendapatkan teguran, dan jika berkinerja baik, akan dijadikan duta layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah memiliki sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) & Buku Tamu Digital.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah memliki inovasi pelayanan antara lain pelayanan tilang cepat . Tersedianya snack dan minuman untuk umum di tempat pelayanan Terpadu Satu Pintu, bekerjasama dgn kantor pos tentang pembayaran denda tilang dan pengiriman barang bukti tilang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui google form dan di evaluasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan