Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA TEGAL
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor KEP-08/M.3.15/Cp.2/03/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas KOrupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kejaksaan Negeri Kota Tegal
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan Rapat Penentuan Tim yang dihadiri seluruh pegawai, Notulensi Rapat dan Dokumentasi Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zons Integritas Kejaksaan Negeri Kota Tegal Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terlampir dalam Dokumen Rencana Kerja
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
facebook, twitter, instagram, apel kerja
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
dokumentasi prioritas perubahan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: ND-245/M.3.15/Cum/03/2021 perihal Monitoring dan Evaluasi Tim WBK
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
dokumentasi rapat evaluasi WBK
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: ND- 241/M.3.15/Cum/03/2021 perihal Apel Kerja, Dokumentasi Kajari memimpin Apel Kerja
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: ND-260/M.3.15/Cum/03/2021 perihal Penetapan Agen Perubahan; SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: KEP-14/O.3.15/7/2021 tentang Penetapan Pegawai Sebagai Agen Perubahan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tegal
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: KEP - 15 / O.3.15/7/2021 tentang Penetapan Pegawai Sebagai Tim Media Sosial di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: ND- 241/M.3.15/Cum/03/2021 perihal Apel Kerja, Nota Dinas Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: ND-415/M.3.15/Cum/5/2021 perihal Kebersihan dan Keamanan Kantor, Dokumentasi Jadwal Piket, Dokumentasi Olahraga Pagi
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor KEP-08/M.3.15/Cp.2/03/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas KOrupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kejaksaan Negeri Kota Tegal
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Pengambilan BB, SOP Penerimaan Tamu di PTSP, SOP BIN, SOP Pelayanan Tilang dan bagan alur SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Banner alur SOP telah diterapkan semua bidang Kejaksaan Negeri Kota Tegal seperti:Alur Pengambilan BB, Alur Surat, Alur Datun Yankum, Alur Intel Permintaan Informasi, Alur Pidsus, Alur Perkara Pidum, Alur Tilang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-290/M.3.15/Cum/04/2021 perihal Monitoring dan Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran kinerja semua bidang pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal telah berbasis sistem informasi seperti grafik kinerja Pidum melalui input perkara di CMS, Pidsus, Datun, Pembinaan dan Intelijen di Aplikasi (screenshot grafik kinerja)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sistem Manajemen SDM Kejari Kota Tegal telah berbasis sistem informasi seperti : Data pegawai, daftar urut kepangkatan, gaji berkala, cuti, kenaikan pangkat di aplikasi Pembinaan (screenshot aplikasi e-dosir)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Sistem Pelayanan Publik pada Kejari Kota Tegal telah berbasis sistem informasi seperti: SIPEDE, LOLATA, SILAKA LAKA, CMS DAN SELAWASE
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-271/M.3.15/Cum/04/2021 perihal Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
seluruh aplikasi e-office dan media sosial sudah diterapkan dan informasi - informasi publik juga telah dimuat dalam website Kejaksaan Negeri Kota Tegal sehingga memudahkan publik untuk mengakses informasi dengan lebih mudah, terpadu dan lengkap
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-271/M.3.15/Cum/04/2021 perihal Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Bagan Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
C
Rencana Kebutuhan Pegawai (wenz and bezetting) formasi pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Nota Dinas
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Peta Rotasi Pegawai / Mutasi Lokal, Rencana Kebutuhan Pegawai (wenz and bezetting) formasi pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Peta Rotasi Pegawai / Mutasi Lokal, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Nota Dinas
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: PRINT-154/M.3.15/Cp.3/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 untuk mengikuti workshop UNODC tentang Hukum Maritim Internasional dan Kejahatan Maritim bagi Jaksa
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: PRINT-108/M.3.15/Cp.3/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 memerintahkan Sdri. Natalia Diah Ayu Puspita, SH., untuk melaksanakan tugas baru sebagai CPNS pada Seksi Perdata dan TUN
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Surat Keputusan Jaksa Agung dan Surat Perintah kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal nomor: PRINT-157/M.3.15/Cp.3/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 untuk menjadi peserta dalam diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) oleh Muhammad Eriyanto dan Natalia Diah Ayu Puspita
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Screenshot Vicon In House Training, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal untuk menjadi peserta dalam diklat Latihan Dasar CPNS oleh Muhammad Eriyanto dan Natalia Diah Ayu Puspita,
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Buku Biru Pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
SKP Individu
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: PRINT-108/M.3.15/Cp.3/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 memerintahkan Sdr. Finno Hayanal Hafied S.Kom., untuk melaksanakan tugas baru sebagai CPNS pada Sub Bagian Pembinaan
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Buku Biru Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Usul Penetapan Angka Kredit
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Nota Dinas Nomor: ND- 240/Fd.1/03/2021 tentang Persiapan Inspeksi Umum, Nota Dinas Nomor: ND-363/Fd.1/04/2021 tanggal 23 April tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah, Nota Dinas Nomor: ND-531/Fd.1/06/2021 tentang Pengajuan Cuti Bagi Para Jaksa Fungsional, Foto Apel Kerja, Foto Pegawai dengan Ketentuan Gamjak, Foto Presensi Kehadiran dan Kepulangan Pegawai sesuai jam kerja melalui aplikasi Kejaksaan Mobile, Foto Jadwal Piket, Foto Olahraga Pagi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-telah dilakukan pemutakhiran dengan Aplikasi Si Laka-Laka
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: KEP-12/M.3.15/01/2021 tentang Penetapan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Nota Dinas Nomor: ND-09/Fd.1/03/2021 tentang Pelaporan LHKPN dan LHKASN
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-279/M.3.15/Cum/04/2021 perihal Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Kerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
indikator kinerja telah memenuhi kriteria Spesific, Measurable, achievable, Relevant, and Time bound (SMART)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejari Kota Tegal telah menyusun Laporan Kinerja tepat waktu seperti laporan akuntabilitas pemerintah (LAKIP)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
LHKPN
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Kejari Kota Tegal telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Sertifikat Pendidikan Bendahara Nomor Register: BNT-06812/118/057/2018
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
Kejari Kota Tegal telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti penyediaan spanduk/ baner / booklet dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: KEP-15.1/M.3.15/07/2021 tentang Penetapan Pegawai Sebagai Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kejari Kota Tegal
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejari Kota Tegal telah membangun lingkungan pengendalian seperti pemasangan CCTV, keamanan dan ketertiban di Kejari Kota Tegal, Pemasangan aplikasi pengecekan tamu di front office, dan pemakaian id card bagi para tamu.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejari Kota Tegal telah melakukan penilaian resiko dengan pemasangan CCTV pada tempat yang strategis yang dapat dipantau oleh pimpinan, tersedianya alat pemadam api ringan (APAR), membuat jurnal piket scurity, membuat jurnal piket pegawai dan pemasangan lampu penerangan halaman kantor Kejari kota tegal.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejari Kota Tegal telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko untuk mengidentifikasi tamu yang datang dengan aplikasi digital, pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat yang Strategis, Pemasangan pintu jeruji pada ruang barang bukti, dan tahanan serta ruang bendahara.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: KEP-12.1/M.3.15/CP.2/05/2021 tentang Penetapan Pegawi Sebagai Tim SPIP di Lingkungan Kejari Kota Tegal
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
aplikasi SILAKA LAKA, SK Kajari Kota Tegal Nomor: KEP-08.1/M.3.15/CP.2/03/2021 tentang Penetapan Pegawai Sebagai Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
laporan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
menindaklanjut dalam laporan penyelidikan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-261/M.3.15/Cum/03/2021 perihal Bimbingan Teknis Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
SOP WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Nota Dinas Nomor: ND-471/M.3.15/Cum/05/2021 perihal Monitoring dan Evaluasi Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Nota Dinas Nomor: ND-471/M.3.15/Cum/05/2021 perihal Monitoring dan Evaluasi Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejari Kota Tegal telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan diterbitkannya SOP setiap bidang pada Kejari Kota Tegal seperti Pembinaan (PUDK no: Per-016/A/JA/07/2013), Intelijen (Per-024/A/JA/08/2014), Pidum (Per-036/A/JA/09/2011), Pidsus (Perja-039/A/JA/10/2010), Datun (Kep-157/A/JA/11/2012), Barang Bukti (Per-002/A/JA/05/2017).
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-266/M.3.15/Cum/03/2021 perihal Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
SOP masing - masing bidang
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-270/M.3.15/Cum/04/2021 perihal Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-270/M.3.15/Cum/04/2021 perihal Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejari Kota Tegal telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang tertuang dalam peraturan urusan dalam kejaksaan (PUDK) pasal 38 - 43 tentang penerimaan tamu, pengambilan tilang yang bekerja sama dengan PT Pos dan Bank BRI untuk pengambilan barang bukti tilang.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Maklumat Zona Integritas
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
SOP Penerimaan Tamu, SOP Pelayanan Tilang, SOP Pengambilan BB, SOP Bagian Pembinaan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-290/M.3.15/Cum/04/2021 perihal Monitoring dan Evaluasi SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejari Kota Tegal telah melakukuan sosialisasi pelatihan berupa kode etik, estetika, Comparely building dalam upaya penerapan budaya layanan prima seperti menyediakan brosur Jaksa Pengacara Negara, informasi pembayaran tilang melalui E-tilang, pembayaran tilang bekerjasama dengan Kantor Pos.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
B
facebook, twitter, instagram, youtube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Nota Dinas Kajari Kota Tegal Nomor: ND-414/M.3.15/Cum/05/2021 perihal Pemberian Punishment
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejari Kota Tegal telah memiliki sarana layanan terpadu / terintegrasi seperti sistem informasi Layanan Cepat dan Tanggap (SILAKA), PTSP, Website Kejaksaan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Kejari Kota Tegal telah memiliki inovasi dan pembuatan kesepahaman pengambilan barang bukti tilang melalui Kantor Pos.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Kejari Kota Tegal telah melakukan survey kepuasan masyarakat dengan kotak saran dan aplikasi sinori
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Kejari Kota Tegal telah melakukan survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui media sosial maupun website kejaksaan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejari Kota Tegal telah melakukan rapat evaluasi untuk menindaklanjuti hasil survey.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan