Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PURWOKERTO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-08/M.3.14/Cum/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM pada Kejaksaan Negeri Purwokerto
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Anggota Tim dipilih melalui mekanisme rapat pimpinan. Bukti dukung berupa notulen rapat tanggal 11 Januari 2021, daftar hadir rapat, foto kegiatan rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM Kejaksaan Negeri Purwokerto, Buku Profil Pembangunan ZI WBK menuju WBBM Kejari Purwokerto
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM Kejaksaan Negeri Purwokerto terdapat dalam Dokumen Rencana Aksi.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan SK Kajari Nomor: KEP-16/M.3.14/Cum/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Publikasi dan Pengelola Informasi Publik, dengan data dukung berupa : - SK Tim - Buku saku pembangunan ZI - Apel Kerja - banner dan spanduk - Media sosial instagram : kejaripurwokerto - twitter : @kejari-pwt - Facebook : Kejari-Purwokerto - website : kejari-purwokerto.kejaksaan.go.id - youtube : Kejari Purwokerto
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluruh kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana antara lain penggunaan aplikasi e-office persuratan, e-office kepegawaian, e-presensi, e-tamu, e-sapadia (intelijen), e-cuti, e-bon pinjam barang bukti, e-monev DIPA, gobangpos, pelayanan hukum gratis dsb. Data Dukung berupa Dokumen Rencana Aksi.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan dilaksanakannya Rapat secara rutin. Bukti dukung berupa dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK menuju WBBM telah ditindaklanjuti dengan Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM, berupa dokumentasi kegiatan (e-presensi, memimpin rapat, memimpin apel, melaksanakan swab test Covid19, melaksanakan vaksin Covid19)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto sudah menetapkan agen perubahan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-16/M.3.14/Cum/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (AGENT OF CHANGE) di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwokerto tahun 2021 , disertai rencana tindak agen perubahan dan dokumentasi kegiatan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Dokumentasi kegiatan apel, dokumentasi kegiatan pengajian, dokumentasi lingkungan kantor berupa Quote kata-kata bijak.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM dengan mengikuti rapat paripurna pembahasan pembangunan WBBM, Pencanangan ZI WBK menuju WBBM, dengan data dukung berupa notulen rapat, dokumentasi kegiatan dan absensi rapat.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Telah disusun alur atau SOP yang mendukung proses bisnis instansi antara lain SOP penerimaan tamu, SOP pengaduan Masyarakat, SOP pengambilan BB, SOP pengambilan tilang, SOP penerimaan surat di PTSP, SOP Jalur Mobil Tahanan, Juklak, Juknis, tersedianya Ruang PTSP dan Pelayanan Hukum Gratis.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-SOP penerimaan tamu , SOP pengaduan masyarakat, SOP pengambilan tilang, SOP pengambilan Barang Bukti, SOP Jalur Mobil Tahanan, Juklak juknis masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-SOP telah dievaluasi, bukti dukung berupa Daftar Hadir Rapat Evaluasi, Notulen Rapat Evaluasi dan Dokumentasi Rapat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Sudah dibangun aplikasi berbasis TI pada seluruh bidang. Bukti dukung berupa tangkapan layar e-office.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Sistem manajemen SDM pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah berbasis sistem informasi seperti (Data Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat) di aplikasi e-kepegawaian serta terdapat pula e-cuti dan e-presensi. Bukti dukung berupa tangkapan layar aplikasi.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Sistem pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah berbasis sistem informasi. Bukti dukung berupa tangkapan layar e-Tilang (Pidum), Buku Tamu Elektronik (Pembinaan), e-bon barang bukti. Data dukung berupa tangkapan layar aplikasi.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja tiap bidang, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik telah dievaluasi oleh tim dalam rapat evaluasi. Bukti dukung berupa Notulen Rapat, Daftar hadir rapat dan dokumentasi Rapat.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah menerapkan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik antara lain: E-Tilang, Satkerup, dan e-Kepegawaian.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, data dukung berupa Dokumentasi Kegiatan, Notulen Rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan pegawai disusun mengacu kepada peta jabatan dan analisis beban kerja. Data dukung berupa Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu pada kebutuhan pegawai. Data dukung berupa Surat Perintah untuk melaksanakan tugas atas nama CPNS yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Purwokerto
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai, data dukung berupa Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Dilaksanakan mutasi pegawai antar jabatan, data dukung berupa Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Dilaksanakan mutasi pegawai antar jabatan sesuai dengan kompetensi jabatan, data dukung berupa Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi internal berupa Nota Dinas dari Kasi bersangkutan.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) pada pegawai seperti Surat bantuan pemanggilan calon peserta diklat. Sertifikan bendahara, pengadaan barang dan jasa, dll.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-kejaksaan Negeri Purwokerto melakukan pengembangan pegawai dengan mengeluarkan Surat Perintah untuk mengikuti diklat/ pelatihan.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Setiap jabatan memiliki standar kompetensi masing-masing. Data dukung berupa sertifikat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat/ pelatihan. Data dukung berupa Surat Perintah mengikuti Pleatihan, Workshop, Webinar melalui media online.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Dilakukan pengembangan kompetensi kepada pegawai. Data dukung berupa Surat Perintah mengikuti Pleatihan, Workshop, Webinar melalui media online.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja antara lain laporan pelaksanaan pelatihan/ workshop melalui video converence..
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi seperti Buku Catatan Penilaian PNS, Formulir Sasaran Kerja PNS, Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS & Penilaian Prestasi Kerja PNS
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. Data dukung berupa SKP Pegawai dan Atasan Langsungnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Pengukuran Kinerja Individu dilakukan secara periodik. Data dukung berupa Buku Biru Pegawai.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward. Data dukung berupa sertifikat dan SK Pegawai Teladan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Telak dilaksanakan penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai dan membuat inovasi terkait penegakan disiplin pegawai. Data dukung berupa tangkapan layar e-kepegawaian laporan pegawai dinas luar serta Surat Ijin Keluar Kantor.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan berbasis sistem informasi. Data dukung berupa tangkapan layar Data Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Gaji Berkala, Cuti, Kenaikan Pangkat.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan RENJA tahun 2021 dan RENSTRA tahun 2020-2024. Data dukung berupa Renja, Renstra dan Perjanjian Kinerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja. Data dukung berupa Dokumentasi Kegiatan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh seluruh pegawai.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Laporan realisasi anggaran triwulan I, II, III dan IV tahun 2020. Monev anggaran 2021 . Grafik capaian kinerja tahun 2021.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Unit kerja memiliki RENJA tahun 2021 dan RENSTRA tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-RENJA tahun 2021 dan RENSTRA tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Data dukung berupa Renja, Renstra dan Perjanjian Kinerja.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Data dukung berupa Renja, Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Data dukung berupa Renja, Renstra, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Data dukung berupa Renja, Renstra, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Mengikutsertakan Webinar, Seminar, Workshop melalui sarana Zoom Meeting. Bukti dukung berupa Sprint mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Mengikutsertakan Webinar, Seminar, Workshop melalui sarana Zoom Meeting. Bukti dukung berupa Sprint mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner dalam rangka pembagunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM). Dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan KEP-0013/M.3.14/Hs.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner dalam rangka pembagunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM). Dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan KEP-0013/M.3.14/Hs.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah membangun lingkungan pengendalian seperti Pemasangan CCTV, Pembuatan pos jaga/ pos keamanan dan palang pintu/ portal untuk meningkatkan pengawasan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Pemasangan absen digital (finger Print) untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Purwokerto dan pemakaian id card bagi para tamu. Dibentuk Tim Pengawas Pemakaian Gamjak dan Disiplin Pegawai Kejari Purwokerto berdasarkan KEP-0012/M.3.14/Hs.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melakukan penilaian risiko dengan pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat strategis yang dapat dipantau dari ruangan pimpinan, ruangan kasi Intel, ruangan kasi pidsus, tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kejaksaan Negeri Purwokerto, pemasangan absen digital (finger Print) untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Purwokerto, jurnal piket security, jurnal piket Kejaksaan Negeri Purwokerto. Terdapat Inovasi Pengawasan Perjalanan Kendaraan Tahanan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melakukan penilaian risiko dengan pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat strategis yang dapat dipantau dari ruangan pimpinan, ruangan kasi Intel, ruangan kasi pidsus, tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kejaksaan Negeri Purwokerto, pemasangan absen digital (finger Print) untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Purwokerto, jurnal piket security, jurnal piket Kejaksaan Negeri Purwokerto. Terdapat Inovasi Pengawasan Perjalanan Kendaraan Tahanan.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Purwokerto seperti arahan kepala kejaksaan negeri Purwokerto kepada seluruh pegawai tentang pengawasan internal. Data dukung berupa Dokumentasi Kegiatan.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dengan menyiapkan pelayanan pengaduan secara online dan offline/ manual ataupun kotak saran. Data dukung berupa tangkapan layar aplikasi pelaporan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhapat pengaduan masyarakat. Data dukung berupa dokumentasi kegiatan dan nodis.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
--Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhapat pengaduan masyarakat. Data dukung berupa dokumentasi kegiatan dan nodis.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melaksanakan internalisasi WBS melalui kegiatan sosialisasi. Data dukung berupa dokumentasi kegiatan.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Whistle blowing system diterapkan sesuai PERJA Nomor : PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran di lingkungan Kejaksaan RI. Dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan KEP-0013/M.3.14/Hs.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Evaluasi terhadap penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Evaluasi terhadap penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan diterbitkannya SOP setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Purwokerto seperti Pembinaan : PUDK Nomor : PER-016/A/JA/07/2013, Intelijen : PER-024/A/JA/08/2014, Pidum Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, Pidsus Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 & Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001, Datun Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang rampasan PKRI Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas PERJA Nomor PER-002/A/JA/05/2017. Telah dibentik Tim Kerja Penanganan Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Purwokerto sesuai KEP-0014/M.3.14/Hs.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto seperti Sosialisasi di Aula maupun pada saat apel kerja. Data dukung berupa dokumentasi kegiatan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan dengan melaksanakan SOP masing-masing bidang seperti MOU (Datun), Penyetoran Denda (Pidsus), Tahap 2 (Pidum), dan Pengembalian Barang Bukti (Barang Bukti). Telah dibentik Tim Kerja Penanganan Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Purwokerto sesuai KEP-0014/M.3.14/Hs.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Para pegawai pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dari Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto antara lain hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan, MOU (Datun), Penyetoran Kerugian Keuangan Negara (Pidsus), Tahap 2 (Pidum), dan Pengembalian Barang Bukti (Barang Bukti)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PUDK) pasal 38 sampai dengan 43 tentang penerimaan tamu, terdapat juga standar pelayanan dalam Pengambilan Tilang yang bekerjasama PT. POS serta Pengembalian Barang Bukti. Telah ditunjuk petugas pengelola aplikasi SIPPN berdasarkan SK Kajari Nomor: KEP-018/M.3.14/Cum/03/2021 tanggal 29 Maret 2021.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memaklumatkan standar pelayanan seperti membuat maklumat pelayanan publik antara lain dengan pemasangan banner, spanduk, dan stand banner
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan seperti membuat SOP Penerimaan dan Pelayanan Tamu, SOP pengambilan tilang dan Barang bukti yang sudah inchract pada Kejaksaan Negeri Purwokerto
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melakukan reviuw dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ruang Tamu, Ruang PPM/PIP/PPH/JPN, Pengambilan Tilang sebelumnya harus datang dan membayar denda tilang ke kejaksaan sekarang pembayaran denda tilang bisa melalui online (BRI/Kantor POS) dan pengantaran barang bukti tilang dapat melalui kantor pos sekitar di Kab. Banyumas.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melakukan sosialisasi terhadap petugas pelayanan maupun pegawai Kejaksaan Negeri Purwokerto. Informasi pembayaran tilang melalui E-Tilang, Pembayaran tilang bekerja sama dengan kantor PT.POS, dan pengantaran barang bukti tilang dapat melalui kantor pos sekitar di Kab. Banyumas.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yang terdiri dari : -Website Kejari Purwokerto dengan alamat : kejari-purwokerto.kejaksaan.go.id -Instagram : kejaripurwokerto -Twitter : @kejari_pwt -Facebook : Kejari-Purwokerto -Sms center : 08532911850 -Youtube : Kejari Purwokerto
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan seperti dalam pembayaran denda tilang sudah menerapkan pembayaran BRIVA, apabila layanan tidak sesuai standar seperti jika petugas tilang tidak memberikan nommor BRIVA maka denda tilang akan gratis
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memiliki sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) & Buku Tamu Digital.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto telah memliki inovasi pelayanan antara lain pelayanan tilang cepat 30 detik. Tersedianya snack dan minuman untuk umum di tempat pelayanan tilang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan seperti kotak saran
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Kejaksaan Negeri Purwokerto melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan